Komisi – Komisi

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

KOMISI I (Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi)

Gerakan Perubahan

Komisi – Komisi

KOMISI I (Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi)

KOMISI II ((Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria dan Komisi Pemilihan Umum)

KOMISI III (Hukum, HAM dan Keamanan)

KOMISI IV (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan)

KOMISI V (Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal)

KOMISI VI (Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN dan Standardisasi Nasional)

KOMISI VII (Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup)

KOMISI VIII (Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan)

KOMISI IX (Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan)

KOMISI X (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan)

KOMISI XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank)