Category Archives: Headline

27Dec/17
irma suryani

Srikandi NasDem Soroti Lambatnya Kemenkes dalam Penanganan Penyakit Difteri

Jakarta – Komisi IX DPR menilai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lamban dalam menangani penyakit difteri yang sudah meluas, hingga menimbulkan korban jiwa.

Anggota Komisi IX dari Fraksi NasDem, Irma Suryani‎ mengatakan, Komisi IX sudah berkomunikasi dengan Kemenkes terkait kejadian luar biasa difteri, dan ke depan Menteri Kesehatan akan dipanggil ke DPR untuk dimintai penjelasan.

“Segera di awal masa sidang tentu akan kami panggil (Menkes), terus terang saya melihat Kemenkes lamban dalam menyikapi kondisi luar biasa yang sudah cukup banyak memakan korban,” kata Irma, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Irma melihat, jemput bola yang dilakukan Kemenkes pada kantong-kantong wabah difteri, tidak dilakukan secara masif dan tindakan pencegahan atau promotif preventik tidak berjalan maksimal, padahal anggaran yang dimilikinya cukup besar.

“Saya lihat SDM (sumber daya manusia) yang ada saat ini di Kemenkes stagnan, tidak menunjukkan peningkatan kinerja yang baik, sehingga program-program kerjanya setiap tahun copy paste, tidak ada terobosan yang patut diapresiasi,” tutur Irma.

Irma pun mengimbau Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi penanganan difteri, karena penyebaran virus tersebut sudah masuk ke kota-kota besar dan telah menyerang orang dewasa.

“Korban difteri ini bukan cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga, untuk memaksimalkan pelayanan, harusnya Kemenkes bisa mengimbau farmasi-farmasi besar untuk membantu dalam situasi seperti saat ini, jangan cuma ambil untuk saja mereka, tanggung jawab moralnya perlu jadi catatan,” pungkas Irma.

‎Diketahui, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Aufatul Khuzzah (19) meninggal pada Sabtu (24/12/2017), yang diduga terserang penyakit difteri sejak 7 Desember 2017.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/27/komisi-ix-dpr-kemenkes-lamban-dalam-penanganan-penyakit-difteri

27Dec/17
Johny G Plate-Fraksi Partai NasDem-Komisi XI-OJK

NasDem: Penyelenggara Pemilu Harus Tegas Hadapi Isu SARA

Jakarta – Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate meminta kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu agar tegas bagi peserta pemilu atau pihak-pihak yang mencoba menggunakan isu SARA baik dalam pilkada 2018 maupun pemilu 2019. Hal itu dilakukan untuk mencegah isu SARA berkembang dan memecah belah persatuan bangsa.

“Bawaslu-KPU perlu tegas terhadap isu SARA. Kalau perlu diskualifikasi calon (jika terbukti),” kata Johnny, Selasa (26/12).

Lebih jauh Johnny juga menegaskan, penyelenggara pemilu diminta jangan tebang pilih dalam memproses kasus yang berkaitan dengan isu SARA.

Johnny pun mengatakan bahwa dalam pilkada 2018 isu SARA tidak akan berkembang secara masif. Namun, dalam pemilu 2019, isu SARA pun dikhawatirkan akan merebak. Selain penyelenggara pemilu, sambung Johnny, elite parpol pun punya tanggung jawab untuk mencegah isu SARA tidak dimanfaatkan dalam pesta demokrasi.  Parpol harus memastikan bahwa isu SARA tidak digunakan dalam berkampanye. Pemilu, menurutnya, tidak hanya sekedar rutinitas semata dalam pergantian pemimpin, melainkan momen untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Pemimpin yang berkualitas dibutuhkan kontestasi gagasan. Politik yang lebih mengedepankan integritas,” tambahnya.

 

 

 

23Dec/17
Irma Suryani-Fraksi NasDem-Komisi IX-BPJS TK

Kinerja Menteri LHK Positif, Nasdem Anggap Pidato Presiden Dipelintir

Jakarta – Fraksi Partai Nasdem angkat bicara atas pemberitaan yang menyebut Presiden Joko Widodo telah mengkritik kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai berita itu muncul karena ada pihak yang memelintir ucapan Presiden.

Menurutnya, Presiden tidak pernah mengkritik kerja Menteri Susi.

“Program menanam pohon dilakukan bersama Presiden. Jadi, tidak benar jika Presiden mengkritik Menteri LHK. Karena, Presiden turut hadir dan melihat langsung kegiatan yang dilakukan Kementrian LHK,” kata Irma, Jumat (22/12).

Anggota Komisi IX DPR itu menilai pelintiran-pelintiran pidato Presiden dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak nyaman dengan kinerja Menteri Siti yang mampu menurunkan sejumlah besar titik api dan kebakaran hutan di seluruh wilayah.

Pihak itu juga tidak senang dengan sikap keras Menteri Siti menghajar pelaku usaha dan oknum wilayah yang disinyalir melindungi perusahaan perusak hutan.

“Tentunya, membuat banyak pihak merasa tidak nyaman. Kondisi inilah yang akhirnya membuat pihak-pihak tersebut terus berusaha menyingkirkan menteri yang bekerja baik untuk negara dan rakyat tetapi merugikan pelaku usaha dan oknum wilayah yang nakal,” ujar Irma.

Irma menambahkan Menteri Siti terus menggalakkan penanaman pohon ke masyarakat. Salah satunya saat memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional pada November lalu.

Acara yang mengambil tema “Kerja Bersama: Makmurkan Rakyat, Lestarikan Alam” itu mengandung arti bahwa pengelolaan hutan dan lahan tidak lepas dari keterlibatan seluruh pihak. Mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, organisasi massa, dan masyarakat.

Menurut Irma sejak era Presiden Jokowi, upacara penanaman pohon bukan lagi sekadar acara, tetapi menanam langsung dalam jumlah yang nyata.

Contohnya, Tahun 2015, telah ditanam 10.000 batang  pohon di Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2016, sebanyak 243.000 batang pohon di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan guiness book of record sebagai penanaman serentak terbanyak di dunia.

“Untuk Di 2017, sebanyak 45.000 batang pohon di Yogyakarta,” bebernya.

Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, tambah Irma, Menteri Siti terus membangun jejaring dan bersinergi dengan berbagai pihak melalui gerakan tanam dan pelihara 25 pohon selama hidup.

Menurut Irma Menteri Siti telah memprogramkan penyediaan bibit secara gratis kepada masyarakat sebanyak 50 juta batang per tahun melalui 50 unit persemaian permanen, kebun bibit rakyat sebanyak 500 unit, dan penyediaan 2,5 juta batang bibit produktif.

Berdasarkan rekam kegiatan pada setiap provinsi sejak 2014 hingga akhir 2016, tercatat realisasi penanaman pada areal tidak kurnag dari 4,2 juta hektar, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Sehingga, lahan kritis yang tercatat sekitar 24 juta hektar pada survei tahun 2013, secara bertahap berkurang karena dilakukan rehabilitasi.

Dengan data-data itu, Irma pun memastikan bahwa anggapan Presiden sudah mengkritik kerja Menteri Siti adalah keliru.

“Dengan data dan fakta kinerja yang saya uraikan, saya imbau pada oknum-oknum bermasalah, berhentilah politisasi negatif dan berubah,” ujar Irma

“Ayo kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu, jaga kelestarian hutan kita, jangan cuma keruk keuntungan saja, tanam kembali pohon, dan jangan bakar lahan gambut untuk keuntungan pribadi. Cukup sudah mengexploitasi hutan. Sekarang, saatnya membayar kebaikan alam demi Indonesia sejahtera,” imbuhnya.

Berita soal Presiden mengkritik Menteri Siti muncul usai kunjungan ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa lalu.

Saat itu, Presiden disebut mengemukakan kecewaan atas program Kementerian LHK yang tidak maksimal menghasilkan hutan. Padahal, anggaran yang sudah digelontorkan sangat besar.

“Anggaran di Kementerian Kehutanan gede sekali. Kenapa tidak kita bangun hutan-hutan seperti Wanagama ini (hutan milik UGM)? Nanti hutan konservasi digerogoti, habis terus, lama-lama hilang,” ucap Presiden, waktu itu.

 

Sumber: http://politik.rmol.co/read/2017/12/23/319415/Jokowi-Kritik-Menteri-Siti,-Nasdem-Anggap-Ucapan-Presiden-Dipelintir-

23Dec/17
Ahmad Ali-Fraksi Partai NasDem-Banner

KLHK Kini Lebih Eco Populis

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ahmad HM Ali menyampaikan apresiasi atas prestasi kinerja Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya Bakar. Selain mendorong perwujudan keadilan sosial melalui program perhutanan sosial, rehabilitasi danau juga respon cepat atas berbagai tindak pidana lingkungan, termasuk penanganan kebakaran hutan sebagai prestasi yang patut untuk diapresiasi.

“Saya kira terobosan dan langkah-langkah yang diambil Menteri Siti Nurbaya dalam tata kelola hutan dan lingkungan hidup sejauh ini on the right track. Regulasi kehutanan sudah menunjukan standar yang baik, tidak liberal, syarat-syarat dan instrumennya juga baik. Demikian pula dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pemberian hak kelola melalui instrumen perhutanan sosial, pada masyarakat adat sejalan dengan agenda pembangunan kehutanan yang berorietansi eco populisme,” ujarnya di Jakarta, (22/12).

Menurut Ahmad M Ali, kondisi tata kelola hutan sebelumnya penuh dengan masalah, baik itu yang berkaitan dengan teritorialiasi peta kawasan maupun aspek legalitasi ijin pemanfaatan, sarat dengan konflik tumpang tindih akses dan klaim.

Di masa Siti Nurbaya yang juga kader NasDem tersebut, Ahmad Ali menyebut eskalasi konflik semacam itu menurun drastis, akibat terbukanya akses masyarakat sekitar hutan untuk ikut berpartisipasi menjaga dan mengelola hutan.

“Masalah tata kelola hutan dan lingkungan di Indonesia, merupakan silang sengkarut dari masa lalu. Proses pembenahan instrumen yang dilakukan Siti Nurbaya mampu memberi jalan tengah yang lebih berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan,” jelasnya.

Ahmad Ali menyebutkan, salah satu apresiasi adalah penundaan ijin pemanfaatan hutan alam 66, 4 juta hektar, rehabilitasi hutan dan lahan 179, 4 ribu ha, perbaikan proses industri lewat penurunan beban limbah. Program semesta Bank Sampah, restorasi danau, dan sebagainya. Hal itu ia tegaskan telah menunjukan penanganan yang on the right track.

Termasuk kata dia, yang terakhir adalah ratifikasi instrumen pemanfaatan bahan berbahaya seperti Merkuri. Keseluruhan program-program ini kata dia, sesuai dengan harapan kita bersama bahwa, aspek eksploitasi dan pemulihan hutan dan lingkungan harus seimbang dalam kacamata ekosistem menyeluruh.

“Bagi saya, langkah-langkah Siti Nurbaya sudah beroperasi dalam perspektif Eco Populism. Orientasinya pada dua hal, perlindungan hutan dan lingkungan dan Kesejahteraan masyarakat sekita hutan. Saya kira, program dan terobosan lewat KLHK ini adalah pembaruan besar yang patut diapresiasi,” tutupnya.

 

 

 

20Dec/17
Viktor Laiskodat-Josef NTT1

NasDem dan Golkar Gelar Deklarasi Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi

Kupang, NTT – Partai Nasdem dan Golkar mendeklarasikan paket Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi (Victory-Joss) sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pemilihan kepala daerah 2018.

Viktor adalah politisi Partai Nasdem dan saat ini menjadi anggota DPR RI, sedangkan Josef merupakan politisi senior Partai Golkar yang pernah menjabat anggota DPR selama dua periode (2004-2014).

Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny Plate mengatakan, deklarasi akbar itu akan digelar di Lapangan Lasitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, Rabu (20/12/2017).

“Deklarasi akbar itu sudah disiapkan dengan baik. Dijadwalkan akan berlangsung pukul 14.00 Wita,” kata Johnny, seperti dilansir kompas.com

Menurut Johnny, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak bisa hadir dalam deklarasi itu karena sedang ada tugas ke luar negeri.

Karena itu, lanjut Johnny, untuk mewakili DPP, ia sebagai Sekjen akan hadir bersama beberapa pengurus teras DPP, Dewan Pertimbangan DPP, Ketua dan Bapilu Dewan Pimpinan Derah Nasdem se-NTT, dan beberapa politisi senior Nasdem.

Selain itu, kata Johnny, beberapa pengurus Nasdem yang berada di eksekutif juga berencana hadir pada hari ini.

Acara deklarasi tersebut dimeriahkan oleh dua artis penyanyi, yakni Dewi Persik dan Mario Kalau. Selan itu, akan diramaikan juga dengan aneka doorprize.

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2017/12/20/10434701/siang-ini-nasdem-dan-golkar-gelar-deklarasi-viktor-laiskodat-josef-nae-soi

19Dec/17
rsud_20171218_191008

RSUD Menolak Pasien BPJS, Laporkan Ke NasDem!

Prabumulih, Sumsel – Anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Irma Suryani SE menegaskan, Direktur atau pimpinan rumah sakit yang menolak warga yang akan berobat menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) siap-siap dicopot dari jabatanya.

Pasalnya, jika pihaknya mendapat laporan warga yang ditolak berobat menggunakan kartu BPJS oleh rumah sakit maka akan ditindaklanjuti hingga pihak rumah sakit dikenakan sanksi.

“Kami menghimbau seluruh masyarakat yang ditolak pihak rumah sakit ketika akan berobat menggunakan kartu BPJS, silahkan lapor ke kita baik melalui rumah aspirasi Partai Nasdem atau sekretariat Nasdem maka akan segera kita tindaklanjuti,” tegasnya di sela-sela sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan sekaligus peresmian rumah aspirasi nasdem, Senin (18/12/2017).

Menurut Irma, pihak rumah sakit yang menolak warga berobat bisa dikenakan sanksi baik pencabutan izin hingga pencopotan pimpinan atau direktur rumah sakit bersangkutan.

“Kalau tidak terima pasien BPJS bisa dicopot itu direkturnya, jangan main-main,” tegasnya.

Irma menjelaskan, pihaknya sengaja mengaktifkan rumah aspirasi nasdem yang bertempat di Jalan jendral Sudirman tepatnya di Kecamatan Cambai untuk menerima laporan dan seluruh aspirasi masyarakat setiap harinya.

“Laporan-laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, jika itu urusan di Kota Prabumulih maka dewan kita akan bergerak dan jika urusan pusat maka saya akan tindaklanjuti,” bebernya.

Dalam kesempatan itu juga Irma mengatakan, ia selaku anggota komisi IX DPR RI sengaja melakukan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan ke masyarakat lantaran saat ini banyak yang belum mengetahui bagaimana mendaftar dan apa saja manfaat menjadi anggota.

“Padahal pekerja baik di perusahaan atau usaha pribadi seperti dagang dan lainnya harusnya bisa jadi anggota BPJS ketenagakerjaan. Kalau mereka masuk banyak manfaat yang baik bisa diterima contohnya jaminan hari tua hanya 3 persen dari penghasilan dan untuk pensiun hanya 2 persen, itu kecil dibanding penghasilan usaha sementara sudah dapat tunjangan pensiun,” katanya seraya mengatakan komisi IX DPR RI yang membidangi BPJS sudah selayaknya memberikan sosialisasi ke masyarakat.

Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muaraenim, Nolly Noer Amien didampingi Kepala Cabang Printis Prabumulih, Darwati mengatakan, saat ini di Prabumulih ada sekitar 329 perusahaan dan sebanyak 6000 sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

“Ada peningkat dari tahun sebelumnya yang daftar BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya karena sudah banyak masyarakat sadar manfaatnya. Peningkatan juga tidak terlepas dari bantuan ibu Irma Suryani yang terus mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sumber: http://sumsel.tribunnews.com/2017/12/18/jika-tolak-warga-berobat-pakai-bpjs-direktur-rsud-siap-siap-lepas-jabatan

18Dec/17
Ahmad Sahroni-Fraksi Partai NasDem-Komisi III-DKI Jakarta

Aksi Persekusi Ancaman Bagi Keutuhan NKRI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan untuk mencegah agar tidak terpengaruh dan tergelincir dengan perilaku negatif, empat pilar tersebut hendaknya dapat dijadikan sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat.

“Kegiatan persekusi dan pemaksaan kehendak yang marak belakangan ini harus disikapi dengan bijak dan proporsional,” katanya saat mengisi materi sosialisasi empat pilar MPR RI di Kampus IPDN, Jumat (15/12).

Sahroni yang juga duduk sebagai anggota Komisi III DPR meminta aparat penegak hukum bertindak cermat dan tegas, serta tidak boleh melakukan pembiaran atas kasus persekusi yang terus meningkat intensitasnya belakangan ini.

Dalam kesempatan sama, Ketua Garda Pemuda Nasdem DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengingatkan masyarakat tidak melakukan aksi persekusi atau intimidasi.

Menurutnya, aksi persekusi sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI.

“Tidak boleh satu pun warga masyarakat yang dilakukan intimidasi atau sampai dipersekusi. Ini jelas sangat mengancam semangat kebersamaan dan bahkan mengganggu keutuhan NKRI,” kata Nova.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Serahkan semua permasalahan kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Semua pihak harus bekerja sama dapat saling mengingatkan tentang tindakan seperti intoleransi. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bingkai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dipegang teguh agar negara kesatuan tetap terpelihara.

“Karena itu harus kita cegah pengaruh-pengaruh negatif dengan pembekalan dan pemahaman Empat Pilar MPR ini,” ujar Nova.

Sumber: http://hukum.rmol.co/read/2017/12/15/318421/Persekusi-Ancam-Keutuhan-NKRI-

12Dec/17
Amelia Anggraini-Fraksi NasDem-Komisi IX-Jawa Tengah-Virus Zika

Penyakit Difteri Mewabah, DPR Minta Kemenkes Dievaluasi

Jakarta – Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa (KLB) akibat penyakit mengerikan ini.

Anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini menyatakan kejadian ini harus segera ditangani karena berpotensi berjangkit ke daerah lain di seluruh Indonesia. Apalagi mobilitas penduduk Indonesia juga demikian tinggi.

“Seandainya jauh-jauh hari pemerintah mengantisipasinya, maka kejadian luar biasa ini besar kemungkinan dapat dicegah,” ujarnya saat di temui di Kompleks DPR, Selasa (12/12).

Menurutnya mewabahnya difteri akibat tidak maksimalnya kinerja Kementerian Kesehatan dalam program imunisasi nasional.

“Maka perlu ada evaluasi dan koreksi terhadap Kementerian Kesehatan. Saya menduga program imunisasi yang selama ini dilakukan tidak maksimal dan tidak lengkap sesuai dengan periodesasinya,” tegasnya.

Legislator NasDem Dapil Jateng VII ini menuturkan, banyak bayi yang tak mendapatkan DPT. Tidak hanya itu, yang mendapatkan DPT pun rata-rata di bawah usia satu tahun. Setelah itu, di usia dewasa mereka tidak mendapatkan imunisasi lagi.

“Seharusnya imunisasi ulang dilakukan setiap sepuluh tahun,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi dan upaya-upaya promotive preventif yang seharusnya dilakukan secara masif dan sistemik oleh Kemenkes.

“Padahal anggaran untuk vaksin dari tahun ke tahun selalu meningkat,” sesalnya.

Amel mengungkapkan, pada tahun 2017 ini saja anggaran yang disediakan untuk vaksin dasar mencapai 1,8 triliun rupiah.

“Sudah saatnya pemerintah serius menjalankan program Imunisasinasional, melakukan sosialisasi dalam upaya promotive preventif untuk mengantisipasi dan mencegah kejadian luar biasa seperti ini,” tutupnya.

11Dec/17
Supiadin-Wakil Ketua-Fraksi NasDem

Tindakan Donald Trump Menantang Dunia

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menegaskan, tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, merupakan pelanggaran terhadap kesepatan yang sudah dibentuk. Selain itu, tindakan ini merupakan sikap yang dinilai menantang dunia, khususnya umat muslim.

“Tindakan AS sangat salah. Karena dia melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Apa yang dilakukan Donald Trump ini menantang dunia, dan menantang umat Muslim sedunia,” tegas Supiadin, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Politisi F-Nasdem itu menegaskan, bahwa Yerusalem merupakan milik Palestina, bahkan milik umat muslim seluruh dunia. Karena terdapat Masjid Al Aqsa, masjid paling suci. Sehingga, ketika AS mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibukota Israel, merupakan bentuk pelanggaran.

“Tindakan AS ini melanggar perjanjian, negara lain bisa marah. AS melanggar perjanjian, bahwa tanahnya Yerusalem itu milik Palestina. Negara Islam harus solid, karena ini menyangkut masa depan bangsa Palestina,” tegas Supiadin.

Supiadin pun menilai, sidang darurat Organisasi Kerjasama Islam yang akan diadakan pada 13 Desember mendatang, menjadi momentum bagi negara-negara Islam di dunia untuk  membuat pernyataan keras, dan mengecam tindakan Presiden Donald Trump.

“Yang kedua kita juga bawa ke Dewan Keamanan PBB. DK juga mengecam tindakan itu. Kita buat pernyataan tentang tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump itu. Kita amnil langkah politik dulu,” tandas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sumber: http://dpr.go.id/berita/detail/id/18642/t/Tindakan+AS+Dinilai+Menantang+Dunia

08Dec/17

Garda Pemuda NasDem: Tindakan Donald Trump, Gegabah dan Mengganggu Upaya Perdamaian!

Jakarta – Tindakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Garda Pemuda NasDem yang menilai tindakan Trump dapat menganggu upaya perdamaian antar kedua negara di wilayah Timur Tengah.

Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, Prananda Paloh mengungkapkan Trump telah mengambil langkah yang cenderung gegabah lantaran tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam sejarah panjang, Kota Yerusalem merupakan salah satu penyebab konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

“Tindakan Amerika Serikat yang akan memindahkan Kedutaan Besar dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan serangan langsung terhadap rakyat Palestina di Yerusalem dan berpotensi membahayakan upaya ‘two-states solution’,” tutur Prananda, dalam keterangan resminya, Kamis (7/12).

Prananda melanjutkan, gugurnya ‘two-states solution’ adalah langkah mundur dalam proses penyelesaian konflik antara kedua negara dan memaksa segala upaya perdamaian diulang dari awal. Untuk diketahui sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada tahun 1980 menetapkan agar seluruh negara yang memiliki misi diplomatik di Yerusalem agar menarik dan memindahkan seluruh kelengkapan misi diplomatik tersebut. Status Yerusalem sebagai kota suci berdampak pada setiap tindakan administratif dan legislatif yang diambil oleh Israel atas kota tersebut menjadi tidak memiliki dasar hukum serta melanggar hukum internasional.

“Garda Pemuda NasDem mendukung tindakan Pemerintah Indonesia yang mengajukan sikap keberatan terhadap perihal di atas. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina sesuai amanah Pembukaan UUD 1945 dan juga tertuang dalam Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” paparnya.

Lebih lanjut, Garda Pemuda NasDem juga mengundang seluruh gerakan kepemudaan di Indonesia untuk menyerukan kecaman atas tindakan Amerika Serikat tersebut dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memimpin aksi diplomatisk untuk membatalkan tindakan tersebut.