Category Archives: Partai Nasdem

29Jan/18
Johny G Plate-Fraksi Partai NasDem-Perppu Ormas-detik.com

Perwira Tinggi Polri Ditunjuk Sebagai Plt Gubernur, NasDem: Momentumnya Kurang Tepat

Jakarta – Partai Nasdem memberikan respon terkait usulan Mendagri, Tjahjo Kumolo, tentang rencana mengangkat perwira tinggi Polri menjadi pejabat Gubernur.

Sekretaris Jendral Partai Nasdem, Jhonny G Plate,mengatakan keputusan tersebut kurang tepat. Khususnya menyangkut soal tempat dan momentumnya dan menimbulkan pandangan penempatan tersebut bisa mempengaruhi proses demokrasi.

“Begini ya, kita memahami bahwa rencana Pejabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) itu masih di dalam ruang lingkup Undang-undang (UU), tapi tentu momentumnya tempatnya kurang bijak, kurang tepat,” ucap Jhonny G Plate, ketika ditemui di kantor DPP Nasdem, Minggu (28/1/2018).

Akibatnya, wacana tersebut menimbulkan reaksi publik.

Karena ada kekhawatiran, dengan penunjukan perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur akan mempengaruhi proses demokrasi di wilayah.

“Padahal pemilu sendiri kan kita dituntut menghasilkan pemilu pilkada yang berkualitas, langsung jujur, adil, efisien dan produktif. Kan itu syarat-syaratnya,” ucapnya.

Belum lama ini Mendagri Tjajo Kumolo mengusulkan Pejabat Tinggi Polri menjadi pejabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Wacana tersebut menimbulkan kehwatiran bila kedua perwira tinggi Polri tersebut tidak netral saat prosies Pilkada berlangsung.

Dikatakan Jhonny, dirinya tidak meragukan kenetralan dari para petinggi Polri tersebut.

“Saya katakan ada respon publik, nah respon publik ini yang harus ditanggapi, apa respon publiknya, bahwa ada kekhawatiran penyelenggaraan pemilu nanti tidak seperti yang diharapkan,” katanya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/28/nasdem-nilai-wacana-mendagri-angkat-jenderal-polisi-jadi-pejabat-gubernur-kurang-bijak

28Jan/18
verifikasi dpp 8

DPP NasDem Lolos Verifikasi Faktual

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menyatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memenuhi syarat verifikasi faktual partai politik (parpol). Proses verifikasi faktual dilakukan langsung di Kantor DPP NasDem, Jalan RP Suroso, Gondangdia, Cikini, Jakarta, Minggu (28/1). NasDem merupakan partai pertama yang dikunjungi oleh KPU.

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menuturkan, KPU menggunakan 3 indikator ketika melakukan verifikasi faktual yaitu, pertama keanggotaan kepengurusan melingkupi Ketua Umum, Sekretaris Jendral, kedua keterlibatan 30% perempuan dalam kepengurusan, dan ketiga lokasi bangunan kantor kepengurusan.

DPP Partai NasDem dikatakan oleh Hasyim telah memenuhi ke-3 indikator verifikasi faktual tersebut.

“Semua indikator yang ada sudah dipenuhi oleh NasDem, dokumen yang didaftarkan dengan fakta yang ada di lapangan sama, dengan ini saya nyatakan proses verifikasi faktual di DPP NasDem telah selesai,” tutur Hasyim.

Dalam melakukan proses verifikasi, Hasyim didampingi Komisioner KPU lain yaitu Evi Novida Ginting. Proses verifikasi dimonitor langsung oleh Ketua Umum KPU Arief Budiman. Hadir pula anggota Bawaslu, Abhan dan Fritz Edward Siregar.

Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengaku optimis partainya hingga tingkat terbawah dapat memenuhi syarat verifikasi parpol. NasDem sendiri dikatakan oleh Surya telah jauh-jauh hari mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kerja KPU memverifikasi parpol.

“Ini telah kita persiapkan sedemikian rupa dari sejak jauh hari. Kami punya keyakinan sepenuh hati tidak akan ada sedikit pun halangan yang akan dihadapi Partai NasDem dalam verifikasi faktual ini,” jelas Surya.

Lebih jauh Surya berharap, KPU dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan perturan yang ada dalam Undang-Undang. NasDem mendukung penuh upaya KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh calon parpol peserta Pemilu 2019.

“Jika dinyatakan lolos silahkan bertanding, tapi jika tidak saya harap KPU tidak ragu-ragu untuk bisa membedakan mana partai yang serius dan mana yang hanya bermain-main. Kita ingin demokrasi yang kuat, KPU salah satu penjaga demokrasi,” terang Surya.

 

28Jan/18
Partai NasDem-Verifikasi Faktual-Kompas.1jpg

KPU: NasDem Penuhi Seluruh Syarat Verifikasi Faktual

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai proses verifikasi faktual terhadap 12 partai pada Minggu (28/1/2018). Partai pertama yang diverifikasi adalah Nasdem.

Proses verifikasi dilakukan oleh komisioner KPU Hasyim Asy’ari dan Evi Novida Ginting Manik serta disaksikan oleh anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Sementara dari Partai Nasdem hadir Ketua Umum Surya Paloh, Sekjen Johnny G. Plate dan Bendahara Umum Ahmad HM Ali.

Dalam proses verifikasi, KPU memeriksa keanggotaan pada kepengurusan di tingkat pusat, keterwakilan perempuan di kepengurusan DPP dan domisili kantor.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menuturkan bahwa dari data-data yang diterima secara langsung, Partai Nasdem sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

“Sudah dilakukan dan Pastai Nasdem sudah memenuhi syarat kalau secara faktualnya, tapi nanti secara resmi akan diumumkan,” ujar Hasyim di sela proses verifikasi, di DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018), seperti disadur dari Kompas.com.

Secara faktual, Nasdem telah memenuhi syarat terkait data anggota kepengurusan di tingkat pusat dan domisili kantor.

Selain itu, Nasdem juga memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dari jumlah pengurus pusat. Dari 25 orang pengurus pusat, sebanyak sembilan di antaranya adalah perempuan.

“Nasdem telah menyerahkan data KTA dan KTP dari sembilan perempuan yang menjadi pengurus di DPP,” ucap Hasyim

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2018/01/28/11373631/nasdem-penuhi-seluruh-syarat-verifikasi-faktual

28Jan/18
Partai NasDem-Verifikasi Faktual

Laksanakan Verifikasi Faktual, Komisioner KPU cek Langsung KTP dan KTA Surya Paloh

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bergiliran mulai melakukan proses verifikasi faktual kepada partai calon peserta Pemilu 2019. Partai NasDem mendapatkan giliran  pertama sebagai partai politik (parpol) yang dikunjungi langsung oleh KPU untuk kepentingan proses verifikasi faktual.

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari meminta Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) NasDem. Selain, Surya Paloh, Hasyim juga melakukan hal yang sama kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) NasDem Johnny G Plate. Hal ini dilakukan untuk menyamakan informasi dalam berkas pendaftaran parpol yang sebelumnya telah diserahkan kepada KPU.

“Meskipun kami semua sudah tahu Bapak Surya Paloh dan Johnny, namun sesuai peraturan perundangan-undangan maka kami dari KPU harus mengecek langsung KTP dan KTA bapak-bapak apakah isinya sesuai dengan informasi yang ada di berkas pendaftaran yang telah diserahkan sebelumnya,” tutur Hasyim di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Minggu (28/1).

Dalam melakukan proses verifikasi, Hasyim didampingi oleh Komisioner KPU lain yaitu Evi Novida Ginting. Proses verifikasi juga dimonitor langsung oleh Ketua Umum KPU Arief Budiman. Hadir pula turut mengawasi anggota Bawaslu, Abhan dan Fritz Edward Siregar.

Selain melakukan verifikasi kepengurusan, pada saat yang sama KPU juga melakukan verifikasi syarat jumlah minimial 30% wanita dalam kepengurusan partai. Hasyim meminta para wanita yang terdaftar dalam kepengurusan dapat menunjukkan KTP dan KTA nya untuk diperiksa oleh KPU. Dalam kesempatan yang sama, KPU juga mengecek keabsahana bentuk fisik gedung yang dijadikan kantor kepengurusan oleh NasDem.

“Semua indikator yang ada sudah dipenuhi semua oleh NasDem, dokumen yang didaftarkan dengan fakta yang ada di lapangan sama, dengan ini saya nyatakan proses verifikasi faktual di DPP NasDem telah selesai,” tutur Hasyim.

Menanggapi proses verifikasi, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengaku optimis partainya hingga tingkat terbawah dapat memenuhi syarat verifikasi parpol. NasDem sendiri dikatakan oleh Surya telah jauh-jauh hari mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kerja KPU memverifikasi parpol.

“Ini telah kita persiapkan sedemikian rupa dari sejak jauh hari. Kami punya keyakinan sepenuh hati tidak akan ada sedikit pun halangan yang akan dihadapi Partai NasDem dalam verifikasi faktual ini,” jelas Surya.

Surya berharap, KPU dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang. NasDem mendukung penuh upaya KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh calon parpol peserta Pemilu 2019.

“Jika dinyatakan lolos silahkan bertanding, tapi jika tidak saya harap KPU tidak ragu-ragu untuk bisa membedakan mana partai yang serius dan mana yang hanya bermain-main. Kita ingin demokrasi yang kuat, KPU salah satu penjaga demokrasi,” terang Surya.

28Jan/18
Partai NasDem-verifikasi dpp

DPP Partai NasDem Siap Hadapi Verifikasi Faktual KPU

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan verifikasi faktual ulang pada Partai NasDem, hari ini, Minggu, 28 Januari 2018. NasDem siap mengikuti verifikasi.

“Kami pastikan DPP Partai NasDem dan jajarannya sudah siap diverifikasi secara faktual,” ujar Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali di kantor DPP Partai  NasDem, Jakarta Pusat, Minggu, (28/1).

Partai NasDem-Verifikasi Faktual1Ahmad Ali juga mengatakan sejak awal Partai NasDem tegas bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi  yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam putusan itu seluruh Parpol baik yang mengikuti Pemilu 2014 maupun yang baru mendaftar di 2018 wajib menjalani verifikasi faktual.  Partai NasDem, tambah Ahmad Ali, bakal menjalankan sesuai putusan konstitusi.

“Putusan MK ini kami sambut baik, kami satu-satunya partai yang meminta verifikasi faktual ulang, ini yang harus dilaksanakan,” ujar dia.

Lebih jauh Ahmad Ali mengungkapkan kewajiban verifikasi ulang merupakan tantangan bagi Parpol agar Partai NasDem-Verifikasi Faktual3memenuhi syarat peserta Pemilu 2019. Ia optimistis partainya bakal lolos persyaratan lantaran telah disiapkan dengan matang.

“Ini tantangan, secara struktur, partai ini telah disiapkan beberapa bulan lalu. Konsolidasi kami lakukan sehingga tidak ada hal yang membuat kami kaget,” tegas Ahmad Ali.

Saat ini KPU tengah menggelar verifikasi faktual tingkat pusat dan provinsi pada 28-30 Januari 2018. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada 30 Januari-1 Februari 2018.

Khusus hari ini, lima parpol yang pernah mengikuti Pemilu 2014 akan diverifikasi, salah satunya Partai NasDem yang saat ini sedang dilangsungkan verifikasi faktual tersebut di Kantor DPP Partai NasDem, Jalan RP Suroso, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat.

26Jan/18
Johny G Plate-DPP Partai NasDem

Pemilu 2019, NasDem Optimis Lolos ke DPR

Jakarta – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengatakan NasDem akan menggenjot perolehan elektabilitas dari kalangan swing voters (pemilih tidak loyal).

“Sebagai partai baru, NasDem harus bekerja keras. Kami akan berusaha mendapatkan suara-suara dari swing voters,” ujar Taufiq di Gedung Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (25/01).

Taufiq melanjutkan, potensi suara dari kalangan swing voters begitu besar, buktinya Partai NasDem berhasil meraih suara sekitar 6% pada gelaran Pemilu tahun 2014 silam yang rata-rata berasal dari suara swing voters.

“Swing voters dalam pemilihan umum yang lalu itu besar sekali. Kami memperoleh swing voters itu sampai 5 persen dari awalnya satu sekian persen,” katanya.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia Denny JA yang dirilis Rabu (24/01) elektabilitas NasDem saat ini berkisar di angka 4,2 % dan menempati posisi ke-6. Taufiq yakin NasDem bisa mempertahankan perolehan suara seperti Pemilu tahun 2014.

“Dengan dasar yang sekarang, kami telah miliki 4,5 persen itu. Kami yakin mampu meraih suara lebih besar dari periode lalu karena dasarnya kami sudah lebih kuat sekarang ini,” tegas Taufiq.

Senada dengan Taufiq, Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate juga optimis partainya mampu meraih banyak suara dari kalangan swing voters untuk mengamankan kursi di legislatif pusat. Johnny menegaskan jika positioning elektabilitas partainya ini bersifat progresif.

“Kalau 4,2 persen itu sudah bagus sekali,” kata Johnny.

Meski margin of error survei itu 2,9 persen, Johnny optimistis partainya bisa lolos ke DPR.

Dijelaskan politisi NasDem itu, ada faktor lain yang berpotensi meningkatkan elektabilitas NasDem di Pemilu Legislatif 2019. Beberapa faktor yang dinilainya mampu mengatrol elektabilitas NasDem adalah capres yang akan diusung, serta para calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2018.

NasDem telah mendekrasikan dukungan kepada Joko Widodo untuk kembali maju pada Pilpres 2019. Johnny mengatakan, NasDem yakin akan ada efek elektoral untuk mendongkrak suara partai dengan tingginya elektabilitas Jokowi.

Selain itu, NasDem juga melakukan survei internal, yang membuat NasDem optimistis lolos ke DPR pada Pemilu 2019.

“Kami tahu positioning (elektabilitas) kami. Progresif kesimpulannya,” pungkas Johnny.

26Jan/18
supiadin ngopi sore 2

Distribusi Logistik di Daerah Kepulauan Rawan Terhambat

Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supiadin Aries Saputra meminta agar Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilkada memperhatikan proses distribusi surat suara di daerah kepulauan.  Menurut Supiadin, daerah kepulauan menjadi salah satu daerah rawan terlambatnya proses distribusi surat suara.

“Pemerintah dan penyelenggara harus menjamin terdistribusinya surat suara sampai ke TPS-TPS di wilayah kepuluaun tidak terhambat, jangan sampai terlambat,” ujar Supiadin dalam acara Ngobrol Pintar Soal Restorasi (Ngopi Sore) yang diadakan di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (24/1).

Untuk menjamin lancarnya proses pendistrubusian surat suara tersebut, Supiadin yang sehari-harinya duduk di Komisi 1 DPR mengungkapkan, Komisi 1 dalam waktu dekat akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI jelang dilaksanakannya pilkada serentak 2018. Komisi 1 juga akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 3 untuk melibatkan pihak kepolisian.

“Komisi 1 dan 3 berencana akan mengadakan rapat gabungan komisi untuk membahas sejauh mana kesiapan TNI dan Polri mengamankan jalannya pilkada nanti,” paparnya.

Menurut Supiadin, Polri dan TNI memiliki peran penting dalam proses pendistribusian surat suara di wilayah-wilayah kepulauan. Berdasarkan pengalamannya, Supiadin sering menjumpai proses pengiriman surat suara yang baru selesai jelang waktu pencobolosan.

“Pada pengalaman tertentu TNI berperan dalam proses pengiriman logistik. Seperti contoh di Larantuka Flores Timur, suplai surat suara ke Adonara ataupun Alor dibantu sama perlengkapan TNI. Itu saja surat suaranya baru sampai jam 5 pagi, padahal pencoblosan jam 9,” paparnya.

Untuk segi pengamanan di TPS, selain berkoordinasi dengan Panwaslu setempat, Supiadin menilai, pihak kepolisian perlu ditempatkan langsung di tiap-tiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di bilik TPS.

“Pengamanan ada 2 jenis, pengamanan langsung dan tidak langsung. Polisi bisa melakukan pengaman langsung dengan siaga di dekat TPS, sedangkan TNI bisa berikan pengamanan tidak langsung dengan berada paling dekat 100 meter di TPS,” jelasnya.

22Jan/18
surya paloh perdana menteri jepang

NasDem Beri Beasiswa Pertukaran Politisi Muda ke Jepang

Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendorong terjadinya pertukaran politisi muda ke ‘Negeri Matahari Terbit’. NasDem bahkan akan memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di Jepang.

“Bagaimanapun, harus ada pertukaran yang bisa dilakukan, terutama dari kaum muda. NasDem akan mendukung, baik lewat beasiswa untuk anak muda yang ingin belajar di sana,” ucap Surya di Hotel Kempinski, Jakarta, akhir pekan lalu.

Surya mengatakan itu seusai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Liberal Demokratik Jepang Toshihiro Nikai. Surya mengatakan pembicaraan mengenai beasiswa akan ditindaklanjuti melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Menurutnya, NasDem akan total mendukung rencana tersebut.

“Yang jelas NasDem mendorong adanya kesempatan baik, sekecil apa pun (kesempatan) itu, kita dorong untuk yang lebih baik,” jelas Surya.

Selain membicarakan mengenai pertukaran politikus muda dan beasiswa, pertemuan tersebut membahas mengenai Hari Tsunami Dunia. Indonesia dan Jepang merupakan negara yang rawan tsunami.

“Saya terlibat aktif saat tsunami di Aceh, tentu saya dukung. Kita tunggu ditetapkannya waktu untuk hari tsunami tersebut,” ungkap Surya.

Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menambahkan NasDem akan mendorong hubungan Indonesia-Jepang semakin baik ke depannya.

“Kedatangan Anda ke Indonesia memberikan harapan besar untuk memperkuat hubungan kedua negara. Kami berharap pemerintah Jepang bisa memanfaatkan iklim investasi Indonesia yang mulai terbuka ini,” ucap Surya.

Hubungan Indonesia dan Jepang memasuki usia ke-60. Diharapkan, hubungan bilateral terjalin semakin erat.

Surya menambahkan, ia juga ingin Partai NasDem bisa berkontribusi dalam penguatan hubungan dua negara tersebut. Selain itu, Partai NasDem ingin investor Jepang semakin banyak berinvestasi di Indonesia.

“Kami benar-benar berharap pemerintah Jepang bisa memanfaatkan iklim investasi Indonesia yang mulai terbuka ini,” ungkap Surya.

Di sisi lain, Toshihiro mengatakan people to people contact akan menjadi salah satu fokus hubungan Jepang dan Indonesia. Pembukaan Perayaan 60 Tahun Indonesia-Jepang berlangsung di Kota Tua, Jakarta.

19Jan/18
Nelayan Indonesia1

NasDem Apresiasi Pencabutan Sementara Larangan Cantrang

Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencabut sementara larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang. Partai NasDem sudah mengajukan surat rekomendasi ke Jokowi soal hasil uji petik (temuan) penggunaan alat tangkap ikan cantrang.

“Berterima kasih dan mengapresiasi kepada Bapak Presiden terkait dengan respon cepat,” kata Johnny kepada Medcom.id, Kamis, 18 Januari 2018.

Ia mengungkapkan pada akhir Desember 2017, Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi ke Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang. Surat rekomendasi berdasarkan hasil uji petik (temuan) Partai NasDem di beberapa wilayah pesisir di Pantau Utara Jawa.

Surat dengan nomor 342-SE/DPP-NasDem/XII/2017 tertanggal 12 Januari 2017. Surat rekomendasi itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate.

“Surat itu kami sampaikan kepada bapak presiden setelah menemui nelayan di kantor DPP NasDem dan menyuarakan aspirasinya,” imbuh Plate.

Partai NasDem meminta Permen KP 71 tahun 2016 ditinjau ulang secara menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya perwakilan para nelayan Pantura, akademisi, ahli, dan pelaku industri perikanan.

“Kita berharap nelayan-nelayan kita ini bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri, penguasa laut kita dan mencapai kesejahteraan yang memadai,” pungkas dia.

Uji petik (temuan) dilakukan sejak 22 November-28 November 2017 di Indramayu (Jawa Barat), Tegal, Jepara (Jawa Tengah), dan Lamongan (Jawa Timur). Dalam kegiatan ini, pihaknya melibatkan sejumlah ahli dan pihak terkait untuk mencari tahu secara langsung cara kerja alat tangkap cantrang tersebut.

Sebelumnya, larangan penggunaan cantrang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di beleid itu, cantrang dan 16 alat tangkap lainnya hanya boleh digunakan hingga akhir 2016.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti kemudian mengeluarkan Permen Nomor 71 Tahun 2016 untuk menyempurnakan Permen KP 2/2015. Menindaklanjuti beleid tersebut, Susi mengeluarkan Surat Edaran 72/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di situ, penggunaan alat cantrang dilarang mulai Juli 2017.

Kemarin, Pemerintah resmi memperbolehkan kembali nelayan menggunakan cantrang untuk mencari ikan di laut, selagi pemerintah menyiapkan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

“Saya ingin Anda-anda menguasai laut Indonesia. Bukan kapal ikan asing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berorasi di atas kendaraan pengunjuk rasa di gerbang Monas barat laut seperti dilansir Antara, Rabu, 18 Januari 2018.

Sumber: http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GbmJmVLk-nasdem-apresiasi-pencabutan-sementara-larangan-cantrang

 

16Jan/18
victory joss10

Viktor-Josef Kedepankan Kampanye Adu Gagasan

Kupang, NTT – Pasangan bakal calon gubernur dan pasangan bakal calon bupati yang diusung Partai NasDem di Nusa Tenggara Timur (NTT) diingatkan agar tidak melakukan kampanye hitam dan kampanye negatif untuk menyerang lawan. Begitu pula kampanye negatif yang ditujukan ke calon NasDem, tidak perlu ditanggapi.

“Kalau ada kampanye hitam menyerang pasangan calon dari NasDem, kita anggap itu di luar konteks,” kata Sekretaris DPW Partai NasDem NTT Alexander Take Ofong di Kupang, Minguu, (14/1).

Di media sosial, misalnya, mulai bermunculan kampanye negatif yang menyerang bakal calon gubernur tertentu.

Alexander mengatakan seharusnya warga mengedepankan cara terhormat dengan memberikan pencerahan dalam memilih pasangan calon gubernur yang cocok.

Contohnya, pasangan calon dipilih karena memiliki gagasan besar membangun daerah seperti Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Andreas Nae Soi (Viktor-Josef).

Pasangan yang diusung NasDem, Golkar, dan Hanura itu mengedepankan kampanye adu gagasan untuk membangun NTT.

Gagasan besar yang dibawa Viktor-Josef ialah menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan yang didukung kedaulatan pangan yang meliputi semua sektor, antara lain pertanian, kelautan, dan perikanan.

“Ketika sektor pariwisata maju akan menarik gerbong ekonomi. Masyarakat akan menghasilkan sendiri kebutuhan pangannya sehingga tercipta kedaulatan pangan NTT. Tidak perlu didatangkan lagi dari luar daerah,” tutur Alexander.

Gagasan besar dengan perencanaan yang komprehensif akan memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, selain memberi perhatian juga kepada sumber daya manusia.

Karena itu, kata Alexander, kampanye calon kepala daerah yang dijadwalkan 15 Februari-23 Juni 2018 akan menjadi momentum bagi seluruh paslon dari NasDem untuk mengedukasi pemilih dengan adu gagasan.

Gagasan tersebut masuk program kerja, visi, dan misi calon yang disampaikan dalam setiap momen pertemuan.