Category Archives: Suara Dapil

29Jan/18
Anarulita Muchtar-Fraksi Partai NasDem-Komisi XI-Bengkulu

Gandeng BI, Anarulita Bantu Pembinaan Petani Ikan

Bengkulu Selatan – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Provinsi Bengkulu, dr. Anarulita Muchtar, Senin (15/1) lalu, menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam kunjungan tersebut, dokter cantik itu mengajak Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu Endang Kurnia Saputra untuk mengunjungi petani budidaya kolam air deras atau petani ikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Turut mendampingi Wabup setempat, Gusnan Mulyadi, SE, MM.

“Bengkulu Selatan memiliki potensi produksi ikan kolam air deras. Tujuan saya membawa Bank Indonesia sebagai mitra Komisi XI dalam rangka untuk penyaluran bantuan bagi petani ikan disini. Besar harapannya dengan dibina oleh BI, kesejahteraan petani bisa meningkat, biaya produksi minim dan produksi ikan meningkat sehingga pasar yang dijangkau lebih luas,” ungkap Anarulita.

Sementara itu,  Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Endang Kurnia Saputra menerangkan, sejauh ini pihaknya sudah memiliki 23 binaan. Beberapa diantaranya sudah diserahterimakan ke Pemda masing-masing. Dalam hal pembinaan, BI akan mempelajari terlebih dulu permasalahan di kolompok tani. Sehingga BI akan mencari solusi dan menyusun program-program binaan agar kelompok petani berhasil.

“Pembinaan kami lakukan perkelompok. Harapannya nanti kelompok yang ada bisa bekerjasama dengan baik, tujuannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Ada beberapa strategi yang akan kita coba nanti. Dipertemuan selanjutnya teknisnya akan kita bahas lebih detail dengan pembina yang sudah kami ajak, yakni Bapak Antoni Sitorus ini,” kata Endang.

Sumber: http://restorasibengkulu.com/gandeng-bi-anarulita-bantu-pembinaan-petani-ikan/

19Jan/18
Prananda Surya Paloh-Fraksi Partai NasDem-Komisi I-Sumatera Utara

Prananda Apresiasi Pembangunan Jalan di Hamparanperak

Medan, Sumut – Prananda Surya Paloh, selaku anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, dari daerah pemilihan Sumut 1, yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi kembali menyambangi konstituennya di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Kedatangan anggota Komisi I ini, untuk melakukan penyerapan aspirasi  dalam masa reses tahun 2018. Kali ini Prananda menyambangi kelompok tani di Desa Palu Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang.

Pada kesempatan itu Prananda memaparkan di hadapan kelompok tani, bahwa Pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Deliserdang sudah ada perubahan dan berkembang dengan pesat.

” Beberapa waktu yang lalu, ketika saya berkunjung ke daerah ini, jalan di sini masih rusak parah. Sekarang sudah sangat baik. Ini berkat kerja keras anggota DPR dari fraksi NasDem, untuk memperjuangkan agar pembangunan di daerah ini dapat terlaksana secepatnya. Ternyata syukur Alhamdullilah, proses percepatan pembangunan infrastruktur jalan dapat terlaksana kan, oleh pemerintah Kabupaten Deliserdang,” ucap Prananda

Lebih lanjut dikatakan Prananda, percepatan Pembangunan di Kabupaten Deliserdang ini, perlu adanya sinergitas antara anggota DPR dari fraksi NasDem dengan pemerintah kabupaten.

“Untuk itu kami juga memerlukan dukungan dari masyarakat terhadap partai NasDem, agar di pemilu yang akan datang untuk dapat memilih kembali, agar pelaksanaan dan komitmen Partai NasDem dapat terwujud dalam pendorongan percepatan pembangunan di Kabupaten Deliserdang ini,” ujar Prananda.

Untuk masalah pertanian, sambung Prananda, kami dari Partai NasDem akan mengupayakan, memberikan bantuan hand traktor kepada petani di daerah ini.

” Bukan itu saja, kami juga akan memikirkan bagaimana petani di daerah ini, dapat meningkatkan produksi padi yang lebih besar lagi dari yang biasanya. Untuk itu diperlukan tenaga ahli dalam memberikan panduan terhadap para petani,” tegas Prananda.

Di tempat terpisah, di Kecamatan Kota Datar Kabupaten Deliserdang, Prananda juga menampung aspirasi dan keluhan masyarakat setempat menyangkut peredaran narkoba yang sudah semangkin meresahkan masyarakat.

Dalam kesempatan itu Prananda berkata, untuk pemberantasan narkoba, diperlukan kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat untuk menghadang peredaran narkoba.

” Dibutuhkan saling kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Juga para pemuda harus melakukan rutinitas yang sifatnya positif dalam melakukan berbagai kegiatan olahraga dan kesenian.

“Saya akan memberikan bantuan sarana olahraga di daerah ini. Untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pergunakanlah sarana ini sebagai wujud kita melakukan kegiatan yang positif untuk menghindari peredaran narkoba di kampung kita ini,” tegas Prananda yang didampingi anggota DPRD Kabupaten Deliserdang dari Fraksi NasDem, diantaranya Abdulrahman, Nusantara Tarigan, Erwan dan Kuzu Serasi Tarigan.

Dalam kesempatan itu juga hadir beberapa tokoh masyarakat, unsur muspida dan Ketua Umum Prananda Surya Paloh Center, Gandi Manurung.

 

 

10Jan/18
hamdhani ganyang malaysia

Hamdhani Sambangi Bandara ‘Ganyang Malaysia’ di Delang

Lamandau, Kalteng – Pagi itu, Selasa (9/1), Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Hamdhani, memiliki kesempatan untuk mendatangi situs sejarah penerbangan di Desa Penyombaan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.

Hamdhani tidak sendiri, dirinya mendatangi landasan udara Bukit Duri tersebut bersama Danlanud Iskandar Pangkalan Letkol Pnb Ade Fitra, Danpom Lanud Iskandar Lettu Hendra, Danramil Delang Kapten Asep, Perwakilan Polsek Delang Brigpol Horas Pakpahan, Camat Delang Semson Zakaria Rangka dan Anggota DPRD Lamandau Ramlan.

Bandara tersebut memiliki luas sekitar 70 hektare. Dulu, sekira 1961-1964 bandara tersebut mulai dibentuk. Pada 1966, kawasan yang banyak dicitrakan sebagai Bandara ‘Ganyang Malaysia’ tersebut, pun diresmikan. Sebetulnya, bandara tersebut dibuat sebagai pangkalan transit. Artinya, bandara itu digunakan untuk mengintai pergerakan Malaysia persemakmuran Inggris yang tengah berinvasi memperluas wilayahnya. Jadi, bandara tersebut bisa dipakai transit prajurit untuk mengawasi pergerakan Malaysia mengklaim wilayah Indonesia.

Ketika mengetahui, adanya pergerakan perluasan dari Malaysia itu, maka Pangkalan Udara Bukit Duri langsung melaporkan ke pusat komando supaya mengirim prajurit untuk menggebuk mundur penginvasi wilayah Indonesia tersebut.

Bandara tersebut dibangun oleh sejumlah prajurit TNI AU yang dikomandoi Gusti Dumai bersama masyarakat Desa Penyombaan. Selain memiliki landasan pacu sepanjang 800 meter, Bandara ‘Ganyang Malaysia’ itu dibangun tempat tinggal para prajurit yang bertugas mempertahankan kedaulatan NKRI.

Bahkan, bandara tersebut juga digunakan untuk lokasi pendaratan Helikopter. Saat 1972, masyarakat sekitar terserang penyakit muntaber. Pemerintah pun memberikan bantuan obat yang dibawa menggunakan Helikopter jenis Glatik. Sama halnya, Tahun 1980, pemerintah juga menggunakan landasan pacu Bandara Bukit Duri ini untuk pendaratan Helikopter yang membawa bantuan obat-obatan bagi masyarakat Delang.

“Iya dulu banyak masyarakat yang terjangkit muntaber. Ada bantuan obat yang dibawa kapal (Helikopter) Glatik,” ujar Mantir Adat Desa Penyombaan Panca.

Senada, ahli waris lahan di kawasan Bandara Bukit Duri, Kimi G mengatakan, wilayah ini merupakan aset TNI AU. Ahli waris tidak akan menggugat lahan seluas 70 hektare tersebut. Dulu, lanjut dia, TNI AU telah melakukan ganti rugi lahan tersebut kepada keluarganya sebesar Rp10 ribu.

“Memang kelihatannya kecil. Tapi itu dulu. Dan kami dari ahli waris tidak akan menggugat.”

Danlanud Iskandar Pangkalan Bun Letkol Pnb Ade Fitra mengatakan, bandara ini memiliki peran strategis dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Karena itu, aset TNI AU ini harus dijaga kelestariannya. Sehingga, sejarah perjuangan bela negara tersebut tidak terlupakan.

“Kenapa dicitrakan Bandara Ganyang Malaysia? Karena dulu, untuk memompa semangat bela negara. Maka Presiden Soekarno membuat kata-kata pengobar semangat juang seperti Ganyang Malaysia, Inggris di linggis, Amerika kita setrika. Makanya bandara ini dicitrakan itu.”

Saat ini, lanjut Ade Fitra, kawasan tersebut situs sejarah. Dia pun memperbolehkan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan lahan tersebut. Asal, kata dia, masyarakat tidak mengklaim bahkan menguasai kawasan tersebut.

Anggota DPR RI H Hamdhani mengatakan, bandara Bukit Duri ini merupakan situs sejarah penting yang berada di Lamandau. Dia pun berharap, masyarakat bisa ikut menjaga situs sejarah ini. Sehingga, cerita perjuangan mempertahankan wilayah NKRI dari klaim Malaysia bisa terjaga. Hal ini dapat memacu rasa nasionalisme para penerus bangsa.

Berdasarkan restu TNI AU, masyarakat bisa memanfaatkan kawasan itu untuk mencari rezeki. Lahan tersebut bisa ditanami macam-macam tanaman sebagai sumber penghasilan masyarakat.

“Udara di sini masih bagus. Bisa untuk tanaman kopi, kakau bahkan teh. Ini bisa dikembangkan menjadi prodak sendiri khas Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau. Kami akan upayakan untuk membantu anggaran pusat untuk pemanfaatan penanaman tanaman di wilayah ini,” pungkas Politisi Partai NasDem ini.

05Jan/18
Foto- Pembagian kartu PIP kepada siswa dan siswi SMK 1 dan SMK 2 oleh kader Partai Nasdem

Endre Syaifoel Kembali Bagikan Beasiswa

Dharmasraya – Program beasiswa yang dimotori kader Partai Nasdem di DPR RI Endre Syaifoel sampai juga di Kabupaten Dharmasraya. Hari ini Kamis (4/1/18) bertempat di gedung UDKP Kantor Camat Pulau, anggota komisi X ini bersama kader Partai NasDem Evel Murphy Syaifoel dan Ampera Dt. Labuan Basa membagikan beasiswa pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (PIP) bagi anak anak kurang mampu dan anak anak berprestasi.

Dalam kesempatan pertama masuk ke Kabupaten Dharmasraya, menurut ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Dharmasrya, Hengki Purnanda, SH., kartu PIP dibagikan kepada siswa dan siswi SMK 1 dan SMK 2. Jumlah kartu PIP yang dibagikan sebanyak 300 helai untuk 300 orang. Penyerahan dilakukan oleh Evel Murphy yang juga anggota DPRD ProvInsi Sumbar dan adik kandung H. Endre Saifoel. Dan juga turut membagi Ampera Dt. Labuan Basa, kader Partai Nasdem yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.

Lebih jauh, Hengki yang berencana bakal maju menjadi Caleg Partai Nasdem ke DPRD Sumbar pada Pileg 2019 itu, mengatakan bahwa selain di Pulau Punjung, kartu PIP juga akan dibagikan ke kecamatan lain di Dharmasraya. “Semoga program ini bermanfaat bagi Kabupaten Dharmasraya yang sedang getol membangun sumberdaya manusia. Semoga behasil,” kata Hengki.

Acara yang dihadiri para walimurid itu berlangsung tertib meski hanya sederhana. Para penerima kartu PIP menyatakan kiprah para kader Partai NasDem dalam ikut serta mengembangkan sumberdaya manusia, dinilai sangat tepat. Pasalnya, pengembangan sumberdaya manusia benar benar akan menentukan masa depan bangsa. Apa yang dijalankan para kader partai NasDem merupakan perwujudan dari aksi nyata restorasi Indonesia.

Sumber: https://www.kantorberitathetarget.com/beritaendre-syaifoel-bersama-kader-partai-nasdem-kembali-bagikan-beasiswa.html

04Jan/18
Hasan Aminuddin-Fraksi NasDem-Komisi VIII-Jawa Timur II

Resolusi 2018, Hasan Aminuddin Ajak Pemda dan Masyarakat Probolinggo Berbuat Lebih Baik

Probolinggo, Jawa Timur – Semarak acara menyambut pergantian tahun baru masehi 2018 di Kabupaten Probolinggo diwarnai dengan kegiatan sholawat bersama dan hiburan masyarakat bernuansa Islami selain pelepasan kembang api.

Kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) menempatkan hiburan tersebut di Alun-alun Kota Kraksaan.

Di menit-menit awal pelaksanaannya masyarakat sudah antusias memadati setiap sudut Alun-alun Kota Kraksaan. Sembari menunggu detik-detik pergantian tahun dan hiburan utama yaitu pelepasan kembang api dan konser Orkestra Suara Hati, masyarakat dihibur dengan adanya Festival Hadrah Akhir Tahun 2017 yang diikuti oleh 22 grup hadrah se-Kabupaten Probolinggo.

Kemeriahan malam itu dihadiri oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari didampingi suaminya Hasan Aminuddin. Dan diikuti oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, sejumlah Kepala OPD serta Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengemukakan bahwa budaya asli Indonesia telah mengalami degradasi dan telah banyak masyarakatnya mengadopsi budaya dari luar Indonesia yang minim manfaat.

“Oleh karena itu melalui acara ini dapat memberikan pelajaran bagi kita sendiri serta mampu memberikan contoh dan inspirasi bagi masyarakat untuk mengembalikan budaya luhur kita,” ungkapnya.

Adanya kebiasaan masyarakat membanjiri tempat hiburan, rekreasi dan wisata dengan tujuan merayakan tahun baru ditegaskan oleh Tantri bahwa itu bukanlah budaya Indonesia.

“Saya selaku Bupati Probolinggo ingin mengajak rakyat Kabupaten Probolinggo untuk tidak latah dan ikut-ikutan melaksanakan budaya yang jelas diluar budaya kita. Alhamdulillah hari ini kembali dilaksanakan sholawat bersama menjelang hadirnya tahun baru ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu pula, tepat menjelang detik-detik akhir tahun 2017 dan Tahun baru masehi 2018, H. Hasan Aminuddin juga menyampaikan resolusi 2018. Dalam pidatonya suami Bupati Probolinggo ini mengutarakan bahwa kemarin adalah masa lalu, hari ini kita hidup dengan takdir kita sekarang dan esok adalah harapan.

“Kemarin adalah bagian dari masa lalu kita, hari ini adalah kenyataan dan esok adalah bagian waktu yang wajib kita isi dengan yang lebih baik dari kemarin dan hari ini,” jelas Hasan Aminuddin.

Tahun baru 2018 disebutnya merupakan sebuah momentum dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dimana rakyat senantiasa menunggu kiprah para aparatur dan forum pimpinan di Kabupaten Probolinggo.

“Sebagai penutup lembaran lama kita, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan menerima seluruh amal kebaikan kita. Esok yang kita sama-sama tidak tahu marilah kita perbanyak berbuat kebaikan sebagai bekal kita hidup bahagia dunia akhirat,” tandasnya.

Akhirnya detik-detik malam pergantian tahun masehi 2017-2018 itu ditandai dengan penabuhan alat musik rebana oleh H. Hasan Aminuddin bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Syihabuddin Sholeh serta Takmir Masjid Agung Ar-Raudlah Kota Krakssaan KH Sya’dullah Asy’ari. Kegiatan ini dipungkasi oleh pelepasan kembang api berdurasi 10 menit.

Sumber: https://kumparan.com/kabarpaspasuruan/festival-hadrah-dan-pesta-kembang-api-sambut-tahun-baru-2018

04Jan/18
seluruh-rt-di-magelang-ditarget-penuhi-kriteria-ramah-anak-sJ4

Choirul Muna Siap Dorong Percepatan Magelang Menjadi Kota Layak Anak

Magelang, Jawa Tengah – Upaya Pemkot Magelang meraih Kota Layak Anak adalah memberi gelar kepada wakil rakyat, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kapolres, dan Danrem sebagai Bapak Layak Anak. Pemberian gelar ini diharapkan dapat mendorong percepatan Kota Magelang menjadi Kota Layak Anak.

“Selain itu, satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang sudah terbentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) saat ini baru Kota Magelang saja,” kata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Nasdem Choirul Muna saat menerima rombongan Media Trip Kota Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Kamis 28 Desember 2017 lalu.

Anggota DPR asal Magelang dari daerah pemilihan VI Jawa Tengah ini mengatakan, Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian PPPA, mendorong agar Kota Magelang menjadi Kota Layak Anak, naik peringkat  dari posisi sekarang, kategori Nindya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang Wulandari Wahyuningsih mengatakan, semua rukun warga (RW} di Kota Magelang saat ini sudah memenuhi kriteria layak anak.

“Seluruh RW di Kota Magelang sebanyak 186 RW sudah menuju ramah anak, setiap RW ini nantinya akan memiliki beragam fasilitas-fasilitas yang layak dan ramah anak, meliputi pojok ASI, taman bermain, hingga ruang baca,” kata Wulandari.

Selanjutnya, kata Wulandari, Pemkot Magelang berharap pada tahun 2018 ini seluruh tingkat RT juga memenuhi kriteria layak anak. “Ini semua dalam rangka Kota Magelang meraih Kota Layak Anak,” üjar Wulandari.

Di Kota Magelang rombongan Media Trip Kota Layak Anak mengunjungi sejumlah tempat ramah anak. Di antaranya Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Soeorjo, Puskesmas, perpustakaan, dan pasar ramah anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta Desa Peduli Anak Kemirirejo, Magelang.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenny N Rosalin mengatakan, seluruh kabupaten dan kota harus sudah melakukan inisiasi kota layak anak pada 2020. Hal itu dilakukan untuk mencapai target terciptanya Indonesia layak anak pada 2030, sesuai dengan standar ketentuan dan kesepakatan konvensi hak anak.

“Sesuai yang ditargetkan, Indonesia layak anak harus bisa dicapai pada 2030. Untuk bisa mencapainya harus dimulai inisiasinya dari kabupaten dan kota masing-masing karena adanya sistem otonomi daerah,” katanya.

Dari total 516 kabupaten dan kota di Indonesia, ujarnya, saat ini ada 349 yang menginisiasi kota layak anak. Dorongan intensif kepada pemerintah daerah yang belum menginisiasi kota layak anak terus digencarkan hingga 2020.”Intinya agar bagaimana kota bisa memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak di semua aspek,” kata Lenny.

Berdasarkan data KPPPA, saat ini di Indonesia belum ada kota yang berhasil mengantongi status layak anak. Kategori inisiasi tertinggi berada pada tingkat utama.

Dua kota yang berada di kategori Utama ialah Surakarta dan Surabaya. Di tingkat Nindya adalah Denpasar, Gianyar, Padang, Magelang, Depok, Bogor, dan Sleman. Sisanya, terdapat 28 yang termasuk kategori Madya dan 90 kategori Pratama.

 

Sumber: https://daerah.sindonews.com/read/1270788/23/seluruh-rt-di-magelang-ditarget-penuhi-kriteria-ramah-anak-1514990699

03Jan/18
Sulaeman L Hamzah-Komisi IV-Fraksi NasDem-Papua-Petani Masih Generasi Tua

Sulaeman L Hamzah Serahkan Bantuan 25 Unit Cultivator Kepada Petani Merauke

Merauke, Papua – Anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Solaeman Hamzah menyerahkan bantuan cultivator sebanyak 25 unit kepada kelompok petani di Kabupaten Merauke.

Bantuan itu diharapkan dapat digunakan membuat bedeng yang bisa dimanfaatkan menanam sayur-sayuran dan tanaman holtikultura.

“Hari ini, saya realisasikan janji yang pernah saya sampaikan kepada petani. Memang peralatan tidak datang serentak, tetapi secara bertahap,” ujar Solaeman seperti yang dilansir dari tabloidjubi, Selasa, (2/1).

Menurutnya, bantuan yang diberikan secara bertahap itu membuat petani harus menunggu. Ia memastikan setiap permintaan yang disampaikan akan direalisasikan. Sedangkan cultivator yang diberikan ke petani berukuran kecil, namun bisa dimanfaatkan menggembur lahan sekaligus membuat bedeng dalam jumlah banyak.

“Saya berharap dengan tiga unit alat cultivator itu dimanfaatkan membuka lahan dalam skala lebih luas. Sehingga ditanami aneka jenis tanaman holtikultura,” ujar kader Partai Nasdem itu.

Menggarap lahan

Bantuan alat pertanian itu akan memudahkan menggarap lahan dari teknik mengolah mengandalkan tenaga manusia ke teknologi mesin. Selain efesien, alat itu akan menghasilakn produksi petani lebih banyak sehingga mampu memenuhi permintaan pasar.

“Ini gratis dan tidak ada pungutan biaya. Saya berharap peralatan dirawat dengan baik dan dikelola secara berkelompok. Tidak diberikan perorangan,” kata Solaeman menegaskan.

Salah seorang petani di Distrik Tanah Miring, Sumarlan mengapresiasi bantuan ini, karena begitu melakukan reses dan berdialog aspirasi yang disampaikan langsung direspon.

“Pak Solaeman Hamzah ini hampir setiap bulan, beliau datang di Merauke dan mengunjungi petani di kampung-kampung,” katanya.

Sumber: https://infonawacita.com/perbanyak-bedeng-petani-di-merauke-dapat-bantuan-cultivator/

03Jan/18
Kurtubi-Fraksi Partai NasDem-Komisi VII-NTB-Lobster

Kurtubi: Lomtim Butuh Moda Transportasi Udara Untuk Kembangkan Potensi Wisata dan Lobster

Lombok Timur, NTB – Telong Elong merupakan Desa di Jerowaru, yang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di ujung selatan Lombok Timur. Jerowaru juga dikenal dengan sebutan “Sekaroh” karena potensinya dalam pengembangan budidaya perikanan laut, salah satunya adalah lobster.

Setelah beberapa waktu lalu sempat mengadakan pelatihan tentang budidaya lobster bekerja sama dengan BBIL (Balai Bio Industri Laut), LIPI di Lombok Utara dengan Kementerian Ristek Dikti RI, dimana para pesertanya adalag para nelayan Telong Elong, tanggal 26 Desember 2017 ini Anggota DPR RI, Kurtubi mengunjungi Desa Telong Elong tersebut. Politisi NasDem ini menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembesaran lobster hasil tangkapan laut dilakukan oleh para nelayan. Para nelayan umumnya sudah mampu melakukan pembesaran dengan baik, teknologi sederhana mengenai treatment air untuk mengkondisikan air tetap terjaga kualitasnya telah dilakukan nelayan, demikian juga dengan perlakukan karantina pada lobster yang baru datang agar bisa adaptasi dan meminimalisir penularan penyakitpun telah dilakukan, sayangnya para nelayan belum mampu mengatasi jika lobster terkena ”penyakit susu” yaitu warna putih pada permukaan perut lobster yang bisa menyebabkan lobster mati dengan penularan yang cepat.

Menanggapi permasalahan penyakit ini, Kurtubi telah menyampaikan agar LIPI sebagai lembaga riset Pemerintah segera melakukan penelitian dan mendesiminasikan penelitiannya ke masyarakat nelayan.

Selain itu nelayan juga mengeluhkan tentang keterbatasan nelayan dalam hal pemasaran lobster, karena keterbatasan packaging dan transportasi maka nelayan lebih memilih menjual tangkapan ke pedagang yang lebih besar dengan resiko harga yang lebih murah, sehingga para nelayan berharap ada uluran Pemerintah untuk membantunya dalam pembinaan dan pemasaran. Selama ini nelayan mendistribusikan hasil tangkapan laut dengan jalur darat dan laut, hal ini dinilai sangat tidak efisien karena memerlukan waktu yang lama dengan resiko rusaknya lobster atau mati.

“Kami berharap agar Pemerintah bisa menghidupkan Bandara Rambang di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur, Lombok timur, agar distribusi komoditas lobster ke luar daerah bisa lebih cepat dan efisien”.

Bandara Rambang merupakan bandara pertama yang dimiliki Lombok yang dibangun pada masa Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1936. Bandara ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Labuhan Haji yang juga sebagian besarnya adalah nelayan serta berbatasan langsung dengan Desa Pijot Kecamatan Keruak. Para Nelayan berharap akan ada pesawat kecil jenis twin otter yang bisa beroperasi melayani penerbangan Lombok Timur ke Denpasar, maka komoditas lobster bisa cepat dieksport ke berbagai negara tujuan seperti Singapura, Hongkong, Jepang dan Korea melalui Denpasar.

Menanggapi aspirasi nelayan tersebut, Anggota Kopmisi VII DPR RI menyatakan bahwa Sebagai kawasan dengan potensi lobster yang luar biasa Telong Elong dan Kawasan Jerowaru ini harus dikembangkan, tidak saja dari sisi komoditas lobsternya saja tetapi dari sisi keindahan alamnya juga menyimpan sejuta pesona pariwisata yang eksotis (Pantai Surga, Sungkun, Kaliantan, Cemara, Gili Sunut dan Tanjung Ringgit adalah tempat-tempat yang senantiasa dikagumi oleh siapapun yang memandang). “Oleh sebab itu jika bandara Rambang bisa dihidupkan kembali dan ada pesawat twin otter yang beroperasi disana maka tidak saja mempercepat distribusi lobster siap konsumsi untuk dieksport tetapi juga akan berdampak pada meningkatnya arus wisatawan masuk dan menghabiskan uangnya di Lombok Timur ini”, pungkasnya.
Sumber: http://telegraf.co.id/untuk-mengembangkan-potensi-lobster-dan-wisata-di-lombok-timur-dr-kurtubi-perlu-moda-transportasi-udara/

03Jan/18
Ahmad Ali-Fraksi Partai NasDem-Komisi VII-Sulawesi Tengah

Ahmad Ali Minta Pers Kritisi Kinerjanya di DPR

Palu, Sulawesi Tengah – Anggota Komisi VII Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPR Ahmad M Ali meminta awak media untuk tidak sekedar memberitakan kinerjanya sebagai legislator, yang terkesan ‘memuji’.

Sebaliknya, politisi Partai NasDem ini justru menyarankan awak media untuk mengkritisi kinerjanya sebagai anggota legislatif.

“Jangan hanya memuji terus, lalu lalai untuk mengkiritisi,” ungkap Ahmad M Ali, di Palu, Minggu, (31/12).

Bendahara Umum DPP NasDem ini menyatakan pers, awak media harus tetap independen, berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pers.

Oleh karena itu, independensi pers harus benar-benar terimplementasi sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu menjalankan dan menerapkan fungsi media, yang salah satunya tidak sekedar untuk menyebarluaskan informasi. Tetapi harus memberikan pendidikan kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat, termasuk menyebarluaskan  pendidikan politik bagi masyarakat menjadi salah satu kewajiban pers.

“Mengedukasi masyarakat, itu juga menjadi tugas dan kewajiban pers,” sebut ka Mad sapaan akrab Ahmad M Ali.

Lebih jauh Mad Ali juga menguraikan, pers harus berani mengkritik. Jika anggota DPR dan partai politik melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan kewajiban dan tugas, maka harus diberitakan oleh pers.

Sebaliknya, jika ada elit politik di DPR yang berprestasi, memiliki gagasan yang baik untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat serta keadilan dan kebenaran, juga harus diberitakan.

“Begitu pula kalau ada partai politik yang melaksanakan tugas dan fungsinya, misalkan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, maka harus di beritakan, agar berimbang,” ujarnya.

Ia menguraikan, kelemahan awak media yaitu, bila telah melakukan penandatangan MoU dengan pihak tertentu, maka media yang bersangkutan seakan sulit untuk mengkritisi pihak bersangkutan, sekalipun bersalah. Padahal MoU bukan dan tidak harus menjadi pembatas kebebasan pers.

 

29Dec/17
Hamdhani Kolam

Hamdhani Bertekad Selalu Kawal Aspirasi Masyarakat Kalteng

Kotawaringin Lama, Kalteng – Anggota Komisi IV DPR RI H Hamdhani SIP MSos, menemui sejumlah masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem Kolam, Kamis (28/12).

Selain mempererat tali silaturahmi, kedatangan Legislator NasDem itu menyerap aspirasi masyarakat Kolam. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Anggota DPRD Kobar, Nasrudin.

Menurut H Hamdhani, namanya wakil rakyat, setiap anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga, menjadi rujukan program bagi pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Tentu, setiap program pemerintah harus didasarkan pada kepentingan masyarakat, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sebelum program digalakan, harus dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung,” ujar Hamdhani.

Lebih jauh politisi NasDem ini mengatakan, banyak bukti yang telah dilakukan para wakil rakyat dari Partai NasDem. Dirinya pun akan terus memperjuangkan bantuan-bantuan dari pusat untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Komisi IV DPR RI.

Sepanjang 2015 – 2017, lanjut Hamdhani, dirinya telah berhasil memperjuangkan bantuan ratusan alat dan mesin pertanian, belasan unit pengolahan pupuk organik, bantuan ternak sapi sebagai upaya mendorong pengembangan integrasi sawit-sapi, hingga bantuan 2.000 paket beasiswa untuk pelajar SD-SMA di Kalteng, melalui Program Indonesia Pintar.

Anggota DPRD Kobar dari Partai NasDem, Nasrudin, sudah banyak program pemerintah untuk Kotawaringin Lama. Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah membuka lahan pertanian seluas 167 hektare di Kelurahan Kotawaringin Hulu. Anggaran ratusan juta telah digelontorkan untuk membuka lahan pertanian tersebut.

“Sudah teranggarkan untuk pembukaan lahan, irigasi hingga jalan usaha tani di Kotawaringin Hulu. Nantinya bisa untuk tempat mata pencaharian sekitar 325 kepala keluarga di Kohul,” papar dia.

Dia pun meminta kepada H Hamdhani untuk mengalirkan program pusat ke wilayah Kotawaringin Lama. Pasalnya, anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sangat terbatas.

“Kalau multiyears bisa dengan anggaran daerah, tapi untuk pembentukan pertanian ini perlu cepat,” pungkas Nasrudin