Category Archives: Partai Nasdem

08Apr/15
74sulaeman21.jpg

Reses Sulaiman Hamzah

Luasnya daratan Papua, membuat Sulaiman Hamzah dr Fraksi @NasDem, DPR RI, bercita2 menjadikannya sebagai lumbung pangan nasional. Apalagi Hamzah adalah satu-satunya wakil Papua di DPR RI dari Komisi IV yg salah satu bidangnya pertanian.

Foto: Jubi/Frans L Kobun

Hal itu terungkap saat Sulaiman Hamzah reses ke dapilnya di Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kab Merauke pada Rabu (4/3/15). Sebelumnya, pemerintah pusat sudah menetapkan Merauke sebagai satu dari lima kawasan yg diproyeksi utk pembangunan pertanian.

Khususnya produksi beras utk Indonesia timur, berjalan dibawah program Merauke Integrated Food and Energy Stated (MIFEE). Papua diharapkan bs mensuplai beras tdk hanya utk kebutuhan daerahnya, tp jg seluruh kawasan Timur Indonesia.

Krnnya, Sulaiman Hamzah berkepentingan utk mengawasi dan mendorong agar rencana tersebut bisa terealisasi.Hamzah yg baru bbrp bulan menjabat telah memungkinkan sejumlah alat pertanian didistribusikan ke tanah asalnya itu.Untuk wilayah Papua, kata Hamzah, dirinya membawa 50 unit hand traktor.
50 unit hand traktor ini akan dibagikan di 4 kabupaten, di mana Merauke akan memperoleh alokasi terbanyak.Tak hanya itu, jg 9 unit traktor besar akn dikhususkan utk Merauke. Trmasuk 20 unit pompa air, dimn 10 unit akan diserahkan di sana.

Sedangkan 5 unit untuk Kabupaten Jayapura dan 5 unit lainnya untuk Kota Jayapura.Sebagai anggota dewan yg diusung Partai Nasdem, lanjut Hamzah, dirinya akan bekerja keras demi kepentingan rakyat.“Saya berdiri disini utk menyuarakan apa yg diinginkan serta diharapkan masyarakat,” ujar Sulaeman Hamzah.
Selain itu, Hamzah menyebutkan masih ada bantuan lain seperti penggilingan padi yang juga telah ia suarakanbahwa 3 tahun ke depan utk beras, jagung, dan kedelai harus swasembada.

06Apr/15
partai_nasdem1.jpg

Peresmian Ruangan Fraksi Partai NasDem DPR-RI

Jakarta – Sebagai fraksi baru di DPR-RI, Partai NasDem adalah wajah baru di parlemen. Begitu pula ruang kerja yang baru, sudah barang tentu. Partai NasDem sukses mendapatkan kepercayaan rakyat dengan 36 orang wakilnya di parlemen. Wajah-wajah baru parlemen ini pun menempati lantai paling tinggi di Gedung Nusantara I, yakni lantai 22 dan 23.

Acara peresmian ruangan fraksi yang terletak di lantai 22, Gedung Nusantara I itu dihadiri oleh Ketua Umum Surya Paloh berserta jajaran DPP, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, dan Ketua Dewan Pertimbangan Maxi Gunawan, dan Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat. Selain itu, dua menteri Kebinet Kerja Jokowi-JK pun hadir, yakni Menteri Pertanahan dan Tata Ruang Ferry Musryidan Baldan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jan Darmadi.

Seluruh anggota Fraksi NasDem pun hadir. Suasana semakin semarak dalam nuansa ruangan yang biru dan jingga. Ruangan fraksi tersebut diresmikan oleh Ketua DPR, Setya Novanto dengan upacara pengguntingan pita. Kemudian Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh membubuhkan tanda tangan dalam piagam peresmian yang dapat dijumpai tepat ketika pintu evelator terbuka di lantai 22.

06Apr/15

Besaran Iuran Jaminan Pensiun Diusulkan Lebih Luwes

Pemerintah masih menggodok aturan pelaksana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Setidaknya, terdapat empat program yang akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Keempatnya adalah program jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Dari keempat program ini, hanya JP yang baru. Sedangkan ketiga program lainnya sudah berjalan pada saat BPJS Ketenagakerjaan masih bernama Jamsostek. Terkait program JP, Anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini mengusulkan agar iurannya bisa bersifat “luwes” dengan artian iuran dipertimbangkan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan keluar bagi alotnya pembahasan RPP terkait program JP tersebut.

Amelia berharap kondisi perusahaan besar dan perusahaan kecil bisa menjadi dasar dalam menerapkan iuran. “Kondisi perusahaan harus jadi pertimbangan, perusahaan skala sedang harus beda dengan perusahaan skala kecil. Pemerintah jangan pukul rata ke seluruh pemberi kerja,” kata politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Komplek Parlemen, di Jakarta, Senin (26/1).

Bukan hanya itu, Amelia berharap manfaat dari program JP ini harus bisa dirasakan oleh seluruh kalangan, termasuk buruh. Menurutnya, semakin meningkatnya pekerja yang ikut dalam program JP, maka dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga akan semakin besar.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, berharap pada kuartal I tahun 2015, RPP mengenai program JP sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Paling lambat itu bulan Juni. Tapi kami berharap kuartal I ini bisa tuntas dan sudah bisa dinaikkan ke presiden,” katanya.

Menurutnya, RPP mengenai program JP masih dalam tahap harmonisasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga di Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu substansi yang masih dibahas adalah mengenai angka iuran. Untuk sementara, usulan iuran dalam RPP masih sebesar delapan persen, dengan pembagian lima persen dibayarkan pemberi kerja dan tiga persen dibayar pekerja.

Terkait usulan anggota dewan agar besaran iuran sesuai dengan kondisi perusahaan, Evlyn tak bisa memastikan apakah bisa masuk dalam RPP atau tidak. Alasannya, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki hak untuk menentukan besaran iuran di dalam PP. Hak tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

“Kami dalam kapasitas sebagai penyelenggara, tidak bisa menaikkan atau menurunkan iuran begitu saja, itu harus diatur dalam PP,” kata Evlyn.

Media Center Fraksi NasDem
Email   : mediacenterfraksinasdem@gmail.com
CP      : Fanny Yulia (081212276996)

06Apr/15

Masa Sidang DPR Dimulai, Fraksi NasDem akan Bertarung Demi Pilkada Langsung

Masa sidang DPR 2015 resmi dimulai. Banyak tumpukan tugas lama harus diselesaikan, satu yang menjadi prioritas Fraksi NasDem di antaranya adalah pengesahan ‎Perppu Pilkada Langsung sebagai UU Pilkada hasil revisi.

Pilkada langsung harus tetap dijalankan, masyarakat mau seperti itu, tegas Ali Umri, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem.

Di dalam surat elektroniknya, Selasa (13/1/2015), Umri tak menutup bahwa konstelasi di DPR membuat upaya buat meloloskan Perppu Pilkada Langsung sebagai UU cukup berat. Meski dari Partai Golkar telah merevisi ‎niat mendukung pilkada oleh DPRD, namun tak ada jaminan apa-apa.

Pertarungan partai politik terus bergulir, tambah mantan Walikota Binjai ini.

Terlepas dari segala kekurangan dalam pelaksana, jelas pilkada langsung adalah lompatan demokrasi. Sistem yang diwariskan pemerintahan SBY ini mendorong sangat pesat kedatangan demokrasi di masyarakat dan karena keliru bila dihentikan.

Demokrasi kita telah mengalami capaian-capaian yang perlu dijaga dan dikembangkan, pilkada secara langsung dapat menyentuhkehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, ujar Umri.

Jika akhirnya Perppu Pilkada Langsung ditolak DPR, maka ada pekerjaan baru yang harus DPR segera selesaikan sebagai konsekuensinya. Yaitu revisi terhadap UU 32/2004, khususnya aturan pelaksanaan pemilu oleh KPU.

Jika kembali kepada UU 32/2004, konsekuensinya KPU harus juga membenahi diri membereskan carut marut di DPT, apakah akan pemilu dan pilkada akan digitalisasi, papar Umri.

06Apr/15

Soal Hukuman Mati, Jokowi diminta tetap tegakkan hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan Presiden Jokowi harus tetap melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana Nakorba, sesuai putusan pengadilan.

Meskipun, kata dia, penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa itu menuai kecamanan, terutama dari negara sahabat.

Jokowi sebagai presiden telah tegakkan hukum di negeri kita, penegakan hukum itu tidak memandang dia WNI (warga negara Indonesia) atau bukan. Sama ketika mereka (negara lain) melakukan penegakan hukum, bisa saja korbannya warga negara kita, ucap Rio kepada wartawan, di Nusantara II DPR RI, Senayan, Senin (2/2).

Jadi itu bukan persoalan kita tidak menghargai pihak luar, tapi bagaimana, presiden yang diberikan amanat oleh uu menegakan hukum di dalam negeri, tambahnya.

Politisi Nasdem itu pun berpendapat, timbulnya protes terhadap penegakan hukuman mati tersebut, merupakan sebuah dampak dari akibat saja.

Saya pikir itu adalah dampak dari sebuah akibat saja, bila ada negara lain yang kecewa tidak bisa dihindari, tapi bukan berarti kita melakukan pengendoran pada proses penegakan hukum itu. Harusnya, negara luar menghargai Indonesia adalah negara hukum, yang hukumnya harus ditegakan dan berdaulat, tandasnya.

06Apr/15

Pilkada serentak dilaksanakan tiga gelombang

Anggota Komisi II DPR RI Luthfi Andi Mutty menyatakan, pemilihan umum kepala daerah serentak yang dilaksanakan itu akan dibagi dalam tiga gelombang.

Semua sudah ada kesimpulannya dan pada pelaksanaan pilkada serentak itu, nanti akan dibagi dalam tiga gelombang sesuai dengan masa bakti kepala daerahnya, ujarnya di Makassar, Minggu.

Legislator dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu menjelaskan, gelombang pertama akan dilaksanakan pada Desember nanti. Itu untuk kabupaten yang masa bakti bupatinya berakhir tahun 2015 ini dan semester pertama tahun 2016.

Kemudian gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018. Itu untuk yang masa bakti bupatinya berakhir tahun 2018 dan 2019. Adapun pilkada serentak secara nasional itu baru akan dilaksanakan tahun 2027, kata Luthfi.

Mengenai syarat uji publik, lanjut Luthfi, juga disepakati untuk dihapuskan saja dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Menurut dia, penghapusan tahapan uji publik untuk para bakal calon kepala daerah yang ikut dalam kompetisi pemilihan kepala daerah karena dinilai tidak mempunyai dampak terhadap kualitas pemilihan kepala daerah.

Uji publik dihapuskan saja. Uji publik tidak punya akibat. Hanya diinformasikan dan konfimasi. Itu bisa dilakukan lewat parpol, katanya.

Diketahui, syarat uji publik muncul dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pilkada yang diterbitkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu alasan munculnya tahapan uji publik itu diharapkan uji publik dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah.

Dalam Perppu disebutkan, calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik. Parpol atau gabungan parpol bisa mengusulkan lebih dari satu bakal calon kepala daerah untuk dilakukan uji publik.

Panitia uji publik beranggotakan lima orang, yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan KPU. Uji coba itu digelar secara terbuka paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran. Nantinya, mereka yang mengikuti uji publik memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik.

Penghapusan uji publik membuat rentang waktu tahapan pilkada menjadi lebih cepat, kata Luthfi.