Category Archives: Rilis

02Feb/18
Sahat SIlaban-Fraksi NasDem-Komisi V-Sumatera Utara-Jaga Lingkungan

Cegah Penyelewengan, Kemendes Diminta Bina Kades di Sumut

Jakarta – Anggota Komisi V DPR Sahat Silaban menyoroti dana desa yang sepenuhnya belum dikelola secara baik oleh aparatur desa.

Jika kurang tepat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan desa, dana miliaran rupiah itu bisa malah menimbulkan permasalahan hukum.

“Kadang bukan saja hanya dilihat dari nilai materinya, tapi malah malu timbulnya jika salah dalam pengelolaan. Kalau sampai kepala desa itu masuk penjara gara-gara dana desa, ” kata Sahat dalam rapat antara Komisi V dengan Menteri Desa,  PDT dan Transmigrasi,  di Kompleks Parlemen,  Kamis (1/2/2018)

Oleh karenanya, Sahat meminta Kementerian Desa untuk membantu para kepala desa dalam hal juknis terkait penggunaan dana desa. Agar mereka tidak ragu untuk menggunakan anggaran itu dengan tetap mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap kepada Pak Menteri agar tidak ada bermasalahan dengan hukum. Maka dari itu, Kemendes harus membina kepala desa yg mengelola dana tersebut, ” ujar legislator Sumatera Utara II.

Apalagi,  lanjutnya,  kondisi desa di masing-masing daerah dan provinsi berbeda-beda dengan berbagai persoalan yang dihadapi.

Legislator NasDem dapil Sumut ini menyebutkan dari 19 kabupaten/kota di Sumut, masih banyak desa yang masih dalam kategori tertinggal.

“Kami minta dalam hal ini Kementerian Desa benar-benar dituntun kampung kita. Mayoritas daerah saya daerah desa tertinggal. Kadang kalo ada anggaran desa ke mereka, mereka beranggapan milik mereka sepenuhnya. Dana desa ini hak desa, tidak boleh disalahgunakan,” pungkasnya.

01Feb/18
Choirul Muna Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai NasDem

RUU PKS Jangan Tumpang Tindih dengan RKUHP

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna meminta ormas-ormas keagamaan maupun pemerhati perempuan dan anak untuk memberikan masukan kritis terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tengah di bahas DPR.

Choirul khawatir, RUU PKS setelah diundangkan nanti bukan malah memberikan solusi tapi justru menimbulkan masalah baru. Dia menyatakan, sejak awal dirinya sudah merasa tidak nyaman dengan judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini.

“Judulnya saja sejak awal sudah saya kritisi karena bisa dipelintir ke kiri dan ke kanan,” ujarnya dalam rapat Komisi VIII DPR dengan beberapa ormas keagamaan di Jakarta, Rabu, (31/1).

Politisi NasDem ini mengakui, fraksinya telah beberapa kali melakukan kajian dan FGD perihal RUU PKS ini.

“Banyak yang ketawa, karena kalau kekerasan dihapus maka tidak terjadi seksual dong. Makanya saya setuju judul RUU PKS ini diubah dengan RUU Kejahatan Kesusilaan. Ini lebih cocok,” ucapnya.

Oleh karena itu dirinya meminta Aliansi Cinta Keluarga (AILA) untuk tegas dalam memberikan masukan. Sebab jangan sampai yang diatur dalam RUU PKS tumpang tindih dengan yang ada dalam RKUHP. Menurutnya, banyak sekali frasa-frasa yang bisa dipelintir dalam RUU tersebut.

“Misalnya frasa tentang seksualitas seseorang, kemudian ada frasa ketimpangan relasi kuasa atau relasi jender yang bisa saja mengandung LGBT masuk di dalamnya,” imbuhnya.

31Jan/18
Bachtiar Aly-Fraksi Partai NasDem-Komisi I-Aceh

Jelang Pilkada 2018, KPI Diharap Jadi Wasit yang Adil

Jakarta – Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjadi wasit yang adil dalam mengawasi segala bentuk politisasi dalam setiap siaran di televisi dan radio. DPR berharap KPI menunjukkan integritasnya dalam mengawasai tendensi yang ada dalam media.

“Kita semua ketahui bersama, saat ini sudah masuk tahun politik, pasti ada subjektivitas itu. Perlu ada integritas dari KPI. Kami berharap besar pada KPI, diakui secara tidak langsung, KPI ini juga menjadi penentu  arah ke mana bangsa ini akan dibawa,” kata anggota Komisi I DPR Bachtiar Aly dalam kerja dengan KPI di Jakarta, Selasa (30/1).

Politisi NasDem ini berharap KPI bisa menjadi filter bagi pemberitaan dan opini yang kurang baik. KPI harus mampu mendesain dan menyebarkan opini publik yang objektif dan mampu dicerna oleh masyarakat.

Bachtiar juga mengingatkan kepada KPI agar memasukkan unsur ideologi kebangsaan dalam pengawasannya terhadap media-media tersebut.

“Perlu diingat bahwa pengawasan juga perlu  ada unsur ideologinya. Dalam program siaran media harus ada ideologi yang berpihak kepada Indonesia khususnya dalam  mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ini sangat penting bagi kita semua terutama generasi penerus bangsa,” tegas Legislator dapil Aceh I ini.

Sehingga, lanjutnya, jangan sampai program siaran di media tersebut lebih cenderung mengikuti kepentingan atau pola pikir pemilik perusahaan media.

Oleh karena itu, Bachtiar meminta agar KPI lebih bertindak tegas jika dalam penilaian ditemukan ada media yang kurang tepat dalam menyiarkan program siarannya.

“Apakah corporate culture media kita ini identik dengan pemilik TV tersebut.  Bisa saja penonton kita di-brainwash, maka saya kira KPI harus bisa intervensi di sana,” ujarnya.

31Jan/18
Supiadin Aries Saputra-Fraksi NasDem-Komisi I-Jawa Barat-Panglima TNI

KPI Harus Jeli Awasi Siaran Terselubung

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk jeli memperhatikan dan mengawasi isi siaran yang mengandung backing mind LGBT atau pesan-pesan dari asing.

“Tidak hanya gambar yang dilihat, tapi tolong lihat skenario di belakang alur cerita itu. Sebab kalau kita tidak jeli, ada pesan simbol-simbol terlarang yang samar di dalamnya,” ujarnya dalam ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Selasa (30/1/2018).

Sebagai contoh, lanjut politisi NasDem ini, ada acara yang menyiarkan permainan yang memasukkan ideologi lain atau simbol yang terlarang.

“Saya dulu pernah nonton film anak-anak Teletubies yang mengatakan “berpelukan”. Saya selidiki loh, ini pesan halus yang mencerminkan LGBT. Jadi itu saya minta awasi backing mind-nya yang terselubung dari isi siaran itu,” tuturnya.

Selain itu, banyak terjadi siaran-siaran yang hanya dibuat bercanda. Sehingga hampir semua televisi di luar televisi berita terkesan hanya berisi gurauan  bahkan sampai melecehkan. “Nah ini saya minta harus diberikan sanksi,” tegasnya.

Supiadin juga berharap KPI lebih memperhatikan siaran di perbatasan. Hal ini agar daya tarik masyarakat dan proses asimilasi warga di perbatasan yang suka meniru negara tetangga daripada negaranya sendiri, bisa diatasi.

“Saya minta atensi ini, betul-betul di monitor. Sekarang kita harus balik, masyarakat perbatasan dari negara tetangga yang tertarik dengan negara kita,” cetusnya.

Menurutnya, permintaan itu sangat beralasan. Sebab pemerintah saat ini betul-betul membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dulunya kita kalah sama Malaysia tapi hari ini Indonesia sudah luar biasa.

30Jan/18
58Zulfan-Lindan1.jpg

Soal Gas, Pertamina seperti Jalan di Tempat

Jakarta – Rapat kerja Komisi VI DPR dengan Pertamina, Senin (29/1), diisi dengan beragam gugatan. Salah satunya dari politisi Partai NasDem, Zulfan Lindan.

“Banyak negara yang lebih miskin dari kita, sudah selesai soal tabung gas. Kita tidak maju-maju. Ada yang masih meledak ‘lah,” ungkapnya.

Oleh karena itu Zulfan mempertanyakan langkah antisipasi yang sudah ditempuh oleh Pertamina sampai saat ini.

“Langkah sebagai antisipasinya apa saja? Saya lihat Pertamina ini seperti jalan di tempat,” ucap Zulfan.

Menurutnya, ada problem kepemimpinan di tubuh Pertamina terkait soal tabung gas ini sehingga membuat masalahnya berlarut-larut. Agar masalah serupa tidak terus berulang, dia berharap Pertamina tidak hanya berkutat pada soal teknis saja

“Tidak hanya pengetahuan teknis saja. Direktur utama kan leadershipnya juga diperlukan,” tandasnya.

Akhir tahun lalu, masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali terjadi. Beberapa daerah mengalami kesulitan mendapati gas dengan tabung warna hijau muda ini.

Dikabarkan, sejumlah wilayah di Jakarta dan Bogor bahkan ikut mengalami kesulitan tabung yang sering disebut gas melon ini. Akibatnya, banyak warga yang antre berjam-jam demi mendapatkan gas bersubsidi ini.

26Jan/18
Luthfi A Mutty-Fraksi Partai NasDem-Komisi IV-Sulsel III

NasDem Dukung Rencana Pemerintah Naikkan Gaji PNS

Jakarta – Pemerintah Jokowi  melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana menaikkan gaji Pegawai Negri Sipil (PNS). Rencana ini mendapatkan sambutan positif dari Partai NasDem.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Luthfi A Mutty mengatakan, kenaikan gaji merupakan keniscayaan yang diharapkan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi kenaikan gaji  terakhir dilakukan pada tahun 2015 lalu.

Hanya saja, rencana ini harus dibarengi dengan hitungan yang matang dari pemerintah terutama dalam kondisi anggaran keuangan negara.

Mantan Bupati Luwu Timur Utara ini memberikan tiga catatan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah terkait rencana kenaikan gaji PNS.

“Pertama, dilihat dulu kemampuan keuangan negara. Apa memang ada dana yang cukup tersedia untuk membayar peningkatan gaji. Kedua,  harus memperhatikan tingkat inflasi, supaya daya beli pegawai tidak turun. Ketiga, tidak boleh terjadi ( kenaikan) gaji diambil dari hutang,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jum’at (26/1)

Karena kenaikan gaji PNS akan mempengaruhi APBN, dia melanjutkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur APBN, serta menata kembali skema subsidi.

Terakhir, Luthfi menjelaskan, kenaikan gaji tersebut diharapkan bisa berpengaruh bagi perekonomian daerah dan nasional.

Dengan daya belanja konsumsi yang bersumber dari pegawai yang cukup tinggi bisa menjadi stimulan bagi perekonomian nasional.“Kalau pegawai tidak belanja, kan macet itu perputaran duit dan ekonomi di desa,” imbuhnya.

“Jika ketiga faktor tersebut terpenuhi, secara tegas NasDem secara penuh akan mendukung langkah pemerintah tersebut,” tutupnya

26Jan/18
Kurtubi-Fraksi Partai NasDem-Komisi VII-NTB

Divestasi Freeport, NasDem: Pemerintah Harus Hati-hati

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyatakan bahwa proses Divestasi Freeport menjadi ribet dan berbelit-belit. Bulan Agustus 2017 lalu dicapai kesepakatan dengan CEO- PT FI bahwa pihak Indonesia akan mendapatkan 51% saham. Namun dalam perkembangannya seperti yang dilaporkan oleh Menteri ESDM kepada komisi VII DPR, bahwa proses divestasi 51% akan ditempuh lewat pembelian Participating Interest 40% dari Perusahaan RIO TINTO Plc.

Proses divestasi yang terkesan semakin ribet dan berbelit-berlit ini menurut Kurtubi sebaiknya dikembalikan oleh pemerintah sesuai Kontrak Karya dengan Freeport yang akan selesai Tahun 2021. Tanpa harus keluar uang untuk membeli saham.

“Kami menghargai upaya pemerintah untuk mendapatkan saham mayoritas 51% dari PT Freeport Indonesia. Tapi saya menyampaikan saran kepada pemerintah agar lebih berhati-hati jika proses divestasi dilakukan lewat pembelian Participating Interest Rio Tinto,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/1/2018).

Hal ini menurut Kurtubi dimana sebenarnya perusahaan Rio Tinto Plc ini bukan sebagi pemegang kontrak karya dengan pemerintah republik Indonesia. Padahal yang diwajibkan melakukan divestasi adalah pemegang kontrak karya, yakni PT FI.

“Jangan sampai pemerintah “terbawa” oleh skenario PT FI yang terkesan masih “tidak rela” untuk melepaskan sahamnya 51% kepada pihak Indonesia. Ini tentu bisa merugikan Indonesia,” tegasnya.

Politisi Partai NasDem ini kembali mengingat bahwa Kontrak Karya PT FI akan habis pada tahun 2021, yang hanya tinggal 3 tahun lagi. Sebab itu dia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dan tidak melanjutkan proses divestasi yang terkesan semakin ribet dan berbelit-berlit ini.

Lagipula sambung dia, semestinya memang harus kembali ke kontra karya seperti semula di mana pemerintah menghormati Kontrak Karya PT FI sampai selesainya Kontrak Karya tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan UU Minerba No.4/2009 yang masih mengakui Kontrak Karya hingga selesainya kontrak. Setelah tahun 2021 ex Kontrak Karya PT FI akan otomatis menjadi 100% milik Indonesia.

“Setelah Tahun 2021 bisa saja Negara/Pemerintah sebagai pemilik lewat BUMN Tambang melakukan kerjasama khusus atau bentuk lain dengan PT FI. Dimana kendali Operator Utama berada di tangan BUMN Tambang. Yang pasti  tidak lagi dalam bentuk Kontrak Karya,” pungkasnya.

26Jan/18
Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi

Problem Kapasitas Lapas Terkait PP No. 99/2012

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi  menyoroti persoalan kapasitas lapas dan keimigrasian yang masih menjadi pekerjaaan rumah bagi Kementerian Hukum dan HAM.
 
Terkait lapas, Taufiq menilai bukanlah perkara mudah karena hal ini terkait penganggaran.
 
“Permasalahan kita selalu seperti itu. Kalau kita ingin membangun lagi lapas harus ada anggaran. Dengan tingkat kejahatan masih tinggi dan penerapan hukum positif kita penjara sebagai sanksi maka ini seperti lingkaran setan. Kalau tidak mau memasukkan orang ke lapas, maka tentu harus dicarikan model hukuman lain,” ujarnya dalam rapat Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM, di Kompleks Parlemen, Kamis (25/1).
 
Politisi NasDem ini berpandangan, soal kapasitas lapas tidak terlepas dari pemberian remisi bagi warga binaan lapas. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang diberikan remisi adalah warga binaan dengan hukuman minimal 5 tahun.
 
“Apakah kita bisa mencabut PP yang sangat kontroversial ini,” tanyanya kepada Menteri Hukum dan HAM.  
 
Dengan masih memberlakukan PP ini, Taufiq mengungkapkan penyelesaian terhadap kondisi kelebihan kapasitas lapas masih belum bisa teratasi secara cepat.
Oleh karenanya, dalam rancangan RUU KUHP, dia meyetujui bahwa penjara bukanlah satu-satunya sanksi hukum tetapi sanksi hukum bersifat moral juga bisa jadi hukuman bagi pelaku kejahatan.
 
“Jadi pelanggaran pidana ringan sanksinya tidak harus di penjara. Kalau caranya menghukum orang selalu di penjara. Sampai kapan kita harus siap juga bangun lapas baru,” tutur politisi NasDem ini. 
24Jan/18
Supiadin

Tanpa Inovasi, RRI akan Ditinggal Pendengarnya

Jakarta – Perkembangan dunia komunikasi yang semakin canggih menjadi tantangan bagi keberadaan radio.  Diperlukan inovasi agar keberadaannya tetap menjadi kebutuhan sebagai salah satu sumber informasi yang menarik dan terpercaya.

Hal ini menjadi pertanyaan dari anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra dalam rapat kerja antara Komisi I dengan Direksi dan Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia (RRI) di Kompleks Parlemen, Selasa (23/1).

“Apakah RRI pernah melakukan survei tentang audience share, berapa banyak pendengar? Karena radio itu cukup penting. Dengan aktivitas lebih banyak di luar rumah, masyarakat bisa mendapat informasi aktual dan faktual lewat radio,” tanyanya kepada RRI.

Supiadin menyampaikan, dirinya selalu menyosialisasikan pentingnya radio dalam setiap kegiatan reses di dapilnya.

“Setiap saya reses selalu mensosialisasikan pentingnya radio itu. Tapi terkadang masyarakat kurang respon terhadap keberadaan radio. Sebetulnya ini mudah, apalagi saat ini tidak perlu memiliki radio portable. Melalui radio steraming saja, kita sudah bisa mendengar informasi dan hiburan,” ujar Legislator dapil Jawa Barat XI ini.

Oleh sebab itu, perlu digalakkan kembali pengenalan radio ke masyarakat melalui program radio masuk desa.

“Kalau memungkinkan radio kembali menjangkau masyarakat pedesaaan, ini bisa lewat program pembagian radio untuk rakyat. Jika ini tidak dilakukan maka pengaruh radio hanya berpusat di daerah perkotaan saja. Maka radio akan semakin ditinggal, masyarakat akan semakin tertarik kepada televisi,”imbuhnya.

Dalam hemat politisi NasDem ini, pihak RRI perlu melakukan inovasi, baik dalam program maupun frekuensi dan wilayah siarannya. Hal ini penting agar radio tetap menjadi penting bagi masyarakat.

“Cobalah dipikirkan agar bagaimana radio ini menjadi semakin menarik. Kalau tidak maka radio akan tinggal

sejarah bagi masarakat pedesaan. Padahal RRI ini beberapa dekade lalu pernah menjadi raja di hati masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Supiadin juga menyoroti lahan tanah pemancar RRI di Cimanggis, Depok. Dia mengharapkan agar lahan tersebut  tetap difungsikan untuk kepentingan RRI, diantaranya mendirikan Museum Besar RRI. Sebagaimana diketahui, di lahan tersebut direncanakan oleh akan didirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

“Tanah tersebut cukup luas lebih kurang 142 hektar. Semestinya tidak sepenuhnya dibuat lahan UIII tetapi bisa dibagi tiga pihak, hutan kota, RRI dan UIII. Kenapa di lahan itu tidak kita buat juga museum besar RRI, selain museum penyiaran di Surakarta,” pungkasnya.

22Jan/18
Akbar Faizal-Fraksi Partai NasDem-Komisi III-Sulawesi Selatan

NasDem Sebut Pernyataan Zulhas Menyesatkan!

Jakarta  – Politisi NasDem Akbar Faizal menyebut pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait ada Fraksi di Senayan yang menyetujui praktik LGBT di Indonesia sebagai hal yang berlebihan dan tendesius.

“Apa yang disampaikan oleh Bapak Zulkifli Hasan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, sangat amat berlebihan dan tidak berdasarkan realita yang sesungguhnya. Ini amat sangat tendesius,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/1/2018)

Pernyaatan ini dilontarkan oleh Akbar setelah dirinya menyimak informasi yang berkembang terkait pembahasan RUU KUHP yang salah satu klausulnya membahasa status LGBT. Akbar sendiri adalah anggota pansus yang membahas RUU tersebut.

Dia menilai pernyaatan Zulhas hanya untuk menaikkan citra partai yang dipimpinnya saja.

“Saya memahami betul apa yang diinginkan oleh Pak Zulhas ini, pasti ada kepentingan pencitraan bagi partai politiknya,” ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Akbar meminta Zulhas  untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait statementnya terkait LGBT yang menyudutkan keberadaan fraksi-fraksi di Senayan. Secara tegas dia menyebutkan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu kontra produktif dengan apa yang terjadi di Senayan.

“Saya berharap Pak Zulkifli Hasan segera menyampaikan klarifikasi atas kekeliruan mendasar apa yang telah disampaikannya. Kami (fraksi-fraksi DPR) tidak ada  sama sekali (keinginan) dengan apa yang dia katakan. (Pernyaaan) itu sangat tidak patut untuk dikatakan hanya untuk kepentingan jangka pendek, ini menyesatkan!” pungkasnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan menyebutkan ada lima fraksi di DPR  yang saat ini menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Hal ini diungkapkan saat berkunjung di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (20/1).