Category Archives: Tenaga Ahli Fraksi

19Aug/16
Emanuel TA

Menata Konstitusi Indonesia Yang Berdaulat

Oleh Emmanuel Josafat Tular*

Sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak Proklamasi Kemerdekaan  17 Agustus 1945, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa, serta bermasyarakatnya. Melalui Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), para pendiri bangsa waktu itu telah mempersiapkan hukum dasar yang akan menjadikan Indonesia merdeka. Namun demikian, kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ini dibuktikan dengan adanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melakukan penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertindak bukan lagi mengatasnamakan kolonial Jepang. Sehingga hukum dasar yang diajukan oleh BPUPKI mengalami perubahan secara substansi dan mendasar.

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pasca kemerdekaan, mengalami perubahan dengan munculnya konstitusi baru yang bersifat sementara yaitu konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, yang merupakan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, tanggal 27 Desember 1949. Konstitusi ini sangat dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda yang dicirikan dengan munculnya negara-negara bagian, seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa.

Namun Konstitusi RIS tidak bertahan lama. Bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat pun pada akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali. Perubahan ini juga diikuti dengan lahirnya konstitusi baru: Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Oleh karena sifatnya sementara, maka UUDS hanya bertahan hingga tahun 1959.

Badan Konstituante waktu itu, tidak mampu menjalankan tugasnya untuk membuat sebuah konstitusi pengganti UUD RIS. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, terjadi perdebatan ideologi dasar negara. Setidaknya terdapat tiga kelompok yaitu kelompok nasionalisme sekular, kelompok Islam, dan kelompok komunis. Faktor lain yang memengaruhi gagalnya pembentukan konstitusi yang baru adalah munculnya keinginan pemerintah dan TNI untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Momentum ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Alhasil, Undang-Undang Dasar 1945 telah melalui beberapa periode kepemimpinan. Di era Orde Lama, ujian terhadap pemberlakukan dan pelaksanaan UUD 1945 banyak mengalami kendala, termasuk adanya penggantian konstitusi. Di era Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan dan negara didasarkan atas UUD 1945. Adapun di awal era Reformasi, tuntutan adanya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bagian dari amanat reformasi, sehingga terjadi amandemen terhadap UUD 1945 selama empat kali.

Amandemen pertama ditetapkan pada 19 Oktober tahun 1999, yang berhasil mengamandemen sembilan pasal. Amandemen kedua ditetapkan pada 18 Agustus tahun 2000, yang berhasil mengamandemen dua puluh lima pasal. Adapun amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 1999, dengan dua puluh tiga pasal yang diamandemen. Sementara amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, dan berhasil mengamandemen tiga belas pasal, tiga pasal aturan peralihan, serta dua pasal aturan tambahan.

Hasil dari amandemen ini, terjadi perubahan secara substansial di berbagai bentuk penyelenggaraan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan memilih dan meminta pertanggungjawaban Presiden serta menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dicabut, sehingga posisi MPR sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Perubahan lain adalah kekuasaan pembentukan undang-undang yang tidak lagi dipegang oleh Presiden semata, akan tetapi juga oleh DPR. Tidak hanya itu, kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta pemberian amnesti dan abolisi, harus atas pertimbangan DPR.

Selain itu terdapat modifikasi ketentuan lembaga seperti reposisi MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, ketentuan hak asasi manusia (HAM), serta usulan perubahan Undang-Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan.

Pasca Amandemen ke empat, kini muncul keinginan untuk melakukan amandemen kembali UUD 1945, dengan argumentasi hendak menyempurnakan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui konstitusi. Beberapa materi perubahan yang diopinikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, pakar, dan politisi, yang sangat menonjol dan menjadi perhatian publik di antaranya adalah perubahan sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu ada keinginan agar calon ditampung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, serta penguatan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan mengembalikan GBHN.

Perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, misalnya, disuarakan oleh Partai NasDem dengan gagasan electoral vote-nya. Gagasan ini menjadi antitesis dari praktik popular vote, seperti yang sudah berlangsung di tiga pilpres yang lalu. Dasarnya adalah memberi ruang yang lebih fair antara capres dari luar Jawa.

Adapun gagasan capres dan cawapres independen digagas oleh  kalangan masyarakat sipil seperti Fadjroel Rahman. Argumentasi yang disampaikan adalah, Undang-Undang Pemilu yang menetapkan partai sebagai satu-satunya kendaraan pencalonan, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan pilihan untuk menemukan calon pemimpin yang berkualitas.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus melakukan sosialisasi perubahan kelima UUD 1945 yang bertujuan untuk  menumbuhkan semangat konsensus nasional mengenai perlunya penataan kembali terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang paling disoroti oleh DPD adalah lembaga perwakilan daerah ini seperti  tidak memiliki eksistensi. Padahal DPD lembaga yang legitimasinya cukup kuat karena anggotanya dipilih langsung melalui sistem pemilu distrik berwakil banyak atau suara yang terbanyak. Namun, legitimasi hasil pemilu legislatif di mana DPD disebut bagian dari Pemilihan Umum Legislatif itu tidak berjalan seiring dengan kewenangannya yang sangat minim. Hal ini karena dalam empat kali amandemen, DPD sama sekali tidak mempunyai kekuasaan yang signifikan. DPD hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran. Sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR. Sehingga keberadaan DPD tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam arti lazim.

Sementara gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN diangkat oleh beberapa lembaga seperti DPD, DPR, dan beberapa partai politik. Usul ini bisa dilakukan lewat amandemen ke lima terhadap UUD 1945. Dasar pemikirannya adalah karena GBHN adalah visi seluruh lembaga negara. Posisinya jauh lebih tinggi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi visi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang kemudian dijadikan visi bangsa Indonesia dalam menjalankan Pemerintahan.

Sejak masa pemerintahan Presiden SBY, rencana pembangunan nasional ditentukan melalui UU dan RPJP Nasional di mana rencana pembangunan lima tahunan (RPJM) ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Konsekuensinya, bila kinerja pemerintah tidak sesuai dengan rencana pembangunan, maka tidak ada sanksi yuridis yang jelas karena secara politis RPJM Nasional merupakan kebijakan presiden dan wapres terpilih. Oleh karena itu GBHN dinilai lebih kuat landasan hukumnya dibanding dengan RPJP Nasional.

Di atas semua itu, amandemen merupakan bagian dari penataan terhadap konstitusi, sehingga diperlukan pemahaman tentang kaidah-kaidah ketatanegaraan untuk melakukan penataan terhadap konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia  dengan pemahaman konstitusi yang dapat dimengerti sebagaimana para ahli konstitusi membuat rumusan berdasarkan pemikiran mereka sesuai cara pandangnya masing-masing.

Perubahan-perubahan UUD 1945, dan Konstitusi Negara Indonesia sepanjang sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia telah membawa Indonesia pada demokrasi yang lebih terbuka dan bebas, namun bertanggungjawab. Pelaksanaan konstitusi semakin diawasi oleh masyarakat Indonesia sendiri, dan sekaligus sebagai pelaku dan pelaksana dari Konstitusi. Konsekuensinya, negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai penentu penataan konstitusi negara yang semakin berdaulat.

Kedaulatan rakyat dan negara akan ditentukan oleh sistem hukum negara Indonesia yang disusun berdasarkan hukum tata negara Indonesia. Struktur dan fungsi dalam sistem pemerintahan akan ditentukan oleh  oleh UUD 1945 sebagaimana telah dijelaskan bahwa UUD ialah hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar tertulis juga  berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Sehingga UUD 1945 menjadi sumber hukum tertulis, setelah dasar negara Pancasila. Maka dalam melakukan penataan konstitusi tetap harus mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara, serta dalam membentuk peraturan perundang-undangan tetap mendasarkan pada hukum dasar tertulis UUD 1945. Pelaksanaan pasal demi pasal dalam UUD 1945 akan diuji dalam setiap penyelenggaraan negara pada praktek pelaksanaan UUD 1945. Dengan demikian penataan konstitusi yang berdaulat sangat ditentukan oleh praktek pelaksanaan dari konstitusi negara UUD 1945.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem, fokus di isu-isu Komisi II

 

22Jun/16
Lukman TA Fraksi

Masela dan Jebakan Kutukan Sumberdaya Alam

Oleh Lukman Malanuang*

Kutukan sumberdaya alam (resource curse) adalah istilah yang dipopulerkan oleh Ricard Auty – ketika meneliti negara-negara Afrika –  adalah suatu fenomena dimana negara-negara yang kaya sumberdaya alam gagal mengambil manfaat dari berkah kekayaan alam yang mereka miliki yang dicirikan dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonominya rendah, masyarakatnya miskin dan tata kelola pemerintahannya buruk. Namun demikian bukan sumberdaya alamnya yang terkutuk yang terjadi adalah salah pengelolaan. Stiglitzh (mantan direktur bank dunia) berpesan “apabila negara tidak punya kemampuan managemen mengelola Sumberdaya alam maka perut bumi merupakan tempat yang paling aman untuk menyimpan sumberdaya alam tersebut”.

Pengelolaan industri migas dan pertambangan di berbagai belahan dunia banyak menuai kegagalan hanya sedikit negara yang berhasil. Lebih jauh Auty dan Humpreys,  mengatakan bahwa negara-negara yang berkelimpahan dengan sumberdaya alam seperti minyak, gas dan pertambangan, dilanda peperangan, performa pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahannya (good governance) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya kecil. Negeria, Kongo, Sudan, Angola dan Siera Leon dapat dikatagorikan negara yang mengalami kutukan sumberdaya alam. Untuk konteks Indonesia, 180 tahun pertambangan timah di Dabo Singkep Kabupaten Linggau Kepulauan Riau yang merupakan lumbung timah terbesar di Indonesia dan telah memberikan kesejahteraan sejak 1812, ketika PT. Timah berhenti beroperasi tahun 1992 Dabo Singkep berubah menjadi kota hantu (ghost town) dan menjadi potret buram pertambangan di Indonesia.

Norwegia dapat dikatagorikan sebagai negara yang berhasil mengelola sumberdaya yang bersifat tidak terbarukan yakni minyak dan gas di negara tersebut. Norwegia merupakan contoh bagi praktek-praktek terbaik yang berhasil menghindarkan diri dari munculnya kutukan sumberdaya alam (Karl, 2007). Norwegia menjadi juara dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2000-2010 dengan nilai mendekati 1 sempurna yakni (0,956). Sebaliknya survey UNDP tahun tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh negara penghasil minyak memiliki angka IPM dari rendah hingga sedang, fenomena ini disebut paradok berkelimpahan (paradox of plenty).

Pengelolaan migas Blok Arun di Aceh, Blok Minas dan Duri di Riau, Blok Mahakam di Kaltim adalah sedikit ironi pengeloaan migas di tanah air. Ironi Mahakam juga terjadi di Kaltim dengan potret kemiskinan masih tetap kentara. Hingga Maret Tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat jumlah penduduk miskin di Kaltim mencapai 253.600 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2013 yang mencapai angka 237.960 jiwa atau meningkat 15.640 jiwa. Lebih ironis lagi, dari jumlah tersebut, penduduk miskin terbanyak sekitar 52.000 jiwa justru ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, daerah kaya yang menjadi lokasi Blok Mahakam berada. Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengatakan angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan di Kaltim masih cukup besar. Padahal menurutnya, selain dihuni perusahaan migas yang besar, Kaltim juga dipenuhi sekitar 1.200 perusahaan tambang, termasuk di dalamnya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Fenomena  kutukan sumberdaya alam (resource curse) sedang melanda daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam di Indonesia. Keberadaan migas dan pertambangan tidak memberikan akibat beragam (multiplier effect) yang optimal bagi masyarakat setempat dan pembangunan regional, yang terjadi justru sebaliknya masyarakat lokal terpinggirkan, termarginalkan, dalam kubangan kemiskinan dan keterbelakagan. Daerah-daerah dimana eksploitasi sumberdaya alam dilakukan (migas dan  pertambangan) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dengan indikator pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, angka kemiskinan yang tinggi, infrastruktur sangat buruk dan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat massif.  Sebut saja Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB dan Papua dengan IPM yang tergolong rendah.

Eksploitasi SDA tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah karena eksploitasi migas dan pertambangan sangat sedikit memanfaatkan sumberdaya lokal (lokal resource) baik Sumberdaya manusia dalam bentuk barang dan jasa maupun sumberdaya alam berupa komoditi primer seperti pertanian, peternakan, perikanan didaerah setempat tidak terserap dengan baik. Ketika eksploitasi sumberdaya migas dan pertambangan dilakukan justru yang terjadi adalah kebocoran regional (regional leakeges) dan pencucian sumberdaya daerah belakang secara massif (massif backwash effect)yang  sangat merugikan masyarakat dan pembangunan regional.

Satu hal yang terpenting bahwa selama eksploitasi migas dan pertambangan berlangsung tidak terjadi transformasi dari energi fosil ke pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya  buatan (infrastruktur) dan sumberdaya sosial (pengembangan masyarakat setempat). Sinyalemen ini membenarkan pandangan Terry Lind Karl bahwa yang paling dilupakan oleh negara-negara yang kaya sumberdaya alam adalah mengembangkan sumberdaya manusianya. Lihatlah Arun, Riau dan Mahakam ada berapa Doktor dan Master yang sudah dihasilkan atas pengelolaan Migas disana. Tidak signifikan bukan?

Untuk itu jangan sampai mimpi buruk dan kegagalan pengelolaan Blok Gas Arun, Minas, Duri, Mahakam dll., tidak terjadi lagi di Blok Masela dan masyarakat Maluku secara keseluruhan. Presiden Jokowi harus menekankan 30 tahun pengelolaan blok Masela kedepan harus dapat melahirkan 1000 Doktor dari Maluku, membangun pusat–pusat pendidikan unggulan, membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan infrastruktur pertanian (bendungan dan irigasi)  serta memastikan akibat beragam (multiplier effect) menguntungkan masyarakat setempat sehingga ketika Ladang Gas Abadi Masela habis pembangunan wilayah dapat berkelanjutan di Maluku.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem, fokus di Komisi VII

20Jun/16
farahdina TA Fraksi

Intelijen dan Politik Luar Negeri dalam Panama Papers

Oleh Farahdina Al Anshori*

Pada 3 April 2016, dunia dihebohkan oleh bocornya data rahasia terbesar sepanjang sejarah. Data rahasia dengan total 2.6 TB milik Mossack Fonseca tersebut dibocorkan ke Süddeutsche Zeitung dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sejak awal 2015. Skala kebocoran data ini membuat skandal WikiLeaks tahun 2010 (1.7 GB) dan skandal Edward Snowden tahun 2013 (260 GB) terlihat hanya seujung kuku.

Panama Papers – demikian kumpulan data tersebut dinamakan – merangkum setidaknya 11,5 juta dokumen rahasia berisi informasi tentang 214 ribu perusahaan offshore berikut pemegang saham dan pimpinannya masing-masing. Seluruh dunia terhenyak menyadari sedikitnya 143 politisi papan atas dari segenap penjuru mata angin diklaim terkait dengan dokumen. Tak sampai seminggu, Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson mengundurkan diri akibat skandal tersebut.

Kebocoran data ini kemudian sewajarnya dianggap sebagai sebentuk informasi awal penegakan hukum perpajakan. Sehingga, pendekatan penegakan hukum marak digunakan dalam menyikapi Panama Papers. Ini menyebabkan jejak intelijen sedikit diabaikan dalam meneliti kebocoran data terbesar dalam sejarah.

Tenggelam dalam keriuhan politisi “kotor”, ICIJ sendiri juga sudah melaporkan bahwa Panama Papers merangkum aktifitas keuangan untuk operasi intelijen, terutama oleh Amerika Serikat. Organisasi ini dengan berani menyatakan bahwa pimpinan mata-mata, agen rahasia, dan terduga pegawai kontrak CIA juga ikut menggunakan jasa Mossack Fonseca. Penggunaan dananya bervariasi, termasuk untuk memiliki lapangan golf. Maka, berhati-hatilah ketika bermain golf. Bagi mereka yang biasa melobi transaksi politik dan keuangan di lapangan golf, mulai saat ini harus berhati-hati. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang mendengarkan.

Begitu gamblangnya Mossach Fonseca membantu pengelolaan dana intelijen, mereka bahkan menggunakan nama-nama Octopussy, Goldfinger, SkyFall, GoldenEye, hingga Spectre – sejumlah nama dari film James Bond – sebagai nama perusahaan. Para kepala dinas intelijen Saudi Arabia, Kolombia, dan Rwanda tercatat sebagai klien firma ini. Sejumlah nama juga diasosiasikan sebagai rekanan CIA, seperti Farhad Azima– donatur Bill Clinton, dan Adnan Khashoggi – milyarder Timur Tengah. Mata-mata terkenal Eropa pun tidak ketinggalan, seperti Claus Möllner alias Werner Mauss dari BND Jerman, Sokratis Kokkalis dari Yunani, dan Francisco Paesa Sánchez dari Spanyol.

Di samping fakta bahwa persona intelijen juga menggunakan jasa firma tersebut, keterkaitan intelijen dengan Panama Papers juga banyak dilihat karena maraknya tuduhan banyak pihak atas keterlibatan CIA sebagai aktor intelektual di belakang pembocoran berkas ini. Begitu dokumen tersebut disebarluaskan, Kremlin langsung menuduh CIA sebagai dalang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan sejumlah mantan agen CIA, Kementerian Luar Negeri AS, dan beberapa dinas intelijen lainnya bekerja sebagai jurnalis di ICIJ dan ikut menganalisis berkas-berkas tersebut. Secara gamblang Kremlin juga menyatakan bahwa Panama Papers adalah serangan untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan merusak stabilitas menjelang pemilu yang akan datang. Mata-mata Rusia Anna Chapman kemudianmenggarisbawahi bahwa jurnalis Barat menggunakan Panama Papers untuk menargetkan Putin, namun ternyata lebih mengena ke Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Meski demikian, intelijen mana yang ada di balik kebocoran Panama Papers akan sulit ditentukan. Ekonom bidang Kebijakan Luar Negeri Rusia dari Center of the United States and Europe, Clifford G. Gaddy, justru menuduh Rusia sebagai dalang. Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring/RFM), unit intelijen keuangan Rusia yang langsung berada di bawah Putin, punya kapabilitas mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Rosfinmonitoring sendiri dikenal sebagai salah satu dinas intelijen keuangan terkuat di dunia saat ini. Gaddy menyatakan mustahil hampir tidak ada punggawa Amerika Serikat yang dipublikasikan dari 11,5 juta dokumen yang dibocorkan. Sehingga ia menarik kesimpulan bahwaada pihak lain yang sebenarnya telah memegang Panama Papers sebelum diberikan ke Jerman.

Berasumsi bahwa RFM-lah pelakunya, Gaddy menjelaskan dasar analisanya. Panama Papers banyak berisi dana berskala masif yang patut diduga berasal dari kegiatan ilegal atau untuk menghindari pajak. Seperti telah disebutkan sebelumnya, informasi tersebut sangat berharga untuk lembaga penegak hukum. Di tangan pihak ketiga, informasi tersebut paling berguna untuk pemerasan, sehingga harus dirahasiakan. Ini membuat Panama Papers sesungguhnya menjadi pesan untuk mereka yang tidak dibocorkan namanya untuk bekerja sama. Pemerasan dan RFM adalah kombinasi kontrol mematikan ala Rusia. Melibatkan Rusia sendiri hanyalah sebuah kedok. Aset Putin di Panama Papers – menurut Gaddy – hanya sebagian kecil dari dugaan. Kesimpulan analisa Gaddy sederhana: Rahasia dibocorkan untuk menghancurkan; ditutupi untuk mengkontrol. Putin bukan penghancur. Ia seorang pengontrol.

Di sisi lain, jurnalis CCTV News dari RRTYoichi Shimatsu jugamenyatakan kecurigaannya atas klaim pemberian data Panama Papers ke Süddeutsche Zeitung (SZ). Sebagai jurnalis, Shimatsu mendapatkan informasi di 2015 bahwa ICIJ dikirimi piranti keras (hard disk) dari seorang peretas terkait skandal offshore – yang kemudian dikenal sebagai Panama Papers.Saat Shimatsu menemui pimpinan ICIJ untuk memeriksa amplop dan cap pos asal piranti keras tersebut, permintaan tersebut ditolak dengan alasan piranti tersebut berada 20 menit dari lokasi pertemuan.

Shimatsu kemudian mendukung pernyataan Kremlin – dengan catatan. Menurutnya, pertikaian antara CIA dan dinas intelijen Jerman, BND (Bundesnachrichtendienst), yang justru memicu Panama Papers. Ini berawal dari terbongkarnya penyadapan terhadap Angela Merkel. BND membalas penyadapan tersebut dengan menghentikan operasi WHARPDRIVE; operasi kerja sama penting bagi NSA karena operasi tersebut bertujuan untuk memonitor lalu litas jaringan e-commerce terberat di dunia, Deutsche Commercial Internet Exchange (DE-CIX) yang berbasis di Frankfurt. BND mengakhiri kerja sama tersebut hanya dengan alasan kekurangan dana, walaupun kerjasama tersebut juga terbongkar dalam Skandal Snowden.Pembocoran Panama Papers ke Süddeutsche Zeitung, koran pertama Jerman yang dilisensi oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, menurut Shimatsu, adalah pembalasan dari CIA-NSA ke BND.

Senada dengan para pihak yang menuduh CIA di belakang Panama Papers, mantan bankir UBS AG dan whistleblower penggelapan pajak warga Amerika Serikat di Swiss, Bradley Birkenfeld, menyatakan bahwa pembocor Panama Papers dari Mossack Fonseca tidak bisa dianggap sebagai whistleblower, namun hacker (peretas). “CIA saya yakin di balik ini, menurut pandangan saya,” ujar Birkenfeld. Ia menganggap bahwa minimnya warga Amerika Serikat dan banyaknya “musuh langsung dan tidak langsung” Paman Sam di dokumen tersebut mengindikasikan terjadinya operasi intelijen. Sebagai mantan bankir Swiss, dia sejak lama mengetahui bahwa Mossack Fonseca adalah satu bagian integral dari satu jaringan keuangan offshore global yang digunakan untuk menghindari pajak. Namun tambahnya, Mossack Fonseca hanya pemain kecil.

Penutup

Di dunia multipolar dengan geopolitik yang selalu berubah setiap saat, penggunaan intelijen tidak hanya ditujukan untuk mengamankan negara dari ancaman bersenjata. Panama Papers merupakan bukti penggunaan intelijen dengan spektrum ekonomi politik; keuangan, kebijakan, politik luar negeri, dan seterusnya. Lagi-lagi media digunakan sebagai ujung tombak propaganda intelijen terhadap lawan-lawan Amerika Serikat. Apakah pelakunya memang Amerika Serikat,tidak ada yang tahu.

Membuktikan negara tertentu – apalagi badan intelijennya – sebagai pelaku pembocoran Panama Papers tidak mudah. Namun tidak diragukan lagi, siapapun pelaku pembocoran data Panama Papers, jejak operasi intelijen terasa di sana-sini. Tujuannya jelas, mendukung kebijakan suatu negara. Kebijakan negara mana, itu yang baru dapat dilihat di kemudian hari.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem DPR RI

20Apr/15
7lolo1.jpg

Julia Stevanny Ester Blegur, SH, MH

Julia Stevanny Ester Blegur, SH, MH, kelahiran 12 Juli 1990, merupakan magister Ilmu Hukum yang lulus dengan prediket cumlaude. Selain bidang hukum, ia juga memiliki prestasi dalam mewakili Nusa Tenggara Timur dalam ajang Puteri Indonesia 2011. Saat ini merupakan tenaga ahli Fraksi NasDem dengan fokus Komisi III dan penanganan wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.

14Apr/15
41Potong1.jpg

Emmanuel Josafat Tular, S.IP, M.Si

Emmanuel Josafat Tular, S.IP, M.Si dilahirkan di Kota Manado, Sulawesi Utara, 29 Mei 1974. Lulusan tahun 2002 bergelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado ini juga merupakan aktivis Mahasiswa di erah Reformasi. Emmanuel meraih gelar Magister Ilmu Politik diperolehnya di Universitas Indonesia tahun 2006 dengan konsentrasi studi Parlemen. Pengabdian akademiknya pada tahun 2002 sebagai dosen Akademi Maritim Indonesia Bitung dan Guru di SMU Katolik Don Bosco Bitung Sulawesi Utara. Serta pernah menjadi Dosen di FISIP Universitas Bung Karno Jakarta Tahun 2007.

Pada tahun 2008 ia bekerja di PT Freeport Indonesia di External Affairs Departemen. Aktivitas di DPR-RI dimulainya tahun 2010 sebagai Tenaga Ahli di Badan Legislasi DPR RI hingga tahun 2014, dan terlibat dalam banyak penyiapan penyusunan dan pengharmonisasian RUU, serta ikut dalam tim ahli Pansus pembahasan RUU. Tahun 2014 lalu, ia menjadi Calon Senator DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara. Dan akhir tahun 2014, Ia mengabdikan diri menjadi Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem  DPR RI, yang ditugaskan di komisi II dan Badan Legislasi, serta bertugas menangani aspirasi daerah dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Selawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo.

Email : emmanueltular@yahoo.com

10Apr/15
69YENNY1.png

Reny Yanita Rumlaklak

Reny Yanita Rumlaklak, merupakan perempuan kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, 27 Januari 1985. Ia merupakan alumnus dari FISIP Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, tamatan tahun 2012. Ia banyak menimba ilmu tidak hanya di bangku kuliah, namun juga aktif di kegiatan bertema internasional karena aktivitasnya di Asosiasi Mahasiswa Hubungan Internasional, terkait ilmu yang dituntutnya di bangku kuliah.

Selama sama perkuliahannya di Yogyakarta hingga sekarang, ia aktif pula dalam organisasi sosial seperti LSM Center for Internally Displaced People’s Service (CIS) Timor dari tahun 2007-2014. Selain itu, juga aktif dalam kegiatan sosial seperti mengorganisiran relawan peduli gempa Jogja, dan pengenalan kebudayaan dan pariwisata NTT. Saat ini ia menjadi tenaga ahli Fraksi NasDem DPR-RI untuk fokus kerja di Komisi I, dan penanganan wilayah NTT, NTB, serta Bali.

08Apr/15
36nonny1.jpg

Nonny Chirilda

Nonny Chirilda merupakan perempuan kelahiran Pontianak Kalimantan Barat, 14 November 1975. Ia dikenal sebagai penggiat seni modelling, dengan mendirikan lembaga pendidikan Runway Modelling & Acting School. Nonny memang dikenal sebagai model Indonesia yang memiliki prestasi internasional. Tahun 1993 di awal karirnya, ia terpilih sebagai Putri Ayu Indonesia, sebagai perwakilan Kalimantan Barat.

Saat ini ia aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Dana & Usaha Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jakarta. Pada pemilu legislatif lalu, Nonny menjadi calon legislatif dari daerah pemilihan Kalimantan Barat. Saat ini ia menjadi tenaga ahli Fraksi NasDem, dengan fokus di Komisi X dan penanganan wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

08Apr/15
34anwar1.png

Anwar Sjani, ST

Anwar Sjani lahir di Jakarta, 18 Oktober 1975 ini merupakan alumnus Universitas Persada Indonesia (YAI) pada tahun 2005. Ia merupakan Sekertaris Biro Bidang Politik DPW NasDem DKI Jakarta, juga Wasekjend Garda Pemuda NasDem DKI Jakarta. Sebelum di Partai NasDem, ia aktif di banyak organisasi mahasiswa dan kepemudaan, seperti menjadi pengurus DPD KNPI DKI Jakarta, Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, pengurus DPD KNPI DKI Jakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan  Ketua Umum FKMB (Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi).

Dalam bidang literatur, Anwar merupakan editor buku “Pseudo Demokrasi dan Kejumudan Transisi; Catatan Reposisi dan Reorientasi PMII Menghadapi Arus Zaman” yang diterbitkan di Jakarta, bulan Maret 2011 lalu.

Saat ini aktif sebagai tenaga ahli Fraksi NasDem untuk komisi VIII, dan penanganan wilayah dapil DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

Email : anwar.pkm@gmail.com

08Apr/15
41fauzun1.png

Fauzun Nihayah, MH

Fauzun Nihayah, MH dilahirkan di Pati, Jawa Tengah, 10 Desember 1983. Ia meraih gelar sarjana bidang Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Semarang (UIN Walisongo) pada tahun 2007. Gelar Master Hukum diperolehnya di Universitas Jayabaya pada tahun 2009 dengan konsentrasi studi Hukum Pidana. Dia memulai karir pengabdian akademiknya pada tahun 2006 sebagai dosen mata kuliah Ushul Fiqh.

Selama menjadi dosen di Semarang, perempuan berjilbab ini juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Bersama kawan-kawan sejawatnya mendirikan lembaga studi Sosial dan Agama (ElSA) yang melakukan advokasi terkait persoalan sosial dan keagamaan, misalnya advokasi komunitas penganut Ahmadiyah di Semarang. Bersama lembaga ini pula, ia menulis buku berjudul “Dekonstruksi Islam Mazhab Ngaliyan, Pergulatan Pemikiran Anak-Anak Muda Semarang”.

Aktivitas di DPR-RI dimulainya ketika tahun 2008 dengan menjadi aspri anggota dewan. Tahun 2009 menjadi Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI periode 2009-2014 dan terlibat dalam banyak penyusunan rancangan undang-undang. Kemudian ia juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhotul Ulama (STAINU) Jakarta. Tahun 2014, ia purnatugas di Badan Legislasi, dan saat ini mengabdikan diri menjadi Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem, fokus di komisi III dan Badan Legislatif.
Email : nihayahfauzun@gmail.com

08Apr/15
69andi-azwan1.jpg

Andi Azwan, BBus, MBA

Andi Azwan, Bbus, MBA lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 1968. Ia mengenyam pendidikan SD hingga SMA di kota Jakarta dan melanjutkan kuliah di Universitas Padjadjaran di bidang kajian Sastra dan Budaya Jepang. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Filipina, di Pamantasan Ng Lungsod Ng Maynila atau University of The City of Manila bidang Business Management dan melanjutkan ke program Master of Business Administration.

Andi telah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai profesional di beberapa perusahaan multinasional di Jakarta dan Hongkong dengan jabatan terakhir Chief of Representative for Indonesia. Sejak kecil aktif terlibat dalam organisasi sekolah dan kampus dan ini membawanya terlibat dalam beberapa forum diskusi salah satunya forum diskusi politik dan kewirausahaan di Profesional Jakarta (PROJAK) dan menjabat sebagai ketua bidang ekonomi dan kewirausahaan di Perhimpunan Profesional Indonesia (PPI).
 
Kariernya di politik praktis dimulai pada era reformasi bersama-sama para aktivis mendirikan Partai Amanat Nasional tahun 1999 dan menjadi salah satu ketua di DPW DKI Jakarta. Tahun 2010 mendirikan sayap partai Gerindra PETIR (Persatuan  Tionghoa Indoneia Raya) sebagai Wakil Ketua Umum DPP. Turut terlibat aktif dalam Pemenangan Jokowi – Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2012 bidang sosialisasi dan kampanye. Tahun 2013 bergabung dengan Partai NasDem dan menjadi caleg di dapil Jateng VIII (Banyumas & Cilacap), dan juga anggota korwil pemenangan Pilpres 2014 untuk wilayah Jawa Tengah.