Category Archives: Aspirasi

09Apr/15
35IMG_02091.jpg

Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)

Kedatangan Komnas Perempuan ini untuk memberikan masukan agar RUU Kekerasan Terhadap Perempuan dimasukkan ke dalam Prolegnas 2015. Kunjungan Komnas Perempuan ke Fraksi NasDem ini disambut oleh Prof. Dr. Bachriar Aly, Kresna Dewanata Phrosakh, Drs. Taufiqulhadi, dan Hj. Trimurny pada 23 Januari 2015.

Komnas Perempuan menilai dengan masuknya RUU itu dalam Prolegnas, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perempuan dan sangat penting untuk ada. Hal ini dikarenakan banyak tindakan yang terjadi bahkan penegak hukum tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekerasan seksual. Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan ini termasuk darurat, setiap harinya menimpa terhadap 35 perempuan atau menimpa 2 orang setiap jamnya.

Perempuan dan anak adalah warga negara yang paling rentan menjadi kekerasan seksual. Bahkan sepanjang 2010-2014 Komnas Anak menangani 82% kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat, antara 1998 hingga 2010 dari total 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan, sebanyak 93.960 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang 22% merupakan kekerasan seksual yang belum tersedia payung hukumnya.

Kekerasan tersebut sebanyak 80% menimpa TKW di luar negeri. Sisanya terjadi di dalam negeri. Karena itu, negara harus hadir melalui proses penegakan hukum. Komnas Perempuan mencatat dalam kurun waktu 13 tahun terakhir ini kasus kekerasan seksual berjumlah hampir dari seluruh total kasus yang dilaporkan. Dari total 400.939 kasus yang dilaporkan, sebanyak 93.960 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Sebanyak 70.115 kasus di ranah personal, 22.284 kasus di ranah publik, dan 1.561 kasus di ranah negara.

09Apr/15
57IMG_02611.jpg

Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS)

Kedatangan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam ke Fraksi Partai NasDem disambut oleh Taufiqulhadi, Kapoksi Komisi X yang memang berkaitan dengan kepemudaan. Audiensi mahasiswa kali ini untuk memberikan masukan mengenai RUU Kepemudaan juga menyampaikan aspirasi mengenai situasi sosial politik kepada Fraksi NasDem.

Audiensi pada 28 Januari 2015 ini membahas mengenai UU Kepemudaan agar program pemberdayaan kepemudaan lebih fokus dan tepat sasaran. Dalam aspirasinya, mahasiswa mengusulkan agar RUU tersebut juga mengatur peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan bantuan permodalan bagi calon wirausahawan muda. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak mengganggarkan program pemberdayaan pemuda di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya.

09Apr/15
66c11.jpg

Aliansi Masyarakat Sipil Anti Trafficking NTT

Aliansi ini mengadukan persoalan trafficking yang sangat mengkhawatirkan di NTT, pada 22 Januari 2015 ke Fraksi NasDem DPR-RI. Kunjungan ini disambut oleh Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX. Kasus trafficking yang banyak menimpa anak-anak di bawah umur dan perempuan dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini banyak berakhir sebagai pekerja paksa, pekerja ilegal, dan pekerja seks komersil di berbagai daerah di Indonesia juga di luar negeri. Tidak sedikit korban trafficking itu adalah perempuan di bawah umur yang kemudian disiksa sampai mati oleh majikannya.

Irma Chaniago yang duduk di komis IX memang fokus pada perlindungan tenaga kerja. Karena banyak korban trafficking umumnya ditipu para perekrut tenaga kerja yang disebar oleh sejumlah Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ke kampung-kampung. Kepada para korban yang umumnya masih di bawah umur, para perekrut maupun pengelola PJTKI memberikan janji muluk-muluk, di antaranya tawaran gaji menggiurkan, agar bersedia disalurkan sebagai pekerja ke luar negeri atau ke daerah lain. Namun, setelah dikirimkan ke daeah/negara tujuan, para TKI/TKW diperlakukan layaknya budak, bahkan tidak sedikit yang meregang nyawa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) nomor satu di Indonesia. Padahal sebelumnya daerah ini tidak pernah masuk dalam daftar sepuluh besar daerah asal penyumbang korban TPPO. Beberapa kasus, seperti kasus Nirmala Bonat yang mengalami siksaan luar biasa oleh majikannya di Malaysia, Wilfrida Soik yang nyaris dihukum mati di Malaysia, atau penyekapan sejumlah TKI asal NTT di Medan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Demikian pula penyekapan dan tindakan kekerasan terhadap TKI/TKW asal NTT di Pulau Batam, Kepulauan Riau, serta banyak lagi kasus serupa.

Penyekapan, kekerasan fisik, bahkan pembunuhan terhadap TKI/TKW NTT sering terjadi dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun kasus-kasus tersebut tak pernah tuntas. Tidak ada keseriusan Kepolisian Daerah (Polda) NTT dan Pemerintah Provinsi NTT untuk menuntaskan kasus tersebut. Pun tercium adanya dugaan kerjasama antara oknum perwira di Polda NTT dengan para PJTKI. Kini muncul kecurigaan masyarakat dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di NTT bahwa ada mafia hukum yang memperjualbelikan kasus, tak terkecuali kasus-kasus terkait pengiriman TKI/TKW illegal ke luar NTT.

Maraknya perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) disinyalir lantaran kemisikinan yang melanda wilayah bagaian timur Indonesia itu. Modus yang dilakukan, seperti yang dialami Wilfrida Soic, jadi putus sekolah, upaya luar biasa dari calo yang terorganisir untuk merayu mereka, diajak ke luar negeri, tanpa membawa dokumen apa pun yang mayoritas di bawah umur untuk dibuatkan paspor di jakarta. Seperti kasus Wilfrida yang masih berumur 17 tahun kala itu, ia tidak lulus hanya kelas 4 SD, dibuatkan dokumen di Jakarta, kemudian modus pemberangkatannya juga sangat terorganisir, dari NTT, Jakarta-Batam, Batam-Singapura, Singapura-Johor, dan Johor-Kelantan.

Yang lebih mengkhawatorkan, kasus human trafficking ini melibatkan tidak hanya calo yang ada di wilayah NTT namun juga sindikat internasional. Sehingga pengungkapan kasus human trafficking sangar rumit. Selain itu juga sulit mengungkapkan kasus karena diduga dibekingi oleh oknum kepolisian, karena ternyata kasus human trafficking ini sudah berpuluh-puluh tahun. Misalnya saja seperti kasus Brigpol Rudy Soik penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang mengadukan atasannya, Kombes Pol Mochammad Slamet, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Ombudsman atas dugaan terlibat dalam kasus trafficking atau perdagangan manusia. 

Rudy melaporkan atasannya itu terkait perintah atasannya yang menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus 26 dari 52 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Kota Kupang pada Januari 2014 yang ditangani oleh Rudy bersama enam orang rekannya. Apa yang dilakukan oleh Rudy Soik sesungguhnya merupakan pemecah kesunyian, hanya saja ia kemudian ia dikriminalisasi, dilaporkan ke komite etik kepolisian, divonis penjara, dan dipecat.

Kondisi ini kemudian dilaporkan oleh aliansi dengan harapan, fraksi NasDem dapat menyerap aspirasi ini dan menjadi fokus kerja di komisi yang terkait persoalan ini. Kenyataan human trafficking ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah, eksekutif bersama legislatif juga yudikatif untuk bersinergi. Juga untuk mengungkap dan mengawasi kemungkinan terlibatnya oknum-oknum pemerintahan dan kepolisian yang telah menggadaikan hati nuraninya.

09Apr/15
91b01.jpg

Kunjungan Masyarakat ke Fraksi Nasdem

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) tanggal  19 Januari 2015

Kedatangan dari tim JKP3 ini disambut oleh legislator perempuan Fraksi NasDem yang juga fokus dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, yaitu Irma Suryani Chaniago dan Amelia Anggraini (Komisi IX), dan Trimurny (Komisi VIII). Kedatangan tim JKP3 ini untuk mengusulkan RUU dalam Prolegnas yang membahas mengenai kesetaraan dan keadilan gender untuk tahun 2015-2019. Beberapa diantaranya diharapkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun2015, yaitu RUU tentang KUHP, RUU tentang KUHAP, RUU tentangPerubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RUU tentangPeradilan Keluarga, RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender, dan RUUtentang Kekerasan Seksual.

Tim JKP3 juga mengusulkan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender hendaknya dapatdiprioritaskan dalam tahun 2015, hal ini mengingat kesiapan RUU danpadaperiode DPR sebelumnya sudah dalam tahap pembahasan. Untuk menindaklanjuti ini, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kresna Dewanta Phrosakh, anggota fraksi NasDem yang juga menjadi anggota Baleg. Lebih lanjut, usulan ini pun dilanjutkan oleh tim JKP3 di RDPU dengan Komisi VIII pada 28 Januari 2015.

Tim JKP3 telah beraudiensi dengan DPR periode 2009-2014 lalu dan terus berupaya untuk melobi DPR agar menjadikan isu Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) menjadi prioritas di dalam pembahasan UU. JKP3 adalah jejaring masyarakat sipil yangpeduli pada isu perempuan dan advokasi kebijakan. RUU KKG merupakan salah satu  agenda legislasi pro perempuan yang sedang mereka perjuangkan dan saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi (BALEG) DPR RI untuk diharmonisasikan. Pembahasan ini diharapkan dapat diselesaikan oleh DPR-RI masa jabatan 2009-2015 dengan memuat materi yang selaras dengan prinsip penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

RUU KKG menyasar atau mengatur relasi gender antara perempuan dan laki-laki, sehingga keberadaannya bukan merupakan pengulangan dari Undang-Undang yang telah hadir sebelumnya. Bentuk UU ini merupakan UU yang bersifat lex generalis, yaitu berlaku secara umum, sebagai payung hukum UU responsif gender yang telah ada sebelumya. Misalnya, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender, dan UU Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. JKP3 kemudian menjelaskan bahwa legislasi RUU KKG sudah berada pada tahapan penyerahan DPR-RI Komisi VIII kepada Badan Legislasi (Baleg).

JKP3 juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalamnya terdapat petunjuk pembuatan sebuah UU dari segi tujuan, pemilihan kata, dan beberapa azas yang diperlukan. Hal ini menjadi penting, dikarenakan dalam draft versi terakhir (Desember 2013), memuat beberapa azas seperti agama, kemanusiaan, kebangsaan, dll, di mana tidak terlalu diperlukan dalam pembuatan suatu UU jika azas-azas tersebut tidak tercermin dalam seluruh pasalnya.

 

09Apr/15
13a01.jpg

Dewan Adat Dayak Wehea Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur

Dewan Adat Dayak Wehea menyambangi ruangan Fraksi Partai NasDem pada 2 Februari 2015. Kedatangan mereka terkait masalah kepemilikan tanah adat di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kombeng, di Kab. Kutai Timur. Sehari setelahnya (3 Februari 2015), rombongan ini mengunjungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan bertemu pula dengan Menteri Siti Nurbaya Bakar membicarakan agenda yang sama.

Masyarakat adat Dayak Wehea tinggal di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa hutan merupakan lumbung kehidupan dimana mata pencahariannya adalah berkebun dan berladang. Masyarakat adat Dayak Wehea memiliki ketergantungan tinggi kepada lingkungan terusik kehidupannya akibat perambahan hutan dari pihak luar serta meminta agar izin usaha pertambangan dan pembukaan lahan untuk perkebunan dihentikan karena akan mengganggu ekosistem di tempat mereka tinggal.

Suku Dayak Wehea adalah sub suku Dayak yang mendiami enam desa di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Populasi di masyarakat adat Wehea sekitar 6000 orang. Suku Wehea menjaga hutan lindung yaitu Hutan Lindung Wehea. Hutan Lindung Wehea seluas 38.000 ha, berada di ketinggian 250 m di timur sampai 1750 m di barat, dengan tipe hutan mulai dari dataran rendah hingga hutan pegunungan.

Hutan Wehea mempunyai fungsi hidrologis yang penting karena merupakan DAS untuk Sungai Wehea di Kabupaten Kutai Timur dan Sungai Long Gi di Kabupaten Berau yang terletak di Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang berjarak sekitar 450 km dari Kota Samarinda, ibukota Kalimantan Timur tersebut resmi menjadi kawasan hutan lindung yang dijaga secara adat oleh masyarakat Dayak Wehea. Hutan Lindung Wehea terdapat berbagai jenis satwa liar antara lain 19 jenis mamalia, 114 jenis burung, 12 hewan pengerat, 9 jenis primata, dan 59 jenis pohon bernilai ekonomi.

Saat ini wilayah adat Dayak Wehea terancam kerusakan ekologi yang luar biasa. Alih fungsi hutan menjadi HPH, pertambangan dan perkebunan sawit secara besar-besaran, telah mengakibatkan hilangnya ruang dan kualitas hidup. Padahal masyarakat adat Wehea selama ini menjadikan sungai dan hutan sebagai sumber kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan religiositasnya.

Ada tiga tuntutan yang diperjuangkan masyarakat adat Dayak Wehea yaitu (1) menuntut pengakuan atas masyarakat adat Dayak-Wehea dan hak ulayat sebagai sebuah entitas masyarakat adat di Indonesia, (2) penghentian penerbitan ijin baru untuk segala jenis usaha yang dapat merusak hutan

adat, budaya dan lingkungan hidup, (3) pencabutan semua Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan penghentian ijin baru pertambangan di wilayah Ulayat Masyarakat Adat Wehea Kutai Timur Kalimantan Timur.