Category Archives: Headline

01Feb/18
Syarief Alkadrie

Sebut Jokowi Pencitraan, Fraksi NasDem: Fadli Zon Panik!

Jakarta – Sekretaris Fraksi Nasdem, Syarif Alkadrie, menilai tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal pencitraan dari Presiden Joko Widodo saat menjadi imam salat di Afghanistan, justru akan membuat survei elektabilitas Jokowi makin tinggi. Syarif justru menyebut Fadli panik.

“Tapi, semakin dibilang begitu oleh Fadli, survei Pak Jokowi makin tinggi juga. Ini berarti ada kepanikan dari Fadli Zon karena melihat Pak Jokowi mengubah mindset orang Indonesia, melihat presiden tidak angker,” kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, (31/1/2018).

Ia mengatakan selalu memaklumi setiap pernyataan Fadli Zon. Sebab, Fadli dianggap ingin membangun citra agar jangan sampai elektabilitas Jokowi ini terlalu tinggi.

“Sebaiknya begini, jadi manusia itu harus berpandangan positif, jangan selalu melihat hal-hal yang negatif. Karena kalau orang sudah tidak senang, baik pun akan dianggap tidak benar. Jadi apa yang dilakukan oleh presiden saya pikir normal saja, tidak ada pencitraan,” kata Syarief.

Menurutnya, sejak menjadi wali kota bahkan hingga menjabat presiden, memang seperti itu gaya Jokowi. “Kalau nanti berpandangan negatif terus kayak Pak Fadli Zon nanti sakit itu. Masa setiap kerja orang selalu dinilai, kita ini umat beragama sudah ada tata nilai dan tata krama yang harus kita lakukan,” kata Syarief.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menanggapi momen Presiden Joko Widodo menjadi imam salat berjemaah dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang menjadi viral.

Ia menyinggung bahwa presiden memang harus menjadi imam, utamanya bagi rakyat. Menurutnya, seorang imam harus bisa membawa apa yang diharapkan rakyat.

“Kalau jadi imam bagus-bagus saja. Saya kira itu pencitraan yang bagus lah,” ujar Fadli.

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/politik/1002494-sebut-jokowi-pencitraan-fadli-zon-dinilai-panik

28Jan/18
verifikasi dpp 8

DPP NasDem Lolos Verifikasi Faktual

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menyatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memenuhi syarat verifikasi faktual partai politik (parpol). Proses verifikasi faktual dilakukan langsung di Kantor DPP NasDem, Jalan RP Suroso, Gondangdia, Cikini, Jakarta, Minggu (28/1). NasDem merupakan partai pertama yang dikunjungi oleh KPU.

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menuturkan, KPU menggunakan 3 indikator ketika melakukan verifikasi faktual yaitu, pertama keanggotaan kepengurusan melingkupi Ketua Umum, Sekretaris Jendral, kedua keterlibatan 30% perempuan dalam kepengurusan, dan ketiga lokasi bangunan kantor kepengurusan.

DPP Partai NasDem dikatakan oleh Hasyim telah memenuhi ke-3 indikator verifikasi faktual tersebut.

“Semua indikator yang ada sudah dipenuhi oleh NasDem, dokumen yang didaftarkan dengan fakta yang ada di lapangan sama, dengan ini saya nyatakan proses verifikasi faktual di DPP NasDem telah selesai,” tutur Hasyim.

Dalam melakukan proses verifikasi, Hasyim didampingi Komisioner KPU lain yaitu Evi Novida Ginting. Proses verifikasi dimonitor langsung oleh Ketua Umum KPU Arief Budiman. Hadir pula anggota Bawaslu, Abhan dan Fritz Edward Siregar.

Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengaku optimis partainya hingga tingkat terbawah dapat memenuhi syarat verifikasi parpol. NasDem sendiri dikatakan oleh Surya telah jauh-jauh hari mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kerja KPU memverifikasi parpol.

“Ini telah kita persiapkan sedemikian rupa dari sejak jauh hari. Kami punya keyakinan sepenuh hati tidak akan ada sedikit pun halangan yang akan dihadapi Partai NasDem dalam verifikasi faktual ini,” jelas Surya.

Lebih jauh Surya berharap, KPU dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan perturan yang ada dalam Undang-Undang. NasDem mendukung penuh upaya KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh calon parpol peserta Pemilu 2019.

“Jika dinyatakan lolos silahkan bertanding, tapi jika tidak saya harap KPU tidak ragu-ragu untuk bisa membedakan mana partai yang serius dan mana yang hanya bermain-main. Kita ingin demokrasi yang kuat, KPU salah satu penjaga demokrasi,” terang Surya.

 

28Jan/18
Partai NasDem-Verifikasi Faktual-Kompas.1jpg

KPU: NasDem Penuhi Seluruh Syarat Verifikasi Faktual

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai proses verifikasi faktual terhadap 12 partai pada Minggu (28/1/2018). Partai pertama yang diverifikasi adalah Nasdem.

Proses verifikasi dilakukan oleh komisioner KPU Hasyim Asy’ari dan Evi Novida Ginting Manik serta disaksikan oleh anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Sementara dari Partai Nasdem hadir Ketua Umum Surya Paloh, Sekjen Johnny G. Plate dan Bendahara Umum Ahmad HM Ali.

Dalam proses verifikasi, KPU memeriksa keanggotaan pada kepengurusan di tingkat pusat, keterwakilan perempuan di kepengurusan DPP dan domisili kantor.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menuturkan bahwa dari data-data yang diterima secara langsung, Partai Nasdem sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

“Sudah dilakukan dan Pastai Nasdem sudah memenuhi syarat kalau secara faktualnya, tapi nanti secara resmi akan diumumkan,” ujar Hasyim di sela proses verifikasi, di DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018), seperti disadur dari Kompas.com.

Secara faktual, Nasdem telah memenuhi syarat terkait data anggota kepengurusan di tingkat pusat dan domisili kantor.

Selain itu, Nasdem juga memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dari jumlah pengurus pusat. Dari 25 orang pengurus pusat, sebanyak sembilan di antaranya adalah perempuan.

“Nasdem telah menyerahkan data KTA dan KTP dari sembilan perempuan yang menjadi pengurus di DPP,” ucap Hasyim

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2018/01/28/11373631/nasdem-penuhi-seluruh-syarat-verifikasi-faktual

28Jan/18
Partai NasDem-verifikasi dpp

DPP Partai NasDem Siap Hadapi Verifikasi Faktual KPU

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan verifikasi faktual ulang pada Partai NasDem, hari ini, Minggu, 28 Januari 2018. NasDem siap mengikuti verifikasi.

“Kami pastikan DPP Partai NasDem dan jajarannya sudah siap diverifikasi secara faktual,” ujar Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali di kantor DPP Partai  NasDem, Jakarta Pusat, Minggu, (28/1).

Partai NasDem-Verifikasi Faktual1Ahmad Ali juga mengatakan sejak awal Partai NasDem tegas bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi  yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam putusan itu seluruh Parpol baik yang mengikuti Pemilu 2014 maupun yang baru mendaftar di 2018 wajib menjalani verifikasi faktual.  Partai NasDem, tambah Ahmad Ali, bakal menjalankan sesuai putusan konstitusi.

“Putusan MK ini kami sambut baik, kami satu-satunya partai yang meminta verifikasi faktual ulang, ini yang harus dilaksanakan,” ujar dia.

Lebih jauh Ahmad Ali mengungkapkan kewajiban verifikasi ulang merupakan tantangan bagi Parpol agar Partai NasDem-Verifikasi Faktual3memenuhi syarat peserta Pemilu 2019. Ia optimistis partainya bakal lolos persyaratan lantaran telah disiapkan dengan matang.

“Ini tantangan, secara struktur, partai ini telah disiapkan beberapa bulan lalu. Konsolidasi kami lakukan sehingga tidak ada hal yang membuat kami kaget,” tegas Ahmad Ali.

Saat ini KPU tengah menggelar verifikasi faktual tingkat pusat dan provinsi pada 28-30 Januari 2018. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada 30 Januari-1 Februari 2018.

Khusus hari ini, lima parpol yang pernah mengikuti Pemilu 2014 akan diverifikasi, salah satunya Partai NasDem yang saat ini sedang dilangsungkan verifikasi faktual tersebut di Kantor DPP Partai NasDem, Jalan RP Suroso, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat.

22Jan/18
Kurtubi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai NasDem

NasDem: PLTN Sudah Saatnya Mulai Dibangun

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Kaukus Nuklir Parlemen menilai bahwa sudah seharusnya pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menciptakan udara yang lebih sehat dan ramah terhadap lingkungan.

“Pembangunan PLTU Batubara dengan porsi yang sangat besar dalam Program Pembangunan 35.000 MW  adalah kurang tepat sehingga RUPTL perlu disempurnakan. Terlebih lokasi  PLTU dengan kapasitas yang besar – besar, yang  sebagian besar berada di pulau Jawa.”ujarnya.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa hal ini akan menambah dan mengotori udara Pulau Jawa dengan cukup signifikan karena saat ini di Pulau Jawa sudah dikelilingi oleh banyak sekali PLTU yang besar, mulai dari Suralaya di Banten, Indramayu di Jabar, Batang di Jateng hingga Paiton di Jawa Timur.

Dalam hal ini perlunya peran pemerintah untuk mendukung dan memperbanyak Pembangkit Listrik yang bersih dan ramah lingkungan dari energi baru dan terbarukan ( EBT) seperti, tenaga nuklir, panas bumisurya, bayu, biomas, biogas, arus laut dan yang lainnya ujar ahli pertambangan ini.

Hal ini tidak bisa dihindari bahwa PLTU Batubara menghasilkan produk ikutan berupa, CO2, NOx, debu maupun yang lainnya dapat meningkatkan suhu bumi, hujan asam dan penyakit saluran pernapasan.

Politisi Nasdem ini juga menambahkan bahwa Perlunya Energi bersih adalah trend dunia saat ini dan terdepan. Terlebih  DPR RI melalui Komisi VII, bersama Mentri LHK sudah nenyetujui dan meratifikasi 2 UU, yaitu UU Persetujuan Atas Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim dan UU Persetujuan Atas Konvensi Minamata Mengenai Merkuri.

“Semestinya yang harus diperbanyak terutama di Pulau Jawa adalah porsi EBT. Ini perlu insentif bukan disinsentif untuk EBT. Apalagi jika yang dijadikan acuan adalah BPP PLTU yang relatif “rendah” karena belum memperhitungkan biaya – biaya kerugian lingkungan hidup dan biaya kesehatan yang timbul karena produk ikutan PLTU yang bersifat pollutif,tutupnya.

Sumber: http://kabar3.com/detail/5413/ketua-kaukus-nuklir-parlemen-pltn-sudah-saatnya-mulai-dibangun

22Jan/18
Choirul Muna-Fraksi Partai NasDem-Komisi VIII

Nasdem Tolak LGBT

Jakarta – Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Choirul Muna mengatakan fraksinya dengan tegas menolak LGBT. Choirul menyebut Nasdem tak merestui LGBT lantaran bertentangan dengan landasan negara yaitu UU 1945 dan Pancasila.

“LGBT itu bertentangan dengan Undang Undang. Dalam Pancasila pertama ada Ketuhanan Yang Maha Esa.Tidak ada agama manapun yang tidak menentang LGBT. Tidak hanya Islam,” kata Choirul, Minggu (21/1).

Choirul menambahkan bahwa agama-agama yang ada di Indonesia menganggap makhluk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Jika ada laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan maka hal tersebut sudah salah.

“Mana ada diajarkan dalam agama laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan,” ujarnya.

Komentar dari Choirul sekaligus menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan, kemarin Sabtu (20/1) diUniversitas Muhammadiyah Surabaya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itumengatakan saat ini ada lima fraksi di DPR RI yang mendukung keberadaan LGBT.

Menurut Choirul, pernyataan Zulkifli harus terlebih dulu diklarifikasi kebenaran data dan faktanya. Sebab pernyataan Zul kata Choirul telah membuat fraksi-fraksi di DPR ‘kebakaran jenggot’.

“Jangan asal menuduh.Datanya dari mana. Ini harus diklarifikasi lebih dalam,” kata Choirul menambahkan.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/21/p2wakh354-nasdem-tolak-lgbt

06Jan/18
Viktor Bungtilu Laiskodat-Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI

Listrik dan Air Prioritas Utama Victory-Joss Bagi Masyarakat NTT

Tambolaka, NTT – Spirit utama ‘Kita Bangkit’ yang diusung pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi, yang poluler dengan tagline Victory-Joss, ternyata punya makna luas. Artinya. Spirit itu menjadi ajakan kolektif kepada seluruh masyarakat NTT untuk melihat potensi sumber dayanya, untuk dikelolah secara profesional dan sistematis menuju kesejahteraan rakyat NTT.

“ Kita bangkit yang kami usung sebagai spirit pembangunan adalah ajakan kolektif untuk bangkit bersama menuju NTT sejahtera,” kata Cagub Viktor Laiskodat pada konferensi pers di Rumah Pemenangan, di Tambolaka, Jumat (5/1/2018).

Menurut politisi Partai NasDem ini, ajakan kebangkitan ini memang harus digerakan oleh pemimpin yang punya kecerdasan dan jaringan, juga grand desain pembangunan yang berbasiskan hasil riset.

“ Kebangkitan ini harus lahir dari pemimpin yang berpikir global dengan rekan jejak yang baik. Saya ajak semua rakyat NTT termasuk media massa, kita bangkit bersama untuk merubah masa depan NTT dengan grand desain pembangunan yang jelas dan terukur,” kata Viktor yang juga Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini.

Ia juga mengatakan, prioritas utama yang akan dilakukan adalah listrik dan air yang hingga saat ini belum teratasi secara permanen. “Kita akan kerjakan dengan sistematis untuk selesaikan masalah air di NTT. Kita akan adopsi teknologi dari Jerman. Tapi harus kita rencanakan dan desain secara baik,” ujarnya, dan menegaskan, tidak gampang membangun mimpi besar ini. “Butuh kebangkitan kolektif yang hebat,” ujarnya.

Viktor juga punya obsesi besar untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif utama pembangunan NTT jika dipercayakan memimpin NTT. “Hasil riset yang saya lakukan di 44 titik destinasi wisata di NTT, menunjukkan bahwa ke depan lokomotif pembangunan ekonomi adalah pariwisata. Namun, budaya pariwisata yang baik perlu dibangun dengan baik sehingga industri pariwisata yang kita impikan bisa terwujud.

“Kita akan desain pembangunan pariwisata NTT secara baik dan tim saya yang terdiri dari para profesor sedang bekerja membuat grand desain itu. Prinsipnya, kita kerja dengan riset agar tidak meraba dalam kegelapan,” tegas VBL.

Ia menambahkan, aspek lain pun tetap mendapat prioritas untuk dikelolah demi kemajuan NTT. “Semua aspek kita akan desain secara baik pula,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan soal politik identitas yang masih kuat di NTT, tokoh penting di DPP NasDem ini berkata, politik identitas hari ini memang tidak bisa dihindari. Hanya kualitas calon pemimpin yang bisa menjawab itu.

“Politik identitas tak bisa kita hindari. Yang perlu dijaga agar tidak menghancurkan persatuan. Tidak boleh terjadi di NTT. Tidak boleh hancurkan Flobamora hanya karena Pilkada. Yang kita pilih adalah pemimpin yang urus keperbedaan, karena di dalam perbedaan itu ada kesatuan. Flobamora tidak akan pernah hancur karena politik identitas,” tegas VBL mengingatkan.

Sumber: https://www.beritalima.com/2018/01/05/vbl-listrik-dan-air-jadi-prioritas-utama/

04Jan/18
Ahmad Ali-Fraksi Partai NasDem-Banner

NasDem Komitmen Tolak Politik Transaksional

Jakarta, Media Center Fraksi – Partai NasDem tetap pada komitmennya menolak politik transaksi (mahar) pada pemilihan legislatif, kepala daerah dan pemilihan umum.

“NasDem hadir karena banyak alasan. Salah satu alasan yaitu karena kekuatan politik partai lemah, dikarenakan faktor transaksional,” ungkap Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad M Ali, Kamis, (4/1).

Lebih jauh Ahmad M Ali menyatakan, adanya budaya transaksional melemahkan partai politik yang berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai. Politisi NasDem ini menegaskan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh telah berkomitmen untuk menolak politik dengan syarat mahar. Ini kemudian menjadi dasar dan alasan NasDem hadir di kancah perpolitikan.

“Kalau Surya Paloh berada di partai politik lain dan kemudian mengkampanyekan tanpa mahar, maka akan sulit diterima masyarakat. Karena, budaya transaksional telah tertanam di masyarakat. Maka Surya Paloh akan susah mengimplementasikan cita-cita idealis itu,” sebut Ka Mad, sapaan akrab Ahmad M Ali.

Selanjutnya, Ka Mad mengatakan, jika ada partai lain yang mengampanyekan politik tanpa mahar, maka masyarakat sulit untuk mempercayai. Karena dinilai terlibat dalam praktek transaksional. Ia menguraikan survei yang dilakukan internal Partai NasDem mengapa sehingga ada korupsi, karena maharnya adalah mahar politik.

“Setiap anak negeri yang memiliki cita-cita, yang ingin membangun bangsa lewat jalur-jalur politik, selalu dibayang-bayangi dengan tingginya mahar politik,” urainya.

Bagaimana tidak, anggota Komisi VII DPR ini menduga untuk mendapatkan dukungan politik pada pemilihan seseorang harus membayar ratusan juta/ kursi.

NasDem ingin melawan budaya ini. NasDem memberikan ruang kepada semua anak negeri bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama.

“NasDem selalu menjadi faktor integritas figur yang utama, siapapun dia, entah anak petani atau anak pegawai negeri bisa bergabung di NasDem tanpa mahar apapun,” tegasnya.

Hal ini untuk membasmi budaya korupsi, serta tidak memberikan beban kepada anak negeri sehingga dapat mengimplementasi cita – cita idealisnya.

04Jan/18
Irma Suryani Chaniago Fraksi NasDem Komisi IX DPR RI

NasDem: Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Jokowi-JK, Sangat Bermanfaat!

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago, memberikan tanggapannya terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi – JK banyak yang menilai kurang bermanfaat, pada kenyataannya pembangunan infrastruktur yang dibangun Pemerintah sangat bermanfaat.

“Aneh jika ada yang menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Jokowi – JK tidak bermanfaat untuk masyarakat. Pemerataan pembangunan seperti jalan antar kota dan wilayah ( tol ) yang dibangun Pemerintah memang tidak bisa dirasakan instant secara langsung,” ujarnya, seperti dilansir kabar3.com

Selain itu, ia menilai bahwa pembangunan infrasturktur diperlukan untuk investasi jangka panjang ­­serta pemerataan fasilitas yang ada, seperti pemerataan listrik di desa –  desa. Pentingnya pembangunan infrastruktur ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan yang ada di desa setara dengan yang ada di kota – kota besar.

“Itu kan investasi negara jangka panjang serta pemerataan fasilitas yang wajib dirasakan oleh rakyat dimana pun mereka tinggal. Selama ini jalan antar kota berantakan maupun rusak listrik hanya dinikmati oleh rakyat di kota – kota besar saja, sementara di kabupaten listrik sering mati, minimal seminggu 3 kali bahkan masih banyak desa yang belum dialiri listrik,” paparnya.

Dalam hal ini, Pemerintahan Presiden Jokowi – JK terus berusaha membangun infrastruktur yang selama ini terabaikan dan tertinggal jauh dari negara tetangga. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diprioritaskan memang tidak semua bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat seperti pada contohnya di Papua. Dalam waktu satu atau 2 tahun sejak pembangunan selesai tentu hal ini normal jika belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dikarenakan butuh waktu. Lalu, tidak semua fasilitas yang dibangun untuk rakyat harus diukur dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi secara instant.

“Karena pemerataan pembangunan dan service untuk rakyat tidak bisa selalu diminta imbal balik dlm bentuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek masyarakat baru akan merasakan manfaatnya paling tidak satu periode kedepan,” tutupnya.

Sumber: http://kabar3.com/detail/5053/inilah-tujuan-pemerintah-membangun-infrastruktur/1

29Dec/17
Luthfi A Mutty-Fraksi NasDem-Komisi II-Sulawesi Selatan 3

NasDem Tolak Perubahan UU MD3

Jakarta – DPR dikabarkan telah membuat kesepakatan untuk memberikan jatah satu kursi pimpinan kepada PDI Perjuangan. Semua fraksi menyatakan sepakat untuk mengakomodir keinginan partai tersebut.

Namun demikian, Partai NasDem menyatakan penolakannya jika perubahan UU MD3 hanya soal pembagian kursi pimpinan semata.

Hal ini ditegaskan Ketua Kapoksi Badan Legislasi Fraksi Partai NasDem Luthfi A Mutty, Jumat (29/12).

“Tidak ada urgensi merubah UU MD3 jika hanya menambah pimpinan DPR,” tandasnya.

Dirinya menegaskan, jika pun dibutuhkan perubahan, mestinya bukan hanya membahas penambahan pimpinan DPR. Jika hanya soal pasal-pasal terkait jumlah pimpinan DPR maka hal ini dinilai kurang urgen.

“Fraksi NasDem memandang perubahan bisa dilakukan jika membahas hal-hal yang komprehensif. Karena UU MD3 saat ini adalah yang terburuk yang dimiliki DPR saat ini,” tandasnya.

Luthfi juga mengharapkan, pembahasan perubahan UU MD3 ini agar dipikirkan untuk jangka panjang dan tidak hanya kepentingan sesaat.

Agar pembahasannya obyektif, dia melanjutkan, maka perubahan UU MD3 yang terjadi akan berlaku juga untuk DPR periode berikut. Bukan saja untuk DPR periode saat ini.

“Ini mengacu pada praktek yang berlaku di negara-negara demokrasi di dunia, yakni UU yang mengatur tentang lembaga legislatif, diberlakukan untuk keanggotaan legislatif periode berikut. Bukan periode legislatif yang membuat aturan itu,” tutupnya.

Pembahasan perubahan UU MD3  kembali menghangat setelah sebelumnya ini sempat redup seiring kembalinya kursi pimpinan DPR kepada Setya Novanto dari Ade Komaruddin.

Setahun berjalan, DPR akan segera melanjutkan pembahasan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Salah satu poin revisi berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan DPR.

 

Rencananya, pembahasan akan dilakukan pada masa sidang yang akan datang. Karena saat ini DPR dalam masa reses.