All posts by admin

02Feb/18
Johny G Plate.1

NasDem Siap Dukung Calon Gubernur BI Pilihan Presiden Jokow

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mempunyai kriteria yang hendak mengisi kursi Gubernur Bank Indonesia (BI). Masalah ini menyusul hendak berakhirnya waktu jabatan Agus Martowardojo dalam Mei 2018.

Berdasarkan Jokowi, calon Gubernur BI mesti mempunyai sejumlah kriteria, semisal bisa memberikan kepercayaan kepada pasar, paham soal keadaan ekonomi makro dan moneter Indonesia, serta bisa melindungi tingkat inflasi yang rendah.

“Tentu saja yang boleh memberikan kepercayaan pasar, mengenai hal-hal berkaitan makro ekonomi kami, moneter, inflasi,” ujar dia usai menghadiri Dies Natalis Ke-68 Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate menilai bahwa keputusan atas nama-nama calon Gubernur BI adalah hak prerogatif Presiden.

”kan hak prerogatif Presiden, apalagi BI kan ialah institusi yang independen dan tak bisa sudah ada intervensi politik. Jadi tunggu beberapa saat saja siapa yang hendak dicalonkan,” terangnya. Seperti disadur dari liputan6.com

Politikus dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) menekankan, siapapun nantinya yang melakukan fit and proper test oleh Komisi XI DPR, hendaknya berbasis keperluan institusi, kepentingan negeri, dan perekonomian nasional.

“Apakah kelak dari internal BI, perpanjangan Gubernur BI (Agus Martowardojo), atau yang lain opsi Pak Jokowi, kita menekankan berbasis keperluan institusi, kepentingan negeri, dan perekonomian nasional,” tandas Johnny.

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/3250232/jokowi-tentukan-tiga-kriteria-utama-calon-gubernur-bi?utm_source=lpfeed&utm_medium=lpfeed&utm_campaign=rss2

02Feb/18
Taufiqulhadi-Fraksi NasDem-Komisi III-Jatim IV

NasDem: Pasal Penghinaan Presiden Diperlukan

Jakarta – Anggota Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, menilai perlu ada pasal penghinaan presiden dalam revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Aturan ini diperlukan karena mesti ada perlindungan terhadap kewibawaan kepala pemerintahan.

“Kalau kita tidak hormati, kalau kita hina ini bagaimana? Sama dengan menghina kita sendiri. Kita memilih presiden kemudian kita hina kan, sama saja menghina kita sendiri,” kata Taufiqulhadi, Jumat 2 Februari 2018.

Menurutnya, sebagai bangsa yang beradab harus ada aturan soal penghinaan terhadap presiden ini. Sebab, mereka yang beradab pasti akan menghormati figur yang menjadi pemimpin.

“Karena kalau dia tak bisa menghargai orang menjadi pemimpin sebenarnya bangsa itu sudah gagal,” kata Taufiq yang juga anggota Dewan Pakar Nasdem tersebut.

Ia menilai pasal penghinaan presiden ini tak perlu dikontraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah membatalkan aturan ini. “Pasal ini tidak akan bertabrakan dengan demokrasi dan sebagainya,” lanjut Taufiq.

Terkait pasal yang kembali ‘dihidupkan’ bersamaan dengan momen tahun politik, ia menjawab diplomatis. Menurutnya, jangan dipersepsikan langsung seperti itu.

“KUHP ini kita buat 100 tahun, kalau bisa 100 tahun. Jangan orang itu pendek sekali cara berpikirnya,” tuturnya.

Kemudian, ia menjelaskan pasal ini juga sama sekali tak ada hubungannya dengan simbol negara. Tapi lebih pada bagaimana menghormati pimpinan. Apalagi rakyat sendiri yang telah memilih pemimpin tersebut.

“Kalau menghina, menulis misalnya di pantat kerbau dulu kan ada SBY, itu adalah penghinaan personal,” katanya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada 2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP. Pembatalan ini lewat putusan dengan nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Pemohon uji materi soal pasal penghinaan presiden saat itu adalah advokat Eggi Sudjana. MK menilai beberapa oasal yaitu pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum karena rentan tafsir.

Selain itu, pasal penghinaan presiden juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Kemudian, bisa menghambat upaya komunikasi dan mendapat informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Sementara, dikutip dari Pasal 263 ayat 1 draf RUU KUHP, setiap orang yang menghina presiden dan wakil presiden di muka umum dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan juga denda Kategori IV.

Namun, ayat 2 di pasal 263 menjelaskan bahwa apa yang ada di ayat 1 tidak dianggap penghinaan bila perbuatan dimaksudkan untuk kepentingan umum, demi kebenaran atau pembelaan diri.

Untuk Pasal 264 memperluas pidana penghinaan ini. Yakni seseorang bisa dipidana jika menyebarluaskan konten penghinaan kepala negara melalui teknologi informasi. Berikut bunyi lengkap Pasal 264 itu.

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/politik/1003194-nasdem-anggap-pasal-penghinaan-presiden-diperlukan

02Feb/18
RESES SAHRONI 28

Ahmad Sahroni Minta Pemprov DKI Beri Sanksi Lurah Terkait Narkoba

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai penggerebekan di Kampung Ambon, Cengkareng Barat pada Rabu (24/1/2018) sebagai gambaran masih berpotensinya Jakarta tak hanya sebagai wilayah pemasaran, namun juga produksi.

Terkait hal tersebut, Sahroni meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sanksi tegas kepada lurah yang kecolongan adanya `home industry`narkoba.

“Ditemukannya bahan pembuat narkoba menggambarkan adanya proses produksi yang akan dilakukan. Jakarta bukan hanya menjadi wilayah peredaran tapi juga pembuatan,” kata Sahroni, Senin (29/1/2018).

Sahroni mengatakan, tiga penggerebekan tempat produksi di Jakarta pada Desember tahun 2017 lalu oleh Polri dan BNN memperkuat Jakarta telah menjadi surga para bandar narkoba.

“Bukan hanya kontrakan tapi juga apartemen dan bahkan diskotik dipakai sebagai lokasi produksi narkoba,” kata anggota DPR dari Fraksi NasDem ini.

Ia pun mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tugas dari Polri dan BNN saja, tapi juga Pemerintah Provinsi DKI.

Dengan adanya sanksi, lurah sebagai perwakilan pemerintah daerah, kata Sahroni, akan lebih memaksimalkan peran RT dan RW di wilayahnya untuk mengantisipasi pembuatan dan peredakan narkoba.

“Pemprov DKI harus bertindak tegas. Berikan sanksi tegas terhadap lurah yang kecolongan ada produksi narkoba di wilayahnya. Sebaliknya, berikan reward terhadap lurah yang melaporkan adanya aksi pembuatan narkoba kepada aparat berwajib,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan, selain menangkap enam orang tersangka, tim gabungan Polres Jakarta Barat, Polsek Cengkareng, Polda Metro Jaya dan Kodim yang melakukan pengerebekan di Kampung Ambon turut mengamankan 18 kilogram bahan pembuat narkoba dan senjata api.

Dalam kesempatan yang sama, Sahroni mengemukakan, persoalan narkoba tak serta merta dapat diatasi dengan melakukan penangkapan belaka.

Kejaksaan dan pengadilan dinilai memiliki peran penting dalam memberikan hukuman sebagai efek jera para pembuat, pengedar, maupun pelaku penyalahgunaan narkoba.

Sumber: https://tirto.id/komisi-iii-dpr-minta-pemprov-dki-beri-sanksi-lurah-terkait-narkoba-cDZG

02Feb/18
pojoksulsel-ahmad-sahroni-730x350

Pemimpin DKI Jakarta dan Interpelasi

Oleh Ahmad Sahroni *

PEMERINTAHAN baru Jakarta sudah melewati 100 hari kerja. Tercatat sejumlah kebijakan yang relatif menabrak peraturan daerah (perda) demi merealisasikan janji politiknya. Sebagian masyarakat Jakarta acung jempol, tapi ada juga yang bereaksi negatif. Itulah yang mendorong sebagian elemen masyarakat Jakarta termasuk para wakilnya di DPRD Provinsi DKI Jakarta pun ikut bersikap. Dalam hal ini, Fraksi PDIP geregetan untuk menggunakan haknya (interpelasi). Pembahasan mengenai hak interpelasi ini muncul seusai DPRD Fraksi PDIP mengadakan konferensi pers tentang 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi. Dalam konferensi pers tersebut, DPRD Fraksi PDIP melayangkan beberapa kritik atas kebijakan yang sudah dikeluarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno yang memang dianggap menabrak perda.

Kita pahami lebih jauh bahwa harapan sikap politik (menggunakan hak interpelasi) semata-mata panggilan fungsional sebagai wakil rakyat DKI Jakarta untuk ikut serta membenahi Jakarta lebih baik dan tertata. Yang perlu digarisbawahi, interpelasi ialah hak konstitusional seorang wakil rakyat yang berada di parlemen. Maka, sungguh tidak proporsional jika mitra kerjanya (pemerintah DKI Jakarta) kebakaran jenggot dengan akan digulirkannya interpelasi tersebut.

Koridor konstitusional

Bagi para wakil rakyat memang berhak mempertanyakan sejumlah kebijakan baru yang dinilai menabrak sejumlah perda yang telah dikeluarkan. Sejumlah pertanyaan wakil rakyat wajib hukumnya dijawab. Jika memang rasional dan betul-betul untuk kepentingan rakyat, para pengaju hak interpelasi sudah menjalankan fungsinya. Namun, jika memang masih terdapat jawaban yang relatif tidak memuaskan, wakil rakyat pun berhak mengejarnya lebih jauh. Semuanya yang penting masih dalam koridor konstitusional. Kini yang dinanti publik ialah apakah berisi uji kebijakan itu murni kepentingan publik dan mengarah pada kebijakan yang lebih baik? Pada akhirnya, publik akan tahu ke mana arah politik interpelasi yang dikonstruksikan dan yang akan diusung oleh wakil rakyat itu. Jangan sampai, sebagian publik beranggapan bahwa arah sikap politiknya, yaitu ‘pokoknya tidak’. Apa pun kebijakan Anies-Sandi harus ditolak. Intinya tidak harus itu, yang penting interpelasi mengarah pada perbaikan kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta yang lebih baik dan tidak melanggar aturan.

Jika arah politik untuk tidak sama-sama ikut mengontrol dan membenahi, Jakarta akan dibayang-bayangi krisis kebijakan dan salah urus. Diawali dengan benturan proses penyusunan regulasi yang tak kunjung selesai, itu akan membuat kondisi ketertundaan implementasi kebijakan. Bahkan tidak hanya itu, jika kebijakan Anies-Sandi melanggar perda, ini juga merugikan dan membuat DKI Jakarta tidak tertib. Misalkan saja, kebijakan membolehkan becak untuk beroperasi di Ibu Kota. Pemimpin DKI ini harus melihat lagi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Moda Transportasi dan Perda Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketertiban. Dalam perda-perda itu jelas becak dilarang beroperasi di Jakarta. Kini dengan kebijakan baru yang membolehkan becak beroperasi di Jakarta selain melanggar perda juga kurang tepat diterapkan kembali di Jakarta. Intinya perlu dikaji ulang kebijakan tersebut karena masih menyisakan banyak persoalan.

Jika memang arah programnya hendak diatur baik dan sedemikian rupa, bahkan kebijakan yang dikeluarkan tersebut ingin mengedepankan kepentingan prorakyat, baik dari segi keadilan maupun kesetaraan. Untuk itu, sang pemimpin DKI tidak berarti harus menyampingkan peraturan dan permasalahan yang ada dan terjadi di komunitas masyarakat yang berkembang. Program prorakyat tidak boleh menghalalkan segala cara untuk melakukannya dengan dalih ‘atas nama rakyat’. Peraturan tetap harus dijadikan pijakan dan tidak semaunya untuk dilanggar dan diabaikan begitu saja. Perjalanan pemerintahannya akan selalu dihadapkan catatan negatif jika tidak sesuai aturan. Hal ini secara akumulatif akan digiring ke ranah politik terbuka, ketidakpercayaan publik atas kinerja pemimpin yang dinilai tidak kapabel.

Perbaikan

Setelah melihat persoalan sedemikian rupa, semua pihak yang terlibat harus dapat membuka mata dan membuka diri. Bahwa memang ada persoalan yang harus sama-sama diperbaiki untuk merawat Jakarta. Pencitraan negatif yang dihadapi oleh barisan pemimpin DKI harus dianggap hal biasa dan dianggap sebagai kritik yang membangun. Begitu juga sebaliknya bagi penggerak interpelasi ini juga diarahkan untuk perbaikan kebijakan dan mengatur Jakarta lebih baik. Untuk itu, bagaimanapun kondisivitas Jakarta haruslah dijaga. Yang harus digarisbawahi, kepentingan publik haruslah lebih dominan untuk diperhatikan oleh para elitis politisi, bukan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan makna dan tujuan politik sejatinya untuk kepentingan rakyat yang tentu harus lebih baik, lebih diakomodasi. Rakyat haruslah dihindarikan dari nuansa tindakan eksploitatif. Sekali lagi, inilah format politik yang sehat.

Kini interpelasi siap digulirkan oleh Fraksi PDIP terkait sejumlah kebijakan yang dinilai relatif menabrak rambu-rambu (produk perda) yang ada. Bagi pemimpin Jakarta haruslah menyikapi wajar atas gerakan interpelasi itu, bukan berlebihan. Justru, interpelasi haruslah dinilai sebagai forum positif-konstruktif untuk menjelaskan format kebijakan yang diambil. Komunikasi yang akan berlangsung bisa dinilai sebagai forum dialogis, sekaligus adu argumen rasional. Yang terpenting ialah bukan ngotot-ngototan dan ngeyel yang bersumbu pada sikap politik poko`e bedo, tapi berusaha mencari titik temu konstruktif. Itulah makna konstruktif dari penggunaan hak bertanya atau interpelasi itu.

Harapan kita uji kebijakan yang nantinya jadi digelar di forum terhormat di DPRD DKI Jakarta membawa makna konstruktif bagi kepentingan Ibu Kota dan warganya. Inilah idealitas komunikasi produktif dua lembaga (legislatif dan eksekutif) yang secara konstitusional diatur. Semoga tidak melenceng dari penggunaaan hak interpelasi itu.

* Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem / Dapil DKI Jakarta III (Tulisan ini dimuat dalam “opini” Koran Media Indonesia, Jum’at 2 Februari 2018)

 

02Feb/18
Sahat SIlaban-Fraksi NasDem-Komisi V-Sumatera Utara-Jaga Lingkungan

Cegah Penyelewengan, Kemendes Diminta Bina Kades di Sumut

Jakarta – Anggota Komisi V DPR Sahat Silaban menyoroti dana desa yang sepenuhnya belum dikelola secara baik oleh aparatur desa.

Jika kurang tepat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan desa, dana miliaran rupiah itu bisa malah menimbulkan permasalahan hukum.

“Kadang bukan saja hanya dilihat dari nilai materinya, tapi malah malu timbulnya jika salah dalam pengelolaan. Kalau sampai kepala desa itu masuk penjara gara-gara dana desa, ” kata Sahat dalam rapat antara Komisi V dengan Menteri Desa,  PDT dan Transmigrasi,  di Kompleks Parlemen,  Kamis (1/2/2018)

Oleh karenanya, Sahat meminta Kementerian Desa untuk membantu para kepala desa dalam hal juknis terkait penggunaan dana desa. Agar mereka tidak ragu untuk menggunakan anggaran itu dengan tetap mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap kepada Pak Menteri agar tidak ada bermasalahan dengan hukum. Maka dari itu, Kemendes harus membina kepala desa yg mengelola dana tersebut, ” ujar legislator Sumatera Utara II.

Apalagi,  lanjutnya,  kondisi desa di masing-masing daerah dan provinsi berbeda-beda dengan berbagai persoalan yang dihadapi.

Legislator NasDem dapil Sumut ini menyebutkan dari 19 kabupaten/kota di Sumut, masih banyak desa yang masih dalam kategori tertinggal.

“Kami minta dalam hal ini Kementerian Desa benar-benar dituntun kampung kita. Mayoritas daerah saya daerah desa tertinggal. Kadang kalo ada anggaran desa ke mereka, mereka beranggapan milik mereka sepenuhnya. Dana desa ini hak desa, tidak boleh disalahgunakan,” pungkasnya.

02Feb/18
Kurtubi Anggota DPR Fraksi Nasdem Dapil NTB

DPR Apresiasi KLHK Hasilkan Dua UU Lingkungan

Jakarta – Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (31/1/2018) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam rapat tersebut anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengapresiasi kinerja KLHK, karena dengan kerjasama yang baik, telah menghasilkan dua undang-undang tentang lingkungan hidup, yakni Perjanjian Paris dan UU Konvensi Minamata.

Sementara dalam kerjasama dengan mitra kerja lainnya, hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan. Contohnya UU Migas dan UU Minerba.

“Kita apresiasi dengan persetujuan Komisi VII bersama-sama menghasilkan dua UU. Mitra yang lain belum ada nih, sudah habis-habisan belum juga (rampung). Luar biasa, ini harus diapresiasi,” ujar Kurtubi dalam rapat seperti dilansir Kabar3.com.

Perlu diketahui, Perjanjian Paris berhubungan erat dengan bidang kerja komisi VII, yang mana perjanjian tersebut berhubungan dengan climate changes, Pengurangan polutan terhadap udara serta menyepakati untuk memakai energi yang bersih atau energi baru terbarukan (EBT).

“Kita di sini untuk mendukung UU ini jalan, kita dukung energi terbarukan agar udara ini bersih untuk anak cucu kita bisa hidup dengan lebih bersih, harapan hidupnya juga lebih panjang,” terang Kurtubi.

Undang-undang Konvensi Minamata juga tidak kalah pentingnya, Karena menyangkut limbah merkuri yang sangat beracun serta banyak dipakai illegal minings.

“Ilegal mining pengelolaanya pakai merkuri, nah untuk ada peraturan ada penegakan hukum, kita dukung penuh uu ini untuk bisa diterapkan,” ungkap Kepala Kaukus Nuklir Parlemen itu.

01Feb/18
Choirul Muna Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai NasDem

RUU PKS Jangan Tumpang Tindih dengan RKUHP

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna meminta ormas-ormas keagamaan maupun pemerhati perempuan dan anak untuk memberikan masukan kritis terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tengah di bahas DPR.

Choirul khawatir, RUU PKS setelah diundangkan nanti bukan malah memberikan solusi tapi justru menimbulkan masalah baru. Dia menyatakan, sejak awal dirinya sudah merasa tidak nyaman dengan judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini.

“Judulnya saja sejak awal sudah saya kritisi karena bisa dipelintir ke kiri dan ke kanan,” ujarnya dalam rapat Komisi VIII DPR dengan beberapa ormas keagamaan di Jakarta, Rabu, (31/1).

Politisi NasDem ini mengakui, fraksinya telah beberapa kali melakukan kajian dan FGD perihal RUU PKS ini.

“Banyak yang ketawa, karena kalau kekerasan dihapus maka tidak terjadi seksual dong. Makanya saya setuju judul RUU PKS ini diubah dengan RUU Kejahatan Kesusilaan. Ini lebih cocok,” ucapnya.

Oleh karena itu dirinya meminta Aliansi Cinta Keluarga (AILA) untuk tegas dalam memberikan masukan. Sebab jangan sampai yang diatur dalam RUU PKS tumpang tindih dengan yang ada dalam RKUHP. Menurutnya, banyak sekali frasa-frasa yang bisa dipelintir dalam RUU tersebut.

“Misalnya frasa tentang seksualitas seseorang, kemudian ada frasa ketimpangan relasi kuasa atau relasi jender yang bisa saja mengandung LGBT masuk di dalamnya,” imbuhnya.

01Feb/18
Syukuran HUT ke 8 Ormas NasDem-Willy Aditya-Jan Darmadi-Martin Manurung

8 Tahun Ormas Nasional Demokrat

Jakarta – Tanpa terasa Organisasi Massa (Ormas) Nasional Demokrat telah memasuki usianya yang ke 8. Keluarga besar Nasional Demokrat mengadakan syukuran menyambut hari jadinya yang ke 8 di Jalan RP Suroso, Gondangdia Lama, Cikini, Jakarta, Kamis (1/2).

Hadir dalam acara tasyakuran kali ini para pendiri dan beberapa deklarator Nasional Demokrat seperti Jan Darmadi, Willy Aditya, Martin Manurung dan keluarga besar Nasional Demokrat lainnya.

Acara dibuka dengan pembacaan do’a dan dilanjutkan dengan napak tilas serta ramah tamah. Dalam sambutannya Jan Darmadi mengisahkan bahwa Organisasi Massa Nasional Demokrat menjadi cikal bakal lahirnya Partai NasDem.

“Inilah sebetulnya Ormas menjadi satu embrio dari Partai NasDem, banyak sekali pada waktu itu dari segala macam lapisan masyarakat berikut partai lain menjadi anggota ormas,” jelas Jan.

Menurut Jan, didirikannnya Ormas Nasional Demokrat ini memiliki tujuan untuk turut mendedikasikan diri kepada nusa dan bangsa. Terutama untuk membantu masyarakat bila terjadi suatu permasalahan sehingga masyarakat mendapat perhatian.

Jan juga mengenang bagaimana Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat Surya Paloh kala itu menolak secara kesatria dorongan untuk didaulat menjadi Ketua Umum Partai NasDem karena Surya Paloh menolak adanya tumpang tindih jabatan.

“Kita inginkan Ketum menjadi ketua partai tapi dia (Surya Paloh -red) bilang saya sudah Ketua Ormas tidak boleh menjadi ketua yang lain, tidak boleh satu orang memliki rangkap jabatan,” kenang Jan.

Jan berharap kepada generasi muda Nasional Demokrat agar mampu mempertahankan eksistensi Ormas yang dideklarasikan oleh 45 tokoh nasional di Istora Senayan, Jakarta pada 1 Februari 2010 lalu ini sehingga terbuka bagi setiap golongan dan jauh dari unsur politisasi.

“Saat ini bagaimana bisa Ormas ini di bangkitkan supaya dapat dikatakan dari lapisan masyarakat lain bisa tetap bergabung dengan Ormas kita ini, dan ormas ini jangan di politisisasi, itu saja” terang Jan.

01Feb/18
Syarief Alkadrie

Sebut Jokowi Pencitraan, Fraksi NasDem: Fadli Zon Panik!

Jakarta – Sekretaris Fraksi Nasdem, Syarif Alkadrie, menilai tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal pencitraan dari Presiden Joko Widodo saat menjadi imam salat di Afghanistan, justru akan membuat survei elektabilitas Jokowi makin tinggi. Syarif justru menyebut Fadli panik.

“Tapi, semakin dibilang begitu oleh Fadli, survei Pak Jokowi makin tinggi juga. Ini berarti ada kepanikan dari Fadli Zon karena melihat Pak Jokowi mengubah mindset orang Indonesia, melihat presiden tidak angker,” kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, (31/1/2018).

Ia mengatakan selalu memaklumi setiap pernyataan Fadli Zon. Sebab, Fadli dianggap ingin membangun citra agar jangan sampai elektabilitas Jokowi ini terlalu tinggi.

“Sebaiknya begini, jadi manusia itu harus berpandangan positif, jangan selalu melihat hal-hal yang negatif. Karena kalau orang sudah tidak senang, baik pun akan dianggap tidak benar. Jadi apa yang dilakukan oleh presiden saya pikir normal saja, tidak ada pencitraan,” kata Syarief.

Menurutnya, sejak menjadi wali kota bahkan hingga menjabat presiden, memang seperti itu gaya Jokowi. “Kalau nanti berpandangan negatif terus kayak Pak Fadli Zon nanti sakit itu. Masa setiap kerja orang selalu dinilai, kita ini umat beragama sudah ada tata nilai dan tata krama yang harus kita lakukan,” kata Syarief.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menanggapi momen Presiden Joko Widodo menjadi imam salat berjemaah dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang menjadi viral.

Ia menyinggung bahwa presiden memang harus menjadi imam, utamanya bagi rakyat. Menurutnya, seorang imam harus bisa membawa apa yang diharapkan rakyat.

“Kalau jadi imam bagus-bagus saja. Saya kira itu pencitraan yang bagus lah,” ujar Fadli.

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/politik/1002494-sebut-jokowi-pencitraan-fadli-zon-dinilai-panik

31Jan/18
Amelia Anggraini Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jateng VII

Amelia Anggraini Sesalkan Pelayanan RSUD Timor Tengah Selatan

Jakarta – Seorang pasien ibu melahirkan, Paulina Herlince Takaeb (25) beserta bayinya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Timor Tengah Selatan (RSUD TTS), Jumat (26/1/2018) lalu.

Kematian Paulina dan bayinya diduga akibat keterlambatan penanganan medis. Paulina sempat ditolak pihak RSUD TTS karena tidak membawa surat rujukan dari Puskesmas Binaus. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi IX Fraksi Nasdem DPR RI Amelia Anggraini.

Amelia menyesalkan manajemen RSUD TTS yang menolak pasien ibu melahirkan hingga meninggal dunia. Menurutnya, pihak RSUD TTS telah mengabaikan mandat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Kesehatan.

“SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal,” kata Amelia, Rabu (31/1/2018).

Ditegaskan,SPM Bidang Kesehatan meliputi, setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Dalam konteks kasus ibu melahirkan Paulina Herlince, Amelia mencurigai pihak RSUD TTS tak mengikuti standar, sehingga berakibat pasien tersebut meninggal. “Ini kasus bukan sekali dua kali terjadi. Sudah sering terjadi di beberapa rumah sakit baik pemerintah dan swasta. Kita ingin tahu apa yang dilakukan tim pengawas RS sekarang,” tegasnya.

Amelia kemudian mengingatkan kepada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan pelayanan dasar. Dan ini,merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya.

Konsekuensi dari itu, sambung Amelia lagi, Pemda diharapkan memastikan tersedianya sumber daya baik itu berupa sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan kuat.

“SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. SPM juga merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Amelia menjelaskan, suami Paulina, Jemsius Taneo menyesalkan sikap pihak RSUD TTS yang berlarut-larut menangani Paulina. Jemsius menuturkan, istrinya sudah dibawa ke RSUD TTS pada Kamis (25/1/2018) pagi.

Namun ditolak karena alasan tak membawa surat rujukan dari Puskesmas Binaus. Padahal Paulina sudah kesakitan. Jemsius berusaha kembali ke Puskesmas Binaus, dalam perjalanan ia bertemu dengan kepala Puskesmas.

“Kepala Puskesmas menolak memberikan rujukan dengan alasan tidak mengenal Paulina. Jemsius langsung ke Puskesmas dan petugas minta pasien dibawa ke Puskesmas,” ungkap Jemsius.

Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/31/politisi-partai-nasdem-amelia-anggrini-sesalkan-pelayanan-rsud-timor-tengah-selatan