Category Archives: Gagasan

02Feb/18
pojoksulsel-ahmad-sahroni-730x350

Pemimpin DKI Jakarta dan Interpelasi

Oleh Ahmad Sahroni *

PEMERINTAHAN baru Jakarta sudah melewati 100 hari kerja. Tercatat sejumlah kebijakan yang relatif menabrak peraturan daerah (perda) demi merealisasikan janji politiknya. Sebagian masyarakat Jakarta acung jempol, tapi ada juga yang bereaksi negatif. Itulah yang mendorong sebagian elemen masyarakat Jakarta termasuk para wakilnya di DPRD Provinsi DKI Jakarta pun ikut bersikap. Dalam hal ini, Fraksi PDIP geregetan untuk menggunakan haknya (interpelasi). Pembahasan mengenai hak interpelasi ini muncul seusai DPRD Fraksi PDIP mengadakan konferensi pers tentang 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi. Dalam konferensi pers tersebut, DPRD Fraksi PDIP melayangkan beberapa kritik atas kebijakan yang sudah dikeluarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno yang memang dianggap menabrak perda.

Kita pahami lebih jauh bahwa harapan sikap politik (menggunakan hak interpelasi) semata-mata panggilan fungsional sebagai wakil rakyat DKI Jakarta untuk ikut serta membenahi Jakarta lebih baik dan tertata. Yang perlu digarisbawahi, interpelasi ialah hak konstitusional seorang wakil rakyat yang berada di parlemen. Maka, sungguh tidak proporsional jika mitra kerjanya (pemerintah DKI Jakarta) kebakaran jenggot dengan akan digulirkannya interpelasi tersebut.

Koridor konstitusional

Bagi para wakil rakyat memang berhak mempertanyakan sejumlah kebijakan baru yang dinilai menabrak sejumlah perda yang telah dikeluarkan. Sejumlah pertanyaan wakil rakyat wajib hukumnya dijawab. Jika memang rasional dan betul-betul untuk kepentingan rakyat, para pengaju hak interpelasi sudah menjalankan fungsinya. Namun, jika memang masih terdapat jawaban yang relatif tidak memuaskan, wakil rakyat pun berhak mengejarnya lebih jauh. Semuanya yang penting masih dalam koridor konstitusional. Kini yang dinanti publik ialah apakah berisi uji kebijakan itu murni kepentingan publik dan mengarah pada kebijakan yang lebih baik? Pada akhirnya, publik akan tahu ke mana arah politik interpelasi yang dikonstruksikan dan yang akan diusung oleh wakil rakyat itu. Jangan sampai, sebagian publik beranggapan bahwa arah sikap politiknya, yaitu ‘pokoknya tidak’. Apa pun kebijakan Anies-Sandi harus ditolak. Intinya tidak harus itu, yang penting interpelasi mengarah pada perbaikan kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta yang lebih baik dan tidak melanggar aturan.

Jika arah politik untuk tidak sama-sama ikut mengontrol dan membenahi, Jakarta akan dibayang-bayangi krisis kebijakan dan salah urus. Diawali dengan benturan proses penyusunan regulasi yang tak kunjung selesai, itu akan membuat kondisi ketertundaan implementasi kebijakan. Bahkan tidak hanya itu, jika kebijakan Anies-Sandi melanggar perda, ini juga merugikan dan membuat DKI Jakarta tidak tertib. Misalkan saja, kebijakan membolehkan becak untuk beroperasi di Ibu Kota. Pemimpin DKI ini harus melihat lagi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Moda Transportasi dan Perda Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketertiban. Dalam perda-perda itu jelas becak dilarang beroperasi di Jakarta. Kini dengan kebijakan baru yang membolehkan becak beroperasi di Jakarta selain melanggar perda juga kurang tepat diterapkan kembali di Jakarta. Intinya perlu dikaji ulang kebijakan tersebut karena masih menyisakan banyak persoalan.

Jika memang arah programnya hendak diatur baik dan sedemikian rupa, bahkan kebijakan yang dikeluarkan tersebut ingin mengedepankan kepentingan prorakyat, baik dari segi keadilan maupun kesetaraan. Untuk itu, sang pemimpin DKI tidak berarti harus menyampingkan peraturan dan permasalahan yang ada dan terjadi di komunitas masyarakat yang berkembang. Program prorakyat tidak boleh menghalalkan segala cara untuk melakukannya dengan dalih ‘atas nama rakyat’. Peraturan tetap harus dijadikan pijakan dan tidak semaunya untuk dilanggar dan diabaikan begitu saja. Perjalanan pemerintahannya akan selalu dihadapkan catatan negatif jika tidak sesuai aturan. Hal ini secara akumulatif akan digiring ke ranah politik terbuka, ketidakpercayaan publik atas kinerja pemimpin yang dinilai tidak kapabel.

Perbaikan

Setelah melihat persoalan sedemikian rupa, semua pihak yang terlibat harus dapat membuka mata dan membuka diri. Bahwa memang ada persoalan yang harus sama-sama diperbaiki untuk merawat Jakarta. Pencitraan negatif yang dihadapi oleh barisan pemimpin DKI harus dianggap hal biasa dan dianggap sebagai kritik yang membangun. Begitu juga sebaliknya bagi penggerak interpelasi ini juga diarahkan untuk perbaikan kebijakan dan mengatur Jakarta lebih baik. Untuk itu, bagaimanapun kondisivitas Jakarta haruslah dijaga. Yang harus digarisbawahi, kepentingan publik haruslah lebih dominan untuk diperhatikan oleh para elitis politisi, bukan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan makna dan tujuan politik sejatinya untuk kepentingan rakyat yang tentu harus lebih baik, lebih diakomodasi. Rakyat haruslah dihindarikan dari nuansa tindakan eksploitatif. Sekali lagi, inilah format politik yang sehat.

Kini interpelasi siap digulirkan oleh Fraksi PDIP terkait sejumlah kebijakan yang dinilai relatif menabrak rambu-rambu (produk perda) yang ada. Bagi pemimpin Jakarta haruslah menyikapi wajar atas gerakan interpelasi itu, bukan berlebihan. Justru, interpelasi haruslah dinilai sebagai forum positif-konstruktif untuk menjelaskan format kebijakan yang diambil. Komunikasi yang akan berlangsung bisa dinilai sebagai forum dialogis, sekaligus adu argumen rasional. Yang terpenting ialah bukan ngotot-ngototan dan ngeyel yang bersumbu pada sikap politik poko`e bedo, tapi berusaha mencari titik temu konstruktif. Itulah makna konstruktif dari penggunaan hak bertanya atau interpelasi itu.

Harapan kita uji kebijakan yang nantinya jadi digelar di forum terhormat di DPRD DKI Jakarta membawa makna konstruktif bagi kepentingan Ibu Kota dan warganya. Inilah idealitas komunikasi produktif dua lembaga (legislatif dan eksekutif) yang secara konstitusional diatur. Semoga tidak melenceng dari penggunaaan hak interpelasi itu.

* Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem / Dapil DKI Jakarta III (Tulisan ini dimuat dalam “opini” Koran Media Indonesia, Jum’at 2 Februari 2018)

 

10Jan/18
Hamdhani-Fraksi NasDem-Komisi IV-Kalimantan Tengah

Keluar dari Kepungan Asap

Oleh Hamdhani *

SEKITAR September 2015, medsos diramaikan tagar #TerimaKasihIndonesia yang dicicitkan warganet Malaysia dan Singapura. Tagar itu sindiran terhadap RI lantaran kerap tak mampu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra. Imbas kebakaran itu membuat warga dua negara tetangga terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kala itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi memang luar biasa masif. Di tengah gencarnya pembicaraan dunia tentang pelestarian lingkungan, RI malah dinilai tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Di dalam negeri, kebakaran hutan dan lahan gambut berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Banyak warga terjangkit penyakit gangguan sistem pernapasan, aktivitas warga juga terganggu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kerugian yang harus ditanggung pemerintah RI akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015 mencapai Rp16,1 triliun. Angka itu belum ditambah kerusakan lingkungan akibat kebakaran yang terjadi.

Upaya penanggulangan
Pada awal 2016, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak terkait melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dini. Penerapan early warning system, sosialisasi maklumat yang dikeluarkan Polri kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman, serta patroli ketat.
BNPB juga menyiapkan 26 helikopter untuk water bombing di Sumatra dan Kalimantan. Mereka juga mengerahkan tiga pesawat untuk hujan buatan, sebagai upaya menanggulangi dan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan (karlahut)
Tidak ketinggalan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) pun membentuk Posko Krisis Bencana Kebakaran Lahan/Hutan untuk menjadi tempat rujukan, pengaduan, sekaligus sumber informasi. Selain itu, penegakan hukum juga salah satu cara penanganan karlahut. Tidak hanya menyasar pelaku perorang­an, tetapi juga perusahaan/korporasi. Upaya penegakan hukum ini kerja sama antara Polisi dan PPNS Kementerian LHK. Kasus-kasus hukum kebakaran hutan yang ditangani PPNS KLHK meliputi tiga sisi, yakni sanksi administratif, pidana, dan perdata.

Salah satu contoh ketegasan penegakan hukum dari Kementerian LHK pada korporasi penyebab karlahut yang paling baru ialah gugatan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terhadap PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) atas kejadian karlahut yang ditimbulkan aktivitas perusahaan itu. PT RKK dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan ekologis Rp191.804.261.700.

Menurunnya titik api
Upaya-upaya di atas ternyata membuahkan hasil. Pada 2017, beberapa negara seperti AS, Australia, Jepang, dan Indonesia melalui BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca dan disimpulkan bahwa RI akan mengalami musim kemarau hingga Oktober/November 2017.
Hal itu menjadi peringatan untuk mewaspadai kemarau Juni-September 2017 mengingat karlahut kerap terjadi musim kemarau panjang. Kita bersyukur, peristiwa pahit 2015 tidak terulang dan ini buah kerja keras pemerintah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, 2015-2017, jumlah titik api, berikut luas kebakaran lahan dan hutan, menurun di atas 80% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2015, jumlah titik api 70.971, berkurang jauh pada 2016 hanya 3.844 titik api. Luas area kebakaran hutan mengalami penurunan dari 2,6 juta ha pada 2015, menjadi 438.363 ha pada 2016. Pada 2017, berdasarkan data terakhir, jumlah titik api kembali menurun menjadi 2.370. Total luas area kebakaran hutan kembali turun menjadi 125 ribu ha, atau sekitar 15% dari 2016. Kita patut mengapresiasi keberhasilan Kementerian LHK dan berbagai pihak dalam mengendalikan titik api dan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya bisa kita lihat sekarang, hingga Desember 2017 nyaris tidak ada lagi berita tentang kebakaran hutan dan lahan.

Kerja sama berbagai pihak

Karlahut telah menimbulkan dampak besar dari segi lingkungan, pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, hubungan antarnegara, dan citra RI di mata dunia. Karena itu, hal itu harus menjadi perhatian serius berbagai pihak. Upaya mencegah dan menanggulangi karlahut semestinya tidak hanya dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK dan BNPB, tapi juga harus mendapat dukungan penuh masyarakat dan swasta. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian, Kementerian LHK, dan Bappenas telah menyusun grand design mencegah karlahut.

Itu patut kita apresiasi mengingat ruang lingkup grand design difokuskan kegiatan dan pemantauan yang akan dilaksanakan baik pemerintah maupun swasta, pada 2017-2019. Kita tentu berharap, prinsip permanen, lintas sektor, terpadu, komprehensif, cepat, responsif, dan tepat sasaran yang terkandung dalam arah kebijakan dan strategi pencegahan karlahut benar-benar dapat dilaksanakan. Selain itu, penjabaran ke dalam strategi penyediaan insentif dan disinsentif, penanganan pranata sosial, penegakan hukum dan sinkronisasi peraturan perundangan, serta penguatan fire early response bisa diimplementasikan.

Menurunnya titik api dan luas karlahut pada 2017 tidak boleh membuat kita terlena. Tantangan ke depan memberikan penyadaran kepada masyarakat agar mau be­kerja bersama mengoptimalkan pencegahan. Masalah kebakaran hutan dan lahan bukan hanya kerugian material, melainkan juga sosial. Karena itu, keluar dari kepung­an asap ialah pekerjaan bersama kita semua, bangsa Indonesia.

*Anggota Komisi IV Fraksi partai NasDem DPR RI / Dapil Kalimantan Tengah (Tulisan ini dimuat pada kolom Opini Koran Media Indonesia, Rabu 10 Januari 2018)

 

03Jan/18
ahmad ali 12

Catatan Refleksi Akhir Tahun: Semesta Restorasi

Pembaca yang budiman, tinggal beberapa jam lagi, kita akan memasuki tahun 2018 dan meninggalkan 2017. Tahun ini tentu berbeda banyak dari situasi tahun sebelumnya demikian pula tantangan-tantangan yang akan kita hadapi.

Tentu saja, sebagai wakil rakyat yang diberi amanah duduk di DPR RI dapil Sulawesi Tengah, rasanya patutlah saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut sebagai bahan refleksi:

Pertama, kerja aspirasi tahun 2017, telah memperlihatkan akselerasi yang positif antara kebutuhan daerah dan perjuangan aspirasi di tingkat pusat. Dari segi infrastruktur, karitatif, bea siswa PIP bagi anak-anak kita yang kurang mampu, dan penguatan pengawasan legislasi juga menunjukan trand yang menggembirakan.

Kedua, Tahun 2018, kita akan menghadapi Pemilihan kepala daerah di tiga Kabupaten yakni, Parigi Moutong, Donggala dan Kabupaten Morowali. Kita berharap bahwa tujuan tertinggi pelaksanaan demokrasi tersebut hendaknya dijadikan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Partai NasDem dengan konsisten memulai hal itu lewat kebijakan tanpa mahar. Kita berharap hal ini ke depan dapat terus menggerakkan esensi proses demokrasi kita pada kualitasnya.

Ketiga, Kerja membangun bangsa lewat politik gagasan terus akan kita upayakan sebagai pra syarat terbangunnya ‘peradaban politik’ yang dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang termanifestasikan melalui peran aktif fraksi NasDem dalam perjuangan aspirasi, regulasi daerah tata kelola SDA, sebagaimana Perda Inisiatif Partisipating Interest (PI) 10 Persen dalam kegiatan hulu migas.

Demikian beberapa catatan penting akhir tahun yang dapat kita rujuk sebagai awal menyusun langkah dan kerja Politik gagasan 2018, sebagai tahun politik. Kita semua tentu berharap kehidupan yang lebih baik, demokrasi yang berkualitas, dan pengabdian terhadap rakyat pada akhirnya akan mengantarkan kita pada arus besar gerakan perubahan

‘Semesta Restorasi lewat Semboyan’ ‘NasDem Partaiku Jokowi Presidenku’.

Terima kasih banyak pada semua pihak yang telah memberikan inspirasi, kerjasama, dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mewakili fungsionaris Partai NasDem saya menyampaikan Selamat Tahun Baru 2018, Jayalah negeriku, bahagialah rakyat Indonesia.

Palu, 31 Desember 2017.

Ahmad M Ali

(Anggota Komisi VII DPR RI/ Bendahara Umum DPP Partai NasDem)

 

23Dec/17
75amelia anggraini

Peran Perempuan di Milenium Ketiga

Oleh Amelia Anggraini *

MENJELANG peringatan Hari Pahlawan pada November lalu, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh. Salah seorang di antara mereka ialah Laksamana Malahayati, perempuan asal Aceh yang gigih melakukan perlawanan terhadap upaya monopoli dan penaklukan bangsa Eropa terhadap jalur perdagangan di Nusantara.

Sejarah menuliskan Malahayati merupakan laksamana laut perempuan pertama di dunia. Dia panglima perang Kesultanan Aceh yang tersohor berkat keberanian dan kegigihannya melawan armada angkatan laut Belanda dan Portugis pada abad ke-16. Abad itu menjadi momen ekspedisi dan ekspansi markantilis bangsa Eropa dalam mencari rempah-rempah yang tengah bergairah di kawasan itu. Cornelis de Houtman, penjelajah Belanda pertama yang tiba di RI, menjadi salah seorang yang tahu betul rasanya digebuk pasukan Malahayati. Saat berupaya menggoyang Aceh pada 1599, pasukan Cornelis de Houtman justru porak-poranda.

Malahayati juga sempat mengecap pendidikan di Akademi Militer Mahad Baitul Maqdis. Di sana pula ia menjalin hubungan dengan perwira senior yang lantas menjadi suaminya. Sejarah kemudian mencatat sang suami gugur bersama ratusan prajurit dalam sebuah pertempuran hebat di laut. Berikutnya, Malahayati mengumpulkan para istri prajurit yang gugur dan memimpin mereka menjadi prajurit yang disebut Inong Bale atau prajurit para janda.

Mengikuti jejak Malahayati, tepatnya saat zaman pergerakan nasional tengah tumbuh subur, di kota kecil Padang Panjang, seorang perempuan berusia 23 tahun bernama Rahma El Yunisyah mendirikan sekolah khusus perempuan yang diberi nama Diniyah School Putri.

Diniyah School Putri, sekolah perempuan formal pertama di RI, itu memberikan materi pendidikan agama dan pelajaran umum. Itu ditambah dengan pelatihan keterampilan bagi perempuan, seperti menjahit dan menyulam. Sekolah itu menjadi sesuatu yang sangat maju ketika itu karena perempuan masih dianggap sebagai subordinat dari kaum laki-laki.

Konsistensi Rahma El Yusyiah dalam mendidik kaum perempuan telah membuat Rektor Universitas Al-Azhar Abdurrahman Taj datang mengunjungi Diniyah Putri pada 1955. Sang rektor tertarik dengan sistem pembelajaran khusus yang diterapkan Diniyah Putri dan menginspirasinya mendirikan Kuliyyatul-Lil-Banat (kampus Al-Azhar khusus putri) di Universitas Al-Azhar. Rahmah El Yunisyah pun dinobatkan sebagai syaikhah (guru besar wanita) pertama dari Universitas Al-Azhar.

Pendirian Diniyah Putri ini terwujud beberapa tahun sebelum terlaksananya Kongres Perempuan I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres itu dihadiri tidak kurang dari 1.000 orang dari sekitar 30-an organisasi perempuan. Kongres mengukuhkan perempuan harus berpartispasi mewujudkan Indonesia merdeka.

Hasil kongres juga memuat beberapa hal yang sangat mendasar. Pertama, mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan. Kedua, pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu menikah. Ketiga, diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia. Keempat, memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar, tetapi tidak memiliki biaya pendidikan.

Kelima, mendirikan suatu lembaga kursus pemberantasan buta huruf, kursus kesehatan, serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan anak. Keenam, mendirikan suatu badan yang menjadi wadah organisasi pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

Peran dan pekerjaan mendesak
Pada catatan sejarah di atas, ada dua perempuan hebat dengan peran yang sangat berbeda. Peran yang tidak perlu saling menegasikan karena secara natural perempuan memang penemu, pendidik, sekaligus pejuang yang tangguh. Di zaman dengan persoalan yang semakin kompleks dewasa ini, penemuan dan inovasi di bidang teknologi semakin menjadi arus utama. Ini membuat peran perempuan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam proses pembangunan, dan terutama dalam membentuk karakter generasi setiap zaman.

Ada beberapa peran penting yang bisa dimainkan perempuan modern saat ini. Pertama, berjuang secara sejajar dengan laki-laki di bidang apa pun. Artinya, tidak perlu ada dikotomi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial karena perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat. Soal ini juga bukan hambatan untuk bisa menemu, mencipta, dan bekerja di bidang apa pun. Di bidang politik, umpamanya, UU menjamin kuota 30% perempuan dalam kepengurusan dan caleg dalam sebuah parpol yang mengikuti pemilu. Saat ini, kita juga bisa dengan mudah melihat perempuan yang lantang bicara di parlemen.

Perempuan saat ini juga banyak yang menjadi kepala daerah. Posisi ini tentu berkorelasi signifikan dalam proses pembangunan dan upaya menyejahterakan warga. Perempuan juga banyak yang duduk di kabinet dan memiliki karakter sebagai pembawa perubahan. Ambil contoh menteri kehutanan yang telah berhasil menurunkan angka kebakaran hutan dan gambut dalam beberapa tahun belakangan. Prestasi dan kinerjanya telah membuat hutan dan kehidupan ekologis menjadi tidak terganggu atau berdampak buruk pada kehidupan bersama.

Kedua, peran perempuan dalam pendidikan mental dan karakter. Derasnya arus informasi membuat kehidupan sosial kita ternyata tidak otomatis semakin cerdas dan dewasa. Sebaliknya, perkembangan teknologi informasi ternyata menyisakan persoalan lain. Pornografi, prostitusi online, penipuan, human traficking, hingga polarisasi sosial akibat sentimen-sentimen irasional menguntit pesatnya teknologi informasi.

Kehidupan sosial menjadi kaku dan tegang. Toleransi menjadi lemah karena menguatnya fanatisme sektoral dan sektarian yang membuat kita saling curiga akibat hoaks yang bertebaran secara masif. Media sosial pun akhirnya malah menjadi media antisosial.
Persoalan lain yang terus mendera kehidupan kita sebagai bangsa ialah maraknya korupsi di hampir semua level pengambil kebijakan. Upaya pemberantasan korupsi yang cenderung hanya menghambat di hilir belum sepenuhnya menciptakan efek jera.

Semua masalah itu berpangkal pada mental, karakter, etos, dan keterdidikan anak manusia. Itu semua berangkat dari kehidupan sosial paling dekat, keluarga. Keluarga merupakan benteng pertahanan sebuah negara. Baik dan buruknya sebuah negara bersumber dari keluarga. Di titik ini perempuan menemukan peran pentingnya. Dialah guru pertama yang mengenalkan kehidupan pada setiap anak manusia yang lahir ke dunia ini. Dialah teman paling dekat bagi anggota keluarga, terutama anak-anak. Inilah kiranya peran penting perempuan dalam milenial ketiga ini.

Selamat Hari Ibu. Semua kita harus menyadari bahwa peran perempuan akan sama bahkan lebih besar daripada laki-laki dalam membentuk karakter, mental, bahkan mempertahankan kesatuan bangsa.

* Penulis adalah Anggota Komisi IX DPR dan Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem (Artikel telah dimuat di Koran Media Indonesia, Jum’at 22 Desember 2017)

02Nov/17
Amelia Anggraini1

Edukasi dan Deteksi Dini Kanker

Oleh Amelia Anggraini*

Maryam meninggal terlalu cepat. Tapi pengaruhnya akan terus menginspirasi ribuan perempuan untuk terus menekuni matematika dan sains. Ia memiliki kontribusi besar, baik sebagai ilmuwan maupun contoh panutan.

Kalimat di atas diucapkan oleh Marck Tessier-Lavigne, Rektor Universitas Stanford, ketika menggambarkan sosok Maryam Mirzakhani, matematikawan kelahiran Teheran, Iran, yang juga profesor di Universitas Stanford. Maryam adalah perempuan pertama peraih penghargaan Fidels Medal di bidang matematika, sebuah penghargaan prestisius setara Nobel.

Bulan Juli lalu, tiga tahun setelah menerima penghargaan Fidels Medal pada tahun 2014, Maryam meninggal di usia 40, ia meninggal setelah berjuang melawan kanker payudara yang sudah menyebar hingga ke bagian tulang belakangnya.

Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut kematian Maryam sebagai rasa duka yang mendalam. Sementara Firouz Naderi, ilmuan Amerika Serikat kelahiran Iran mengungkapkan perasaan dukanya dengan kalimat “Sebuah cahaya telah padam pada hari ini”.

Berselang satu bulan meninggalnya Maryam Mirzakhani, dunia hiburan tanah air juga berduka. Yulia Rachmawati, yang lebih dikenal dengan nama Julia Perez (Jupe), meninggal dunia di usia 36 tahun. Jupe meninggal setelah tiga tahun melawan kanker serviks.

Jupe adalah aktris yang pada tahun 2013 meraih Piala Maya dalam kategori Aktris Utama Terpilih, dan penghargaan Pemeran Utama Wanita Terpuji di Festival Film Bandung lewat perannya sebagai Malini di Film Gending Sriwijaya.

Maryam dan Jupe adalah dua dari sekian banyak orang, yang bertahun-tahun berjuang melawan kanker yang berujung pada kematian. Meskipun tidak semua penderita kanker berujung pada kematian, tetapi kanker adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia.

Ancaman nyata

Menurut data World Health Organization (WHO), jumlah penderita kanker dunia terus meningkat dengan peningkatan persentase 20% setiap tahunnya. Pada tahun 2012, data WHO menyebutkan ada 14 juta kasus baru dan 8,2 juta kematian akibat kanker.

Di Indonesia sendiri, setiap tahun diperkirakan muncul 100 penderita baru per 100 ribu penduduk. Dengan kata lain, dari 237 juta penduduk Indonesia akan ada sekitar 237.000 penderita baru yang diduga mengidap penyakit kanker. Bahkan WHO memprediksi, pada tahun 2030 akan terjadi lonjakan penderita kanker hingga tujuh kali lipat di Indonesia.

Jumlah kanker tertinggi yang menyerang perempuan di Indonesia adalah kanker payudara dan kanker serviks, sementara pada laki-laki adalah kanker paru dan kanker kolorektal. Sedangkan pada anak-anak, leukemia merupakan jenis kanker yang paling banyak menyerang.

Jumlah penderita kanker yang terdata saat ini, baik dalam skala dunia maupun skala nasional, tentu saja belum mewakili jumlah keseluruhan penderita kanker yang sebenarnya. Karena yang terdata hanyalah yang telah menjalani pemeriksaan dan pengobatan. Sementara, bukan tidak mungkin masih banyak penderita kanker yang belum terdata.

Hal tersebut bisa terjadi karena orang tidak menyadari bahwa tubuhnya mengidap kanker. Mirisnya hal tersebut disebabkan karena kebanyakan mereka tidak memiliki biaya untuk menjalani pemeriksaan dan terlebih lagi pengobatan.  Sekadar untuk diketahui, biaya pengobatan untuk penyakit kanker jauh lebih besar ketimbang pengobatan penyakit yang lain.

Pada rentang Januari hingga Juni 2014, Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI) mencatat, jumlah kasus kanker di Indonesia mencapai 88.106.  Jumlah tersebut diperkirakan bisa menelan biaya rawat jalan sebesar Rp 124,7 miliar. Bandingkan dengan penyakit ginjal dalam kurun waktu yang sama, biaya rawat jalan yang dihabiskan untuk 889.356 kasus, diperkirakan sebesar Rp 869,5 miliar saja.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa penyakit kanker menjadi ancaman serius bagi bangsa ini. Menurut data Asean Cost In Oncologi, lebih dari 70 persen penderita kanker di Indonesia berujung pada kematian. Tidak hanya itu, beban pengobatan juga sangat berat bagi para penderita kanker. Oleh karena itu, penyakit kanker ini menjadi problem serius bagi pemerintah dan semua pihak.

Deteksi dejak dini

Ada empat tindakan yang dikenal dalam dunia kesehatan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam hal penyakit kanker, promotif dan preventif yang merupakan bagian dari upaya pencegahan justru seringkali terabaikan.

Kita patut mengapresiasi upaya pemerintah lewat Kementerian Kesehatan yang telah menganjurkan masyarakat, khususnya perempuan, untuk melakukan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Saat ini, lebih dari 3.700 puskesmas di seluruh Indonesia telah dilatih dalam pelayanan deteksi dini penyakit kanker serviks dan payudara.

Kanker bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun, banyaknya kasus kematian akibat penyakit kanker sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap penyakit ini, sehingga kanker tidak terdeteksi sejak dini dan diagnosis menjadi terlambat.

Hasil penelitian WHO menyebutkan bahwa di Indonesia tindakan skrining masih minim dilakukan. Seringkali kanker sudah menyebar ke organ lain di dalam tubuh ketika seseorang memeriksakan kondisinya. Alhasil, pengobatan yang dilakukan menjadi semakin sulit dan biaya pengobatannya juga semakin mahal.

Membangun kesadaran                                  

Orang takut terbakar karena sadar bahws api itu panas. Penyakit pun demikian. Pengetahuan tentang bahayanya suatu penyakit akan membuat orang mawas diri agar tidak terdampak. Dengan demikian ada kesadaran untuk menjauhi hal-hal yang mengakibatkan penyakit itu datang.

Para ahli memperkirakan bahwa 40% kanker dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko terjadinya kanker tersebut. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah faktor risiko tersebut dan peningkatan program pencegahan dan penanggulangan yang tepat.

Upaya-upaya tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan penerbitan seabrek regulasi yang pada nyatanya terasa berat untuk diekskusi. Lebih dari itu dibutuhkan upaya-upaya konkrit, misalnya memberikan edukasi yang masif kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit kanker menjadi lebih mudah.

*) Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem

10Oct/17
Enggartiasto Lukita- Menteri Perdagangan

Kursi Berduri Menteri

Oleh Enggartiasto Lukita*

Apa gunanya harga pangan naik tetapi petani tercekik
Apa gunanya stok melimpah tetapi pembeli gelisah
Lalu aku bertanya pada diri sendiri, apa gunanya aku jadi menteri jika tak mampu membantu presiden mensejahterakan anak negeri

Kursi empuk jadi sandaran Berduri tak kuasa ku duduki
Ini adalah tugas Mulia memastikan petani riang gembira bercocok tanam, berdagang, tersenyum ramah tanpa mengelabui, dan pembeli ceria tanpa curiga
Ini adalah keadilan sosial memastikan berkah melimpah dari pelosok Desa hingga kota 

Tikus-tikus akan selalu ada di sawah, di ladang, di pasar hingga sudut-sudut sempit rumah kita
Dia tidak mungkin dihilangkan tetapi bukan tidak bisa dikendalikan 

Aku berbicara atas nama Pancasila
Aku berseru demi keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia
Bagi mereka yang tak juga mau bertobat, tersimpan khianat untuk amanat penderitaan rakyat 

Aku pembantu presiden, aku katakan jika kalian ingin bermain api, aku siapkan air seluas samudera
Kalau kalian ingin untung sendiri, aku pastikan kalian buntung pada waktunya

Jika kalian masih jadikan pangan untuk alat spekulasi, maka operasi-operasi kami akan jadikan hidup kalian tidak pasti
Kalau kalian tak sudi mendengar suaraku, maka pasar akan mengusir kalian dengan caranya sendiri
Ini adalah tugas mulia walau tak mudah melaksanakannya

Kursiku masih bersandarkan duri
Aku akan tetap berdiri dan bahkan berlari untuk mewujudkan harapan, dan cita-cita anak negeri adalah kerja, kerja, kerja, kerja terus tanpa henti.

* Menteri Perdagangan Republik Indonesia, (Puisi dibacakan pada puncak Hari Puisi Indonesia 2017 di Gedung Graha Budaya,Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu, 4/10)

04Oct/17
Syarif Abdullah Alkadrie-Sekretaris Fraksi NasDem-Kalimantan Barat

Membangun dari Depan

Oleh Syarief Abdullah Alkadrie*

SAYA ingin mengajak semua mengubah cara pandang terhadap daerah perbatasan. Daerah perbatasan bukanlah emper belakang rumah kita. Bukan pula semata daerah pinggiran, tempat seonggok patok atau sebongkah tembok berada. Lebih dari itu, dae­rah perbatasan ialah halaman terdepan atau beranda rumah Indonesia di hadapan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, pembangunan perbatasan haruslah menjadi perwujud­an visi dan imajinasi kita sebagai bangsa dan tentang Indonesia di masa yang akan datang.

Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawa Citanya memasukkan pembangunan dari depan sebagai prioritas. Itu ada di poin tiga Nawa Cita yang kurang lebih berbunyi: “Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan melindungi kepentingan nasional RI di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi RI secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.”

Inilah bentuk komitmen pemerintahan saat ini terhadap pembangunan daerah perbatasan sebagai beranda negara. Adapun pembangunan yang dimaksudkan itu meliputi pembangunan infrastruktur dan SDM. Sebagai anggota Komisi V DPR, saya akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur terutama yang ada di tapal batas.

Setidaknya, apa yang menjadi komitmen pemerintah ini ialah upaya memenuhi dua hal bagi kepentingan bangsa. Pertama, amanat UUD 45 yang menyebutkan bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedua, terkait dengan harga diri bangsa di hadapan negara tetangga.

Pemerataan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah saat ini tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar. Pemerataan pembangunan sektor ini juga dilakukan sebagai usaha menghidupkan nadi ekonomi dari Merauke sampai Sabang. Tujuannya, ketika ekonomi besar dan kecil bergerak tentu itu berdampak pada peningkatan ke­sejahteraan masyarakat. Bagi daerah yang memiliki tapal batas, pembangunan infrastruktur menjadi bentuk perhatian penting pemerintah, mengingat sejak RI merdeka, pembangunan di daerah tapal batas sering kali terabaikan.

Pemerataan infrastruktur ini diharapkan membuat migrasi penduduk ke kota besar yang selama ini menjadi gula ekonomi semakin kecil. Infrastruktur yang memadai akan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Lapangan kerja akan terbuka dan daerah yang selama ini tertinggal akan bisa mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Peme­rataan infrastruktur akan membuat otonomi daerah yang sekarang kita terapkan memiliki dampak langsung terhadap rakyat.

Saat ini, setidaknya ada tujuh gerbang perbatasan yang sedang dan sudah diperbaiki yang seiring dengan jalan menuju perbatasan, yakni Entikong, Badau, dan Aruk, Kalbar. Kemudian, Motaain, Mo­tamasin, dan Wini, NTT. Selanjutnya, daerah Skouw di perbatasan Papua. Adapun anggaran untuk pembangunan tujuh gerbang perbatasan itu Rp943 miliar.

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan jalan perbatasan di Kalimantan 1.900 kilometer mulai dari Mensalong, Kalimantan Utara, hingga Temajuk, Kalimantan Barat, sudah dapat ditembus akhir 2018, atau paling lambat awal 2019. Jalan di perbatasan antara Pa­pua dan Papua Nugini memiliki panjang 1.111,15 kilometer (km). Akhir 2016, jalan yang sudah tersambung mencapai 844,59 km dan menurut rencana, jalan yang tersambung pada 2017 menjadi 901,1 km.

Adapun ruas jalan di perbatasan Papua yang belum tersambung ruas, yakni Yetti-Ubrub-Oksibil sepanjang 225,6 km, dan ruas Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke dengan total jalan sepanjang 41,3 km. Tidak hanya jalan, pemerintah juga merencanakan pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan perbaikan bandara di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan lainnya.

Jika kita menilik lima atau enam tahun yang lalu ke daerah Entikong yang jadi perbatasan antara RI dan Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, kita akan merasakan betapa ketertinggalan dan keterbelakangan infrastruktur terasa nyata. Kita masih bisa bersyukur karena warga di daerah perbatasan di dalam dada dan pikiranya masih tetap Merah Putih.

Sekarang jika kita pergi ke daerah Entikong, kondisinya sudah jauh berubah. Gerbang perbatasan di daerah itu sudah lima kali lebih megah dari negara tetangga. Kondisi jalan pun sudah sangat memadai. Pemerintah juga merencanakan pembangunan waduk di Kabupaten Sanggau. Proyek ini disesuaikan target pembukaan lahan sawah 50 ribu hektare dengan target ekspor beras premium ke Malaysia. Untuk proses perdagangan, pemerintah sudah membangun pasar. Begitu pun perbatasan NTT dengan Timor Leste dan Papua dengan Papua Nugini sudah megah.

Harga diri bangsa
Harga diri sebagai sebuah bangsa dan negara adalah ketika kita bisa sejajar dalam pembangunan dan tingkat kesejahteraan dengan bangsa besar di dunia. RI yang telah berusia 72 tahun sedang menggeliat melakukan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Apa yang dilakukan pemerintah ini sesungguhnya menumbuhkan rasa bangga dan kepercayaan diri warganya untuk maju dan menjadi penentu kepentingan politik dan ekonomi dunia. Jika rasa bangga itu muncul, nasionalisme yang selama ini ada semakin kukuh demi terjaganya Tanah Air.

Pembangunan di perbatasan yang sekarang dilakukan pemerintah merupakan wujud nyata menegakkan harga diri bangsa itu. Infrastruktur yang baik di tapal batas membuat negara tetangga akan melihat kita dengan segan dan hormat pada politik kawasan yang kita lakukan. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan perbatasan dipercepat agar warga Indonesia tidak sempat berpikir untuk pindah kewarganegaraan. Jika itu terjadi, artinya kita gagal meningkatkan taraf hidup warga dan menjaga harga diri sebagai sebuah bangsa dan Negara. Inilah esensi tentang ungkapan membangun dari depan.

* Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem (Tulisan dimuat di Koran Media Indonesia, 4 Oktober 2017)

03Oct/17
59AHMAD-ALI1.jpg

Freeport Menghina Kewibawaan Hukum Nasional

Oleh: Ahmad H.M Ali, SE

PT Freeport Indonesia menolak rencana divestasi 51 persen Pemerintah Indonesia melalui pola penerbitan saham baru. Perusahaan itu khawatir akan terjadi over capitalition. Dalam waktu yang bersamaan, Freeport bersikukuh dan berpegang pada klausul perjanjian kontrak karya produk rejim Undang-undang Pokok Pertambangan Nomor 11 tahun 1967. Padahal semua orang tahu bahwa Undang-undang tersebut telah digantikan dengan Undang-undang nomor 4 tentang Mineral dan Batubara 2009.

Saking baiknya, pemerintah bahkan berulang kali mengutak-atik petunjuk pelaksana tentang ketentuan mineral dan batubara hanya untuk mengakomodir tuntutan perusahaan tersebut. Selain layanan tax yang murah meriah, Freeport juga mendapatkan fasilitas keamanan demi kelancaran operasional. Dan yang paling anyar, pemerintah memberikan pengampunan waktu untuk kegiatan eksport konsentrat pada Freeport, agar dapat membangun proses pengolahan dan pemurnian dalam negeri.

Insentif tersebut diberikan lagi pemerintah pada bulan April 2017. Dengan demikian, Freeport memiliki izin untuk mengekspor 1,1 juta ton konsentrat tembaga sampai Februari tahun depan, dengan catatan pengiriman bisa dihentikan lagi pada bulan Oktober jika negosiasi mengenai izin baru tidak diselesaikan pada saat itu.

Budi baik macam apa lagi yang dituntut oleh Freeport?

Praktik Diplomasi Kolonialisme Baru

Penolakan yang disampaikan Freeport jelas didasari pada karakter ekspansif geografis yang sulit untuk tidak disebut sebagai watak dari pada kolonialisme baru. Hal itu bisa dipahami dalam dua hal: Pertama, perusahaan tersebut hanya mau mengambil manfaat sebesar-sebesarnya dari kekayaan alam kita secara aman, murah dan monopolistik. Tanpa mau berbagi kesejahteraan pada Negara Republik Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar 1945, pasal 33.

Padahal sejak awal mereka memahami bahwa corak hukum nasional Indonesi berbasis pada paradigma Pancasila yang mengutamakan pengurusan hajat hidup orang banyak pada wilayah kuasa negara. Adapun pelibatan pihak ketiga dalam rangka untuk transfer knowledge dan alih tekhnologi, dalam prinsip-prinsip yang saling menguntungkan. Ketika Indonesia memandang perlu untuk mengambil manfaat yang lebih besar dengan kesanggupannya, maka investor seperti Freeport mesti menjadikan itu sebagai bagian dari pertimbangan konsekwensi kerjasama binis.

Kedua, Mengenai argumentasi Over capitalization, hal itu sungguh mengada-ada. Justru tujuan dari penerbitan saham baru akan meningkatkan net income perusahaan yang dihitung berdasarkan tahun investasi. Lagi pula, logika pembentukan kekayaan yang selama ini dinikmati Freeport hanya menyumbang rata 8 triliun bagi pajak negara. Dari sini terlihat jelas, bahwa Freeport enggan untuk menganggu super profit yang selama ini mereka nikmati sendiri.

Wibawa Hukum Nasional

Bagi saya, penolakan Freeport terhadap divestasi 51 Persen lewat penerbitan saham baru adalah masalah yang amat krusial, dan berpotensi membawa preseden buruk bagi wibawa hukum nasional. Hal itu menunjukan kurangnya penghargaan perusahaan tersebut terhadap hukum nasional yang berlaku. Sulit untuk tidak mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh PT Freeport telah memberikan kesan tidak etis, bahwa mereka tidak punya itikad baik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Apalagi, alasan yang penolakan Freeport disertai dengan pembangunan opsi baru dalam negosiasi, yakni menawarkan Initial Public Offering (IPO) atau pelepasan saham perdana untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat/publik. Terang sekali, dari usulan ini menunjukan kehendak Freeport tidak rela memberikan /membagi hasil kekayaan tambang gunung glasberg tersebut.

Sebab prinsip IPO, berbeda substansi dari usulan divestasi Pemerintah. Basis divestasi pemerintah bukan untuk membagi saham pada swasta lainnya, melainkan memperbesar kepemilikan saham perusahaan negara dalam badan usaha tersebut. Tujuan divestasi Pemerintah Indonesia adalah melaksanakan amanat konstitusi untuk menciptakan kemakmuran rakyat dari eksploitasi sumber daya alam.

Argumentasi yang disampaikan Freeport juga bersifat retorika karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan pemerintah untuk kerangka kerja untuk sebuah izin baru akhir bulan lalu, di mana perusahaan yang berbasis di Phoenix, Arizona tersebut setuju untuk melakukan divestasi 51 persen saham di Grasberg, antara lain, dan dapat mempertahankan pengendalian operasional atas tambang tersebut sampai tahun 2041.

Perlu Diplomasi Tegas

Dalam dimensi yang lebih luas, percakapan Freeport harus ditarik kembali dalam khazanah kedaulatan negara. Basis argumentasi yang bersifat negosiatif sudah terlanjur membuat kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah diplomasi yang tegas untuk mengangkat derajat kedaulatan hukum negara dan membangun positioning baru.

Pertama, Pemerintah segera memberikan ultimatum tegas, jika divestasi 51 persen melalui penerbitan saham baru ditolak: artinya Freeport tidak mematuhi kerangka hukum nasional Indonesia; Kedua, Pemerintah bisa mempercepat proses ambil alih lewat penerbitan dekrit Presiden atas persetujuan DPR RI, dan menyatakan Freeport sebagai perusahaan yang tidak patuh. Hal itu dapat dikategorikan sebagai bisnis yang melanggar prinsip hubungan perdagangan yang berkeadilan.

*Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai NasDem

27Sep/17
Amelia Anggraini-Fraks Partai NasDem-Banner

Indonesia dan SDGs

Oleh Amelia Anggraini*

DESEMBER 2015, platform Millennium Development Goals (MDGs) resmi berakhir. Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. Capaian tersebut menghasilkan perbaikan dan peningkatan taraf hidup yang signifikan di berbagai bidang pembangunan nasional. Berakhirnya MDGs pada 2015 merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai merumuskan sebuah platform baru agar dapat melanjutkan cita-cita mulia dari MDGs. Pada 2 Agustus 2015, di Markas PBB, New York, secara aklamasi 193 negara anggota PBB mengadopsi dokumen yang berjudul Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Summit yang berlangsung pada 25-27 September 2015, di tempat yang sama. Pertemuan yang juga dihadiri perwakilan dari 193 negara anggota PBB tersebut berhasil mengesahkan dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Peran pemerintah

Berbeda dengan MDGs, metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs. Di bawah arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2040.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017 menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs.

Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya. Pelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Ia juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda MDGs di Indonesia.

Peran penting parlemen

DPR, melalui diplomasi parlemen membangun kemitraan internasional, sangat berperan dalam mendorong terlaksana dan tercapainya tujuan-tujuan SDGs. Pada 6-7 September lalu, atas prakarsa Indonesia, 285 delegasi dari 47 negara telah melaksanakan World Parlementary Forum (WTF) On Sustainable Development. Pertemuan yang dilaksanakan di Bali tersebut terbagi ke dalam tiga sesi, yaitu Live no One Behind, Ending Violence Sustaining Peace, dan Climate Action.

Pertemuan yang menghasilkan 17 poin kesepakatan itu disebut dengan Bali Declaration. Ini merupakan catatan sejarah baru bagi Indonesia dan parlemen dunia mengingat World Parlementary Forum (WTF) on Sustainable Development merupakan pertemuan pertama seluruh delegasi dalam membahas progres SDGs. Lima poin pertama yang ada dalam 17 butir kesepakatan tersebut terkait dengan upaya penguatan parlemen untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan 2030, sedangkan dua poin terakhir terkait dengan peningkatan kerja sama antarlembaga dunia dalam mencapai tujuan SDGs.

Indonesia yang memprakarsai World Parlementary Forum (WTF) on Sustainable Development tentu memiliki tanggung jawab lebih untuk melaksanakan 17 butir kesepakatan yang terdapat dalam dokumen Bali Declaration. Banyak sekali pekerjaan yang perlu dilakukan bersama hingga 2030 mendatang demi tercapainya tujuan-tujuan SDGs.

Dalam pertemuan tersebut ada juga sesi ‘Women Political Leader’ yang membahas beberapa isu penting, di antaranya; pertama, isu perubahan iklim yang terasa semakin nyata. Meningkatnya suhu bumi dan pemanasan global, mencairnya lempengan es di kutub bumi, membuat permukaan air laut terus naik. Panjangnya musim kemarau yang mengakibatkan banyak daerah kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih ialah salah satu gejala berubahnya iklim dunia. Selain itu, siklus alam yang semakin tidak teratur membuat kerusakan ekologis yang turut melahirkan bencana alam. Hal itu kemudian berdampak pada ketersedian pangan dan keberlangsungan hidup manusia. Isu ini perlu mendapatkan perhatian setiap negara yang implementasinya tercantum dalam rencana pembangunan beperspektif lingkungan.

Kedua, isu perempuan dan penguasaan tanah. Isu ini bertujuan mendorong pentingnya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dan pendidikan khususnya perempuan perdesaan. Yang diharapkan ialah membuat perempuan lebih mengetahui hak-hak mereka, membangun kemandirian dan keterlibatan kalangan perempuan dalam proses pembangunan. Tanah akan menjadi basis kemandirian tersebut di tingkat perdesaan, sebab pertanian merupakan basis produksi yang akan menentukan kehidupan di masa depan.

Deklarasi Bali juga secara khusus membahas isu kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Forum tersebut melakukan eksplorasi berbagai cara tercepat dan langkah konkret untuk menghentikan kekerasan di wilayah tersebut. Forum mendesak pemerintah Myanmar agar segera memulihkan stabilitas dan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Rohingya.

Terakhir, Deklarasi Bali menekankan perlunya kerja sama lebih pemerintah dengan parlemen dalam proses implementasi SDGs. Dalam konteks ini, DPR memiliki political push yang berperan penting dalam mendorong pemerintah untuk betul-betul melaksanakan SDGs.

Pertemuan itu juga mencoba memperkuat fungsi parlemen dalam hal evaluasi dan monitoring. Pengawasan parlemen menjadi penting agar SDGs yang diakselerasi pemerintah bisa mencapai indikator-indikator yang telah disepakati. Di Indonesia, penguatan parlemen sebagai lembaga pengawas seirama dengan tugas dan fungsi pokok DPR RI yang tertuang dalam UU MD3.

*Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai NasDem (Tulisan dimuat di Koran Media Indonesia, Rabu, 27 September 2017)

 

26Sep/17
Willy Aditya-Partai NasDem-NasDem Buka Pendaftaran Bacaleg

Meluruskan Cara Pandang KPK

Meluruskan Cara Pandang KPK

Oleh  Willy Aditya*

SEJAK akhir Agustus tahun ini, KPK telah mengunjungi tujuh partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai NasDem. Kunjungan tersebut dilakukan KPK untuk menawarkan sebuah rumusan tentang sistem integritas parpol yang secara singkat termaktub dalam frasa ‘politik cerdas dan berintegritas’. Pada rumusan yang dibuahkan sebagai hasil kerja samanya dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, KPK mengembangkan empat poin utama dalam melihat integritas sebuah partai politik.

Keempat poin tersebut ialah adanya standar etik, sistem rekrutmen yang jelas dan terukur, sistem kaderisasi yang berjenjang, dan tata kelola keuangan. Standar etik bertujuan membangun kader-kader partai yang berintegritas sekaligus mendorong sistem integritas di internal partai. Sistem kaderisasi berisi indikator-indikator seperti panduan kaderisasi, regulasi internal, implementasi sistem kaderisasi yang inklusif dan berjenjang, adanya sistem monitoring, dan seterusnya. Adapun terkait dengan sistem rekrutmen, sistem integritas yang ditawarkan KPK memuat beberapa indikator, seperti adanya panduan rekrutmen politik yang berbasis kaderisasi yang inklusif.

Tata kelola keuangan berisi indikator-indikator seperti adanya sistem keuangan dan akuntasi yang akurat, sistem dan database iuran anggota, serta standar pelaporan keuangan. Gambaran di atas memang setali tiga uang dengan opini umum publik terhadap partai politik. Apalagi jika melihat hasil survei berbagai lembaga terhadap kinerja parpol yang memburuk, rumusan KPK tersebut seolah menjadi relevan adanya. Meski demikian, ada beberapa catatan atas poin-poin tersebut.

Tidak kompatibel

Dua hal elementer yang KPK dan LIPI lupa dalam konteks tersebut di atas ialah, pertama, tentang semesta sistem demokrasi liberal yang kita pakai saat ini. Dalam rumusan itu, KPK dan LIPI seolah-olah menarik bandul demokrasi kembali ke dalam tampilan yang aristokratik. Padahal, seorang Jokowi dan JK pun sama sekali tidak pernah menjadi birokrat. Belum lagi jika kita lihat contoh lain seperti Lula Da Silva di Brasil, Barrack Obama dan Donald Trump di Amerika Serikat, atau Rodrigo Duterte di Filipina. Indikator itu sama sekali tidak relevan bagi integritas sebuah partai politik.

Terkait dengan sistem rekrutmen dan kaderisasi, sistem integritas partai politik yang ditawarkan KPK dan LIPI mengingkari alur kerja demokrasi yang berbasis popular vote. Jika demikian, sistem yang ditawarkan sudah pasti tidak akan kompatibel. KPK dan LIPI seolah rindu dengan masa Orde Baru saat kekuasaan ditopang ‘ABG (ABRI, birokrasi, dan Golkar).

Akhirnya, sistem rekrutmen dan kaderisasi parpol sekarang dibayangkan mesti berjenjang. Padahal sistem semacam itu hanya kompatibel dengan sistem politik otoritarian atau totalitarian. Seperti di Tiongkok, yang pejabat negara atau pimpinan partainya harus mengikuti jenjang sekolah kader yang sudah ditetapkan. Sementara itu di alam demokrasi liberal, sistem politiknya terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam berkontestasi.

Presiden Jokowi ialah seorang pengusaha mebel yang tidak punya riwayat sebagai pengurus teras partai, tapi bisa menjadi wali kota, gubernur, dan sekarang presiden.
Untuk poin komisi etik, etik sendiri adalah moral praksis. Setiap partai memiliki sumber nilai utama yang bernama ideologi. Sebagai moral praksis, etika tentu menjadi sesuatu yang derivatif dari ideologi tiap partai. Tidak ada yang bisa digeneralisasikan dalam hal ini. Oleh karena itu, hal yang semestinya dibangun KPK ialah moral forces atau biasa disebut virtue.

Virtue adalah keutamaan sikap atau kebajikan yang nilainya universal. Ia bisa berlaku lintas partai, golongan, dan bahkan keyakinan. Sikap antikorupsi, antidiskriminasi, fair play atau tidak curang, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan, itulah virtue bagi politisi, partai, dan pejabat publik mana pun. Terkait dengan tata kelola keuangan, banyak pihak yang berpikiran, partai yang ideal ialah yang para anggotanya melakukan iuran. Padahal, iuran hanyalah salah satu jenis mekanisme pendanaan parpol.

Ada dua prinsip pendanaan dalam manajemen partai politik. Pertama, partai didanai sepenuhnya oleh negara. Alasannya, partai ialah instrumen yang menjaring, menyeleksi, dan mempromosikan calon-calon pejabat negara. Untuk memenuhi standar kompetensi tertentu, negara memfasilitasi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, Amerika Serikat ialah contohnya. Kedua, iuran atau kontribusi anggota atau kelompok kepentingan. Manifestasinya lebih dekat dengan politik representasi sebagai konsekuensi logis perjuangan untuk memenangi kepentingan. Misalnya Partai Buruh di Eropa.

Ia didanai dari iuran serikat buruh yang langsung dipotong dari gaji mereka. Namun, untuk partai konservatifnya, ia didanai kalangan pengusaha atau kaum aristokrat yang membentuk partai tersebut. Jadi, kedua ranah pembiayaan partai politik tersebut bisa dipakai di alam demokrasi. Oleh karena itu, yang semestinya dibangun KPK ialah instrumen transparansi dan akuntabilitas belanja kampanye dalam kontestasi.

Di sinilah hulu pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus awal mula pembangunan integritas partai, politisi, dan pejabat negara. Sejauh ini, dalam hal instrumen akuntabilitas dan transparansi, KPK baru bisa menggunakan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam upaya membangun sistem integritas partai politik. Sementara itu, KPK mengeluhkan bahwa 80% anggota DPRD tidak menyerahkan LHKPN mereka. Padahal di dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, anggota DPRD bukanlah pejabat negara.

Salah positioning

Hal elementer kedua, KPK keliru menempatkan diri, terutama terhadap partai politik. Sebagaimana halnya KPK, partai-partai yang ada sekarang ialah juga produk reformasi. Dua entitas itu memiliki domain masing-masing. Penegakan hukum, khususnya perang melawan korupsi, bukanlah agenda baru dalam demokrasi. Semangat Reformasi 1998 sebagai titik pijak demokrasi Indonesia saat itu memiliki tema sentral tentang anti-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Oleh karena itu, yang harus KPK kembangkan ialah semangat sinergi, bukan ‘mendikte’.

Instrumen-instrumen yang ada dalam sistem integritas produk KPK dan LIPI cenderung menggurui parpol. Sistem rekrutmen, kaderisasi, komisi etik, biarlah itu jadi domain tiap-tiap partai dengan ideologi dan kekhasan masing-masing. Toh, demokrasi dan hukum ialah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Hukum akan selalu menjadi batas bagi praktik demokrasi yang berlangsung. Terakhir, politik itu berbasis pada representasi kelompok kepentingan. KPK dan LIPI terjebak pada demokrasi Athenian jika kecerdasan menjadi patokan.

Demokrasi semacam itu hanya memperbolehkan mereka kaum filsuf dan aristokrat untuk berpolitik. Dalam iklim demokrasi populer seperti saat ini, orang biasa seperti Jokowi, Ridwan Kamil, Nurdin Basyirun, dan sebagainya pasti tidak akan mendapatkan tempat. Alih-alih cerdas, politik lebih membutuhkan orang yang berpihak. Ia harus menjadi aktor yang membela kepentingan kelompok yang diwakilinya. Politik bukan berarti seseorang harus berpendidikan tinggi karena ia lahir dari rahim pergulatan kepentingan yang diwakilinya. Karenanya, instrumen model skolastik dengan pendekatan sekolah kader atau sekolah legislatif seperti yang dibayangkan KPK tidak cukup melahirkan politisi dan pejabat negara berintegritas.

* Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem (Tulisan ini dimuat di Koran Media Indonesia, 26 September 2017)