Category Archives: Headline

22Nov/17
Kurtubi

Bicara Energi, Kita Tertinggal Jauh dari Korsel

Seoul – Berdasarkan data dari International Atomic Energy Agency (IAEA), hingga bulan April 2014, terdapat 435 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dioperasikan oleh 31 negara, dengan total kapasitas terpasang sebesar 372.751 MW.

Korea Selatan adalah salah satu contoh negara yang menikmati dampak pemanfaatan energi nuklir bagi kesejahteraan rakyatnya. Menurut data IAEA, industri nuklir telah menjadi bagian integral pembangunan negara teraebut yang mengubahnya dari pengimpor menjadi berorientasi ekspor. Tidak hanya itu, Korsel juga telah menjadi pemicu inovasi teknologi dan pemacu pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Negeri ginseng ini memulai pembangunan PLTN pada tahun 1978 dengan empat reaktor. Hingga saat ini, keempat reaktor tersebut masih beroperasi. Reaktor tersebut menjadi yang pertama dan terakhir yang dibangun Korsel dengan menggunakan teknologi dari Amerika.

Setelah itu, teknologi nuklir negeri K-Pop tersebut dikembangkan oleh mereka sendiri. Bahkan saat ini mereka telah mampu menciptakan jenis PLTN yang bisa diekspor ke negara lain. Negara pertama yang menggunakan teknologi nuklir buatan Korsel adalah Uni Emirat Arab.

Paparan tersebut disampaikan oleh Kurtubi, anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem, dalam pertemuan Tim Pansus Sinas Ristek DPR RI dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, pada hari Minggu, (19/11), di Seoul, Korea Selatan.

“Proses industrialisasilah yang mengantarkan Korea Selatan menjadi negara maju seperti sekarang. Keberhasilan proses industrialisasi tersebut salah satunya ditopang oleh listrik dari PLTN yang bertenaga besar dan stabil. Hal yang sama juga terjadi di AS, China, Perancis, dan Rusia” terang Kurtubi.

Kurtubi juga menjelaskan, pada tahun 1957, Bung Karno telah membentuk Lembaga Tenaga Atom, yang sekarang berganti nama menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Artinya, kesadaran akan pentingnya bangsa Indonesia menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai (energi) telah ada sejak lama. Tapi sayangnya, hingga saat ini PLTN belum juga dibangun.

“Jujur kita akui, jika bicara soal energi, dengan menggunakan indikator ekonomi energi yang paling dasar, income per kapita dan konsumsi listrik per kapita, kita sangat tertinggal dari Korsel yang kemerdekaannya hanya berselang beberapa hari dengan kita,” tutur legislator Dapil NTB tersebut.

“Di tengah tuntutan dan kesadaran dunia untuk menggunakan energi bersih, dan demi menunjang kepentingan bangsa untuk menjadi negara industri maju di tahun 2045, maka pembangunan PLTN harus segera dimulai untuk menopang proses industrialisasi, sebagai  prasyarat untuk menjadi Negara industri maju,” tutup Kurtubi.

20Nov/17
JOICE

Joice Triatman: Orang Baik Jangan Apatis

 

WAJAHNYA sudah tidak asing lagi di layar televisi Indonesia. Ia pernah dikenal sebagai pembawa acara berita di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Karier cemerlangnya ia raih setelah berhasil menjadi juara kedua pada ajang Miss Indonesia tahun 2005. Kala itu ia mewakili daerah kelahirannya provinsi Jawa Tengah.

Joice Triatman, wanita berparas ayu ini lahir di Kota Semarang 2 April 1980.  Upayanya dalam membangun negeri ini dimulai dari diri sendiri. Joice berjanji kepada Tuhan bahwa ia tidak akan melakukan korupsi. Hal ini sungguh sejalan dengan spirit Partai NasDem yang mengusung gagasan besar Gerakan Perubahan.

Sarjana matematika Universitas Parahyangan ini memutuskan bergabung bersama Partai NasDem, karena Joice terlanjur jatuh cinta dengan integritas Partai NasDem.

Baginya di saat partai politik lain baru mewacanakan pembangunan integritas, Partai NasDem sudah berada pada level pengimplementasian dan menjaga nilai-nilai yang bersifat integritas.

Saat ini Joice menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai NasDem Bidang Pengelolaan Aset. Baginya menjadi orang baik saja tidak cukup kalau tidak ikut berperan dalam upaya Restorasi Indonesia.

“Di negara ini sebenarnya banyak orang baik, tapi terlanjur apatis. Bagaimana bisa berperan dalam melakukan perubahan kalau tidak masuk politik?” tutup Joice.[]

20Nov/17
SULAIMAN

DPR Minta Pemerintah tidak Gantung Terus RUU Otsus Papua

Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua. Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum mendapatkan apresiasi untuk ditindaklanjuti, termasuk menjadi bagian dari Prolegnas 2018 DPR RI.

“Saya ingin menyampaikan berulang-ulang karena merupakan bagian dari aspirasi yang mesti kami terus sampaikan kepada pemerintah terkait dengan RUU Otsus (Papua). Ini kami sedikit khawatir karena pemerintah dari tahun ke tahun jawaban dari pemerintah datar terus. Dan yang terakhir, Pak Menteri sampaikan akan diadakan rapat lintas kementerian,” ucap Sulaiman pada Rapat Kerja Baleg dengan Kemenhum HAM dengan tema pengambilan keputusan terhadap Prolegnas RUU Prioritas 2018, di Jakarta, Senin (20/11).

Politisi NasDem ini mengaku keberatan dengan ketidakjelasan RUU Otsus Papua.
Menurutnya, dari waktu ke waktu soal ini semakin tak tentu arah. Sementara UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua dinilai sudah tidak sesuai kebutuhan masyarakat Papua saat ini.

“Barangkali saya juga keberatan, makin hari makin bergeser dan tak tentu arah dan saya khawatir ini digantung terus oleh karena perkembangan Papua saat ini. Dan saya berharap (RUU) Otsus Papua ini menjadi obat bagi rakyat Papua di akhir masa periode kita nanti,” ungkap legislator dapil Papua ini.

Dia mengharapkan pemerintah bisa mempertimbangkan agar RUU Otsus Papua ini menjadi 50 rancangan prolegnas RUU prioritas 2018. Apalagi ada satu slot kosong yang bisa diisi dengan RUU ini.

“Sekali lagi kekhawatiran saya ini digantung. Dalam draf yang terakhir ini, sama sekali tidak kelihatan. Yang pertama di 50 yang disepakati tadi, saya kira belum ada gambaran untuk masuk ke sana sementara. Yang kita harapkan, karena sudah tergeser satu, karena sudah lolos tadi maka Otsus Papua bisa masuk. Tapi ini semua kembali kepada pemerintah apakah ada kesungguhan pemerintah untuk memasukkan RUU Otsus Papua sebagai prioritas 2018 atau tidak,” tutupnya.

20Nov/17
FADHOLI

Fadholi, Hadir dan Memberikan Solusi bagi Petani

“Saya ini anak petani, jadi saya tahu betul bagaimana nasib petani. Itulah sebabnya saya berkomitmen memperjuangkan nasib petani. Sektor pertanian harus ditingkatkan, agar kehidupan petani menjadi jauh lebih sejahtera.” Hal tersebut disampaikan oleh Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI saat menerima penghargaan Jateng Pos Award 2017.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan Redaksi Jateng Pos Wibowo Prasetyo. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Fadholi dalam memperjuangkan nasib petani. Diharapkan, apa yang dilakukan oleh Fadholi dapat menjadi inspirasi bagi yang lain.

Komitmen dan perjuangan legislator Fadholi terhadap petani dapat dilihat dari sejumlah program dan bantuan yang telah disalurkan. Baik dalam bentuk bantuan alat-alat pertanian, pembangunan atau perbaikan sarana irigasi dan embung, serta program pelatihan yang sudah dilaksanakan dan dinikmati oleh para petani di Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal.

Selain itu, Legislator Fraksi Partai NasDem ini juga bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membantu ratusan alat pertanian kepada sejumlah kelompok tani di Jawa Tengah. Dalam berbagai kesempatan dia senantiasa mengingatkan agar bantuan yang diberikan tersebut dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik.

Dalam sambutannya saat menerima penghargaan di hadapan ratusan petani itu Fadholi mengatakan, petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Untuk itu petani harus didorong agar lebih maju sehingga ke depannya petani lebih baik dan sejahtera.

“Terimakasih atas penghargaan ini. Tentunya hal ini akan saya jadikan motivasi diri agar bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi,” ungkap Fadholi.

Menanggapi penghargaan tersebut, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Salatiga,  Munaji menegaskan, Fadholi layak sekali mendapatkan penghargaan tersebut karena komitmennya di bidang pertanian.

“Ia melakukan kerja nyata dan sangat memahami kesulitan yang dihadapi para petani dan mencarikan solusi. Contohnya ketika petani bingung dan tidak punya pandangan atas permasalahan yang sedang dihadapi, Fadholi hadir dan memberikan solusi. Selamat untuk Pak Fadholi,” tandasnya, seperti dikutip dari laman Jateng Pos.

20Nov/17
BERITA

Di Rakernas NasDem, Jokowi Beri Tugas Khusus Para Kader

JAKARTA, Media Center- Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kader Partai  NasDem  untuk turut mengawasi pemanfaatan dana desa se-Indonesia. Bersetelan Jas dengan pin Kepresidenan, Jokowi menjawab pidato Surya Paloh, dengan semangat.

“Saya minta kader  NasDem , terutama yang ada di DPC, ikut mengawasi. Ini tugas dari presiden,” ujar Jokowi dalam pidato peringatan HUT ke-6 NasDem  sekaligus pembukaan Rakernas yang digelar di  Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Pernyataan Presiden tersebut langsung disambut sorak sorai fungsionaris partai se-Indonesia yang hadir di ruangan. Pihak panitia mengklaim, hadir 15.000 pengurus NasDem  dalam acara itu.

Dalam pidato HUT ke-6 dan Rakernas NasDem  ke-IV di JIEXPO, Kemayoran, Jokowi menjelaskan, soal alokasi dana desa bakal difokuskan ke sektor padat karya. “Tahun depan dana desa sudah digelontorkan Rp 20 triliun, tahun kedua Rp 40 triliun, tahun ketiga, Rp 60 triliun,” kata Jokowi.

Jokowi sekaligus menitipkan pesan kepada para kader partai besutan Surya Paloh itu untuk turut menyampaikan pesan kepada akar rumput bahwa pemerintah sedang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui dana desa itu.

“Ngawasinya itu sambil bisik-bisiki, memberikan semangat kepada masyarakat bahwa kesempatan kerja itu ingin kita buka seluas-luasnya,” ujar Jokowi.

Kebijakan soal alokasi dana desa dimanfaatkan bagi pembukaan lapangan kerja, lanjut Jokowi, diterapkannya mulai 2018.

Kebijakan itu diambil karena rakyat di daerah menyampaikan kepada presiden soal kurangnya lapangan kerja.

Oleh sebab itu, selain meningkatkan jumlah dana desa menjadi Rp 90 triliun di  tahun 2018, Jokowi memutuskan anggaran per desa dialokasikan bagi pembukaan lapangan kerja.

Tidak hanya dana desa, separuh  anggaran yang ada di kementerian pun harus diorientasikan bagi pembukaan lapangan pekerjaan.

“Ini sebetulnya untuk apa? Kita ingin peredaran uang di desa semakin besar,” ujar Jokowi.

Untuk itu dirinya membuat kebijakan supaya dana yang ada di kementerian dipadat karyakan setengahnya untuk desa.

“Dana desa di Kemen PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan semuanya separuh anggaran yang ada digunakan padat karya. Agar membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Namanya padat karya cash,” jelasnya.

08Nov/17
irma suryani

Ini Hitungan NasDem Agar BPJS Tak Lagi Defisit

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyatakan bahwa defisit BPJS Kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data yang dia peroleh, pada ‎tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 3,3 triliun, dan meningkat menjadi Rp 5,7 triliun pada tahun 2015. Di tahun 2016, jumlah defisit meningkat lagi jadi Rp 9,7 triliun. Di Agustus 2017, defisit sudah mencapai Rp 8,5 triliun dan diduganya bisa menjadi Rp 11 triliun hingga Rp 12 triliun di akhir 2017.

Menurut dia, defisit terjadi karena iuran peserta sebagai satu-satunya sumber utama ‎penerimaan BPJS Kesehatan lebih kecil dari pembiayaan yang dikeluarkan.

“Ada empat pos yang menyebabkannya. Yakni pos kapitasi, pos INA CBGs, pos Dana Pengelolaan BPJS Kesehatan seperti upah, insentif, dan dana operasional, serta pos preventif dan promotif,” kata Irma Suryani, Selasa (7/11).

Data per 30 Juni 2017, iuran yang masuk sekitar Rp 35 triliun. Sementara biaya dikeluarkan mencapai Rp 41,5 triliun. Sehigga defisit di satu semester mencapai sekitar Rp 6,5 triliun, katanya.‎

Di pos penerimaan, bila diperinci satu per satu sumber iuran yakni dari peserta. Yaitu iuran dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI.

Iuran dari PBI ada dua yaitu PBI APBN dan PBI APBD. Sementara Non PBI terdiri dari pekerja formal, peserta mandiri termasuk investor, PNS, TNI, Polri, Veteran, dan Pensiunan.

Baginya, para pembantu presiden seharusnya tahu bahwa iuran PBI yang saat ini Rp 23.000 per orang per bulan masih belum memenuhi hitungan aktuaria. Baginya, angka yang cukup ideal adalah di Rp 36.000 per orang per bulan.

“Jadi ke depan rapat di Menko PMK sebaiknya memutuskan untuk menaikkan iuran PBI dari Rp 23.000 menjadi Rp 36.000 di 2018,” usulnya.

Bila di 2018 nanti iuran menjadi Rp 36.000, maka iuran yang didapat dari PBI APBN akan menjadi sebesar kurang lebih Rp 39,9 triliun dengan 92,4 juta peserta per tahun. Ditambah PBI APBD sebesar kurang lebih Rp 5,6 triliun dengan 13 juta peserta per tahun, maka total dana PBI akan menjadi sekitar Rp 45,5 triliun.

Terkait peserta pekerja formal, lanjut Irma, persoalan defisit tidak bisa dilepaskan dari jumlah kepesertaannya yang relatif masih sedikit. Data yang diperolehnya per 30 Juni 2017, baru ada sekitar 10,54 juta orang.

Baginya, jumlah kepesertaan yang masih rendah ini adalah bentuk ketidakmampuan direksi BPJS Kesehatan untuk bekerja dengan maksimal meningkatkan kepesertaan. Direksi sudah diberikan dasar hukum, yaitu Pepres 111/2013, yang mewajibkan peserta mandiri ikut BPJS Kesehatan paling lambat 1 januari 2015. Serta sudah dibekali PP 86/2013 dengan menyertakan sanksi hukumnya.

Baginya, mendorong kinerja ini sangat penting. Sebab kalau saja peserta pekerja formal bisa dinaikkan jadi 20 juta, seperti di BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai 24 juta, maka iuran selama setahun bisa mencapai Rp 40 triliun.

Selain kepesertaan yang diitingkatkan, lanjut dia, maka tentunya juga batas atas upah peserta pekerja formal dinaikkan menjadi Rp 12 juta sehingga maksimal iuran jadi Rp 600.000. Saat ini, batasnya hanya Rp 8 juta dengan maksimal iuran hanya Rp 400.000.

“Kenaikan batas atas ini sangat berpotensi menambah iuran dari PPU tentunya,” kata Irma Suryani.

Selain itu, dia menilai iuran PBPU (peserta mandiri termasuk PNS, Pensiunan, TNI, Polri, Veteran) juga dinaikkan. Semisal, kelas III menjadi Rp 27.000 per orang per bulan dan kelas II naik menjadi Rp 55.000. ‎ Tentunya dasar kenaikan iuran ini adalah amanat Pasal 16I Perpres 111/2013.

Bila itu bisa dilakukan, menurut Irma, secara keseluruhan potensi iuran BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 85 triliun hingga Rp 90 triliun di tahun 2018.

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/462426-ini-hitungan-politikus-nasdem-agar-bpjs-tak-lagi-defisit-.html

03Nov/17
Viktor Besar

NasDem Berharap Masalah Teknis Tak Merusak Hubungan Harmonis Indonesia-AS

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengirimkan nota diplomatik kepada Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 24 Oktober 2017, dengan nomor No.213/KD/X17.

Surat resmi ini terkait dengan gagal boardingnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, saat hendak berangkat memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS pada Sabtu, 21 Oktober 2017 yang lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat menilai, jangan sampai hal-hal yang bersifat teknis merusak hubungan baik kedua negara.

Viktor juga meminta AS secara aktif melihat siapa yang akan berkunjung ke AS.

“Permasalahan seperti gagal boarding karena masalah administratif itu sifatnya teknis. Hal demikian jangan sampai merusak hubungan harmonis dan kepentingan strategis kedua Negara. Ke depan kita berharap AS akan lebih longgar jika kunjungan kerja melibatkan pejabat penting dan terkait dengan kepentingan strategis kedua negara,” kata Viktor, Jumat (3/11/2017).

Anggota Komisi I DPR RI ini berharap, hal tersebut tidak mengganggu berbagai pembicaraan dan kerja sama yang menjadi agenda kunjungan Panglima TNI ke AS.

“Semoga agenda pembicaraan dan kerja sama yang rencananya dibahas oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di AS tidak terhambat. Dan ke depan kita bisa melaksanakan agenda dan kerja sama tersebut,” kata Viktor.

Diberitakan sebelumnya, alasan yang dikemukakan oleh Kemenlu AS adalah hal tersebut terjadi karena kesalahan teknis administratif dalam protokol keamanan Amerika Serikat.

Pemerintah AS mengaku memberlakukan peraturan yang sama dalam hal pemeriksaan kepada semua siapapun yang hendak datang ke AS.

Kesalahan ini memang sudah dikoreksi, namun tetap tidak bisa mengubah keadaan bahwa Panglima TNI beserta rombongan tidak bisa melakukan check-in di bandara.

Pihak Kementerian Luar Negeri AS mengaku sangat menyayangkan kejadian ini dan memastikan bahwa tidak ada larangan bagi Jenderal Gatot beserta istri untuk memasuki negara mereka.

Pihaknya menyatakan bertanggungjawab penuh atas kejadian ini dan memastikan tidak akan terulang lagi.

Pemerintah AS bahkan menunggu dan menyambut baik kedatangan Jenderal Gatot Nurmantyo bersama istri di waktu mendatang.

01Nov/17
Johny G Plate-DPP Partai NasDem

NasDem Pastikan Negara Sejahterakan Hidup Nelayan

Jakarta – Pelarangan alat tangkap cantrang dan sejumlah aturan baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjadi persoalan, khususnya bagi nelayan. Alih-alih menyejahterakan, persoalan yang mengemuka justru keributan yang tak kunjung usai antara KKP dengan para nelayan di Nusantara.

Hal ini mengemuka dalam seminar bertajuk “Laut Kaya, Nelayan Sejahtera, Industri Maju, Negara Maritim Kuat” yang diadakan di Gedung Nusantara I Kompleks DPR, Jumat (27/10). Para nelayan yang hadir mengeluh tentang banyak hal, seperti soal pelarangan cantrang, pelarangan penangkapan lobster, hingga soal penangkapan para nelayan.

Sekjen Partai NasDem dalam kesempatan tersebut menyampaikan, permasalahan ini telah menyebabkan kesejahteraan nelayan masih belum sesuai dengan harapan. Dia menyatakan, partainya dan pemerintah akan bekerja sama dalam memastikan kesejahteraan nelayan yang ada di Indonesia.

“Kenapa nelayan ribut-ribut seperti ini? Karena nelayan butuh hidup. Dan negara hadir untuk menjamin nelayan di seluruh Indonesia hidup sejahtera.  Fraksi NasDem juga ikut memastikan itu tercapai,” ujarnya.

Johnny yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini menyatakan, pemerintah sudah mengambil beberapa kebijakan terkait nelayan dan laut. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki di tingkatan implementasinya.

“Nah, tentu ada banyak yang harus dikoreksi dan diperbaiki agar tujuan kedaulatan itu ada di nelayan,” katanya.

Namun demikian, dibutuhkan kesepahaman di semua pihak, termasuk nelayan dalam kerangka koreksi-koreksi itu.

“Negara kita ini negara demokrasi Pak. Celakanya di negara demokrasi ini, kita harus berpihak pada 50 plus satu setidaknya. Yang jadi persoalan, pada saat warna merah, 51 orang bilang itu biru dari seratus orang, secara hukum yang merah itu jadi biru,” ucap Johnny memberi perumpamaan.

Diakuinya olehnya, hal ini semacam ini adalah persoalan dalam demokrasi yang kerap menggunakan voting. Dalam banyak kasus, sebutnya, yang benar jadi minoritas dan selalu berhadapan dengan persoalan.

“Makanya supaya jadi mayoritas, waktunya untuk memilih NasDem yang banyak-banyak supaya kita jadi mayoritas,” ajak Johnny bersemangat.

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan masukan-masukan dari rakyat sangat diperlukan. Apalagi dengan adanya aturan-aturan terbaru dari menteri yang membuat nelayan berada diposisi yang sulit.

“Tapi sekali lagi yang bisa menjadi kebijakan di negara Indonesia ini pasti tidak selalu memuaskan. Tapi hari ini kami mendengar semua masukan yang berkaitan dengan nelayan, ada titik kritis dalam dua bulan ini di  mana peraturan menteri itu adalah aturan yang harus disesuaikan dan kami akan teruskan itu,” ucapnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan masukan kepada fraksi agar supaya bisa diatur pertemuan dengan komisi IV.

“Kami meminta diberikan langsung kepada saya atau komisi. Kami ingin mempertemukan kepentingan-kepentingan, khususnya kepentinganyang berpihak kepada orang banyak. Itu yang kami harapkan,” tutup Johnny.

28Oct/17
Seminar Maritim Fraksi Partai NasDem2

Ribuan Nelayan Sengsara karena Cantrang Dilarang

Jakarta – Puluhan perwakilan nelayan dari berbagai daerah seperi Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Tegal, Pati, Rembang, Lamongan, dan NTB berkeluh kesah tentang berbagai regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang salah satunya adalah pelarangan alat tangkap ikan cantrang . Hal ini mereka sampaikan saat menghadiri seminar tentang “Laut Kaya, Nelayan Sejahtera, Industri Maju, Negara Maritim Kuat” di Gedung Nusantara I di Kompleks DPR, Jumat (27/10).

“Cantrang dilarang, ribuan nelayan dirugikan. Harusnya jangan dilarang tapi cari solusi,” ungkap Hadi Santoso, nelayan asal Tegal, Jawa Tengah.

Seminar Maritim Fraksi Partai NasDem6Pelarangan cantrang, lanjut Hadi, telah membuat perekonomian nelayan turun drastis.

Tasniah, seorang pegiat home industry perikanan dari Lampung juga mengeluhkan soal pelarangan cantrang ini. Akibat turunnya jumlah penangkapan ikan dari para nelayan, produksinya juga ikut turun.

Selain cantrang, para nelayan juga mengeluhkan banyak aturan yang tidak diketahui oleh mereka. Seperti yang diceritakan oleh Agus, nelayan asal Lebak, Banten.

“Permen KP Nomor 2/2015 itu juga banyak memenjarakan teman kami. Enam temanSeminar Maritim Fraksi Partai NasDem3 saya sekarang dipenjara Pak, karena menangkap lobster,” ungkap anggota Asosiasi Nelayan Lobster Banten ini.

Sementara itu anggota Komisi IV Fadholi dalam kesempatan tersebut menyampaikan, perlu terus dicari solusi dari banyaknya peraturan-peraturan yang menyulitkan masyarakat nelayan maupun pelaku ekonomi perikanan.

“Kalau kami sampaikan di dalam rapat keras, itu suara nelayan. Karena nelayan kita kok begitu-begitu terus, hampir rata-rata ruma-rumah nelayan kumuh. Sementara di negara-negara lain nelayannya maju, masyarakatnya yang hidup di pinggir laut pada sejahtera,” katanya.

Seminar Maritim Fraksi Partai NasDem5Legislator NasDem dapil Jawa Tengah I ini menegaskan akan mencarikan penyelesaian terkait Peraturan Menteri KKP yang banyak menjadi keluhan nelayan tersebut.

“Kita akan carikan solusi permen-permen yang sangat memusingkan itu. Sebab program Jokowi sudah baik, tinggal implementasinya saja. Jika ada yang tersumbat, ya mari kita perbaiki,” tegasnya.

Sependapat dengan Fadholi, Ady Surya, Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), menyampaikan bahwa kesejahteraan nelayan Indonesia belum bisa dibandingkan dengan Vietnam yang sudah sejahtera. Sebab itu, Kemen KP harus meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan perluasan tempat kerja.

“Kemudian dari sisi industri, bisnis perikanan butuh kepastian perlindungan usaha,” katanya.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Maritim Emmy Hafid saat menyampaikan dalam keynote speech-nya, seminar tersebut diadakan agar ada urun rembug untuk mengatasi persoalan secara bersama.

“Partai NasDem berkepentingan untuk memuliakan, menyejahterakan nelayan, memajukan industri dan memperkuat negara maritim. Tapi rasa-rasanya kita belum bisa memanfaatkan kekayaan laut kita,” ujarnya.

26Oct/17
Ari Yusnita-Fraksi Partai NasDem-Kalimantan Utara-DOB Kaltara

DPR Terus Perjuangkan Pemekaran Wilayah di Kaltara

Jakarta – Sejumlah anggota DPR asal Kalimantan Utara terus memperjuangkan dicabutnya moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Kemarin, Rabu (25/10), sejumlah anggota dari berbagai komisi melakukan audiensi dengan Komisi II untuk mendesak dicabutnya moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

“Berjuang terus teman-teman di Komisi II agar pemerintah mau membuka keran moratorium itu. Kita semua yang berada dalam ruangan ini berharap moratorim dicabut, saya dan teman-teman dari Kaltara lain akan selalu siap mengawal,” kata Ari Yusnita, salah satu anggota DPR asal Kaltara.

Bersama Gubernur Irianto Lambrie yang turut dalam rombongan, Ari menyatakan, sudah menjadi kewajibannya sebagai putra asli Kaltara memperjuangkan segala aspirasi masyarakat di provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu.

“Saya di Komisi VII beserta Pak Hadi Mulyadi, Pak Ihwan Datu Adam selaluDSC_3567 memperjuangkan kepentingan energi bagi Kaltara. Meski ini bukan isu di komisi, DOB lima daerah ini tetap harus kita kawal hingga terbentuk. Kita harus terus semangat, berjuang, berdoa dan berikhtiar  dan mendukung keinginan bersama kita ini,” tuturnya.

Menurut politisi NasDem ini, pentingnya DOB di Kaltara adalah demi terciptanya percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah di luar pulau Jawa. Apalagi, daerah perbatasan merupakan etalase bagi sebuah negara. Oleh karena itu tidak boleh perekonomian dan kesejahteraan di daerah tersebut terabaikan.

DSC_3572“Kita tidak mau peristiwa terlepasnya Sipadan dan Ligitan kembali terulang kemudian hari. Maka, keberadaan daerah perbatasan menjadi penting bagi kewibawaan dan kedaulatan Indonesia,” tegasnya.

September lalu, Ari bersama rombongan juga sudah bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menjelaskanDSC_3512 bahwa  hingga 2018 masih diberlakukan moratorium pemekaran daerah otonomi  baru. Hal ini diambil karena Pemerintah saat ini masih terfokus kepada pembangunan infrastruktur yang masih belum terselesaikan di berbagai daerah.