All posts by admin

08Apr/15
36kurtubi-nasdem1.jpg

Kurtubi : Ingin konversi BBM ke BBG Segera dilakukan di Sumbawa

Dalam pidato pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2014-2015, Ketua DPR RI,  Setya Novanto sempat mengatakan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Apa yang disinggung oleh Setya Novanto, kembali ditekankan oleh Kurtubi dari Fraksi Partai Nasdem, Komisi VII, DPR RI. “Pemerintah harus segera mewujudkan konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar gas,” ujarnya ketika ditemui usai sidang paripurna di wisma nusantara II, Senin (23/3/15).

Kurtubi mengatakan bahwa konversi BBM ke BBG banyak keuntungan, terutama dalam rumah tangga. Penggunaan BBG dalam rumah tangga sudah merupakan hal biasa bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, ternyata di daerah pemilihan Kurtubi sendiri, Pulau Sumbawa, belum seberuntung daerah lain.  

Bertepatan dengan momentum anggota dewan kembali memasuki masa bersidang, sehabis reses, Kurtubi mengungkapkan soal kondisi kampung halamannya.

“Rumah tangga sudah pindah dari minyak tanah ke LPG. Sementara di pulau Sumbawa belum terjadi, akibatnya minyak tanah yang disubsidi ke pulau Sumbawa banyak yang diselundupkan ke Lombok,” terangnya.

Karenanya, lanjut Kurtubi, Fraksi Partai Nasdem menginginkan konversi BBM ke LPG segera di lakukan di pulau Sumbawa. Apalagi kenyataan mensubsidi minyak tanah karena masyarakat di sana belum pakai LPG, sebenarnya merugikan negara.

“Jadi saya yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di pulau Sumbawa untuk memperjuangkan konversi BBM ke LPG. Yang kedua, saya akan perjuangkan aspirasi juga agar pemerintah membangun kilang minyak yang baru berlokasi di NTB.

Kurtubi yang juga dikenal sebagai tokoh yang concern dengan permigasan itu, menandaskan mind set lama masih dominan soal pembangunan kilang minyak ini. Ia mengatakan bahwa membuat kilang minyak sekarang ini orientasinya sudah berubah. Saat ini, sebutnya, bagaimana caranya agar BBM yang dihasilkan kilang minyak baru itu bisa menghasilkan dan harus dekat dengan konsumen.

“Sejak jaman belanda sampai sekarang, BBM di Bali, Lombok, Sumbawa Timur, Kupang Flores dan seterusnya, dipasok dari Balikpapan, sehingga biaya angkutnya mahal. Sekarang kalau kilang BBM-nya di pulau Lombok, maka biaya angkut BBM menjadi murah dan itu menguntungkan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Media Center Fraksi NasDem
Email   : mediacenterfraksinasdem@gmail.com
CP      : Fanny Yulia (081212276996)

08Apr/15
3syarief-abdullah1.jpg

Fraksi NasDem: Tidak Ada Tempat Bagi ISIS di Indonesia

Jakarta – Gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menjadi sebuah ancaman yang mengkhawatirkan, terlebih lagi bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Demikian disampaikan oleh Syarief Abdullah Alkadrie, Sekretaris Fraksi NasDem DPR-RI ketika ditemui rapat pleno fraksi di Nusantara I, Senin (23/03).

Bagi Fraksi NasDem, lanjut Syarief, tidak ada ruang bagi gerakan radikalisme apapun yang mengatasnamakan agama boleh berkembang di Indonesia. “Sudah jelas dalam dasar negara kita Pancasila sila kedua, Kemuanusiaan yang Adil dan Beradab. Tidak ada keberadaban jika membunuh dan membakar sesama manusia, apalagi membawa-bawa nama agama,” ujar Syarief.

“Jika ada ajaran-ajaran yang mengandung kekerasan, sudah pasti bertentangan dengan Pancasila. Maka, tidak ada tempat bagi ISIS dan gerakan radikal lainnya di bumi Indonesia,” tegasnya. Lebih lanjut, Syarief meminta proaktif pemerintah agar ada regulasi yang jelas untuk bisa menangkal perkembangan jaringan ini.

Supiadin Aries Saputra, anggota Fraksi NasDem komisi I DPR-RI menghimbau kepada masyarakat khususnya perangkat desa dan kelurahan agar dapat memperketat pengawasan terhadap pendatang baru di daerahnya. “Kan aturannya jika ada tamu di lingkungan tersebut wajib lapor 1×24 jam, seharusnya itu ditegaskan kembali. Masyarakat khususnya kepala desa harus waspada, masyarakat harus berpikir secara intelligent minded untuk bisa memantau dinamika lingkungannya,” jelas mantan Pangdam Iskandar Muda Aceh ini.

“ISIS ini tidak bisa dipandang sederhana, diperlukan satu perangkat hukum untuk mengantisipasi potensi persoalan kedepannya. Kita harus duduk bersama pemerintah untuk mencari solusi persoalan ini. Apakah ini termasuk gerakan terorisme atau radikal, dan bagaimana penegakan hukumnya,” pungkasnya. (*)

Media Center Fraksi NasDem
Email   : mediacenterfraksinasdem@gmail.com
CP      : Fanny Yulia (081212276996)

 

08Apr/15

Bachtiar Aly Sambut Positif Permohonan WNI Warga Perbatasan Sangihe-Filipina

Jakarta – Hasan Aminuddin, anggota DPR-RI dari Fraksi NasDem menilai persoalan hukum yang menjerat Nenek Asyani adalah indikator persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial yang seharusnya dapat ditangkap oleh pemerintah sebagai evaluasi. “Hal ini wajib menjadi evaluasi bahkan tamparan kepada penyelenggara negara agar mampu menjamin kesejahteraan rakyat,” tegas legislator DPR dari dapil Jawa Timur saat ditemui di Gedung Nusantara I, Senin (16/03).

Hasan melihat, kasus Nenek Asyani yang dituduh menebang 7 batang kayu Perhutani, atau kasus Nenek Minah yang dipenjara karena mencuri 3 buah kakao merupakan klimaks dari ketidakberdayaan mereka secara ekonomi dan sosial. “Ada yang salah dalam kesejahteraan di negeri ini. Ini bukan kasus pertama yang terjadi, ketika masyarakat dihadapkan pada kasus hukum, yang sebenarnya dipicu oleh persoalan sosial,” ujar anggota Komisi VIII ini.

Bagi Hasan dan Fraksi NasDem, bukan hanya pemerintah saja yang harus mengevaluasi kinerja dalam fokus pembangunan kesejahteraan, namun juga bagi penegak hukum. Hasan menjelaskan, “Kita jangan hanya berpegang kaku pada hukum positif dalam logika formal saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan moral.”

“Kita menyambut baik penangguhan penahanan Nenek Asyani. Namun kasus ini telah menohok rasa keadilan sosial dan kemanusiaan kita. Rakyat seperti Nenek Asyani atau Nenek Minah dipaksa keadaan, karena faktor kesejahteraan. Hukum juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam sebab dan akibat perbuatan, namun bukan berarti lemah dalam penegakan hukum,” paparnya.

Hasan mencatat kasus seperti ini merupakan cambuk bagi pemerintah untuk segera menggenjot percepatan realisasikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menjadi tugas Kementerian Sosial. “Fraksi NasDem di Komisi VIII akan mengkaji dan mengevaluasi fenomena ini, yang juga berkaitan dengan percepatan kinerja pemerintah,” pungkasnya. (*)

Media Center Fraksi NasDem
Email   : mediacenterfraksinasdem@gmail.com
CP      : Fanny Yulia (081212276996)

08Apr/15

Fraksi NasDem: Kasus Nenek Asyani, Pemerintah Harus Evaluasi Diri

Jakarta – Hasan Aminuddin, anggota DPR-RI dari Fraksi NasDem menilai persoalan hukum yang menjerat Nenek Asyani adalah indikator persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial yang seharusnya dapat ditangkap oleh pemerintah sebagai evaluasi. “Hal ini wajib menjadi evaluasi bahkan tamparan kepada penyelenggara negara agar mampu menjamin kesejahteraan rakyat,” tegas legislator DPR dari dapil Jawa Timur saat ditemui di Gedung Nusantara I, Senin (16/03).

Hasan melihat, kasus Nenek Asyani yang dituduh menebang 7 batang kayu Perhutani, atau kasus Nenek Minah yang dipenjara karena mencuri 3 buah kakao merupakan klimaks dari ketidakberdayaan mereka secara ekonomi dan sosial. “Ada yang salah dalam kesejahteraan di negeri ini. Ini bukan kasus pertama yang terjadi, ketika masyarakat dihadapkan pada kasus hukum, yang sebenarnya dipicu oleh persoalan sosial,” ujar anggota Komisi VIII ini.

Bagi Hasan dan Fraksi NasDem, bukan hanya pemerintah saja yang harus mengevaluasi kinerja dalam fokus pembangunan kesejahteraan, namun juga bagi penegak hukum. Hasan menjelaskan, “Kita jangan hanya berpegang kaku pada hukum positif dalam logika formal saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan moral.”

“Kita menyambut baik penangguhan penahanan Nenek Asyani. Namun kasus ini telah menohok rasa keadilan sosial dan kemanusiaan kita. Rakyat seperti Nenek Asyani atau Nenek Minah dipaksa keadaan, karena faktor kesejahteraan. Hukum juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam sebab dan akibat perbuatan, namun bukan berarti lemah dalam penegakan hukum,” paparnya.

Hasan mencatat kasus seperti ini merupakan cambuk bagi pemerintah untuk segera menggenjot percepatan realisasikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menjadi tugas Kementerian Sosial. “Fraksi NasDem di Komisi VIII akan mengkaji dan mengevaluasi fenomena ini, yang juga berkaitan dengan percepatan kinerja pemerintah,” pungkasnya. (*)]

Media Center Fraksi NasDem
Email   : mediacenterfraksinasdem@gmail.com
CP      : Fanny Yulia (081212276996)

08Apr/15

Fraksi NasDem : Parpol tidak melulu tentang kekuasaan

Jakarta – Viktor Laiskodat, Ketua Fraksi NasDem melihat pertemuan Partai NasDem dan Partai Golkar sebagai upaya untuk mengubah wajah perpolitikan di Indonesia. “Pertemuan kemarin itu sebagai upaya kita memperbaiki diri, berusaha keluar dari suasana konflik, dan ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada parpol,” terang Viktor.

Menurut Viktor, Fraksi NasDem di DPR menilai pertemuan pada hari Rabu lalu di Gondangdia memberikan pesan bahwa parpol saat ini ingin membangun politik yang sehat, damai, dan bersaing dalam suasana pertemanan. “Politik itu tidak melulu tentang kekuasaan dan persaingan,” papar anggota komisi I ini.

Selain itu, gagasan Sekolah Kebangsaan yang diinisiasi oleh kedua parpol juga langkah strategis untuk membangun Indonesia dalam kebersamaan. Viktor menjelaskan lebih lanjut, “Inilah tugas besar parpol yang sesungguhnya. Karena persoalan negeri ini tidak selesai jika hanya diselesaikan oleh satu pihak saja.”

Viktor mengharapkan gagasan Sekolah Kebangsaan ini juga dapat membawa persatuan antar elemen terlebih partai politik di parlemen untuk bekerja bersama membangun Indonesia. “Saatnya kita menunjukkan sikap republikan, fraksi di parlemen juga harus efektif komunikasi politiknya,” pungkasnya.

Media Center Fraksi NasDem
Email   : mediacenterfraksinasdem@gmail.com
CP      : Fanny Yulia (081212276996)

06Apr/15
partai_nasdem1.jpg

Peresmian Ruangan Fraksi Partai NasDem DPR-RI

Jakarta – Sebagai fraksi baru di DPR-RI, Partai NasDem adalah wajah baru di parlemen. Begitu pula ruang kerja yang baru, sudah barang tentu. Partai NasDem sukses mendapatkan kepercayaan rakyat dengan 36 orang wakilnya di parlemen. Wajah-wajah baru parlemen ini pun menempati lantai paling tinggi di Gedung Nusantara I, yakni lantai 22 dan 23.

Acara peresmian ruangan fraksi yang terletak di lantai 22, Gedung Nusantara I itu dihadiri oleh Ketua Umum Surya Paloh berserta jajaran DPP, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, dan Ketua Dewan Pertimbangan Maxi Gunawan, dan Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat. Selain itu, dua menteri Kebinet Kerja Jokowi-JK pun hadir, yakni Menteri Pertanahan dan Tata Ruang Ferry Musryidan Baldan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jan Darmadi.

Seluruh anggota Fraksi NasDem pun hadir. Suasana semakin semarak dalam nuansa ruangan yang biru dan jingga. Ruangan fraksi tersebut diresmikan oleh Ketua DPR, Setya Novanto dengan upacara pengguntingan pita. Kemudian Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh membubuhkan tanda tangan dalam piagam peresmian yang dapat dijumpai tepat ketika pintu evelator terbuka di lantai 22.

06Apr/15

Besaran Iuran Jaminan Pensiun Diusulkan Lebih Luwes

Pemerintah masih menggodok aturan pelaksana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Setidaknya, terdapat empat program yang akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Keempatnya adalah program jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Dari keempat program ini, hanya JP yang baru. Sedangkan ketiga program lainnya sudah berjalan pada saat BPJS Ketenagakerjaan masih bernama Jamsostek. Terkait program JP, Anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini mengusulkan agar iurannya bisa bersifat “luwes” dengan artian iuran dipertimbangkan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan keluar bagi alotnya pembahasan RPP terkait program JP tersebut.

Amelia berharap kondisi perusahaan besar dan perusahaan kecil bisa menjadi dasar dalam menerapkan iuran. “Kondisi perusahaan harus jadi pertimbangan, perusahaan skala sedang harus beda dengan perusahaan skala kecil. Pemerintah jangan pukul rata ke seluruh pemberi kerja,” kata politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Komplek Parlemen, di Jakarta, Senin (26/1).

Bukan hanya itu, Amelia berharap manfaat dari program JP ini harus bisa dirasakan oleh seluruh kalangan, termasuk buruh. Menurutnya, semakin meningkatnya pekerja yang ikut dalam program JP, maka dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga akan semakin besar.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, berharap pada kuartal I tahun 2015, RPP mengenai program JP sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Paling lambat itu bulan Juni. Tapi kami berharap kuartal I ini bisa tuntas dan sudah bisa dinaikkan ke presiden,” katanya.

Menurutnya, RPP mengenai program JP masih dalam tahap harmonisasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga di Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu substansi yang masih dibahas adalah mengenai angka iuran. Untuk sementara, usulan iuran dalam RPP masih sebesar delapan persen, dengan pembagian lima persen dibayarkan pemberi kerja dan tiga persen dibayar pekerja.

Terkait usulan anggota dewan agar besaran iuran sesuai dengan kondisi perusahaan, Evlyn tak bisa memastikan apakah bisa masuk dalam RPP atau tidak. Alasannya, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki hak untuk menentukan besaran iuran di dalam PP. Hak tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

“Kami dalam kapasitas sebagai penyelenggara, tidak bisa menaikkan atau menurunkan iuran begitu saja, itu harus diatur dalam PP,” kata Evlyn.

Media Center Fraksi NasDem
Email   : mediacenterfraksinasdem@gmail.com
CP      : Fanny Yulia (081212276996)

06Apr/15

Masa Sidang DPR Dimulai, Fraksi NasDem akan Bertarung Demi Pilkada Langsung

Masa sidang DPR 2015 resmi dimulai. Banyak tumpukan tugas lama harus diselesaikan, satu yang menjadi prioritas Fraksi NasDem di antaranya adalah pengesahan ‎Perppu Pilkada Langsung sebagai UU Pilkada hasil revisi.

Pilkada langsung harus tetap dijalankan, masyarakat mau seperti itu, tegas Ali Umri, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem.

Di dalam surat elektroniknya, Selasa (13/1/2015), Umri tak menutup bahwa konstelasi di DPR membuat upaya buat meloloskan Perppu Pilkada Langsung sebagai UU cukup berat. Meski dari Partai Golkar telah merevisi ‎niat mendukung pilkada oleh DPRD, namun tak ada jaminan apa-apa.

Pertarungan partai politik terus bergulir, tambah mantan Walikota Binjai ini.

Terlepas dari segala kekurangan dalam pelaksana, jelas pilkada langsung adalah lompatan demokrasi. Sistem yang diwariskan pemerintahan SBY ini mendorong sangat pesat kedatangan demokrasi di masyarakat dan karena keliru bila dihentikan.

Demokrasi kita telah mengalami capaian-capaian yang perlu dijaga dan dikembangkan, pilkada secara langsung dapat menyentuhkehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, ujar Umri.

Jika akhirnya Perppu Pilkada Langsung ditolak DPR, maka ada pekerjaan baru yang harus DPR segera selesaikan sebagai konsekuensinya. Yaitu revisi terhadap UU 32/2004, khususnya aturan pelaksanaan pemilu oleh KPU.

Jika kembali kepada UU 32/2004, konsekuensinya KPU harus juga membenahi diri membereskan carut marut di DPT, apakah akan pemilu dan pilkada akan digitalisasi, papar Umri.

06Apr/15

Soal Hukuman Mati, Jokowi diminta tetap tegakkan hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan Presiden Jokowi harus tetap melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana Nakorba, sesuai putusan pengadilan.

Meskipun, kata dia, penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa itu menuai kecamanan, terutama dari negara sahabat.

Jokowi sebagai presiden telah tegakkan hukum di negeri kita, penegakan hukum itu tidak memandang dia WNI (warga negara Indonesia) atau bukan. Sama ketika mereka (negara lain) melakukan penegakan hukum, bisa saja korbannya warga negara kita, ucap Rio kepada wartawan, di Nusantara II DPR RI, Senayan, Senin (2/2).

Jadi itu bukan persoalan kita tidak menghargai pihak luar, tapi bagaimana, presiden yang diberikan amanat oleh uu menegakan hukum di dalam negeri, tambahnya.

Politisi Nasdem itu pun berpendapat, timbulnya protes terhadap penegakan hukuman mati tersebut, merupakan sebuah dampak dari akibat saja.

Saya pikir itu adalah dampak dari sebuah akibat saja, bila ada negara lain yang kecewa tidak bisa dihindari, tapi bukan berarti kita melakukan pengendoran pada proses penegakan hukum itu. Harusnya, negara luar menghargai Indonesia adalah negara hukum, yang hukumnya harus ditegakan dan berdaulat, tandasnya.

06Apr/15

Pilkada serentak dilaksanakan tiga gelombang

Anggota Komisi II DPR RI Luthfi Andi Mutty menyatakan, pemilihan umum kepala daerah serentak yang dilaksanakan itu akan dibagi dalam tiga gelombang.

Semua sudah ada kesimpulannya dan pada pelaksanaan pilkada serentak itu, nanti akan dibagi dalam tiga gelombang sesuai dengan masa bakti kepala daerahnya, ujarnya di Makassar, Minggu.

Legislator dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu menjelaskan, gelombang pertama akan dilaksanakan pada Desember nanti. Itu untuk kabupaten yang masa bakti bupatinya berakhir tahun 2015 ini dan semester pertama tahun 2016.

Kemudian gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018. Itu untuk yang masa bakti bupatinya berakhir tahun 2018 dan 2019. Adapun pilkada serentak secara nasional itu baru akan dilaksanakan tahun 2027, kata Luthfi.

Mengenai syarat uji publik, lanjut Luthfi, juga disepakati untuk dihapuskan saja dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Menurut dia, penghapusan tahapan uji publik untuk para bakal calon kepala daerah yang ikut dalam kompetisi pemilihan kepala daerah karena dinilai tidak mempunyai dampak terhadap kualitas pemilihan kepala daerah.

Uji publik dihapuskan saja. Uji publik tidak punya akibat. Hanya diinformasikan dan konfimasi. Itu bisa dilakukan lewat parpol, katanya.

Diketahui, syarat uji publik muncul dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pilkada yang diterbitkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu alasan munculnya tahapan uji publik itu diharapkan uji publik dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah.

Dalam Perppu disebutkan, calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik. Parpol atau gabungan parpol bisa mengusulkan lebih dari satu bakal calon kepala daerah untuk dilakukan uji publik.

Panitia uji publik beranggotakan lima orang, yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan KPU. Uji coba itu digelar secara terbuka paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran. Nantinya, mereka yang mengikuti uji publik memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik.

Penghapusan uji publik membuat rentang waktu tahapan pilkada menjadi lebih cepat, kata Luthfi.