Category Archives: Aspirasi

09Aug/16
Diskusi Media Center Fraksi NasDem-Merahdelima3

Aktivis: Isu Lingkungan Harus Jadi Perhatian NasDem

Jakarta – Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ahmad Pelor mengatakan, isu lingkungan hidup belum jadi perhatian utama Fraksi NasDem.

“Jika saya amati dalam hal isu lingkungan hidup masih belum menjadi leading dan mainstream issue bagi Fraksi NasDem,” ujarnya.

Diakuinya, saat terjadi kebakaran hutan yang melanda Indonesia tahun lalu, Fraksi NasDem bersuara lantang agar ada perubahan dalam pengelolaan lahan gambut dan hutan produktif. Namun, dalam perkembangan terakhir terutama dalam isu SP3 kepada 15 korporasi, belum mendapat pengawalan dan perhatian serius Fraksi NasDem.

“Padahal kita berharap isu ini juga menjadi perhatian maksimal Fraksi NasDem,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, dengan posisi ibu Siti Nurbaya selaku menteri LH dan Kehutanan yang notabane kader Partai NasDem, sudah semestinya Fraksi juga bisa menopang segala langkah dalam upaya restorasi lahan gambut dan hutan ini.

Ahmad menambahkan, selain persoalan lingkungan dan hutan, konflik agraria atau pertanahan juga menjadi salah satu persoalan lain yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.

“Maka saya sepakat dengan apa yang diutarakan oleh teman Yance dari Epistema Institute sebelumnya bahwa persoalan konflik agraria juga menjadi agenda besar yang mesti diselesaikan. Nah, bagaimana Fraksi NasDem dapat menanggapi secara serius terhadap isu ini,” tuturnya mengakhiri. ‎

04Aug/16
Yunarto Wijaya -Diskusi Media Center-Kiprah Fraksi NasDem-Merahdelima Restro

Pengamat: Suara Fraksi Harus Tingkatkan Elektabilitas Partai

Jakarta – Pengamat politik Yunarto Wijaya menekankan, terjadinya paradoks media harus menjadi catatan bagi para kelompok politik. Paradoks media yang dimaksud adalah keadaan di mana media semakin berkembang dan dekat dengan publik namun anehnya partai politik terasa semakin menjauh.

Oleh karena itu, dalam hematnya, Fraksi NasDem melalui media centernya punya pekerjaan rumah yang cukup besar untuk bisa menggiring opini publik lewat sikap-sikap fraksi di Parlemen. Hal ini penting karena semua sikap dan aksi politik fraksi harus berkorelasi dengan tingkat elektabilitas partai politik.

“Hal yang harus dikoreksi dari partai politik adalah apakah sikap dan suara yang  disampaikan oleh anggota fraksi di berbagai media itu berkorelasi tidak dengan tingkat elektabilitasnya atau tidak,” ungkapnya kritis dalam acara diskusi terbuka Media Center Fraksi Partai NasDem di Jakarta, Kamis (28/7) lalu.

Pekerjaan rumah lain dari Fraksi NasDem adalah mengubah paradigma pemberitaan yang telah dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah keberanian dari para anggota bertandang ke televisi yang memiliki kecenderungan berseberang dengan sikap Fraksi.

“Efeknya akan sangat besar ketika ini bisa dilakukan apalagi jika berhasil menguasai panggung di media yang berlawanan,” ungkapnya.

Toto, begitu ia sering disapa, menunggu hasil dari kerja-kerja politik yang di gaungkan oleh Fraksi NasDem secara luas melalui berbagai forum. Hal ini menurutnya akan menghasilkan efek yang positif dalam rangka akselerasi kerja politik Fraksi NasDem.

 

04Aug/16
Suwarjono-AJI-Dikusi Media Center Fraksi NasDem

NasDem Mesti Buat “Dunia Baru Media” dalam Komunikasi Politiknya

Jakarta – Media terus berkembang secara signifikan seiring dengan perkembangan teknologi. Batasan antara media dan pembaca semakin kabur didobrak internet dan perkembangan industri digital. Masyarakat kini dimanjakan dengan berita-berita dan infomrasi terbaru dengan sentuhan jari di setiap harinya tanpa batas.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Suwarjono menyebutkan, media saat ini sudah meninggalkan karakter konvensionalnya. Bukan masyarakat yang mengikuti perkembangan media, sebaliknya, medialah yang mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan ini harus diikuti oleh partai politik. Sebagai entitas yang berkepentingan terhadap pemilih, mau tidak mau partai harus sadar akan hal ini.

Oleh karena itu, PR bagi Fraksi NasDem adalah bagaimana melakukan optimalisasi lewat berbagai jenis media yang ada saat ini. “Buatlah ‘dunia baru media’. Yang penting tidak konvensional dan mengikuti pola perilaku pembaca,” paparnya dalam diskusi terbuka bertajuk Strategi Komunikasi dan Kinerja Fraksi NasDem di Jakarta, minggu lalu.

Fraksi NasDem sendiri, dalam pandangan Pemred suara.com ini, sudah selangkah lebih maju dari fraksi-fraksi yang lain. Hal ini setidaknya melihat dari acara diskusi yang digelar oleh Fraksi NasDem yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan.

03Aug/16
Diskusi Media Center Fraksi NasDem-Merahdelima2

NasDem Diminta Fokus pada Dua RUU

Jakarta – Fraksi NasDem diminta untuk bisa fokus pada dua rancangan undang-undang (RUU) yang kini masih dalam pembahasan di DPR.

‎”Ada dua RUU yang patut jadi perhatian Fraksi NasDem, yaitu RUU Pertanahan dan RUU Masyarakat Adat. Selain itu, yang perlu juga diperhatikan masalah petani lainnya,” demikian disampaikan oleh aktivis dari Epistema Institute Yance Arizona, saat memberikan pandangannya dalam acara diskusi terbuka bertajuk Kiprah Komunikasi Politik Fraksi NasDem di DPR yang diadakan di Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Yance, kedua hal tersebut penting karena sampai saat ini belum ada satu pun partai politik di Indonesia yang secara terang-terangan mengaku diri partai yang membela masyarakat adat atau partainya petani.

“Saya pikir itu juga penting bagi NasDem, apalagi dengan semangat restorasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yance menuturkan, Fraksi NasDem bisa melakukan inisiatif-inisiatif dalam konsep reforma agraria yang lebih berkeadilan. Dalam konteks masyarakat adat, NasDem diharapkan memiliki perhatian pada soal pengelolaan sumberdaya alam yang dikembalikan kepada kearifan trandisi-tradisi lokal.

“Saya pikir NasDem punya kesempatan untuk menampilkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ini ruang menarik yang dimanfaatkan oleh NaDsem,” imbuhnya.

Yance juga menjelaskan masalah di sektor agraria akibat pengurangan lima juta petani dari 31 juta ke 26 juta petani di Indonesia. Padahal kita tahu Indonesia adalah negara agraris.

“Kalau petaninya ga ada ya kita ga bisa lagi menjadi negeri agraris. Jadi perlu ada aspirasi politik yang bisa memperjuangkan kelompok petani, kalau tidak ya kita habis, pertanian kita habis. Semuanya akan import, tidak ada lagi kedaulatan,” tukasnya.

Terhadap acara diskusi sendiri, Yance menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi dan kreasi Fraksi Partai NasDem yang menyelenggarakan diskusi tersebut. Acara seperti ini, menurutnya, hal baru yang dilakukan oleh partai politik. Di dalamnya dibuka ruang komunikasi antara partai politik di DPR dengan publik (civil society).

“Saya mengapresiasi acara ini, untuk mengevaluasi bagaimana NasDem mau membangun komunikasi dengan konstituen dan berbagai kalangan,” ungkapnya.‎

14Jan/16
ETUA UMUM

Solidaritas Tragedi Teror, Konsolidasi Fraksi Partai NasDem Ditunda

 

Kuta – Sebagai bentuk duka cita atas peristiwa terror yang terjadi di Jakarta siang ini (14/01), Fraksi Partai NasDem memutuskan menunda pembukaan acara konsolidasi fraksi. Keputusan ini diambil juga sebagai bentuk solidaritas terhadap korban peledakan bom dan penembakan di area jalan Thamrin Jakarta. Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang sedianya akan membuka acara pukul 13.30 WITA, atau sekitar satu setengah jam setelah peristiwa terror. Saat waktu menginjak sesi pembukaan, Surya Paloh bukannya menuju podium pertemuan di Ballroom Hotel Discovery Kartika Plaza Kuta, tapi malah menggelar konferensi pers di halaman Ballroom.

 

“Suasana kebatinan kita saat ini berbeda dengan suasana sebelum terjadinya terror yang menimpa saudara-saudara kita di Jakarta,” ungkap Surya Paloh mengawali pernyataannya dalam konferensi pers.

 

Dia yakin, para peserta konsolidasi yang datang dari seluruh pelosok negeri pun meraasakan hal serupa dengannya. Bisa dimaklumi, jika sebagai bagian anak bangsa, semua orang merasakan keprihatinan, luka, duka dan marah atas tindakan terroris tersebut. Oleh karena itu, Surya Paloh juga mewakili segenap keluarga Partai NasDem menyatakan kutukan terhadap ulah terroris, yang dilakukan atas nama apa pun.

 

“NasDem jelas mengutuk aksi ini sekeras-kerasnya. NasDem mengajak semua pihak dan komponen bangsa untuk tidak takut dan lemah terhadap intimidasi terrorisme yang diberikan kepada kita,” tegas Surya Paloh.

 

Dalam hemat Surya, justru ancaman yang dihadirkan oleh para terori harus menjadi pemicu bagi segenap elemen bangsa, guna memperkokoh kebersamaan. Dia menghimbau segenap anak bangsa agar bergendengan tangan, mendukung penuh pemerintah dalam mengambil langkah keamanan dalam menyiapi tragedi ini. Sikap kooperatif dan pro aktif ini, menurutnya akan turut menjaga stabilitas nasional, dan menghindarkan diri dari tindakan yang buang-buang energy karena saling berseteru satu sama lain.

 

“Kita menghadapi kelompok dan tindakan terror yang memberi dampak serta kerusakan sangat berarti terhadap kehidupan bangsa. Kita harus nyatakan bersama bahwa siapa pun tak akan mudah melemahkan kita sebagai sebuah bangsa,” pungkas Surya Paloh.

 

Terkait agenda Konsolidasi Fraksi Partai NasDem se Indonesia, diputuskan bahwa acara yang sedianya dibuka pukul 13.30 WITA ditunda hingga 19.00 WITA. Bagaimana pun para peserta konsolidasi, yakti jajaran Fraksi Partai NasDem DPR RI, Fraksi Partai NasDem DPRD Provisi se Indonesia, dan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten/ kota se Indonesia telah tiba di lokasi acara. Agenda akan tetap dilanjutkan, dengan tanpa menghilangkan solidaritas dan empati terhadap peristiwa terror yang tengah terjadi.

 

03Sep/15
23Lutfy-21.jpg

DPR Cecar KPU dan Bawaslu Perihal Verifikasi Calon Kepala Daerah

Jakarta – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan 765 pasangan serta menggugurkan 59 pasangan calon Kepala Daerah  dinilai sarat pelanggaran. Bentuk pelanggaran itu sangat variatif, mulai dari manipulasi dokumen pendukung hingga masalah teknis dari penyelenggara pemilihan yakni KPU sendiri.
 
Anggota Komisi II DPR Luthfi A. Mutty membenarkan maraknya pelanggaran oleh pasangan calon atau kesalahan dari pihak KPU sendiri. Merujuk pasal 42 ayat (4) sampai dengan (5) untuk menghindari maladokumen, pendaftaran pasangan calon harus menyertakan dokumen pendaftaran yang ditandatangi ketua dan sekretaris partai pada level pecalonannya. Praktiknya, penandatangan dokumen pendaftaran sering dilakukan bukan oleh Ketua Partai di masing-masing DPD atau DPW terkait.
 
“Di selayar, yang tanda tangan keputusan partai terhadap pencalonan kepala daerah itu wakil sekretaris padahal kan itu tidak boleh. Ironisnya, pasangan calon yang melakukan pelanggaran tersebut dipaksakan lolos sebagai Calon Kepala Daerah,” papar Luthfi di depan anggota Komisi II, KPU dan Bawaslu.
 
Pada tataran penyelenggara Pilkada, Luthfi menemukan fakta bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai aturan teknis sering diinterpretasikan secara bias. KPUD di setiap daerah memiliki interpretasi tersendiri mengenai pasal-pasal dalam PKPU, yang sering menimbulkan sengketa.
 
“Satu kasus diselesaikan dengan kebijakan berbeda. Misalnya, di satu daerah kasus tertentu tidak boleh, tapi di daerah lain diperbolehkan. Pada saat pendaftaran tidak boleh tanda tangan scanning, harus asli. Tapi di daerah lain dia terima tanda tangan scanning. Ini kan berarti tidak ada pemahaman yang sama dari KPU D terhadap satu aturan,” tuturnya.
 
Selain itu, mobilisasi PNS juga menjadi sorotan legislator asal Sulawesi Selatan ini. Perangkat negara yang semestinya netral dalam politik, ternyata menjadi lahan mobilisasi bagi oknum petahana. Luthfi menemukan potret pelanggaran tersebut secara jamak di daerah Pemilihannya, Sulawesi Selatan III yang meliputi Kabupaten Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pinrang, dan Kota Palopo. Lebih parah lagi, Kepala Daerah tertentu menggunakan Dana Bantuan Sosial untuk kepentingan politiknya.
 
Luthfi berharap pelanggaran tersebut menjadi cambuk bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan kontrol lebih baik terhadap penyelenggara dibawahnya. Dengan begitu, moment demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin daerah ini bisa berjalan lancar. “Saya menginginkan KPU dan Bawaslu Straight,” pungkas Luthfi. 
03Sep/15
38Ahmad-Ali1.jpg

Jonan Diminta Percepat Restorasi di Kemenhub

Jakarta – DPR mengagendakan evaluasi kinerja kementerian dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Banyak catatan yang diberikan anggota legislatif atas pencapaian kinerja kementerian semester pertama. Termasuk terhadap kinerja Kementerian Perhubungan yang dipimpim Ignasius Jonan.

Di temui di sela-sela rapat Komisi V DPR, Rabu (1/9), Anggota legislatif dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad M. Ali, menilai secara umum pencapaian kinerja Kemenhub sudah cukup baik. Menurutnya, kebijakan dan arah program Kementerian sudah sesuai dengan perencanaan sebagaimana disampaikan Jonan ke DPR di awal masa kerja.

Namun demikian Ahmad Ali juga mengkritisi bahwa pencapaian kinerja yang dihasilkan menteri Jonan belum cukup memuaskan. Dia memberi catatan khusus terkait moda transportasi yang menurutnya perlu banyak perhatian.

“Keselamatan itu menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Nah untuk menjalankan itu begitu besar tantangan yang di hadapi. Namun saya selalu ingatkan, hal lain boleh kita kompromikan tapi untuk keselamatan jangan,” tegasnya.

Dia menyampaikan, komitmen Menteri Jonan dalam upaya mewujudkan zero accident patut diapresiasi. Walaupun terkesan lamban, Ahmad Ali memahami bahwa menuju zero accident memang membutuhkan waktu yang tidak cepat.

Masih terkait dengan keselamatan perjalanan udara, Ahmad Ali juga menegaskan Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan kinerja dalam upaya mewujudkan bandara yang memenuhi kualifikasi standar penerbangan internasional.

“Safety-nya sudah di atur secara detail, regulator nya sudah ada. Tinggal dalam pelaksanaannya saja yang terus diperbaiki,” ujarnya.

Ahmad Ali juga mengapresiasi tindakan tegas Jonan untuk mengurangi rute penerbangan Lion air sebagai hukuman bagi Lion Air yang beberapa kali didera masalah dalam pelayanannya. Menurutnya, tindakan Jonan ini cukup membuat Lion Air memiliki alasan untuk memperbaiki kualitas layanannya sesuai standar yang ditentukan regulator.

Lebih jauh, legislator asal dapil Sulteng ini menilai penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan masih terlalu minim. Walau hal ini terjadi di banyak lembaga negara lainnya, namun dia mengingatkan kepada Jonan untuk dapat mengakselerasi percepatan penyerapan anggaran.

“Ada keyakinan optimis dari pak menteri bahwa di akhir tahun bisa menyerap 80 persen (lebih kurang), tinggal kita memonitoring dan mengawasi saja,” ujarnya.

Dia berharap disamping target penyerapan yang tinggi, kualitas penggunaan anggaran juga harus menjadi perhatian.  Dalam kaitan ini, Ahmad Ali menyarankan Kemenhub untuk meningkatkan perhubungan yang ada di wilayah timur Indonesia.

“APBN (perlu) memperbanyak stimulus perbaikan penerbangan, laut dan darat di wilayah timur. Di wilayah barat banyak investor yang handle. Sementara di wilayah timur investor sangat kurang yang tertarik untuk investasi,” pungkasnya.

21Aug/15
76IMG_82291.jpg

Fraksi NasDem Siap Dukung Pencegahan Dini Kanker Serviks Menjadi Program Nasional

Jakarta – Fraksi NasDem DPR RI terima audiensi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) Rabu, (19/8). Dalam pertemuan yang berlangsung sangat akrab ini HOGI menyampaikan permintaan dukungan dari Fraksi Partai NasDem untuk mendorong program nasional pencegahan dini terhadap kanker serviks.

Kapoksi IX Fraksi Partai NasDem, Irma Chaniago didampingi oleh anggota komisi, Ali Mahir yang menerima kunjungan HOGI menyatakan dukungannya terhadap program yang dibuat.

“Saya secara pribadi selaku wanita Indonesia serta anggota DPR RI sangat sepakat dengan langkah tersebut dan memberikan support one hundred persen terhadap program pencegahan dini terhadap kanker serviks tersebut,” tegas anggota Komisi IX ini.

Irma menjanjikan bahwa dia akan membawa proposal program dari HOGI ini kepada anggota dan fraksi partai lainnya yang ada di DPR. Dia mengatakan akan membawa program HOGI ini menjadi pembahasan penting di Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI.  

“Karena sangat pentingnya tujuan serta keberhasilan yang ingin dicapai dari program ini maka dalam waktu dekat saya juga akan bawa, serta bicarakan hal ini kepada teman-teman yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI,” jelas Irma yang didapuk menjadi Sekjend di KKP RI.   

Secara tegas, Irma juga mengatakan akan mengirimkan surat secara khusus dari Fraksi NasDem sebagai dukungan terhadap program pencegahan dini kanker serviks ini kepada Menteri Kesehatan RI.

“Selaku Kapoksi IX, saya akan sampaikan surat tersebut ke ibu menteri (Nila Moeloek, red) saat raker nanti, agar ini menjadi prioritas program nasional,” kata Irma yang disambut tepuk tangan dari perwakilan HOGI.

Legislator dari dapil Sumsel II ini berharap dengan adanya program nasional pencegahan dini melalui pemberian vaksinasi terutama pada usia muda dapat mencegah serta menurunkan tingkat kematian perempuan dikarenakan kanker serviks.

“Ini sangatlah penting, karena menurut saya generasi masa depan bangsa itu terlahir dari para wanita yang selalu menjaga alat reproduksinya. Maka perlu saya sampaikan di forum ini serta perlu kita sosialisasikan juga bahwa dari vagina yang sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat pula,” jelasnya.

Sebagai informasi, diperkirakan sebanyak 40-50 kasus serviks baru terdiagnosa setiap harinya. Dan setiap satu jam satu orang perempuan di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Tercatat juga bahwa angka kematian yang disebabkan kanker ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian ibu (AKI) secara umum. Tercatat, jumlah kematian karena kanker serviks setiap tahunnya mendekati 20.000 kematian.

Untuk itulah program nasional pencegahan dini kanker serviks ini akan diselenggarakan secara nasional dalam kurun waktu  2015 – 2020.

20Aug/15
57Irma1.jpg

Marak Union Busting, DPR Bergegas Revisi UU PPHI

Jakarta – Maraknya anggota pengurus dan anggota serikat pekerja yang di PHK perusahaan akibat aktif dalam organisasi, membuat desakan untuk perbaikan peraturan ketenagakerjaan semakin menguat.

Hal ini sebagaimana mengemuka dalam pertemuan antara Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi Serbuk) dan Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia (FSPBI) dengan Fraksi Partai NasDem, Rabu, (19/8), Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen di Jakarta.

Kapoksi Komisi IX dari Fraksi NasDem Irma S Chaniago yang menemui perwakilan anggota serikat menyampaikan bahwa dia akan berusaha keras menggolkan perubahan aturan-aturan ketenagakerjaan yang belum berpihak pada pekerja. Salah satu yang menjadi fokus awalnya saat ini adalah menggolkan revisi UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

“Saat ini DPR sudah masukkan revisi UU PPHI sebagai prioritas, dan apa yang kawan-kawan sampaikan tentu akan menjadi catatan saya dalam pembahasan nanti,” ujarnya.

Irma yang juga pemimpin Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem mengatakan, perlu keseriusan dari berbagai elemen termasuk organisasi pekerja dalam pembahasan perubahan UU PPHI Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini mengingat perlu ada suara dari pekerja sebagai pihak yang juga berkepentingan dalam revisi UU PPHI.

“Sedikit sekali kasus-kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) yang berhasil dimenangkan buruh” ujarnya. 

Terhadap kasus pemecatan sejumlah pekerja yang aktif menjadi pengurus organisasi Federasi Serbuk dan FSPBI, Irma akan melayangkan surat formal kepada Dinas Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja termasuk kepada perusahaan terkait.

“Saya minta disnaker dan perusahaan termasuk menteri tenaga kerja untuk memberi penjelasan dan menindaklanjuti laporan kawan-kawan,” ujarnya dihadapan perwakilan pekerja.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa kasus union busting ini merupakan kasus perdata yang tidak bisa serta merta dibawa ke ranah pidana. Namun demikian bukan berarti pemerintah tidak perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah berlanjutnya kasus union busting

Union busting bukan tindakan kriminal, dia masuk di perdata. Saya sudah bilang pak menteri yang begini ini harus ada tindakan konkrit dari pemerintah. Perlu ketegasan dari pemerintah, kementerian. Contohnya pemerintah bisa menerapkan sanksi buat yang tidak mendaftarkan BPJS,” tegasnya.

20Aug/15
6IRMA1.jpg

Krakatau Steel Menyimpang, Pekerja Mengadu ke DPR

Jakarta – Perusahaan milik negara, PT Krakatau Steel diadukan oleh karyawannya kepada DPR menyusul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan tersebut. Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC), serikat buruh yang menaungi karyawan di perusahaan pelat merah itu membeberkan tindak PHK sepihak 600 orang buruh alih daya pada akhir 2014 lalu.

Kedatangan FSPBC ini diterima oleh anggota Komisi IX dan Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Selasa (18/08). Seluruh anggota Komisi IX dari Fraksi NasDem hadir dalam audiensi ini, yakni Irma Chaniago, Amelia Anggraini, dan Ali Mahir. Selain itu anggota Komisi VI yang mengurusi BUMN, Slamet Junaedi dan Nyat Kadir juga menyimak persoalan yang dihadapi serikat pekerja.

Serikat pekerja ini membawa keluhan ratusan buruh alih daya atau oursourcing yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN). Menurut Koordinator Geber BUMN Ahmad Ismail, selain telah memecat ratusan pekerjanya, PT Krakatau Steel di awal tahun 2015 merekrut 200 orang untuk menjadi pegawai tetap. Padahal masih ada 1.600 karyawan lainnya yang tak kunjung jelas nasibnya.

Ia menyebutkan, tindakan PT Krakatau Steel tersebut telah menyimpang dari sejumlah mekanisme penyelesaian yang sudah direkomendasikan oleh Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR periode sebelumnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dengan nomor SK-52/MBU/2014, yang mensyaratkan pengangkatan pekerja alih daya menjadi pekerja tetap BUMN, mempekerjakan kembali pekerja yang sudah di PHK sepihak, juga membayarkan hak-hak normatifnya yang telah dihentikan.

“Tapi malah mekanisme penyelesaian ini, menjadi kesepakatan dengan daerah, dengan menarik diri dari (regulasi) nasional kemudian ditarik kepenyelesaian daerah,” ungkap pria yang dikenal dengan sapaan Ais ini.

Ia juga menyebutkan, PT Krakatau Steel sebelumnya telah berjanji akan memperjelas status pekerja alih daya di bulan Juli 2015, namun kemudian diundur hingga September 2015. Ais meminta Fraksi NasDem melakukan korespodensi dengan Dirut PT Krakatau Steel untuk dapat menyelesaikan kasus ini secara nasional kembali. Hal ini dimaksudkan agar dapat dibahas kembali di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX. 

Geber BUMN juga meminta tindak lanjut rapat kerja gabungan yang tertunda pada periode lalu, bersama Komisi IX dan VI, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, dan Direksi-Direksi BUMN.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menegaskan, Fraksi NasDem sepakat dengan suara buruh. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bernegosiasi negatif kepada rakyat alias merugikan rakyat. Irma tak ingin langkah pemerintah tak memberikan jalan win win solution atas persoalan dengan pekerja.