All posts by admin

31Jan/18
Luthfi A Mutty-Fraksi NasDem-Komisi II-Sulawesi Selatan III

Jenderal Jadi Pj Gubernur, Luthfi A Mutty : Kebijakan Aneh Zaman Now

Makassar – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunjuk dua jenderal polisi menjadi Penanggung Jawab (Pj) Gubernur, menuai tanggapan dari Anggota Komisi II DPR RI, Luthfi Andi Mutty (LAM).

Luthfi mengistilahkan kebijakan tersebut sebagai ‘kebijakan aneh zaman now’. Luthfi mempertanyakan kajian hukum yang menjadi pertimbangan Mendagri Tjahjo Kumolo menetapkan 2 Perwira Tinggi (Pati) Polri untuk menjadi Pj. Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara.

“Saya tidak tahu apa yang ada dalam benak mendagri ketika dia menetapkan 2 orang pati polri menjadi Pj. Gubernur. Jabar dan Sumut. Yang pasti, alasannya adalah tidak bertentangan dengan Undang undang, Apa betul ?,” kata Luthfi Andi Mutty, Rabu (31/1/2018).

Dijelaskan politisi Fraksi Partai NasDem ini bahwa dasar hukum Mendagri adalah UU No.10 thn 2016 tentang Pilkada pasal 201. Namun, Luthfi berpendapat penjelasan pasal tersebut sudah sangat jelas hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tidak ada embel-embel atau yang setara. Penjelasan pasal cukup jelas. Artinya pejabat gubernur hanya untuk pejabat ASN dengan jabatan pimpinan tinggi madya,” katanya.

Yang kedua menurut Luthfi, jenjang jabatan dan kepangkatan ASN sudah diatur dalam ketentuan yang berbeda dengan jenjang jabatan dan kepangkatan dlm TNI dan Polri. Baik UU ASN, ataupun UU TNI dan UU Polri. Kata Lutfi, tidak ada pengaturan tentang kesetaraan kepangkatan dan jabatan.

“UU ASN memang memberi peluang kepada prajurit TNI dan anggota Polri mengisi jabatan ASN tertentu. Tetapi itu hanya untuk instansi pusat yang tertuang dalam Pasal 20 ayat 3. Adapun tata caranya diatur dengan peraturan pemerintah. Bukan dengan peraturan menteri,” tegas Mantan Bupati Kabupaten Luwu Utara dua periode ini.

Luthfi berpendapat, bahwa tidak salah jika publik menganggap kebijakan Mendagri menunjuk Pj Gubernur Jabar dan Sumut dilatari kepentingan politik. Sebab kata dia, usungan PDIP di Pilgub Jabar dan Sumut adalah dua pati Polri yang akan berkontestasi dengan Mantan Pangkostrad TNI AD, Edy Rahmayadi.

“Jika jabatan sipil dapat diduduki oleh anggota Polri dan TNI dengan dalih kesetaraan jabatan, maka boleh dong pejabat sipil menduduki jabatan di TNI dan Polri sepanjang jabatannya setara,” tandas Luthfi.

Oleh karena itu, Luthfi berharap semoga penempatan pati polri sebagai Pj. Gubernur tidak menjadi bagian dari penyebab terjadinya konflik.

Last but not least, jika tidak mau dilembur pasang jangan berumah ditepi pantai. Jika tidak ingin dicurigai macam – macam jangan buat kebijakan yg aneh – aneh,” tandas Mantan Staf Ahli Wakil Presiden Budiono ini.

Sumber: https://kabar.news/jenderal-jadi-pj-gubernur-anggota-komisi-ii-dpr-ri-kebijakan-aneh-zaman-now

31Jan/18
Bachtiar Aly-Fraksi Partai NasDem-Komisi I-Aceh

Jelang Pilkada 2018, KPI Diharap Jadi Wasit yang Adil

Jakarta – Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjadi wasit yang adil dalam mengawasi segala bentuk politisasi dalam setiap siaran di televisi dan radio. DPR berharap KPI menunjukkan integritasnya dalam mengawasai tendensi yang ada dalam media.

“Kita semua ketahui bersama, saat ini sudah masuk tahun politik, pasti ada subjektivitas itu. Perlu ada integritas dari KPI. Kami berharap besar pada KPI, diakui secara tidak langsung, KPI ini juga menjadi penentu  arah ke mana bangsa ini akan dibawa,” kata anggota Komisi I DPR Bachtiar Aly dalam kerja dengan KPI di Jakarta, Selasa (30/1).

Politisi NasDem ini berharap KPI bisa menjadi filter bagi pemberitaan dan opini yang kurang baik. KPI harus mampu mendesain dan menyebarkan opini publik yang objektif dan mampu dicerna oleh masyarakat.

Bachtiar juga mengingatkan kepada KPI agar memasukkan unsur ideologi kebangsaan dalam pengawasannya terhadap media-media tersebut.

“Perlu diingat bahwa pengawasan juga perlu  ada unsur ideologinya. Dalam program siaran media harus ada ideologi yang berpihak kepada Indonesia khususnya dalam  mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ini sangat penting bagi kita semua terutama generasi penerus bangsa,” tegas Legislator dapil Aceh I ini.

Sehingga, lanjutnya, jangan sampai program siaran di media tersebut lebih cenderung mengikuti kepentingan atau pola pikir pemilik perusahaan media.

Oleh karena itu, Bachtiar meminta agar KPI lebih bertindak tegas jika dalam penilaian ditemukan ada media yang kurang tepat dalam menyiarkan program siarannya.

“Apakah corporate culture media kita ini identik dengan pemilik TV tersebut.  Bisa saja penonton kita di-brainwash, maka saya kira KPI harus bisa intervensi di sana,” ujarnya.

31Jan/18
Supiadin Aries Saputra-Fraksi NasDem-Komisi I-Jawa Barat-Panglima TNI

KPI Harus Jeli Awasi Siaran Terselubung

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk jeli memperhatikan dan mengawasi isi siaran yang mengandung backing mind LGBT atau pesan-pesan dari asing.

“Tidak hanya gambar yang dilihat, tapi tolong lihat skenario di belakang alur cerita itu. Sebab kalau kita tidak jeli, ada pesan simbol-simbol terlarang yang samar di dalamnya,” ujarnya dalam ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Selasa (30/1/2018).

Sebagai contoh, lanjut politisi NasDem ini, ada acara yang menyiarkan permainan yang memasukkan ideologi lain atau simbol yang terlarang.

“Saya dulu pernah nonton film anak-anak Teletubies yang mengatakan “berpelukan”. Saya selidiki loh, ini pesan halus yang mencerminkan LGBT. Jadi itu saya minta awasi backing mind-nya yang terselubung dari isi siaran itu,” tuturnya.

Selain itu, banyak terjadi siaran-siaran yang hanya dibuat bercanda. Sehingga hampir semua televisi di luar televisi berita terkesan hanya berisi gurauan  bahkan sampai melecehkan. “Nah ini saya minta harus diberikan sanksi,” tegasnya.

Supiadin juga berharap KPI lebih memperhatikan siaran di perbatasan. Hal ini agar daya tarik masyarakat dan proses asimilasi warga di perbatasan yang suka meniru negara tetangga daripada negaranya sendiri, bisa diatasi.

“Saya minta atensi ini, betul-betul di monitor. Sekarang kita harus balik, masyarakat perbatasan dari negara tetangga yang tertarik dengan negara kita,” cetusnya.

Menurutnya, permintaan itu sangat beralasan. Sebab pemerintah saat ini betul-betul membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dulunya kita kalah sama Malaysia tapi hari ini Indonesia sudah luar biasa.

30Jan/18
58Zulfan-Lindan1.jpg

Soal Gas, Pertamina seperti Jalan di Tempat

Jakarta – Rapat kerja Komisi VI DPR dengan Pertamina, Senin (29/1), diisi dengan beragam gugatan. Salah satunya dari politisi Partai NasDem, Zulfan Lindan.

“Banyak negara yang lebih miskin dari kita, sudah selesai soal tabung gas. Kita tidak maju-maju. Ada yang masih meledak ‘lah,” ungkapnya.

Oleh karena itu Zulfan mempertanyakan langkah antisipasi yang sudah ditempuh oleh Pertamina sampai saat ini.

“Langkah sebagai antisipasinya apa saja? Saya lihat Pertamina ini seperti jalan di tempat,” ucap Zulfan.

Menurutnya, ada problem kepemimpinan di tubuh Pertamina terkait soal tabung gas ini sehingga membuat masalahnya berlarut-larut. Agar masalah serupa tidak terus berulang, dia berharap Pertamina tidak hanya berkutat pada soal teknis saja

“Tidak hanya pengetahuan teknis saja. Direktur utama kan leadershipnya juga diperlukan,” tandasnya.

Akhir tahun lalu, masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali terjadi. Beberapa daerah mengalami kesulitan mendapati gas dengan tabung warna hijau muda ini.

Dikabarkan, sejumlah wilayah di Jakarta dan Bogor bahkan ikut mengalami kesulitan tabung yang sering disebut gas melon ini. Akibatnya, banyak warga yang antre berjam-jam demi mendapatkan gas bersubsidi ini.

29Jan/18
Johny G Plate-Fraksi Partai NasDem-Perppu Ormas-detik.com

Perwira Tinggi Polri Ditunjuk Sebagai Plt Gubernur, NasDem: Momentumnya Kurang Tepat

Jakarta – Partai Nasdem memberikan respon terkait usulan Mendagri, Tjahjo Kumolo, tentang rencana mengangkat perwira tinggi Polri menjadi pejabat Gubernur.

Sekretaris Jendral Partai Nasdem, Jhonny G Plate,mengatakan keputusan tersebut kurang tepat. Khususnya menyangkut soal tempat dan momentumnya dan menimbulkan pandangan penempatan tersebut bisa mempengaruhi proses demokrasi.

“Begini ya, kita memahami bahwa rencana Pejabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) itu masih di dalam ruang lingkup Undang-undang (UU), tapi tentu momentumnya tempatnya kurang bijak, kurang tepat,” ucap Jhonny G Plate, ketika ditemui di kantor DPP Nasdem, Minggu (28/1/2018).

Akibatnya, wacana tersebut menimbulkan reaksi publik.

Karena ada kekhawatiran, dengan penunjukan perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur akan mempengaruhi proses demokrasi di wilayah.

“Padahal pemilu sendiri kan kita dituntut menghasilkan pemilu pilkada yang berkualitas, langsung jujur, adil, efisien dan produktif. Kan itu syarat-syaratnya,” ucapnya.

Belum lama ini Mendagri Tjajo Kumolo mengusulkan Pejabat Tinggi Polri menjadi pejabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Wacana tersebut menimbulkan kehwatiran bila kedua perwira tinggi Polri tersebut tidak netral saat prosies Pilkada berlangsung.

Dikatakan Jhonny, dirinya tidak meragukan kenetralan dari para petinggi Polri tersebut.

“Saya katakan ada respon publik, nah respon publik ini yang harus ditanggapi, apa respon publiknya, bahwa ada kekhawatiran penyelenggaraan pemilu nanti tidak seperti yang diharapkan,” katanya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/28/nasdem-nilai-wacana-mendagri-angkat-jenderal-polisi-jadi-pejabat-gubernur-kurang-bijak

29Jan/18
Akbar Faizal-Fraksi Partai NasDem-Panja Terorisme

DPR Tawarkan Opsi Baru Pelibatan TNI

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat menawarkan opsi baru untuk mengatur pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme. Dalam pembahasan terbaru, Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR mengusulkan agar TNI dilibatkan saat ancaman terorisme mencapai level tertinggi.

Namun, pemerintah diharapkan dapat menyamakan sikap terkait isu pelibatan TNI ini sebelum membahasnya dengan DPR. Pasalnya, saat ini, pemerintah belum sepakat mengenai keterlibatan militer dalam menangani aksi terorisme selain yang diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Salah satu opsi pelibatan TNI yang mengemuka dalam rapat konsinyering Panitia Kerja (Panja) RUU Antiterorisme DPR bersama pemerintah, kemarin, adalah menetapkan skala ancaman untuk mengukur batas pelibatan TNI dalam memberantas terorisme. Mekanisme itu mengacu pada sistem United Kingdom Terror Threat Level di Inggris.

Ada beberapa level ancaman aksi terorisme. Mengacu pada sistem Inggris, level itu terdiri dari rendah-moderat-substansial-parah-kritis (low-moderatesubstantial-severe-critical ).

Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal, menuturkan, nantinya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dalam revisi UU Antiterorisme disepakati untuk diperkuat, bertanggung jawab menetapkan eskalasi ancaman ketika terjadi aksi terorisme.

”Jadi, jika mau melibatkan TNI, biar TNI turun tangan ketika levelnya sudah paling tinggi, yaitu level kritis,” kata Akbar, seperti disadur dari Koran Kompas, Sabtu (27/1)

Namun, menurut dia, aturan rinci soal level ancaman sebaiknya tak diatur dalam revisi UU Antiterorisme, tetapi dalam peraturan presiden. ”Ini salah satu opsi yang berkembang. Opsi lain nanti akan kami lihat. Yang penting, pemerintah satu suara dulu. TNI dan Polri berembuk. Jika perlu, dibahas bersama Menko Polhukam atau rapat terbatas dengan Presiden,” kata Akbar.

Sumber: Koran Kompas

29Jan/18
Kurtubi-Fraksi NasDem-Komisi VII-Dapil NTB

Kurtubi Berharap Indonesia Hapus PLTU Beralih Ke PLTN Seperti Perancis

Jakarta – Ketua Kaukus Nuklir Parlemen, Kurtubi Menyambut baik keputusan Presiden Perancis yang akan menutup semua Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) di Perancis dalam tiga tahun ini, dan terus mendorong pemakaian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan energi  terbarukan yang bersih serta bebas dari CO2, Nox dan debu.

“PLTU batubara tidak sejalan dengan Paris Agreement dalam mengendalikan perubahan iklim dan menuju udara yang lebih bersih dari proses produksi listrik dunia,” Terang Kurtubi, yang merupakan Anggota Komisi VII DPR RI, Jakarta, Minggu (28/1/2018).

Pada waktu lalu, Indonesia telah meratifikasi persetujuan Paris menjadi Undang – undang, dimana pollutan sebagai hasil sampinngan PLTU Batubara dapat meningkatkan suhu bumi serta mengganggu kesehatan karena udara yang tercemar.  Tahun 2017, China telah membatalkan semua pembangunan 104 Unit PLTU, sebagai ganti, membangun pembangkit listrik yang bersih dan ramah lingkungan, yakni PLTN dan PLT Energi Terbarukan.

“Di Indonesia arah kebijakan energinya malah cenderung terbalik. Yang dibangun besar – besaran dalam Program 35.000 Megawatt (MW) misalnya, justru PLTU, dan lebih menguatirkan lagi, lokasi PLTU dengan kapasitas yang besar-besar justru dibangun di pulau Jawa, yang pembangkit listriknya sebagian besar sudah dari batubara,” Jelas Politisi Nasdem itu.

Lanjutnya, Kurtubi menyayangkan bahwa PLT Energi Terbarukan, seperti panas Bumi, Tenaga surya, bayu, Biogas, Biomas, hydro dan Mikro Hydro, masih memiliki porsi yang kecil disbanding PLTU yang porsinya jauh lebih banyak. Kecilnya porsi PLT energy terbarukan juga terkendala oleh PP No. 75 / Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir.

“Tentu di Indonesia tidak mungkin kita menghapus PLTU. Yang semestinya dilakukan adalah mengurangi porsi batubara dalam energy mix listrik nasional dan segera menghapus ketentuan PLTN sebagai opsi terakhir dalam PP No.75/2014, serta mulai secara serius dan nyata untuk merencanakan membangun PLTN disertai dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang kebutuhan listrik yang sangat besar, untuk bisa menjadi negara industri maju serta sosialisasi/pemberian pemahaman yang benar tentang PLTN kepada masyarakat terutama didaerah-daerah yang sudah dilakukan studi tapak/feasibility study nya,” Pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Perancis Emmanuel Macron di World Economics Forum di Davos mengatakan bahwa Tahun 2021 Perancis bebas dari PLTU Batubara, sebagai wujud komitmen Perancis untuk melawan climate change.

Sumber: http://kabar3.com/detail/5556/ketua-kaukus-nuklir-parlemen-kurtubi-apresiasi-langkah-presiden-perancis-hapus-pltu/1

29Jan/18
Anarulita Muchtar-Fraksi Partai NasDem-Komisi XI-Bengkulu

Gandeng BI, Anarulita Bantu Pembinaan Petani Ikan

Bengkulu Selatan – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Provinsi Bengkulu, dr. Anarulita Muchtar, Senin (15/1) lalu, menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam kunjungan tersebut, dokter cantik itu mengajak Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu Endang Kurnia Saputra untuk mengunjungi petani budidaya kolam air deras atau petani ikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Turut mendampingi Wabup setempat, Gusnan Mulyadi, SE, MM.

“Bengkulu Selatan memiliki potensi produksi ikan kolam air deras. Tujuan saya membawa Bank Indonesia sebagai mitra Komisi XI dalam rangka untuk penyaluran bantuan bagi petani ikan disini. Besar harapannya dengan dibina oleh BI, kesejahteraan petani bisa meningkat, biaya produksi minim dan produksi ikan meningkat sehingga pasar yang dijangkau lebih luas,” ungkap Anarulita.

Sementara itu,  Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Endang Kurnia Saputra menerangkan, sejauh ini pihaknya sudah memiliki 23 binaan. Beberapa diantaranya sudah diserahterimakan ke Pemda masing-masing. Dalam hal pembinaan, BI akan mempelajari terlebih dulu permasalahan di kolompok tani. Sehingga BI akan mencari solusi dan menyusun program-program binaan agar kelompok petani berhasil.

“Pembinaan kami lakukan perkelompok. Harapannya nanti kelompok yang ada bisa bekerjasama dengan baik, tujuannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Ada beberapa strategi yang akan kita coba nanti. Dipertemuan selanjutnya teknisnya akan kita bahas lebih detail dengan pembina yang sudah kami ajak, yakni Bapak Antoni Sitorus ini,” kata Endang.

Sumber: http://restorasibengkulu.com/gandeng-bi-anarulita-bantu-pembinaan-petani-ikan/

28Jan/18
verifikasi dpp 8

DPP NasDem Lolos Verifikasi Faktual

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menyatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memenuhi syarat verifikasi faktual partai politik (parpol). Proses verifikasi faktual dilakukan langsung di Kantor DPP NasDem, Jalan RP Suroso, Gondangdia, Cikini, Jakarta, Minggu (28/1). NasDem merupakan partai pertama yang dikunjungi oleh KPU.

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menuturkan, KPU menggunakan 3 indikator ketika melakukan verifikasi faktual yaitu, pertama keanggotaan kepengurusan melingkupi Ketua Umum, Sekretaris Jendral, kedua keterlibatan 30% perempuan dalam kepengurusan, dan ketiga lokasi bangunan kantor kepengurusan.

DPP Partai NasDem dikatakan oleh Hasyim telah memenuhi ke-3 indikator verifikasi faktual tersebut.

“Semua indikator yang ada sudah dipenuhi oleh NasDem, dokumen yang didaftarkan dengan fakta yang ada di lapangan sama, dengan ini saya nyatakan proses verifikasi faktual di DPP NasDem telah selesai,” tutur Hasyim.

Dalam melakukan proses verifikasi, Hasyim didampingi Komisioner KPU lain yaitu Evi Novida Ginting. Proses verifikasi dimonitor langsung oleh Ketua Umum KPU Arief Budiman. Hadir pula anggota Bawaslu, Abhan dan Fritz Edward Siregar.

Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengaku optimis partainya hingga tingkat terbawah dapat memenuhi syarat verifikasi parpol. NasDem sendiri dikatakan oleh Surya telah jauh-jauh hari mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kerja KPU memverifikasi parpol.

“Ini telah kita persiapkan sedemikian rupa dari sejak jauh hari. Kami punya keyakinan sepenuh hati tidak akan ada sedikit pun halangan yang akan dihadapi Partai NasDem dalam verifikasi faktual ini,” jelas Surya.

Lebih jauh Surya berharap, KPU dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan perturan yang ada dalam Undang-Undang. NasDem mendukung penuh upaya KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh calon parpol peserta Pemilu 2019.

“Jika dinyatakan lolos silahkan bertanding, tapi jika tidak saya harap KPU tidak ragu-ragu untuk bisa membedakan mana partai yang serius dan mana yang hanya bermain-main. Kita ingin demokrasi yang kuat, KPU salah satu penjaga demokrasi,” terang Surya.

 

28Jan/18
Partai NasDem-Verifikasi Faktual-Kompas.1jpg

KPU: NasDem Penuhi Seluruh Syarat Verifikasi Faktual

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai proses verifikasi faktual terhadap 12 partai pada Minggu (28/1/2018). Partai pertama yang diverifikasi adalah Nasdem.

Proses verifikasi dilakukan oleh komisioner KPU Hasyim Asy’ari dan Evi Novida Ginting Manik serta disaksikan oleh anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Sementara dari Partai Nasdem hadir Ketua Umum Surya Paloh, Sekjen Johnny G. Plate dan Bendahara Umum Ahmad HM Ali.

Dalam proses verifikasi, KPU memeriksa keanggotaan pada kepengurusan di tingkat pusat, keterwakilan perempuan di kepengurusan DPP dan domisili kantor.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menuturkan bahwa dari data-data yang diterima secara langsung, Partai Nasdem sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

“Sudah dilakukan dan Pastai Nasdem sudah memenuhi syarat kalau secara faktualnya, tapi nanti secara resmi akan diumumkan,” ujar Hasyim di sela proses verifikasi, di DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018), seperti disadur dari Kompas.com.

Secara faktual, Nasdem telah memenuhi syarat terkait data anggota kepengurusan di tingkat pusat dan domisili kantor.

Selain itu, Nasdem juga memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dari jumlah pengurus pusat. Dari 25 orang pengurus pusat, sebanyak sembilan di antaranya adalah perempuan.

“Nasdem telah menyerahkan data KTA dan KTP dari sembilan perempuan yang menjadi pengurus di DPP,” ucap Hasyim

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2018/01/28/11373631/nasdem-penuhi-seluruh-syarat-verifikasi-faktual