Category Archives: Headline

07Dec/17
????????????????????????????????????

NasDem Tentang Tindakan Sepihak Donald Trump

Partai NasDem menyatakan penyesalan dan penentangannya terhadap klaim sepihak Presiden Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Berikut adalah pernyataan resmi DPP Partai NasDem selengkapnya:

Pernyataan Sikap Partai NasDem atas Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Presiden AS Donald Trump*

Partai NasDem menyesalkan dan menentang tindakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Partai NasDem meyakini bahwa upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan sejauh ini melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.

Proses perdamaian, dan bukan tindakan sepihak, harus tetap dijalankan dan menjadi acuan bagi terciptanya solusi damai antara Israel dan Palestina. Karena itu, kami mendesak, hasil sidang darurat yang akan segera diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB dapat menghentikan tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut.

Partai NasDem juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam situasi saat ini. Indonesia tetap dalam prinsip sesuai konstitusi untuk menentang penjajahan di atas dunia dan oleh karena itu mendukung kemerdekaan Palestina.

DPP Partai NasDem

06Dec/17
ed93c610-bae7-4e3b-a7f0-07463e924555_169

Silaturahmi ke Muhammadiyah, NasDem Bicara Dukungan ke Jokowi

Jakarta – Sejumlah pengurus DPP Partai NasDem mendatangi kantor PP Muhammadiyah. Dalam pertemuan ini, DPP NasDem bersama pengurus PP Muhammadiyah membahas sejumlah masalah yang terjadi di Indonesia.

IMG-20171206-WA0036Pantauan di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017), Ketua DPP NasDem Zulfan Lindan, Irma Suryani Chaniago, dan Wasekjen NasDem Siar Anggretta Siagian hadir pada pukul 13.00 WIB. Pengurus PP Muhammadiyah yang diwakili oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti bersama Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas baru menyusul masuk ke ruang pertemuan sekitar pukul 13.25 WIB.

“Sebenarnya kita ingin silaturahim ke PP Muhammadiyah sebelum rakernas kemarin. Hari ini saya juga menyampaikan salam dari Pak Ketua Umum, Pak Surya Paloh. Beliau mohon izin tidak bisa hadir hari ini karena sedang ada kegiatan jelang Pilkada 2018,” kata Zulfan mengawali pembicaraan.

Pembicaraan pun berlanjut dengan membahas berbagai hal. Termasuk soal hasil Rakernas IV Partai NasDem beberapa waktu lalu, yang mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada 2019.

“Partai NasDem sudah menetapkan dukungan kepada Pak Jokowi untuk maju pada Pilpres 2019,” ujarnya.IMG-20171206-WA0038

Kemudian ia menyampaikan komitmen NasDem yang ingin membangun komunikasi dengan semua kekuatan masyarakat di Indonesia. Zulfan juga sempat menceritakan soal peran mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam meyakinkan Surya Paloh membuat NasDem menjadi partai politik.

Dalam pertemuan ini, pihak NasDem dan PP Muhammadiyah juga membahas soal dinamika sosial di masyarakat, seperti reuni 212 yang lalu. Masalah ekonomi seperti perpajakan juga tak luput dari pembahasan kali ini.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3757452/silaturahmi-ke-pp-muhammadiyah-nasdem-bicara-dukungan-ke-jokowi

06Dec/17
Zulfan Lindan-Komisi VI-Fraksi NasDem-Aceh-FGTC Unram

Kunjungi UNRAM, Fraksi Nasdem DPR RI Bicara UU Ormas

Mataram, NTB – DPR RI Fraksi Partai Nasdem kembali menyambangi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Selasa (5/11/2017), rangkaian program rutin Goes To Campus bertema “UU Ormas, Menjaga Persatuan, Mencegah Perpecahan”.

IMG-20171205-WA0029Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Zulfan Lindan, Dekan Fakultas Hukum Prof H Lalu Husni, Direktur Mi6 Bambamg Mei Finarwanto, serta puluhan peserta dari berbagai unsur, dan media massa.

Prof H Lalu Husni SH M Hum, mengapresiasi kegiatan yang melibatkan kampus tersebut. Menurutnya, pelibatan kampus sangat tepat untuk memberi masukan akademik bagi pemerintah.

“Tema ini sangat penting bagi kita semua. Dalam konstitusi kita dijamin untuk berkumpul, dan berserikat. Salah satu wujudnya ialah munculnya ormas yang didirikan dengan berbagai tujuan dan kepentingan,” katanya.

Namun sesuai dengan UU Ormas dalam menyampaikan pendapat di depan umumIMG-20171205-WA0028 harus diatur sesuai dengan koridor demi terwujudnya kemajuan berbangsa dan bernegar yakni untuk mewujudkan masyarakat yang adul dan makmur. Selain itu tentu untuk mendekatkan fraksi dengan kelompok maayarakat yang turut memberikan perhatian bersama.

Dr. Kaharudin menyampaikan, tema ini menarik dalam kondisi kekinian. “Dulu jaman orde baru, ormas hampir tidak berkutik dengan kungkungan pemerintah. Ketika reformasi ormas bebas berekspresi. Tapi kemudian muncuk perkembangan baru yaitu PP No2 tahun 2017,” terangnya.

Dalam UUD 45 di samping mengatur soal kebebasan itu, diatur juga mengenai pembatasannya. Artinya, kebebasan ormas itu bebas, tapi dibatasu oleh UU. “Oleh karena itu, Perppu yang telah disahkan menjadi UU. Banyak yang menolak, banyak pula yang menerima. Pasca jadi UU, ada juga judicial review,” ungkapnya.

Menurutnya Pro kontranya ialah, yang kontra UU ini mengarah pada otoritar dan refleksi kemunduran demokrasi. Perppu dianggap sebagai upaya merawat pluralisme dan kulturalisme.

IMG-20171205-WA0036Sementara itu Wakil Ketua Fraksi Nasdem Zulfan Lindan, menyebut keberadaan UU Ormas ini ialah dalam rangka menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Tidak ada niat pemerintah selain melindungi negara dan perpecahan.

Pemahaman keagamaan yang mainstream dan mayoritas dianut di Indonesia benar-benar Islam yang rahmat lil alamin. Tidak mungkin melahirkan terorisme

Saat ini ada 340 ribu ormas di seluruh Indonesia. Banyak sekali Ormas ini. Sari jumlah itu, puluhan di antaranya terdaftar di Kemenlu.

Dikatakan Zulfan bahwa keberadaan UU Ormas tujuannya salah satu adalah untuk memperluas definisi yang kita sebut dengan paham-paham anti pancasila.

Selain itu Pancasila dengan islam sifatnya paralel dan tidak bertentangan. Pancasila bukan islam, begitupun Islam bukan Pancasila. Tapi keduanya berjalan beriringan.

Sumber:

– https://mataramnews.co.id/pendidikan/item/8564-goes-to-campus-fraksi-nasdem-dpr-ri-kunjungi-unram

– https://www.samawarea.com/2017/12/kunjungi-unram-fraksi-nasdem-dpr-ri-bicara-uu-ormas/

– https://hariannusa.com/2017/12/05/fraksi-nasdem-dpr-ri-kunjungi-unram/

05Dec/17
Supiadin Aries Saputra-Fraksi NasDem-Komisi I-Jawa Barat-Panglima TNI

Soal Panglima, NasDem Yakin Pertimbangan Jokowi Sudah Matang

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Supiadin Aries Saputra menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajukan nama Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal penerus Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden yang harus dihormati.

Sebelumnya pimpinan DPR RI telah menerima surat Presiden Joko Widodo per tanggal 3 Des 2017 yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI. Mengingat Panglima TNI saat ini Jenderal Gatot Nurmantyo akan segera memasuki masa pensiunnya pada akhir Maret 2018 mendatang.

Supiadin menerangkan, bahwa Hadi Tjahjanto telah memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI. Hal ini berdasarkan pada Pasal 13 Ayat (2) UU TNI No. 34 Tahun 2004. ‘Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan oleh Presiden berdasarkan kepentingan Organisasi TNI. Ayat (3).

“Panglima TNI dijabat oleh Perwira Tinggi Aktif yang sedang menjabat Kepala Staf Angkatan atau Mantan Kepala Staf Angkatan,” kata legislator Partai NasDem yang juga pensiunan Mayor Jenderal (Purn) TNI AD ini.

Lebih jauh politisi NasDem itu juga meyakini keputusan yang diambil Presiden telah melalui pertimbangan yang matang.

“Dengan demikian, penunjukan KSAU Marsekal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI merupakan keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan matang,” kata Supiadin di gedung DPR Jakarta, Selasa (5/12).

Mantan Pangdam IX/Udayana dan Pangdam Iskandar Muda ini menilai langkah yang ditempuh Presiden Jokowi sebagai bagian dari regenerasi di organisasi TNI.

“Bagi TNI, pergantian Panglima TNI merupakan hal yang biasa dalam rangka pengembangan karier dan penyegaran organisasi TNI,” ujar anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat XI ini.

 

05Dec/17
Johny G Plate-Fraksi Partai NasDem-Perppu Ormas-detik.com

NasDem Nilai Tepat Penunjukan Hadi Tjahyanto

Jakarta – Sekretaris Jendral (Sekjend) Partai NasDem Johnny G Plate menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto ke Komisi 1 DPR sebagai calon tunggal Panglima TNI adalah hal yang tepat.

Jokowi menunjuk Hadi untuk menggantikan Jendral Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

“Penunjukan Marsekal Hadi Tjahyanto sebagai panglima TNI merupakan keputusan yang tepat,” ujar Johnny, Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Johnny, Hadi memiliki modal yang cukup untuk bisa menjabat sebagai Panglima TNI. Kedekatannya dengan presiden Jokowi saat masih menjadi Sekretaris Militer (Sesmil) kepresidenan menjadi nilai tambah bagi keduanya. Selain itu, karier Hadi sebagai pimpinan TNI AU pun dinilai cemerlang.

“Penunjukkan KSAU sebagai panglima TNI merupakan sepenuhnya hak presiden, selanjutnya Komisi 1 DPR akan melakukan fit and proper test,” tambah Johnny.

04Dec/17
Johny G Plate-Fraksi Partai NasDem-Komisi XI-Daya Beli

Ekonomi Terjaga Baik, Pelemahan Daya Beli hanya Isapan Jempol

Jakarta – Anggota Komisi XI Johnny G. Plate mengkhawatirkan berkembangnya cerita bahwa telah terjadi pelemahan daya beli masyarakat yang luar biasa. Padahal keadaan sebenarnya tidak demikian. Informasi seperti ini dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologi politik.

“Jangan sampai psikologi politik ini dipermainkan yang nantinya akan melemahkan perekonomian nasional kita,“ ungkapnya pada Rapat Kerja Komisi XI dengan Komisioner OJK terkait pertumbuhan kredit, penurunan daya beli dan RKA OJK 2018 di Parlemen Senayan (4/12/17).

Menurutnya, seperti apa yang dikemukakan oleh OJK, bahwa di triwulan ke ketiga tahun 2017, kondisi ekonomi sudah terjaga dengan baik. Banyak ukuran-ukuran yang telah disampaikan, baik itu pertumbuhan ekonomi, kenaikan investasi, kenaikan ekspor, inflasi yang terjaga.

“Bahkan Golbal Competitiveness Index ( GCI ) Indonesia jauh membaik dari 41 ke 36. Ini memberikan gambaran perekonomian kita berjalan dengan baik,” jelasnya.

Johnny mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi nasional kita masih didorong dengan dukungan kuat daya beli yang mencapai hampir 5%.

“Tingkat pertumbuhan ini memberi gambaran, di mana lemahnya daya beli secara makro, di titik mana itu?” Katanya retorik.

Politisi NasDem ini menjelaskan, data makro menunjukan, pertumbuhan ekonomi kita didrive oleh pertumbuhan konsumsi. Konsumsi yang tinggi menunjukkani daya beli yang tinggi pula. Ia juga didukung dengan inflasi yang rendah sehingga memberikan kemampuan yang kuat bagi daya tahan dan daya beli masyarakat.

“Ini kondisi riil yang disampaikan melalui data statistik, bukan kira-kira, bukan asumsi dan bukan opini yang dibangun,” tandasnya.

Johnny tidak memungkiri bahwa ada beberapa wilayah, beberapa orang, beberapa kelompok masyarakat, yang mendapat tekanan daya beli. Namun itu tidak menjadi keumuman.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan dukungan terhadap kelompok tersebut melalui bantuan-bantuan yang terkait dengan subsidi-subsidi yang begitu besar jumlahnya di dalam APBN.

“Juga melalui OJK, kebijakan-kebijakan subsidi kredit usaha rakyat yang diberikan besar-besaran, dalam rangka juga untuk menjaga daya beli dan kemampuan investasi bagi masyarakat UMKM,” jelasnya.

Oleh karena itu Johnny menegaskan, kondisi perekonomian Indonesia tidak sejelek opini yang berkembang.

Sekjen Partai NasDem ini juga meminta kepada OJK untuk bisa menjawab hal-hal semacam ini melalui sisi mikro prudential.

“Jelaskan bahwa ekonomi kita lagi bagus-bagusnya dan berkembang dengan baik,” imbuhnya.

“Untuk mendukung agar perekonomian kita tetap kuat dan semakin kuat, tidak digunakan sebagai alat politik yang melemahkan perekonomian domestik kita yang ujung-ujungnya merugikan bangsa dan negara kita,” tutupnya.

04Dec/17

Jangan Jadikan Agama ‘Barang Jualan’

Palangka Raya, Kalteng – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh optimistis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 tidak akan menggoyahkan stabilitas politik nasional. Syaratnya, masyarakat Indonesia bisa dewasa dalam menyikapi situasi politik dan selalu berpikiran terbuka.

Hal demikian disampaikan Surya Paloh saat memberi sambutan dalam kegiatan Pembekalan Bacaleg NasDem se Kalimantan Tengah, Sabtu, (2/12).

“Saya optimistis bahwa stabilitas politik bisa dicapai di sini,” kata Surya Paloh di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Lebih jauh Surya Paloh menambahkan bahwa dirinya tidak menampik akan adanya potensi distabilitas politik dengan suhu yang kian panas, terutama saat masa kampanye. Surya juga berpesan agar politisi Indonesia tidak menggunakan isu agama untuk kepentingan berpolitik ataupun golongan. Sebab jika isu agama dijadikan ‘barang jualan’ demi kepentingan politik, bangsa ini tidak akan pernah maju.

“Tentu itu (menggunakan isu agama) ialah satu kesedihan bagi kita. (Seharusnya) kita pikirkan bagaimana bisa melihat satu bangsa ini lebih hebat ke depannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Surya Paloh juga menyatakan mendukung kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, yang mewajibkan pengusaha yang memiliki usaha di provinsi ini wajib ber-NPWP daerah setempat.

“Memang tidak adil daerah Kalteng yang memiliki sumber daya alam berlimpah, tetapi infrastrukturnya tertinggal dengan provinsi lain. Maka dari itu, saya mendukung kebijakan gubernur agar para pengusaha yang ada di daerah ini wajib menggunakan NPWP daerah setempat,” kata Surya.

Ditambahkan Surya, ide Gubernur Sugianto Sabran juga sejalan dengan semangat pembangunan daerah karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembangunan daerah.

Surya mengatakan kecepatan langkah untuk membangun daerah tertinggal hingga menjadi daerah maju dipengaruhi jumlah PAD sehingga kepala daerah juga harus terus berupaya dan bertanggung jawab terhadap jumlah pendapatan daerah.

“Tidak mudah untuk seorang pemimpin mencari pendapatan daerah. PAD itu tidak lain untuk membangun daerahnya yang saat ini masih banyak tertinggal dari wilayah lain. Bagaimana pun caranya, NasDem akan mendukung hal itu yang imbasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

04Dec/17

Kepuasan Masyarakat atas Kepemimpinan Jokowi Capai 67,2%

Jakarta – Masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Survei Indo Barometer merilis 67,2 persen masyarakat sangat puas atau cukup puas.

“Secara umum tingkat kepuasan masyarakat adalah besar. Masyarakat yang menyatakan tidak puas hanya 28,5 persen,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer M. Qodari di Hotel Atlet, Jakarta Pusat, Minggu, (3/12).

Tren tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi semakin meningkat sejak Maret 2015 hingga November 2017. Namun, sempat melemah pada September 2015, yakni 46,2 persen.

Lebih jauh Qodari mengatakan alasan utama masyarakat puas ialah meningkatnya pembangunan dengan total 49,9 persen. Alasan kedekatan dengan rakyat kecil tercatat 17,5 persen.

“Posisi ketiga masyarakat puas dengan Jokowi adalah karena sesuai dengan janji yakni 7,4 persen,” terang dia.

Sedangkan 12,4 persen masyarakat belum puas pada pemerintahan Jokowi karena masih banyak pengangguran. Sebanyak 10,2 persen menyebut adanya pencitraan.

“Terakhir karena pembangunan belum merata sebanyak 9,9 persen dan ada pula listrik naik sebanyak 8,8 persen,” ucap Qodari.

Survei dilakukan di 34 provinsi Indonesia dan melibatkan 1.200 responden berusia di atas 17 tahun lebih. Margin of error survei kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan dengan multistage random sampling dengan pengumpulan data pada 15-23 November 2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

30Nov/17
Partai NasDem

KIP Apresiasi Keterbukaan NasDem

Jakarta – Keterbukaan informasi lembaga publik, termasuk partai politik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Hal itu diungkapkan Komisi Informasi Pusat (KIP) Tulus Subarjono saat menyambangi Kantor DPP Partai NasDem, di Jakarta, kemarin.

Kedatangan personel KIP ke DPP NasDem dalam rangka pemantauan dan evaluasi mengenai laporan keterbukaan informasi publik yang sebelumnya telah diserahkan DPP NasDem ke KIP.

Kehadiran para komisioner KIP diterima Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dengan didampingi Ketua Mahkamah Partai Saur Hutabarat.

“Saat ini kita akan memverifikasi kesesuaian isi kuesioner yang telah NasDem laporkan ke KIP. Apakah tingkat keterbukaan informasi publik NasDem sudah sesuai atau belum dengan yang dilaporkan tersebut,” kata Tulus dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 30 November 2017.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14/2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap lembaga atau badan publik wajib membuka informasi perihal profil dan struktur organisasi yang berhubungan dengan kebijakan ke publik.

Bersama 13 parpol yang telah mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu 2019, NasDem menjadi salah satu parpol yang menyadari pentingnya keterbukaan informasi tersebut.

Sejak 2015, NasDem konsisten melaporkan kegiatan ke KIP guna kepentingan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi.

“Setelah tahap verifikasi, tahap selanjutnya ialah pemeringkatan lembaga atau badan publik dengan keterbukaan informasi terbaik. Sejauh ini NasDem telah menjalankan keterbukaan informasi publik dengan baik,” jelas Tulus.

Johnny G Plate menuturkan NasDem ingin menjadi parpol yang tertib menerapkan administrasi keterbukaan informasi publik.

Sebagai lembaga politik yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat, NasDem wajib membuka informasi kepada publik.

Sumber: http://news.metrotvnews.com/politik/5b25eZaN-kpi-apresiasi-keterbukaan-nasdem

23Nov/17
Irma Suryani-Fraksi Partai NasDem-Komisi IX-Sumatera Selatan-BPJS Kesehatan

Cegah Mismatch Menahun, BPJS Kesehatan Diminta Koreksi Diri

Jakarta – Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti kutukan. Pasalnya, sejak pertama dilaksanakan melalui program JKN pada 2014 hingga pertengahan 2017, defisit selalu saja terjadi.

“Seakan BPJS Kesehatan ini ditakdirkan untuk selalu defisit.  Tahun 2014, defisitnya Rp 3,3 trilliun, tahun 2015 meningkat menjadi Rp 5,7 trilliun. Sedangkan,  semester 1 pada awal bulan Agustus defisitnya Rp 5,6 trilliun malahan di akhir Agustus 2017 mencapai Rp 8 trilliun, ” kata Irma dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX dengan Dewan Pengawas dan Direktur BPJS Kesehatan,  di Kompleks Parlemen  Jakarta,  Kamis (23/11).

Jika tidak segera ditangani, lanjut Irma, maka tidak menutup kemungkinan defisit yang akan ditangani BPJS Kesehatan akan semakin bertambah.

“Saya perkirakan sampai akhir 2017 ini defisitnya bisa mencapai 11-12 trilliun, ” kata Irma.

Politisi NasDem ini berpandangan, defisit yang setiap tahun terus bertambah ini disebabkan masih dijadikannya iuran peserta sebagai satu-satunya pemasukan utama.

“Ini lebih kecil daripada cost yang harus dikeluarkan untuk empat pos pendanaan dalam mengelola iuran BPJS Kesehatan itu sendiri yakni kapitasi, inasibijis, pengelolaan dana BPJS (insentif, operasional) dan pos terakhir,  promotif serta preventif,” papar Irma.

Ini diperkuat oleh data yang didapatkan oleh Irma bahwa per 30 Juni 2017, pemasukan iuran BPJS hanya sebesar Rp 35 trilliun, sementara biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 41,5 trilliun.

“Artinya apa? Jadi kalau dilihat satu semester itu bisa defisitnya sebesar 6,5 trilliun. Tolong di cek betul atau tidak data yang saya peroleh ini, Pak, ” pinta Irma kepada Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Irma juga meminta kepada BPJS selaku operator yang mengelola iuran agar segera meng-update dan merinci penerima dana BPJS kesehatan, baik penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI.

“Kalau menurut saya, besaran iuran bagi PBI sebesar 23.000 perorang/bulan belum bisa menutupi biaya operasional bagi rumah sakit. Itulah keluhan yang saya terima dari rumah sakit penerima iuran PBI,” imbuhnya

Legislator dapil Sumsel II ini menerangkan, menaikkan iuran bagi PBI dan peningkatan pelayanan rumah sakit kepada peserta BPJS bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah defisit atau mismatch terus berulang di setiap semesternya.

“Iuran PBI harus dinaikkan menjadi 36.000 per orang. Kalau kita tidak mau mismatch ini terus berulang dan service rumah sakit pun tidak berkurang.  Maka saya kira memang ini harus dibenerin,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut Irma juga menyoroti masih minimnya kepesertaan BPJS kesehatan. Data per 30 Juni 2017 menyebutkan, tidak lebih 10, 5 juta PPU yang mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Defisit ini juga tidak bisa dilepaskan kepesertaan dari Pekerja Penerima Upah (PPU)  yang relatif masih sedikit, ini juga harus jadi koreksi bagi BPJS Kesehatan,” tegasnya.