Category Archives: Aspirasi

23Jun/15
96Tolak-Dana-Aspirasi1.jpg

Tolak Dana Aspirasi, NasDem Peroleh Dukungan LSM

Jakarta – Fraksi Partai NasDem menerima audiensi belasan orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Dana Aspirasi, di Gedung Nusantara I Lt.22, Senayan Jakarta, Selasa (23/6).

Dalam audiensi yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, koalisi tersebut diterima oleh Sekretaris Fraksi Syarif A. Alkadrie  dan Wakil Ketua Fraksi Jhony G. Plate. Bersama dengannya beberapa anggota Fraksi Partai NasDem lainnya antara lain Tamanuri, Yayuk Sri Rahayuningsih, Bachtiar Aly, Akbar Faizal, Irma Suryani, Amelia Anggraini dan Taufiqul Hadi.

Syarif Alkadrie menyampaikan bahwa Fraksi NasDem memberikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap kehadiran koalisi LSM ke ruang Fraksi NasDem.

“Kami sangat senang atas kehadiran saudara-saudara untuk beraudiensi bersama kami terkait (penolakan) dana aspirasi,” ujarnya.

Gabungan LSM yang terdiri dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Indonesia Corupption Watch (ICW), Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Parliamentary Center (IPC), YAPPIKA, Indonesia Budget Center (IBC), dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) tersebut dipimpin Donal Fariz (ICW) sebagai juru bicara perwakilan Koalisi Masyarakat Tolak Dana Aspirasi.

Koalisi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Fraksi NasDem yang telah memberikan kesempatan untuk beraudiensi serta atas sikap Fraksi NasDem untuk menolak dana aspirasi.

Donal menerangkan, setidaknya ada empat poin terpenting terkait dengan dana aspirasi tersebut. “Pertama, kalau wacana awalnya dana aspirasi adalah untuk menghindari ketimpangan antar daerah, realitasnya akan berbeda dengan kondisi di lapangan,” kata aktivitis dari ICW tersebut.

Donal menyebutkan bahwa 61 persen proporsi daerah pemilihan (dapil) seluruh anggota DPR RI secara mayoritas berasal dari pulau Jawa.

“Maka konsekuensi logisnya jika dana tersebut diterapkan, sebanyak lebih kurang Rp 6,1 triliun akan tetap beredar di pulau Jawa,” kecamnya.

Selanjutnya, masih menurut Donal, korupsi juga bisa terjadi dalam dana aspirasi. “Sangat sulit (kemudian) dibantah jika terjadi penyelewangan dana aspirasi, akan memiliki potensi korupsi yang sangat besar. Apalagi kalau kita semua melihat tipologi kasus-kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh penegak hukum,” jelasnya.

Potensi ketiga, dana aspirasi juga akan menimbulkan medan pertempuran yang tidak seimbang antara calon kepala daerah (baru) dan petahana pada petarungan dalam pilkada.

Poin terakhir, terkait dengan pengakuan pemerintah yang menyebutkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini yang masih inefisien ditambah minimnya penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini, menurutnya sangat kontraproduktif jika dana aspirasi tersebut direalisasikan.

Anggota koalisi lainnya, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah menyampaikan kegembiraannya karena masih ada fraksi yang berani melakukan penolakan terhadap dana aspirasi yang dinilai lebih banyak mudharatnya. 

“Terus terang saya hari ini sangat bergembira (karena) masih ada fraksi yang berani menolak atas dana aspirasi. Karena dua minggu yang lalu kami mengatakan sangat merindukan personal (anggota DPR) atau fraksi yang akan menolak dana tersebut. Akhirnya hari ini kami menemukan Fraksi NasDem,” ujarnya.

 Akbar Faizal, yang juga anggota Komisi III, mengingatkan serta mengajak kepada perwakilan LSM tersebut agar tidak hanya  menyoroti kondisi seluk beluk di DPR. Dia juga mengharapkan LSM melakukan  pendidikan politik secara intens, langsung kepada masyarakat.  

Terkait dana aspirasi, Wakil Ketua Fraksi Jonny G. Plate menyatakan bahwa ada kesamaan persepsi antara Fraksi Partai NasDem dan perwakilan LSM yang hadir.

Dia menyampaikan, setidaknya saat ini ada dua kelompok berbeda terkait dana aspirasi ini. Yakni mereka yang menerima untuk dilanjutkan untuk dibahas, dan kelompok yang menolak untuk dilanjutkannya pembahasan di Badan Legislasi.

“Secara komposisi ada tujuh fraksi yang menerima untuk dilanjutkan dibahas dan selebihnya menolak untuk dilanjutkan menjadi pembahasan, salah satunya yang menolak adalah Fraksi NasDem,” katanya.

Namun, terang legislator dari NTT ini, bahwa ditolak atau tidaknya dana ini, untuk kemudian dilanjutkan menjadi pembahasannya di DPR, bukanlah hal yang final. Keputusan akhir berada di tangan esekutif.     

Pada akhir audiensi tersebut, Koalisi Masyarakat Tolak Dana Aspiasi secara simbolis menyerahkan  13 ribu petisi dari masyarakat kepada Fraksi Partai NasDem. Petisi tersebut merupakan hasil yang telah dikumpulkan oleh Koalisi LSM terkait penolakan atas keberadaan dana aspirasi.

18Jun/15
5Yayuk1.jpg

NasDem Dukung Program Mendikbud Prioritaskan PAUD

Jakarta – Anggota Komisi X Fraksi Partai NasDem, Yayuk Sri Rahayuningsih, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemendikbud dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya pendidikan untuk anak di usia dini. Hal ini disampaikannya menanggapi Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Rabu, (17/6).

“Saya mengapresiasi kinerja Pak Menteri (Anies Baswedan) dalam upaya meningkatkan pendidikan anak di usia dini.  Karena pendeteksian dini terhadap pendidikan  anak  di usia dini, sangat memegang peranan penting terutama dalam membentuk kualitas dan karakter anak,” ujar srikandi  politik dari Partai NasDem ini.

Namun demikian, legislator dari dapil Jatim VII ini mendesak pentingnya penyaluran BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD agar dapat merata dan tersalur ke seluruh PAUD di Indonesia, terutama di pelosok pedesaan.

“Ke depannya, yang perlu didorong adalah penyaluran BOP agar merata diberikan kepada seluruh PAUD di Indonesia. Karena saat ini pengalokasian BOP ke daerah baru untuk satu PAUD di satu desa, sedangkan jika peruntukannya sudah jelas maka dapat diberikan secara merata,” terang Yayuk. 

Lebih jauh, Wakil Bendahara Fraksi NasDem ini mengatakan Komisi X terus mendorong agar kementerian yang dipimpin Anis Baswedan ini memberikan sertifikasi serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan pengajar PAUD.  

“Mereka juga perlu diikutsertakan untuk mengikuti (program) sertifikasi dan pelatihan. Karena jika mengamati kondisi PAUD di daerah, kebanyakan dari mereka adalah  pengajar yang bersifat sukarela dan honorer. Sertifikasi dan pemberian diklat ini penting bagi mereka. Ini bertujuan agar anak didiknya secara kualitas juga menjadi bagus sebagaimana yang diharapkan,” kata Yayuk.

Dalam kesempatan rapat dengan DPR, Menteri Anis Baswedan menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini sangatlah penting. Karena itu ia merencanakan program kampanye besar-besaran soal pentingnya PAUD agar semakin luas masyarakat terlibat. 

Untuk membuktikan keseriusan mengkampanyekan pentingnya pendidikan anak di usia dini tersebut, Anies menjelaskan dalam APBN 2015, Kemdikbud telah mengalokasikan Bantuan Operasional (BOP) sebesar 535 Milliar  untuk diberikan kepada 73.000 lembaga PAUD.

Selain itu, menurutnya, kementerian juga akan ada pemberian diklat berjenjang bagi pendidik dan pengajar PAUD. Kementerian akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas PAUD di setiap daerah. Anis berkeyakinan bahwa kedepannya kualitas PAUD akan semakin meningkat.

“Dalam hal pengembangan kualitas dan kuantitas PAUD, saya berkeyakinan, insya Allah  kita di jalan yang benar atau on the track.  Hanya saja ini masih dalam proses yang bertahap,” ujarnya.

10Jun/15
43HAMDHANI1.jpg

Komisi IV Setujui Alokasi Anggaran Asuransi Pertanian 150 Milliar

Jakarta – Sejak 2013, DPR telah mengetuk palu atas aturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam bentuk UU No.19 Tahun 2013. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian (Pasal 37). 

Dalam rencana anggaran yang diajukan Kementerian Pertanian untuk APBN 2016, pemerintah memasukkan alokasi anggaran senilai 150 miliar untuk asuransi pertanian. Hal ini terkuak dalam rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, di Jakarta, Senin (8/6).

Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem Hamdani bersyukur dengan disetujuinya anggaran yang diajukan Kementerian Pertanian secara mufakat oleh komisi IV DPR.

“Dalam raker Senin kemarin, kita (Komisi IV) telah menyetujui adanya pengalokasian dana asuransi sebesar 150 miliar”, jelasnya saat diwawancara oleh Media Center, Selasa (9/6).

Hamdani menilai pemberian asuransi pertanian sangat penting bagi para petani. “Asuransi tersebut sangatlah bermanfaat bagi petani, terutama ketika sering kali petani mengalami gagal panen, sedangkan mereka sudah banyak mengeluarkan dana untuk bertani. Asuransi tersebut juga sangat membantu para petani yang mengalami kesulitan pendanaan saat tiba musim tanam,” terangnya.

Namun demikian, dia menegaskan asuransi pertanian saat ini belum bisa secepatnya direalisasikan. Karena skema dalam penerimaan dan penyalurannya masih dalam tahap penyusunan. 

“Saat ini skemanya masih disusun oleh Kementerian Pertanian, tetapi yang terpenting besaran rencana anggaran asuransi pertanian tersebut sudah kami (Komisi IV) setujui,” jelas Hamdani.

Dalam rapat yang menyetujui anggaran asuransi pertanian ini, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman memang belum menyampaikan detail skema asuransi pertanian yang diamanatkan UU 19/2013. Hal ini menjadi pokok pertanyaan yang disampaikan legislator asal Kalimantan Tengah Fraksi NasDem. 

“UU ini sudah di setujui sejak 2013, namun peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri belum ada. DPR perlu mendorong pemerintah segera membuat aturan pelaksana untuk itu,” tegasnya. 

Sebagai informasi, sejak diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2013 pemerintah belum mengeluarkan aturan teknis yang ditunggu berbagai pihak untuk melaksanakan undang-undang ini. Walhasil, sampai saat ini pemerintah hanya mengalokasikan dana cadangan dari APBN untuk menanggulangi gagal panen yang dihadapi petani. 

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV membahas serapan anggaran APBN 2015 yang dinilai masih cukup rendah ketimbang tahun sebelumnya. Hal lain yang juga menjadi pembahasan di dalam rapat adalah upaya pemerintah melakukan langkah serius menuju ketahanan pangan. Mulai dari rencana anggaran 2016 sampai rencana dukungan pemerintah terhadap usaha pertanian, saran dan prasarana pertanian.

08Jun/15
38IMG_38911.jpg

Produksi Legislasi DPR Mandeg, Fraksi NasDem Usulkan Perpendek Waktu Reses

Jakarta – Kinerja legislasi DPR periode ini menjadi sorotan masyarakat. Parameter yang paling sering dipakai biasanya adalah jumlah prolegnas prioritas dan berapa yang disahkan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi menyadari tingginya ekspektasi rakyat Indonesia atas kinerja Baleg. Ketika ditemui pada Senin (8/6) di Komplek DPR, ia menyayangkan Baleg mengesahkan dua perundang-undangan baru, namun bukan bagian dari prolegnas.

“Ini mengkhawatirkan. Karena belum ada undang-undang (UU) yang telah disahkan, kecuali berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan tak langsung dengan prolegnas. Misalnya UU Pilkada, merupakan Perpu yang menjadi UU. Itu cepat selesai. Juga UU MD3, cepat selesai. Tapi giliran UU uang lain progresnya lambat sekali. Sehingga belum ada UU yang dalam rencana prolegnas disahkan hingga masa sidang ke-empat ini.”

Ia mengakui bahwa sudah beberapa kali menyampaikan usulan agar masa reses DPR dipersingkat. Dalam kunjungan ke Metro TV dan Media Indonesia, (03/06) ia menyebutkan bahwa Baleg sendiri telah menyadari situasi ini tak mendukung. Maka ia mengusulkan masa reses dipersingkat dari satu bulan menjadi 2 minggu saja. Begitu pula dengan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik, sebaiknya dilakukan di masa reses.

Hal ini bertujuan agar DPR memiliki waktu bersidang yang lebih lama, sehingga dapat menyelesaikan tugas legislasi. Namun Taufiq tetap tak ingin mengurangi jumlah reses, “Satu tahun tetap lima kali reses.”

Taufiq mengingatkan agar DPR tak melangkah mundur karena produktivitas legislasinya menurun dari periode sebelumnya. Usulan ini ia bawa ke Fraksi NasDem agar dapat diusulkan ke Badan Musyawarah DPR untuk dibahas lebih lanjut. Hingga saat ini belum ada UU yang masuk tahap harmonisasi. Misalnya RUU Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) masih tahap pembentukan Panja.

Upaya untuk mengoptimalkan masa bersidang DPR diharapkan Taufiq dapat segera dibahas. “NasDem akan memberikan perhatian untuk membicarakan ini di Bamus. Kinerja Baleg berpengaruh besar terhadap penilain rakyat terhadap DPR secara keseluruhan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dewan akan terdiskredit di mata masyarakat,” tegasnya.

04Jun/15
90Tamanuri1.jpg

NasDem Setuju Tambah Dana 15 T untuk Kementerian Desa

Jakarta – Dari 72.944 jumlah desa di Indonesia, 50.000 di antaranya masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Terkait hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi meminta tambahan dana untuk merealisasikan program kementerian. Penambahan ini di luar dana desa yang telah dimulai pencairannya baru-baru ini. Menyikapi hal ini, Anggota komisi II Fraksi NasDem DPR, Tamanuri menyebutkan bahwa fraksinya mendukung penambahan dana yang diminta kementerian tersebut.

“Kementerian Desa mengajukan penambahan pagu anggaran untuk optimalisasi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di hampir 50.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta 66 kabupaten tertinggal. NasDem beserta seluruh komisi II sepakat atas usulan tersebut. Hal ini memang sejalan dengan visi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur agar perekonomian rakyat hidup. Desa tertinggal dapat lebih bergeliat,” jelasnya ketika ditemui selepas raker bersama Menteri Marwan Ja’far, di Jakarta, Rabu (3/6).

Penambahan anggaran hingga 15 triliun rupiah tersebut dianggap penting untuk merealisasikan program kementerian. Walaupun dengan nomenklatur baru, Kementerian Desa diharapkan Tamanuri dapat mempercepat progress kinerja dan penyerapan anggaran. Ia menitikberatkan pengembangan transportasi antar desa dan kota, karena kendala desa tertinggal umumnya masih terisolir.

Namun Ia menggarisbawahi, persetujuan anggaran tambahan itu mesti komprehensif. “Kita meminta data anggaran yang detil, juga tujuan penambahan anggaran dengan alokasi yang jelas sesuai target program.”

 

Kemitraan Dengan Komisi II

Demi optimalisasi kinerja kementerian, Syarif mendorong Kementerian Desa menjadi mitra kerja Komisi II. Kementerian nomenklatur baru ini memang belum memiliki kemitraan yang jelas dengan komisi di DPR. Pasca diumumkannya Marwan Ja’far menjadi menteri kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi,  setidaknya ia harus menjalin kemitraan dengan tiga komisi berbeda. Selain dengan Komisi II, juga dengan Komisi V di bidang Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, dan Komisi XI di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Kondisi ini tentu tidak optimal, pola kerja jadi tak efisien,” ujar Tamanuri yang juga mantan Bupati Way Kanan, Lampung, ini.

Legislator asal Lampung ini akan mendorong Bamus DPR mengupayakan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menjadi mitra penuh Komisi II. Tamanuri yakin dengan manajemen kemitraan kementerian satu pintu akan berjalan efektif dan efisien.

“Pembangunan wilayah tertinggal itu persoalan urgent, tentu saja pola koordinasi dan kemitraan juga tak usah bertele-tele. Jika selama ini bermitra kerja dengan tiga komisi, itu menurut saya rancu. Saya tidak bisa membayangkan betapa pusingnya menteri merancang program yang harus melewati pintu berbeda-beda. Maka kami mendorong kementerian ini berada penuh sebagai mitra kerja Komisi II,” jelas Tamanuri.

Namun demikian, menurutnya, proses ini tetap butuh waktu lama. Pasalnya Ketua DPR RI Setya Novanto belum membawa hal ini di pembahasan Paripurna. 

19May/15
95IMG_38401.jpg

Irma Surati Kemenlu Tuntaskan Kasus Hukuman Mati TKI

Jakarta,  Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma S. Chaniago, terima delegasi Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) yang membawa sejumlah laporan nasib TKI di luar negeri, Senin (18/5) diruang rapat fraksi.

Sebagai ketua kelompok fraksi (Kapoksi) Komisi IX Fraksi NasDem, Irma ditemani Ali Mahir dan sejumlah tenaga ahli fraksi mengapresiasi langkah FSPILN yang aktif dalam pembelaan terhadap kasus-kasus pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Irma menyampaikan laporan FSPILN akan ditindaklanjuti baik di internal fraksi dan Komisi IX. Bahkan Ia mengatakan akan bertemu dengan kementerian terkait.

Langkah awal yang akan dilakukan Irma adalah dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti kasus Wanipah, TKI di China, dan Siti Komariah, TKI di Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, kedua TKI tersebut didakwa hukuman mati. Selain itu, Ia juga akan menyampaikan laporan tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja sebagai mitra komisi IX.

Kuasa Hukum FSPILN, Iskandar Zulkarnaen yang hadir didampingi Wibi Adriano dari Badan Advokasi Hukum NasDem, juga membawa serta perwakilan keluarga TKI tersebut.

Dalam paparannya, Iskandar menjelaskan soal kasus Wanipah, TKI asal Indramayu yang terancam hukuman mati di China karena tertangkap membawa 99, 72 gram heroin di bandara Xiaoshan, Hangzhou, China.

Menurutnya, kasus Wanipah yang tertangkap dengan nama Fazeerra Icha, Desember 2010, hampir serupa dengan terpidana Mary Jane yang ditunda eksekuti matinya oleh Kejaksaan Agung RI.

Wanipah, menurutnya, adalah korban dari sindikat narkotika Internasional yang memanfaatkan kepolosan dan kemiskinan korban. Seperti halnya Mary Jane, Wanipah hanya dititipi barang oleh seseorang yang dia sendiri tidak mengetahui apa isi barang tersebut. Malang ternyata barang yang dibawanya dalam rencana perjalanan menuju kampung halaman ternyata narkotik golongan I, Heroin.

Kakak Wanipah, Rusmini, yang turut hadir dalam pertemuan berharap Fraksi NasDem, melalui Irma dapat memperjuangkan nasib adiknya. Ia meminta Fraksi NasDem membantu dirinya dan keluarga untuk dapat memperoleh kejelasan kasus adiknya dan dapat menengok adiknya langsung ke China.

Dibantu Iskandar Zulkarnaen, Rusmini, menceritakan ketidakjelasan kondisi Wanipah saat ini. Surat terakhir yang dikirim Wanipah Tahun 2013 hanya mengatakan bahwa Wanipah dalam keadaan baik. Padahal Wanipah telah ditahan sejak April 2011.

Kabar terakhir yang diterima keluarga, menurut kakaknya, Wanipah menerima penundaan 2 tahun karena karena telah menyatakan penyesalannya. Hal ini diterima dari surat yang disampaikan Kementerian Luar Negeri, 8 Agustus 2011 kepada keluarga.  Saat ini, keluarga masih menunggu kejelasan status Wanipah yang masih di tahan di China.

Selain menerima laporan soal nasib Wanipah, Irma yang juga mengetuai organisasi buruh sayap Partai NasDem, menerima laporan soal TKI Siti Komariah, Agus dan Ato Suprapto yang juga didakwa dengan hukuman mati karena tuduhan pembunuhan terhadap warga negara RI di Arab Saudi.

Dalam penjelasannya, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan bahwa kasus Siti Komariah, Agus dan Ato Suprapto akan mudah memperoleh pembebasan apabila keluarga korban di Indonesia memaafkan. Walau demikian, Kuasa Hukum FSPILN ini juga mengatakan bahwa Siti Komariah sebenarnya sama sekali tidak mengetahui kasus pembunuhan yang didakwakan kepadanya.

Menurut Iskandar, mayat korban pembunuhan ini diketahui Siti Komariah ketika Ia baru saja datang ke rumah tempat tinggal para kaburan TKI di Saudi. Siti Komariah sendiri, menurutnya, datang ke rumah tersebut karena kabur dari rumah majikannya.

Dadang, adik dari Siti Komariah yang hadir dalam pertemuan berharap besar, Fraksi NasDem dapat membantu proses perolehan maaf dari keluarga korban yang menurutnya sampai saat ini belum diketahui namanya.

Dalam pertemuan dengan Komisi IX Fraksi NasDem FSPILN juga membawa serta korban awak kapal yang sejak 2011 belum memperoleh pembayaran gaji dari perusahaan yang memberangkatkannya.

Irma meminta, BAHU dan Gemuruh NasDem yang turut dalam pertemuan untuj juga aktif mengawal kasus-kasus seperti laporan FSPILN yang diterimanya. Rapat Terima Aspirasi

23Apr/15
84DPRD-SIJUNJUNG1.jpg

Fraksi NasDem Terima Audiensi DPRD Kabupaten Sijunjung

Media Center –

Tamanuri dan Haji Wen

Di sela-sela kesibukan menghadiri Konferensi Parlemen Asia Afrika, Kamis (23/4), Fraksi NasDem menerima kunjungan audiensi DPRD Kabupaten Sijunjung. Fraksi NasDem yang diwakili Drs.Tamanuri, MM (Dapil Lampung II), dan H.Endre Saipoel (Dapil Sumbar I) menyampaikan apresiasi kepada delegasi DPRD Sijunjung yang datang untuk berdiskusi dan mendengarkan paparan perkembangan pembahasan rencana peraturan KPU soal Pemilihan Kepala Daerah. Delegasi DPRD Sijunjung dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sijunjung Mukhlis Rasyid, S.Sos mendiskusikan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk menghadapi Pilkada.

Ajuka Pertanyaan

Drs. Tamanuri, MM sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Pilkada Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa sampai saat ini pembahasan Peraturan KPU untuk pilkada masih terus dibahas. “Peraturan pelaksana dari UU Pilkada yang baru ini, masih terus kami bahas siang-malam bersama KPU, Departemen Dalam Negeri dan lembaga terkait” ujarnya.

Ketua Delegasi

Dalam kesempatan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sijunjung ini, beberapa topik pembahasan yang hangat di tim Panja juga disampaikan oleh Tamanuri. “Prinsip pelaksanaan pilkada ini adalah efisiensi pembiayaan,” ujarnya. Menurutnya, upaya efisiensi ini salah satunya dengan pemangkasan tahapan Pilkada. Selain itu, Tamanuri juga menjelaskan soal batasan-batasan yang ada dalam UU Pilkada baru, salah satunya soal kekerabatan calon peserta dan pembatasan terhadap upaya incumbent untuk memobilisasi dukungan dari PNS. “Batasan waktu mutasi (PNS) maksimal baru boleh dilakukan setelah calon terpilih menjadi kepala daerah setelah 6 bulan menjabat”, katanya.

Tamanuri menjelaskan bahwa Juli nanti KPU(D) sudah mulai menerima pendaftaran calon peserta pemilukada. Namun demikian ia juga menjelaskan bahwa belum seluruh daerah yang akan melaksanakannya.  “Tahun 2027 baru kita akan menghadapi pemilukada serentak nanti” tutupnya.

20Apr/15
37IMG_2639-PAKAI1.jpg

Demi Pemerataan Kesejahteraan, Pemekaran DOB Okika dengan Pendekatan Pelayanan

Media Center, Jakarta –Kunjungan delegasi Forum Komunikasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Okika ke Fraksi NasDem ditemui langsung Sulaiman Hamzah, Anggota Komisi IV dari Fraksi Nasdem. “Secara pribadi saya punya tanggung jawab moral atas apa yang diusung delegasi,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua ini. 

Delegasi FKP-DOB Okika mendatangi Fraksi NasDem dalam rangka menggalang dukungan agar pemerintah segera mewujdkan rencana pembentukan Kabupaten Okika, Pegunungan Tengah, Jayawijaya, Papua pada Jumat (17/4) lalu. Musa Mabel, ketua delegasi menyampaikan bahwa upaya timnya untuk mewujudkan Kabupaten Okika sudah dimulai sejak 2010. “Kami lalui perjuangan ini dari tahun 2010, secara swadaya kami berupaya melengkapi segala persyaratan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya. 

Di era pemerintahan sebelumnya, upaya FKP-DOB Okika sudah hampir berhasil. Lembaga pemerintah dan Legislator sebelumya juga sudah menyetujui untuk memberi rekomendasi agar pemekaran Kabupaten Okika dapat menjadi keputusan dalam prolegnas. Namun upaya tersebut terhenti karena moratorium pemekarang wilayah yang dicanangkan di era Presiden SBY. 

Dalam pertemuan dengan Sulaiman Hamzah, Musa Mabel memaparkan pentingnya dukungan Fraksi NasDem untuk mewujudkan Kabupaten Baru Okika. Ia memaparkan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki calon Kabupaten Okika. Sulaiman juga meyakinkan bahwa dengan kemandirian akan dapat lebih mensejahterakan masyarakat Okika.

Dalam kesempatan pertemuan ini juga, Musa Mabel menceritakan 15 orang tokoh PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang memutuskan Papua bergabung dengan Indonesia, berada di calon Kabupaten Okika. Musa yang juga keturunan dari tokoh PEPERA menjelaskan “Kurulu, sebagai calon Ibu Kota Kabupaten Okika merupakan distrik yang telah berdiri sejak berdirinya Kabupaten Wamena, Jayawijaya. Kendati begitu, Kurulu, lanjutnya, kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Hal inilah yang melatarbelakangi keinginan masyarakat untuk membentuk DOB Okika. 

Sulaiman mengatakan semangat masyarakat Papua adalah perubahan, dan hal ini sejalan dengan semangat Partai NasDem. Menurutnya, jangkauan pelayanan demi kesejahteraan bagi masyarakat Papua belum cukup merata. Dalam kerangka pemerataan jangkauan pelayanan inilah DOB Kabupaten Okika semestinya didukung. 

“Harapan Fraksi Partai NasDem dalam pemekaran wilayah adalah semakin terjangkaunya pelayanan kepada masyarakat, pendekatannya harus pendekatan pelayanan,” terang Sulaiman Hamzah. Ia juga meminta delegasi untuk dapat mengembangkan ekonomi khas masyarakat Pegunungan Tengah. “Beri saya masukan-masukan khusus terkait pengembangan perekonomian calon Kabupaten Okika, agar ada alokasi dari APBN,” katanya kepada delegasi. 

Sulaiman menyampaikan secara prinsip Fraksi NasDem akan mendukung upaya FKP-DOB Okika mewujudkan Kabupaten Okika. Ia juga menyampaikan akan meminta dukungan tertulis dari Fraksi NasDem agar pembahasan DOB Okika menjadi salah satu prioritas pembahasan di Komisi II DPR RI.  “Sebagai orang yang sangat mengenal Okika saya akan perjuangkan tuntutan DOB Kabupaten Okika ini sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Syarif H. Alkadrie, Sekretaris Fraksi NasDem yang juga duduk di Komisi II, menyampaikan bahwa Komisi II  DPR RI sudah merencanakan pembahasan DOB 25 wilayah. “Akan ada pembahasan dari awal terhadap 22 usulan DOB  sisa DPR Periode Sebelumnya ditambah usulan DOB baru di era sekarang,” ungkapnya.

Syarif menyampaikan kembali bahwa niatan awal dari usulan DOB sudah seharusnya merupakan niat untuk mensejahterakan masyarakat. “Daerah yang diberi Otonom harus betul-betul memberikan manfaat bagi masyarkat,“ tegasnya. Ia menyebutkan Fraksi NasDem, sebelumnya juga sudah menerima tim usulan pemekaran Provinsi DOB Papua Barat Daya. 

“Sepanjang niatan pembentukan DOB adalah pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NasDem akan dukung selama syarat-syarat di dalam peraturan Undang-undang terpenuhi,” tandas legislator asal Kalimantan Barat ini. 

09Apr/15
87IMG_02131.jpg

Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas

Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas

Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas merupakan gabungan dari berbagai organisasi disabilitas seperti organisasi tuna rungu, tuna netra, tunawicara, perhimpunan jiwa sehat termasuk LBH Jakarta dan PSHK ini berkunjung ke Fraksi NasDem pada 23 Januari 2015. Koalisi ini menyampaikan masukan RUU Penyandang Disabilitas menjadi prioritas prolegnas 2015. Kunjungan ini disambut oleh Prof. Dr. Bachriar Aly, Kresna Dewanata Phrosakh, Drs. Taufiqulhadi, dan Hj. Trimurny.

Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 37juta orang. Fraksi NasDem tentu sangat fokus terhadap penjaminan hak-hak penyandang disabilitas, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan pemerintah wajib untuk memastikan hak tersebut diatur di dalam regulasi. Karena di dalam konstitusi UUD 1945 pun diatur tentang itu.

RUU tentang Penyandang Disabilitas telah disiapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR untuk menggantikan UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat karena kurang mengakomodasi hak-hak kaum disabilitas. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dengan membentuk UU No 19 Tahun 2011. Dan RUU tersebut sudah dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015.

Perjuangan disabilitas tidak hanya pada satu sektor namun multisektor. Namun, di sektor politik misalnya ketika pemilu, kaum disabilitas masih sedikit menikmati hak politik. Seperti tidak ada jaminan akses memilih apalagi afirmasi berbentuk kuota keanggotaan partai dan pencalonan atau kursi. Padahal Indonesia telah ikut dalam Convention on The Right of Persons with Disabilities (CRPD) Resolusi PBB No. 61/106 tahun 2006, dan telah diratifikasi DPR bersama Pemerintah Indonesia pada 18 Oktober 2006. Kemudian langsung ditindaklanjuti dengan UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD pada 10 November 2011. Hal ini menunjukkan perjuangan kaum disabilitas untuk bisa mendapatkan hak azasinya tanpa diskriminasi harus benar-benar diatur di dalam produk perundang-undangan yang dibahas di DPR.