All posts by admin

28Jan/18
Partai NasDem-Verifikasi Faktual

Laksanakan Verifikasi Faktual, Komisioner KPU cek Langsung KTP dan KTA Surya Paloh

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bergiliran mulai melakukan proses verifikasi faktual kepada partai calon peserta Pemilu 2019. Partai NasDem mendapatkan giliran  pertama sebagai partai politik (parpol) yang dikunjungi langsung oleh KPU untuk kepentingan proses verifikasi faktual.

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari meminta Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) NasDem. Selain, Surya Paloh, Hasyim juga melakukan hal yang sama kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) NasDem Johnny G Plate. Hal ini dilakukan untuk menyamakan informasi dalam berkas pendaftaran parpol yang sebelumnya telah diserahkan kepada KPU.

“Meskipun kami semua sudah tahu Bapak Surya Paloh dan Johnny, namun sesuai peraturan perundangan-undangan maka kami dari KPU harus mengecek langsung KTP dan KTA bapak-bapak apakah isinya sesuai dengan informasi yang ada di berkas pendaftaran yang telah diserahkan sebelumnya,” tutur Hasyim di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Minggu (28/1).

Dalam melakukan proses verifikasi, Hasyim didampingi oleh Komisioner KPU lain yaitu Evi Novida Ginting. Proses verifikasi juga dimonitor langsung oleh Ketua Umum KPU Arief Budiman. Hadir pula turut mengawasi anggota Bawaslu, Abhan dan Fritz Edward Siregar.

Selain melakukan verifikasi kepengurusan, pada saat yang sama KPU juga melakukan verifikasi syarat jumlah minimial 30% wanita dalam kepengurusan partai. Hasyim meminta para wanita yang terdaftar dalam kepengurusan dapat menunjukkan KTP dan KTA nya untuk diperiksa oleh KPU. Dalam kesempatan yang sama, KPU juga mengecek keabsahana bentuk fisik gedung yang dijadikan kantor kepengurusan oleh NasDem.

“Semua indikator yang ada sudah dipenuhi semua oleh NasDem, dokumen yang didaftarkan dengan fakta yang ada di lapangan sama, dengan ini saya nyatakan proses verifikasi faktual di DPP NasDem telah selesai,” tutur Hasyim.

Menanggapi proses verifikasi, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengaku optimis partainya hingga tingkat terbawah dapat memenuhi syarat verifikasi parpol. NasDem sendiri dikatakan oleh Surya telah jauh-jauh hari mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kerja KPU memverifikasi parpol.

“Ini telah kita persiapkan sedemikian rupa dari sejak jauh hari. Kami punya keyakinan sepenuh hati tidak akan ada sedikit pun halangan yang akan dihadapi Partai NasDem dalam verifikasi faktual ini,” jelas Surya.

Surya berharap, KPU dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang. NasDem mendukung penuh upaya KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh calon parpol peserta Pemilu 2019.

“Jika dinyatakan lolos silahkan bertanding, tapi jika tidak saya harap KPU tidak ragu-ragu untuk bisa membedakan mana partai yang serius dan mana yang hanya bermain-main. Kita ingin demokrasi yang kuat, KPU salah satu penjaga demokrasi,” terang Surya.

28Jan/18
Partai NasDem-verifikasi dpp

DPP Partai NasDem Siap Hadapi Verifikasi Faktual KPU

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan verifikasi faktual ulang pada Partai NasDem, hari ini, Minggu, 28 Januari 2018. NasDem siap mengikuti verifikasi.

“Kami pastikan DPP Partai NasDem dan jajarannya sudah siap diverifikasi secara faktual,” ujar Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali di kantor DPP Partai  NasDem, Jakarta Pusat, Minggu, (28/1).

Partai NasDem-Verifikasi Faktual1Ahmad Ali juga mengatakan sejak awal Partai NasDem tegas bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi  yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam putusan itu seluruh Parpol baik yang mengikuti Pemilu 2014 maupun yang baru mendaftar di 2018 wajib menjalani verifikasi faktual.  Partai NasDem, tambah Ahmad Ali, bakal menjalankan sesuai putusan konstitusi.

“Putusan MK ini kami sambut baik, kami satu-satunya partai yang meminta verifikasi faktual ulang, ini yang harus dilaksanakan,” ujar dia.

Lebih jauh Ahmad Ali mengungkapkan kewajiban verifikasi ulang merupakan tantangan bagi Parpol agar Partai NasDem-Verifikasi Faktual3memenuhi syarat peserta Pemilu 2019. Ia optimistis partainya bakal lolos persyaratan lantaran telah disiapkan dengan matang.

“Ini tantangan, secara struktur, partai ini telah disiapkan beberapa bulan lalu. Konsolidasi kami lakukan sehingga tidak ada hal yang membuat kami kaget,” tegas Ahmad Ali.

Saat ini KPU tengah menggelar verifikasi faktual tingkat pusat dan provinsi pada 28-30 Januari 2018. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada 30 Januari-1 Februari 2018.

Khusus hari ini, lima parpol yang pernah mengikuti Pemilu 2014 akan diverifikasi, salah satunya Partai NasDem yang saat ini sedang dilangsungkan verifikasi faktual tersebut di Kantor DPP Partai NasDem, Jalan RP Suroso, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat.

28Jan/18
Irma Suryani

Komisi IX DPR Usulkan Tokoh Agama Dilibatkan dalam Badan Pengawas Rumah Sakit

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menilai, badan pengawas rumah sakit yang berada di bawah Kementerian Kesehatan tidak efektif melakukan pengawasan. Irma mengusulkan perombakan terhadap komposisi badan pengawas.

Hal itu dikatakan Irma menanggapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan perawat terhadap pasien di sebuah rumah sakit di Surabaya.

“Kami pernah memanggil badan pengawas rumah sakit, tetapi tidak ada laporan apa-apa yang mereka berikan,” ujar Irma dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018).

Menurut Irma, selama ini badan pengawas rumah sakit hanya diisi dokter dan orang-orang yang berperan dalam bidang kesehatan saja. Akibatnya, pengawasan menjadi sulit dilakukan.

Irma mengatakan, pengawasan perlu melibatkan pihak-pihak eksternal selain bidang kesehatan. Misalnya, saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Komisi IX DPR meminta badan pengawas dapat diisi tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Jadi, jangan jeruk makan jeruk. Pengawasan jadi enggak efektif,” kata Irma.

Hal serupa juga dikatakan anggota Ombudsman Ahmad Suaedy. Menurut dia, keterlibatan pihak lain diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap rumah sakit. Misalnya, terhadap prosedur standar melayani pasien.

Selain itu, ia juga menyarankan badan pengawas tidak hanya di Kemenkes. Ia menyarankan badan pengawas dengan keterlibatan pihak eksternal dibentuk di setiap rumah sakit.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2018/01/27/11503741/komisi-ix-dpr-usulkan-tokoh-agama-dilibatkan-dalam-badan-pengawas-rumah

26Jan/18
Johny G Plate-DPP Partai NasDem

Pemilu 2019, NasDem Optimis Lolos ke DPR

Jakarta – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengatakan NasDem akan menggenjot perolehan elektabilitas dari kalangan swing voters (pemilih tidak loyal).

“Sebagai partai baru, NasDem harus bekerja keras. Kami akan berusaha mendapatkan suara-suara dari swing voters,” ujar Taufiq di Gedung Perkantoran DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (25/01).

Taufiq melanjutkan, potensi suara dari kalangan swing voters begitu besar, buktinya Partai NasDem berhasil meraih suara sekitar 6% pada gelaran Pemilu tahun 2014 silam yang rata-rata berasal dari suara swing voters.

“Swing voters dalam pemilihan umum yang lalu itu besar sekali. Kami memperoleh swing voters itu sampai 5 persen dari awalnya satu sekian persen,” katanya.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia Denny JA yang dirilis Rabu (24/01) elektabilitas NasDem saat ini berkisar di angka 4,2 % dan menempati posisi ke-6. Taufiq yakin NasDem bisa mempertahankan perolehan suara seperti Pemilu tahun 2014.

“Dengan dasar yang sekarang, kami telah miliki 4,5 persen itu. Kami yakin mampu meraih suara lebih besar dari periode lalu karena dasarnya kami sudah lebih kuat sekarang ini,” tegas Taufiq.

Senada dengan Taufiq, Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate juga optimis partainya mampu meraih banyak suara dari kalangan swing voters untuk mengamankan kursi di legislatif pusat. Johnny menegaskan jika positioning elektabilitas partainya ini bersifat progresif.

“Kalau 4,2 persen itu sudah bagus sekali,” kata Johnny.

Meski margin of error survei itu 2,9 persen, Johnny optimistis partainya bisa lolos ke DPR.

Dijelaskan politisi NasDem itu, ada faktor lain yang berpotensi meningkatkan elektabilitas NasDem di Pemilu Legislatif 2019. Beberapa faktor yang dinilainya mampu mengatrol elektabilitas NasDem adalah capres yang akan diusung, serta para calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2018.

NasDem telah mendekrasikan dukungan kepada Joko Widodo untuk kembali maju pada Pilpres 2019. Johnny mengatakan, NasDem yakin akan ada efek elektoral untuk mendongkrak suara partai dengan tingginya elektabilitas Jokowi.

Selain itu, NasDem juga melakukan survei internal, yang membuat NasDem optimistis lolos ke DPR pada Pemilu 2019.

“Kami tahu positioning (elektabilitas) kami. Progresif kesimpulannya,” pungkas Johnny.

26Jan/18
supiadin ngopi sore 2

Distribusi Logistik di Daerah Kepulauan Rawan Terhambat

Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supiadin Aries Saputra meminta agar Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilkada memperhatikan proses distribusi surat suara di daerah kepulauan.  Menurut Supiadin, daerah kepulauan menjadi salah satu daerah rawan terlambatnya proses distribusi surat suara.

“Pemerintah dan penyelenggara harus menjamin terdistribusinya surat suara sampai ke TPS-TPS di wilayah kepuluaun tidak terhambat, jangan sampai terlambat,” ujar Supiadin dalam acara Ngobrol Pintar Soal Restorasi (Ngopi Sore) yang diadakan di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (24/1).

Untuk menjamin lancarnya proses pendistrubusian surat suara tersebut, Supiadin yang sehari-harinya duduk di Komisi 1 DPR mengungkapkan, Komisi 1 dalam waktu dekat akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI jelang dilaksanakannya pilkada serentak 2018. Komisi 1 juga akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 3 untuk melibatkan pihak kepolisian.

“Komisi 1 dan 3 berencana akan mengadakan rapat gabungan komisi untuk membahas sejauh mana kesiapan TNI dan Polri mengamankan jalannya pilkada nanti,” paparnya.

Menurut Supiadin, Polri dan TNI memiliki peran penting dalam proses pendistribusian surat suara di wilayah-wilayah kepulauan. Berdasarkan pengalamannya, Supiadin sering menjumpai proses pengiriman surat suara yang baru selesai jelang waktu pencobolosan.

“Pada pengalaman tertentu TNI berperan dalam proses pengiriman logistik. Seperti contoh di Larantuka Flores Timur, suplai surat suara ke Adonara ataupun Alor dibantu sama perlengkapan TNI. Itu saja surat suaranya baru sampai jam 5 pagi, padahal pencoblosan jam 9,” paparnya.

Untuk segi pengamanan di TPS, selain berkoordinasi dengan Panwaslu setempat, Supiadin menilai, pihak kepolisian perlu ditempatkan langsung di tiap-tiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di bilik TPS.

“Pengamanan ada 2 jenis, pengamanan langsung dan tidak langsung. Polisi bisa melakukan pengaman langsung dengan siaga di dekat TPS, sedangkan TNI bisa berikan pengamanan tidak langsung dengan berada paling dekat 100 meter di TPS,” jelasnya.

26Jan/18
Luthfi A Mutty-Fraksi Partai NasDem-Komisi IV-Sulsel III

NasDem Dukung Rencana Pemerintah Naikkan Gaji PNS

Jakarta – Pemerintah Jokowi  melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana menaikkan gaji Pegawai Negri Sipil (PNS). Rencana ini mendapatkan sambutan positif dari Partai NasDem.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Luthfi A Mutty mengatakan, kenaikan gaji merupakan keniscayaan yang diharapkan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi kenaikan gaji  terakhir dilakukan pada tahun 2015 lalu.

Hanya saja, rencana ini harus dibarengi dengan hitungan yang matang dari pemerintah terutama dalam kondisi anggaran keuangan negara.

Mantan Bupati Luwu Timur Utara ini memberikan tiga catatan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah terkait rencana kenaikan gaji PNS.

“Pertama, dilihat dulu kemampuan keuangan negara. Apa memang ada dana yang cukup tersedia untuk membayar peningkatan gaji. Kedua,  harus memperhatikan tingkat inflasi, supaya daya beli pegawai tidak turun. Ketiga, tidak boleh terjadi ( kenaikan) gaji diambil dari hutang,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jum’at (26/1)

Karena kenaikan gaji PNS akan mempengaruhi APBN, dia melanjutkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur APBN, serta menata kembali skema subsidi.

Terakhir, Luthfi menjelaskan, kenaikan gaji tersebut diharapkan bisa berpengaruh bagi perekonomian daerah dan nasional.

Dengan daya belanja konsumsi yang bersumber dari pegawai yang cukup tinggi bisa menjadi stimulan bagi perekonomian nasional.“Kalau pegawai tidak belanja, kan macet itu perputaran duit dan ekonomi di desa,” imbuhnya.

“Jika ketiga faktor tersebut terpenuhi, secara tegas NasDem secara penuh akan mendukung langkah pemerintah tersebut,” tutupnya

26Jan/18
Kurtubi-Fraksi Partai NasDem-Komisi VII-NTB

Divestasi Freeport, NasDem: Pemerintah Harus Hati-hati

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyatakan bahwa proses Divestasi Freeport menjadi ribet dan berbelit-belit. Bulan Agustus 2017 lalu dicapai kesepakatan dengan CEO- PT FI bahwa pihak Indonesia akan mendapatkan 51% saham. Namun dalam perkembangannya seperti yang dilaporkan oleh Menteri ESDM kepada komisi VII DPR, bahwa proses divestasi 51% akan ditempuh lewat pembelian Participating Interest 40% dari Perusahaan RIO TINTO Plc.

Proses divestasi yang terkesan semakin ribet dan berbelit-berlit ini menurut Kurtubi sebaiknya dikembalikan oleh pemerintah sesuai Kontrak Karya dengan Freeport yang akan selesai Tahun 2021. Tanpa harus keluar uang untuk membeli saham.

“Kami menghargai upaya pemerintah untuk mendapatkan saham mayoritas 51% dari PT Freeport Indonesia. Tapi saya menyampaikan saran kepada pemerintah agar lebih berhati-hati jika proses divestasi dilakukan lewat pembelian Participating Interest Rio Tinto,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/1/2018).

Hal ini menurut Kurtubi dimana sebenarnya perusahaan Rio Tinto Plc ini bukan sebagi pemegang kontrak karya dengan pemerintah republik Indonesia. Padahal yang diwajibkan melakukan divestasi adalah pemegang kontrak karya, yakni PT FI.

“Jangan sampai pemerintah “terbawa” oleh skenario PT FI yang terkesan masih “tidak rela” untuk melepaskan sahamnya 51% kepada pihak Indonesia. Ini tentu bisa merugikan Indonesia,” tegasnya.

Politisi Partai NasDem ini kembali mengingat bahwa Kontrak Karya PT FI akan habis pada tahun 2021, yang hanya tinggal 3 tahun lagi. Sebab itu dia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dan tidak melanjutkan proses divestasi yang terkesan semakin ribet dan berbelit-berlit ini.

Lagipula sambung dia, semestinya memang harus kembali ke kontra karya seperti semula di mana pemerintah menghormati Kontrak Karya PT FI sampai selesainya Kontrak Karya tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan UU Minerba No.4/2009 yang masih mengakui Kontrak Karya hingga selesainya kontrak. Setelah tahun 2021 ex Kontrak Karya PT FI akan otomatis menjadi 100% milik Indonesia.

“Setelah Tahun 2021 bisa saja Negara/Pemerintah sebagai pemilik lewat BUMN Tambang melakukan kerjasama khusus atau bentuk lain dengan PT FI. Dimana kendali Operator Utama berada di tangan BUMN Tambang. Yang pasti  tidak lagi dalam bentuk Kontrak Karya,” pungkasnya.

26Jan/18
87HAMDHANI2.jpg

Hamdani: Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Wacana Pemindahan Ibukota

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR-RI Hamdhani mengatakan, sudah saatnya pemerintah menindaklanjuti pemindahan ibukota negara di tengah masih hangatnya isu gempa. Seperti kita ketahui, Selasa (23/1/2018) siang, gempa berkekuatan 6,1 Skala Richter melanda Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Parahnya, guncangan yang menimbulkan ketakutan itu, diikuti beredarnya kabar bohong alias hoax yang menyatakan akan terjadi gempa susulan.

“Pemindahan ibu kota negara perlu disegerakan, dan diputuskan, agar ada kepastian. Sudah saatnya DKI Jakarta yang padat penduduk dan rawan gempa, dikurangi bebannya dan digantikan daerah lain yang lebih aman. Pemindahan ibu kota, jangan lagi hanya wacana,” kata Hamdhani, Rabu (24/1/2018).

Hamdhani mengatakan, saat gempa melanda, orang-orang berlarian ke luar rumah, para karyawan bergegas ke luar gedung pencakar langit di Jakarta. Rata-rata wajah mereka pucat, ketakutan menjadi korban reruntuhan gedung. “Ibu kota negara, sebagai daerah pusat kekuasaan harus berada di wilayah yang aman, bebas gempa, atau bencana lainnya,” tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.

Hamdhani menambahkan, Kota Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya sudah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai Ibu Kota RI oleh tiga Presiden berbeda. Pertama, Soekarno atau Bung Karno, disusul Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

“Saat ini, tinggal keputusan politik dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Ini penting agar ada kepastian, selain agar persiapan lebih matang,” imbuh politisi asal dapil Kalimantan Tengah itu.

Seperti dikabarkan, beberapa waktu lalu, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Imron Bulkin mengatakan, terdapat beberapa hal kuat yang menjadi pertimbangan rasional pemindahan ibu kota dari Jakarta. Pertama, mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek, mendorong pemerataan pembangunan, mengubah mindset pembangunan Java centris menjadi Indonesia centris.

26Jan/18
Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi

Problem Kapasitas Lapas Terkait PP No. 99/2012

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi  menyoroti persoalan kapasitas lapas dan keimigrasian yang masih menjadi pekerjaaan rumah bagi Kementerian Hukum dan HAM.
 
Terkait lapas, Taufiq menilai bukanlah perkara mudah karena hal ini terkait penganggaran.
 
“Permasalahan kita selalu seperti itu. Kalau kita ingin membangun lagi lapas harus ada anggaran. Dengan tingkat kejahatan masih tinggi dan penerapan hukum positif kita penjara sebagai sanksi maka ini seperti lingkaran setan. Kalau tidak mau memasukkan orang ke lapas, maka tentu harus dicarikan model hukuman lain,” ujarnya dalam rapat Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM, di Kompleks Parlemen, Kamis (25/1).
 
Politisi NasDem ini berpandangan, soal kapasitas lapas tidak terlepas dari pemberian remisi bagi warga binaan lapas. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang diberikan remisi adalah warga binaan dengan hukuman minimal 5 tahun.
 
“Apakah kita bisa mencabut PP yang sangat kontroversial ini,” tanyanya kepada Menteri Hukum dan HAM.  
 
Dengan masih memberlakukan PP ini, Taufiq mengungkapkan penyelesaian terhadap kondisi kelebihan kapasitas lapas masih belum bisa teratasi secara cepat.
Oleh karenanya, dalam rancangan RUU KUHP, dia meyetujui bahwa penjara bukanlah satu-satunya sanksi hukum tetapi sanksi hukum bersifat moral juga bisa jadi hukuman bagi pelaku kejahatan.
 
“Jadi pelanggaran pidana ringan sanksinya tidak harus di penjara. Kalau caranya menghukum orang selalu di penjara. Sampai kapan kita harus siap juga bangun lapas baru,” tutur politisi NasDem ini. 
24Jan/18
Ahmad Sahroni-Fraksi Partai NasDem-Komisi III-DKI Jakarta

Kebijakan Gubernur DKI Jangan Berdasarkan Kontrak Politik

Jakarta – Kebijakan Gubernur DKI, salah satunya untuk melegalkan keberadaan becak mendapatkan sorotan dan catatan dari anggota DPR dapil DKI Jakarta III Ahmad Sahroni.

Politikus Partai NasDem ini menilai, Anies seharusnya tak sekedar terikat kontrak politik dan perlu melakukan kajian panjang sebelum berpikir melegalkan becak di ibu kota.

Wakil rakyat yang bermukim di Tanjung Priok ini mengingatkan kebijakan dikeluarkan oleh Gubernur nantinya harus dapat diterapkan di seluruh wilayah, bukan hanya berlaku di sekitar Jakarta Utara saja.

Seperti ramai diberitakan di berbagai media, Anies sebelumnya mengakui rencana melegalkan becak tak lepas dari adanya kontrak politik dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu pada Oktober 2016 lalu.

Sahroni mengatakan, sebaiknya Anies sebagai Gubernur lebih memikirkan bagaimana pembangunan ibu kota dan mengatasi berbagai persoalannya. Seperti kemacetan dan banjir dibanding mengeluarkan kebijakan yang hanya membela sekelompok orang akibat kontrak politiknya.

“Jangan hanya karena adanya kontrak politik karena kebijakan harusnya bisa diberlakukan secara umum, bukan hanya di sekitar Jakarta Utara, tapi wilayah lain pun akan bisa melakukan hal serupa,” kata Sahroni, Jakarta, Selasa (22/1/2018).

Menurutnya, kajian khusus sangat diperlukan untuk memastikan efek domino ditimbulkan oleh keberadaan becak di ibu kota ketika telah dilegalkan.

“Efeknya misalkan kemacetan, tak hanya akibat becak yang melaju di jalanan, tapi juga kekhawatiran penyempitan jalan karena banyaknya becak yang mangkal,” kata Sahroni.

Perdebatan lain yang mungkin muncul adalah batasan jenis jalan perkampungan yang menurut Anies sebagai wilayah trayek diijinkan untuk becak.

Bila memang tidak diperbolehkan di jalanan raya, Sahroni menilai perlu dipertegas seperti apa kriteria jalan diperbolehkan dilewati becak seperti apa.

“Yang dimaksud jalan perkampungan seperti apa? apakah bisa dipastikan tak akan melaju di jalan raya sementara aksesibilitas ke lokasi bisa jadi mengharuskan melalui jalan raya,” katanya.

Sementara faktor lain yang tak kalah krusial ditekankan Sahroni adalah apakah pelegalan becak ini tidak akan menimbulkan persoalan sosial.

Kekhawatiran ini muncul mengingat bagaimana perseteruan di dunia transportasi, bahkan hingga memakan korban nyawa ketika transportasi berbasis aplikasi mulai bermunculan.

Sumber: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/01/22/kebijakan-gubernur-jakarta-jangan-cuma-berbasis-kontrak-politik