Category Archives: Berita

06Oct/15
33Irma

Pansus Pelindo II, Irma: “Pokoknya yang Terlibat Harus Tanggung Jawab”

Jakarta – DPR RI hari ini, Selasa 6/10, akan menerima daftar nama yang diusulkan menjadi anggota Pansus Pelindo II. Sebelumnya, pada Sidang Paripurna keenam tahun sidang 2015-2016 DPR mensahkan pembentukan Pansus yang akan melakuan pengawasan langsung terhadap permasalahan menyangkut perusahaan negara, Pelindo II.

Kapoksi Komisi Ketenagakerjaan DPR dari Fraksi Partai NasDem, yang juga menjadi anggota Pansus Pelindo II Irma Chaniago, menyambut baik pengesahan pembentukan Pansus Pelindo II. Dia meyakini bahwa keputusan untuk segera menyelesaikan kasus Pelindo Gate II ini sudah tepat. Menurutnya, banyak sekali regulasi yang dilanggar, baik oleh Direktur Utama Pelindo II RJ Lino maupun oknum lain yang diduga terlibat.

“Banyak sekali regulasi yang dilanggar, dimulai dari parpanjangan konsesi yang disinyalir banyak merugikan negara, Union Busting yang menyebabkan serikat pekerja mendapatkan perlakuan yang un-procedure,” tuturnya saat dihubungi, Senin malam (05/10).

Politisi dari Partai NasDem yang juga mantan petinggi serikat pekerja Pelindo ini berjanji akan membongkar seluruh oknum yang bertanggung jawab pada seluruh tindakan korporasi yang merugikan negara dan merugikan serikat pekerja.

“Pokoknya yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sebagai orang yang pernah aktif dalam serikat pekerja di Pelindo, Irma menegaskan bahwa kasus indikasi korupsi pada pembelian mobile crane hanya sebagai pengantar pada kasus-kasus yang lebih besar lagi. Dia menegaskan Pansus yang dibentuk DPR ini kedepannya akan melakukan penyelidikan lebih detail dan membentuk pansus yang lebih besar lagi.

Menambahkan informasi, sampai saat ini yang sudah terkonfirmasi berada dalam Pansus masih empat komisi yakni Komisi III (hukum), Komisi V (infrastruktur-perhubungan), Komisi VI (Industri negara-BUMN), dan Komisi IX (ketenagakerjaan). Namun Irma meyakini dalam waktu terdekat anggota pansus akan bertambah sesuai dengan amanat Rapat Bamus Senin (5/10) kemarin.

“Kita masih menginventarisir berbagai potensi pelanggaran di masing-masing komisi. Sehingga Pansus ini akan menjadi pansus besar karena tidak menutup kemungkinan anggota dari komisi lain bergabung,” jelasny

Irma sendiri akan lebih berkonsentrasi pada permasalahan yang menyangkut serikat pekerja yang menurutnya terindikasi diberangus (Union Busting) melalui berbagai cara oleh manajemen PT. Pelindo II.

Pemberangusan serikat pekerja (Union Busting) di PT. Pelindo II terus menjadi perhatian sejak munculnya resistensi para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja terhadap konsesi JICT sejak tahun 2014. Penolakan Serikat Pekerja terhadap rencana konsesi Pelindo II ini mengakibatkan 2 anggota serikat pekerja dipecat dan 4 pekerja lainnya dimutasi tanpa prosedur pada Juli 2015.

“Union Busting merupakan pelanggaran terhadap pekerja serikat, kawan-kawan serikat pekerja di mutasi dan dipecat un-procedure” tutupnya.

06Oct/15
(Courtesy: lensaindonesia.com)

Saat Tamu Allah Tak Terlayani dengan Baik

Jakarta – Choirul Muna, anggota Komisi VIII DPR RI tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah melaksanakan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Posisi pemerintah Indonesia saat ini, dipandangnya masih sangat lemah di mata pemerintah Arab Saudi. Cara pandang inilah yang memengaruhi perlakuan pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah haji Indonesia. Betapa tidak, dari tiga klaster fasilitas pelayanan terhadap para Jemaah yang ada, yaitu klaster tamu, klaster buruh dan klaster budak, jemaaah Indonesia ditempatkan pada klaster terakhir.

“Terus terang saya masih kecewa dengan penyelenggaraan haji tahun ini. Peran kementerian agama, saya nilai masih lemah, dan ironisnya Indonesia di tempatkan di klaster terendah,” sesalnya.

Khusus pada 8 sampai 13 September kemarin, saat para jemaah menjalani puncak penyelenggaraan ibadah haji, kementerian agama seperti tak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatunya dipegang oleh Muassasah, atau panitia penyelenggara ibadah haji.

“Meskipun jelas-jelas ada kekurangan, kementerian agama tidak bisa berbuat apa-apa, lemah sekali bargaining kita,” tutur anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VI ini.

Dia mencontohkan, saat puncak penyelenggaraan ibadah haji kemarin, saat beberapa jamaah Indonesia mengalami tenda rusak, listrik mati, dan beberapa masalah lainnya, Menteri Agama tak bisa mengambil langkah protes atau perbaikan. Choirul berharap betul, ke depan, pemerintah Indonesia bisa memiliki bargaining position yang lebih baik dibanding tahun ini.

“Saya menginginkan mindset pemerintah Arab Saudi yang menganggap dan memperlakukan jemaah kita seperti budak harus dirubah,” lanjutnya.

Terkait insiden kecelakaan crane di Masjidil Haram, anggota Fraksi NasDem ini berbeda pendapat dengan banyak kalangan yang menganggapnya human eror. Baginya, itu kejadian luar biasa akibat keteledoran pemerintah Arab Saudi. Dia pun merasa pesimistis dengan ganti rugi yang dijanjikan pemerintah  Arab Saudi, mengingat kejadian serupa pernah terjadi. Dalam tragediAlmuais, yang terjadi para periode sebelumnya, para korban sama sekali tak mendapat asuransi dari pemerintah setempat.

“Pemerintah Arab Saudi baru wacana memberikan asuransi pada korban. Oleh karenanya, saya akan mendesak pemerintah Arab Saudi dengan mengganti asuransi Rp 3,8 miliar itu, jangan memberikan harapan palsu,” tuntutnya.

Terkait tragedi mina, Choirul Muna juga berang dengan alibi pemerintah Arab Saudi yang menyalahkan Jemaah haji atas kejadian itu. Faktanya, tragedi itu terjadi karena kesalahan assah yang membelokkan jalur jalan jamaah.

“Ini harus kita tuntut pemerintah Arab Saudi, untuk bertanggungjawab. Dari DPR RI juga harus melayangkan nota protes pada pemerintah Arab Saudi, karena tidak bisa melayani tamu Allah dengan benar,” cetusnya.

Choirul kemudian menuturkan pengalamannya diundang amirulhaj dari Iran, untuk bersama mengupayakan agar para tamu Allah ini diterima sebagai tamu terhormat, bukan sebagai komoditas ekonomi. Terlepas persoalan stigma Syiah yang melekat pada Iran, Choirul sangat mengapresiasi langkah Iran dalam melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan haji.

“Kita memang menbutuhkan dukungan bersama. Kita akan melakukan pendekatan kepada negara seperti Turki, Mesir, Iran yang telah menyatakan kesiapan, dan Pakistan yang menjadi negara kedua setelah Indonesia yang banyak mengirim jamaah haji dan Malaysia. Kita akan membuat deklarasi bersama agar ada bargaining kepada Arab Saudi terkait pelaksanaan haji ke depannya,” tutur Muna bersemangat.

Selama ini, pemerintah Arab Saudi sangat terkesan mengeksploitasi para jamaah untuk meningkatkan pasokan devisa mereka. Ironisnya, eksploitasi itu tidak disertai dengan keamanan dan perlindungan sepadan bagi jamaah haji. Sebaliknya, para jamaah haji mendapat bus-bus transportasi yang tak layak, meski sudah menyerahkan General service Fee (GSF). Ternyata, pembayarannya tak cukup sampai tahapan pertama, tapi harus melakukan pembayaran untuk up grade.

Ada beberapa detil pelayanan dibenahi di lapangan saat itu, mengingat banyaknya jamaah yang kelelahan dan kepanasan. Oleh karena itu, Choirul meminta naqobah (jasa penyedia transportasi) untuk mengganti bus yang lebih layak dan nyaman bagi Jemaah haji. Akhirnya kementerian agama melakukan pembayaran fee up grading naqobah.

“Syukurnya, kita masih memiliki safe grading sebesar 25 milliar untuk menggantikan bus-bus yang jelek, sehingga saat kepulangan ke Madinah, Arbain dan Jeddah, jamaah Indonesia sudah menaiki bus yang nyaman dan ber-ac,” kenangnya.

Dia juga menuturkan, Komisi VIII DPR yang datang ke Mekkah sebagai pengawas resmi penyelenggaran haji, namun tak diperlakukan layaknya perwakilan parlemen. Muna berharap, ke depan Indonesia harus memiliki bargaining dengan pihak arab saudi supaya jamaah kita itu dapat terlindungi dan mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman.

Choirul muna optimistis dengan hadirnya BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) yang ditargetkan terimplementasi pada pelaksanaan haji 2016. Dia yakin kehadiran lembaga itu akan memperbaiki pelaksanaan haji ke depan, dan bisa meniminalisir persoalan penyelenggaraan haji. Dalam BPKH ini, pihak Kementerian Agama tidak mutlak menjadi esekutor atau pengambil keputusan dalam penentuan prasarana haji, baik menyangkut pemondokan, catering hingga bus transportasi.

“Karena ada biro atau agen travel kita semisal Maktour atau yang lainnya, malah lebih memiliki bargaining yang tinggi dengan pihak Arab Saudi dibandingkan kementerian agama,” lanjut Muna.

Dalam hematnya, kehadiran badan ini dapat memacu persaingan yang sehat dalam proses pengadaan atau tender.

“Ke depan, bagaimana esekutor itu mendapat bargaining yang baik dari pihak Arab Saudi untuk kenyamanan pelayananan ibadah haji bagi jamaah Indonesia, walau pun dari pihak swasta, kenapa tidak?” tegasnya.

Muna mengibaratkan perputaran keuangan yang akan dikelola BPKH menyerupai tabungan haji yang dikelola negara Malaysia.

Mengakhiri wawancara, Muna mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama yang mewakili negara dalam pelaksanaan haji 2015, meski masih adanya persoalan dalam pelaksanaannya.

“Kedepannya, kita (Komisi VIII) akan lebih mendorong kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama untuk membuat forum dari perwakilan negara lain untuk melakukan bargaining yang kuat kepada pihak arab saudi dalam pelaksanaan ibadah haji,” pungkasnya.

06Oct/15
64Choirul-Muna1.jpg

Hukum Mati Pelaku Kekerasan terhadap Anak!

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI KH Choirul Muna mengusulkan agar pemerintah merespon rentetan kekerasan terhadap anak dengan membuat regulasi yang memperberat hukuman bagi pembunuh dan pemerkosa anak. Naiknya bobot hukuman ini hendaknya hingga pada level hukuman mati.

“Selama ini, hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak masih belum memberikan efek jera, sehingga tindak kekerasan terhadap anak-anak masih saja terjadi dan membuat bangsa ini semakin tidak beradab,” kata Choirul, Senin (5/10) di Jakarta.

Anggota Fraksi NasDem ini menilai bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang beradab, karena tidak bisa lagi melindungi kelompok masyarakat yang paling lemah, yakni anak-anak. Dia mengusulkan agar seluruh lapisan masyarakat memberikan perhatian khususnya terhadap potensi kekerasan terhadap anak. Bila perlu, mulai level RT segera membentuk posko-posko perlindungan anak.

“Dalam aspek hukum, perlu juga untuk segera dirumuskan pemberian sanksi yang lebih tegas hingga pada hukuman mati terhadap pelaku. Paling tidak hukuman seumur hidup. Kekejian ini sudah lebih dari sekedar mengedarkan narkoba,” katanya.

Jalan yang paling tepat untuk dilakukan adalah memberikan hukuman seberat-beratnya dengan membuat regulasi baru yang menyangkut sanksi tegas. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang pelaku kekerasan terhadap anak mendapat ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 3 miliar.

“Hukuman seperti ini menurutnya masih belum memberikan efek jera,” pungkasnya.

06Oct/15
(Courtesy: ypha.or.id)

Politisi NasDem: Indonesia Belum Pro Perlindungan Anak

Jakarta – Kasus pembunuhan keji dengan korban anak –anak di Jakarta baru-baru ini kembali membuka “borok” Indonesia sebagai negara yang belum ramah terhadap anak.

Belum lepas dari ingatan kasus kekerasan anak yang berujung terhadap pembunuhan terhadap Engeline, terjadi kasus serupa. Sang anak yang kali ini ditemukan tewas adalah Putri Fauziah dengan kondisi terikat di dalam sebuah kardus.

Pemerhati Anak, Seto Mulyadi mengatakan bahwa trend kekerasan terhadap anak dalam periode 2014 – 2015 meningkat sebesar 30 persen. Prosentase demikian bisa saja berlipat ganda karena sejatinya kasus kekerasan anak biasanya tersembunyi dan tidak terekspos.

Anggota Komisi X Fraksi NasDem, Yayuk Sri Rahayu mengatakan bahwa saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan anak yang semakin mangkhawatirkan. Dia bahkan mengatakan secara struktur kelembagaan Indonesia belum pro terhadap perlindungan anak. Menurutnya hal ini bisa dilihat dari lembaga yang menaungi perlindungan anak di setiap daerah sangatlah minim. Termasuk fungsinya lembaga yang tidak sesuai harapan.

“Kalau di daerah itu kan ada yang namanya PPA (Perlindungan Perempuan Anak) mungkin orang awam tidak tahu si ibu dan anak mempunyai hak dilindungi juga oleh UU, bahkan gak tau adanya PPA,” tuturnya saat ditemui sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I Senin, (05/10)

Yayuk menyangkan keberadaan PPA yang hanya merupakan bagian dari Satuan Kerja paling kecil di kantor Polisi Resort (Polres), bukan setingkat Dinas di setiap kabupaten. Posisi tidak strategis yang di duduki PPA inilah yang dituding sebagai faktor penghambat untuk mengantisipasi kekerasan anak yang berlangsung cukup lama.

Bagi Yayuk, regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak diakuinya sudah sangat lengkap dan mampu menjadi payung hukum yang baik. Dia mengambil contoh UU No. 35 tahun 2014 sebagai pengganti dari UU 23 tahun 2002 yang didalamnya mengandung hak-hak anak yang dilindungi oleh negara.

Senada dengan Yayuk, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Tri Murny mengatakan, saat ini Komisi VIII sedang membahas Panitia Kerja untuk Rancangan (Revisi) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menurutnya penting untuk segera diselesaikan DPR agar Indonesia bisa keluar dari situasi darurat kekerasan terhadap anak-anak.

Tri Murny menekankan pentingnya semua lembaga negara yang ada seperti Kepolisian, Komnas Anak, PPA dan lainnya untuk bekerja maksimal termasuk dalam hal preventif mencegah berulangnya kasus kekerasan terhadap anak.

“Selain menjalankan tugas-tugas pokoknya, mereka juga bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat. Berikan pemahaman pada masyarakat yang mentalnya sudah tidak baik,” usulnya.

Dalam kasus yang menewaskan Putri Fauziah Kepolisian telah menyebutkan dugaan kekerasan seksual yang dialami korban sebelum kematiannya.

Tri Murny yang berasal dari dapil Banten menegaskan bahwa berulangnya kasus kekerasan yang demikian ini salah satunya diakibatkan oleh pengaruh penyimpangan prilaku dan gangguan kejiwaan pelaku. Dia mengecam keras pelaku dan meminta Kepolisian RI untuk menindak tegas pelaku sesuai peraturan hukum yang ada.

“Pelaku dihukum setimpal sesuai UU, agar ada efek jera pada orang yang ingin melakukan,” ujarnya.

06Oct/15
plate

Johnny G. Plate: Lembaga Negara Harus Sensitif, Jangan Suka Mempolitisasi

Jakarta – Wacana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang sempat terlontar oleh Presiden, bergulir menjadi isu liar. Tanggapan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo yang meminta kebijakan itu ditetapkan berdasar kalkulasi matang, ditanggapi beragam oleh kalangan politisi. Beberapa di antaranya yaitu Misbakhun dari Partai Golkar dan Charles Honoris dari Partai PDI-Perjuangan yang menganggap pernyataan Gubernur BI tidak etis.
Pasalnya, Gubernur BI sempat menyebut bahwa kebijakan penurunan harga BBM itu hendaknya tak dilakukan sekadar untuk popularitas semata. Penggal pernyataan inilah yang melompat-lompat di panggung wacana publik, menjadi isu liar dengan berbagai perdebatan keras.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate menanggapi pernyataan itu dengan kacamata lebih jernih. Baginya, Gubernur BI dan Presiden merupakan lembaga negara dengan dua kewenangan berbeda. Gubernur BI memiliki kewenangan dan Tupoksi terkait moneter, di mana persoalan stabilitas fiskal, dan inflasi tercantum di dalamnya.
“Semua kebijakan moneter dan inflasi ada di Bank Indonesia,” tutur Johnny.
Di sisi lain, presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan tertinggi dalam berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Keputusan untuk menaikkan atau menurunkanadminister price, termasuk untuk BBM adalah salah satu kewenangan presiden sebagai lembaga tinggi negara.
Anggota Komisi XI DPR ini melihat, saat ini kita sangat membutuhkan kerjasama dan koordinasi solid antara pimpinan-pimpinan negara. Oleh karena itu, hendaknya pernyataan para pimpinan lembaga negara yang masuk ke publik tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sengkarut pernyataan para pejabat publik itu, dikhawatirkan bisa membingungkan dan mengganggu psikologi pasar.
Terkait perdebatan panas yang mengonfrontasi pernyataan Gubernur BI dengan pernyataan presiden, Johnny meminta publik untuk melihat secara substansial, tidak perlu terjebak pada redaksional pernyataan. Baginya, pernyataan Gubernur BI dapat dilihat dari dua poin.
Pertama, Gubernur BI menegaskan bahwa kenaikan atau penurunan harga BBM harus ditentukan berdasar perhitungan harga pokok yang benar dan transparan. Berbagai perhitungan itu juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Poin kedua, Gubernur BI menyebut bahwa keputusan penurunan harga BBM tak boleh ditentukan hanya untuk konsumsi pencitraan politik belaka.
Dalam hemat Johnny, dua poin pernyataan itu sama-sama normal, tak ada persoalan substansial di dalamnya.
“Tetapi menjadi bias saat itu ditafsirkan sebagai menyerang presiden. Bahwa keputusan itu adalah keputusan untuk menjaga pencitraan presiden, Gubernur BI tidak ngomong terkait hal itu,” lanjut legislator dari NTT ini.
Memang, Johnny tidak menyangkal bahwa keputusan tentang naik-turunnya harga BBM itu bukan kewenangan Gubernur BI. Tapi, persoalan itu terkait dengan tugasnya selaku pengawal moneter dalam negeri, mengingat dampaknya akan berpengaruh erat terhadap laju inflasi yang merupakan fokus tugas Gubernur BI.
Sebagai penutup, Johnny kembali mengingatkan agar segenap jajaran aparatur negara bersikap lebih sensitif, dan tidak memolitisasi pernyataan-pernyataan para pejabat publik. Baginya, pemerintah harus diberi kelonggaran menghitung harga pokok BBM dan menetapkan penurunan harga yang meicu terdongkraknya daya beli warga. Di sisi lain, BI juga harus memiliki kelonggaran untuk mempersiapkan instrumen agar bisa sepenuhnya memanfaatkan keputusan itu untuk menekan inflasi.
“Nah, itu yang kita imbau. Jangan dipolitisasi, (sebab) itu yang (akan) berdampak buruk terhadap perekonomian kita,” tutupnya.
03Oct/15
Penyerahan Buku "Aku Indonesia"

Aku Indonesia: Menyemai Peradaban Bangsa

Jakarta – Kamis menjelang petang, lobi hotel Borobudur di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta tampak ramai. Mereka adalah tamu undangan dari seluruh pelosok negeri, menghadiri puncak perayaan ulang tahun pertama Fraksi Partai NasDem. Para Menteri, anggota DPR, tokoh masyarakat, hingga warga awam berbaur dalam momen perayaan bertema “Satu Tahun Mengemban Amanah & Aspirasi Rakyat” ini. Tak heran karena acara inti dari perayaan ini adalah peluncuran buku “Aku Indonesia – 70 Narasi Kebajikan Anak Bangsa.” Tujuh puluh kisah inspiratif yang tertuang dalam buku ini menuturkan karya dan perjuangan anak bangsa dalam mengartikulasi diri di tengah kehidupan bernegara.
Dalam buku itu, karya-karya kebajikan publik dipahat oleh 70 anak bangsa dengan berbagai latar belakang sosial yang beragam. Ada yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga, atlet, pengusaha, ilmuwan, hingga profil karya kebajikan seorang presiden, Joko Widodo. Secara mendasar, buku ini berpesan bahwa setiap orang memiliki unsur profetik dalam dirinya, terlepas apa pun latar belakang sosialnya.
Pukul 19.30 WIB, para hadir mulai memadati Flores Ballroom. Di dalamnya, tidak kurang dari seribu kursi terjajar rapi. Nuansa biru hasil dari efek visual membalut seisi ruangan dengan sempurna, memancarkan aura teduh di semua sisi ballroom. Sisi kanan, kiri dan depan ballroom dibungkus layar raksasa, dan di atas layar itulah tersaji tampilan-tampilan visual menakjubkan. Dengan perkakas motion picture yang canggih, tampilan visual itu bergerak secara ritmis, dan berubah-ubah secara tematik, menampilkan ragam spektrum dan citra panorama yang selaras dengan materi acara.
Penyerahan Buku "Aku Indonesia"

Penyerahan Buku “Aku Indonesia”

Tampak sekali mereka yang hadir menikmati sajian tersebut. Ini bisa terlihat saat “Indonesia Raya” berkumandang. Kekhidmatan begitu terasa dan menjadi atmosfer seisi ruangan. Dalam sesi itu, efek visual berupa kibaran Sang Saka Merah Putih menjulur-menggelombang secara estafet dari ujung kiri hingga ujung kanan ruangan. Pun ketika hymne  Partai NasDem terlantun. Kamera-kamera terbidik merekam lantunan lagu berikut visualisasi kekayaan Indonesia dan aktivitas Fraksi Partai NasDem. Efek visual ini terus berganti-ganti mengiringsi setiap sesi, mulai pra acara hingga penutupan. Beberapa tamu tampak terharu saat sesi pemutaran video tujuh tokoh inspiratif yang menampilkan profil tukang becak, hingga dokter dengan masing-masing karya kebajikan publiknya.

Dalam pesan sambutan yang terpampang di atas layar, Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat berpesan, agar Partai NasDem terus melanjutkan estafet perjuangannya. Dia berharap, seluruh jajaran fraksi bisa menunjukkan kepada publik bahwa Partai NasDem tidak berdiri di atas pasir, tapi di atas batu-batu yang kokoh. Legislator dari Nusa Tenggara Timur itu berpesan agar para anggota Fraksi NasDem senantiasa menjauhkan diri dari politik transaksional dan tetap setia pada janji suci Restorasi Indonesia.
Pada sesi sambutan ketua panitia, Prananda Surya Paloh menyampaikan kutipan berbagai narasi kebajikan para tokoh inspiratif. Dideskripsikannya refleksi kebangsaan Susi Susanti saat merebut medali emas di Olimpiade Barcelona 1992, dan juga beberapa tokoh lain yang termuat dalam buku “Aku Indonesia”. Di akhir pidatonya, Prananda menyampaikan tugas mendesak jajaran Fraksi Partai NasDem di tengah merosotnya prestasi kebajikan publik para petinggi. Nanda mengutip pernyataan John F. Kennedy, tentang peran sastra, khususnya puisi dalam membersihkan noda-noda politik.
“Partai NasDem, bersama Fraksi Partai NasDem adalah puisi itu, yang akan membersihkan politik dan kekuasaan dari praktik-praktik kotor,” tegas Prananda.
Atas pertimbangan itulah, ulang tahun pertama Fraksi Partai NasDem dirayakan dengan peluncuran buku. Sampai saat ini, buku masih menjadi simbol sekaligus intisari tradisi literatur, kesusasteraan, dan keilmuan. Peluncuran buku Aku Indonesia – 70 Narasi Kebajikan Anak Bangsa menyiratkan pesan bahwa Fraksi Partai NasDem akan selalu mendekatkan diri pada tradisi literatur dan kelimuan. Dengan kedekatan itu, partai dan fraksi  akan berperan sebagai puisi yang membersihkan dunia politik dan kekuasaan, seperti disebut presiden legendaris Amerika Serikat, John F. Kennedy.
Seolah menyempurnakan gasasan-gagasan pidato sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Dharma Paloh menyampaikan orasi politiknya. Dia mengenang pesan yang disampaikannya pada Viktor Laiskodat, saat terpilih menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem. Dalam pesannya, Surya menitip mandat kepada Viktor untuk mengembalikan persepsi publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Berbagai penyelewengan kekuasaan, pelecehan otoritas, telah menghempas martabat lembaga tinggi negara itu ke bawah tilam.
“Tugas Fraksi Partai NasDem, mengembalikan pandangan masyarakat yang negatif terhadap DPR, menjadi lebih positif,” jelas Surya Paloh.
Lebih lanjut, Surya menegaskan bahwa keterbelakangan terburuk dari sebuah bangsa, adalah keterbelakangan adab, keterbelakangan budaya, dan cara berpikir. Semiskin apa pun sebuah bangsa, akan tergerak perekonomiannya, jika manusia-manusianya berpikir maju, berperadaban maju. Dia menempatkan titik pemikiran itu untuk merefleksikan kondisi Indonesia hari ini. Negeri yang sangat kaya sumber daya alam, dengan populasi manusia berlimpah ini masih harus berjibaku membentuk jati dirinya.
“Ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab, apa yang kita banggakan sebagai warga bangsa Indonesia?” ungkap Surya dengan khidmat.
Terkait persoalan itu, pria kelahiran Aceh ini mengajak seluruh kadernya lebih gigih menjadi pejuang-pejuang peradaban. Dalam hemat Surya, seseorang baru akan menjadi pribadi paripurna jika bisa menyatukan kualifikasi profesional dan moralnya. Dengan profesionalitas dan moralitas itu, kader-kader Fraksi Partai NasDem akan menjadi pejuang-pejuang tangguh, dalam membangun Indonesia menjadi negeri beradab dan bermartabat di panggung dunia. Yel-yel dan sorak-sorai menggelora di sela-sela dan seusai pesan-pesan politik Surya Paloh.
Pasca penyampaian pesan-pesan politik, Surya Paloh didampingi Viktor Laiskodat secara simbolis menyerahkan bukuAku Indonesia – 70 Narasi Kebajikan Anak Bangsa kepada tujuh tokoh. Mereka antara lain Seskab Pramono Anung, Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua Umum Golkar Agung Laksono, Ketua Komisi I Mahfud Sidiq, dan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap.
Acara ditutup dengan lagu “Indonesia Jaya” dan “Negeriku” yang dilantunkan secara apik oleh Putri Ayu. Lagu yang menceritakan optimisme dan kekayaan Indonesia ini kembali mengajak para tamu untuk berefleksi kembali, mengenai tugas-tugas yang sudah dan akan terus ditempuh guna memajukan Indonesia.
Pendar antusiasme dari wajah-wajah mereka yang hadir mengguratkan sebuah harapan bahwa mereka akan turut menambah narasi-narasi kebajikan anak bangsa. Tentu, semua berharap bahwa setiap pembaca buku itu, akan turut memperbanyak narasi-narasi kebajikan anak bangsa, sesuai makna yang diharap dari perayaan ulang tahun pertama Fraksi Partai NasDem ini. Semoga.