Jakarta – Hasan Aminuddin, anggota DPR-RI dari Fraksi NasDem menilai persoalan hukum yang menjerat Nenek Asyani adalah indikator persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial yang seharusnya dapat ditangkap oleh pemerintah sebagai evaluasi. “Hal ini wajib menjadi evaluasi bahkan tamparan kepada penyelenggara negara agar mampu menjamin kesejahteraan rakyat,” tegas legislator DPR dari dapil Jawa Timur saat ditemui di Gedung Nusantara I, Senin (16/03).
Hasan melihat, kasus Nenek Asyani yang dituduh menebang 7 batang kayu Perhutani, atau kasus Nenek Minah yang dipenjara karena mencuri 3 buah kakao merupakan klimaks dari ketidakberdayaan mereka secara ekonomi dan sosial. “Ada yang salah dalam kesejahteraan di negeri ini. Ini bukan kasus pertama yang terjadi, ketika masyarakat dihadapkan pada kasus hukum, yang sebenarnya dipicu oleh persoalan sosial,” ujar anggota Komisi VIII ini.
Bagi Hasan dan Fraksi NasDem, bukan hanya pemerintah saja yang harus mengevaluasi kinerja dalam fokus pembangunan kesejahteraan, namun juga bagi penegak hukum. Hasan menjelaskan, “Kita jangan hanya berpegang kaku pada hukum positif dalam logika formal saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan moral.”
“Kita menyambut baik penangguhan penahanan Nenek Asyani. Namun kasus ini telah menohok rasa keadilan sosial dan kemanusiaan kita. Rakyat seperti Nenek Asyani atau Nenek Minah dipaksa keadaan, karena faktor kesejahteraan. Hukum juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam sebab dan akibat perbuatan, namun bukan berarti lemah dalam penegakan hukum,” paparnya.
Hasan mencatat kasus seperti ini merupakan cambuk bagi pemerintah untuk segera menggenjot percepatan realisasikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menjadi tugas Kementerian Sosial. “Fraksi NasDem di Komisi VIII akan mengkaji dan mengevaluasi fenomena ini, yang juga berkaitan dengan percepatan kinerja pemerintah,” pungkasnya. (*)]
Media Center Fraksi NasDem
Email : [email protected]
CP : Fanny Yulia (081212276996)