Archives

09Apr/15
no_image4.jpg

Peresmian Ruangan Fraksi Partai NasDem DPR-RI

Jakarta – Sebagai fraksi baru di DPR-RI, Partai NasDem adalah wajah baru di parlemen. Begitu pula ruang kerja yang baru, sudah barang tentu. Partai NasDem sukses mendapatkan kepercayaan rakyat dengan 36 orang wakilnya di parlemen. Wajah-wajah baru parlemen ini pun menempati lantai paling tinggi di Gedung Nusantara I, yakni lantai 22 dan 23.

Acara peresmian ruangan fraksi yang terletak di lantai 22, Gedung Nusantara I itu dihadiri oleh Ketua Umum Surya Paloh berserta jajaran DPP, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, dan Ketua Dewan Pertimbangan Maxi Gunawan, dan Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat. Selain itu, dua menteri Kebinet Kerja Jokowi-JK pun hadir, yakni Menteri Pertanahan dan Tata Ruang Ferry Musryidan Baldan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jan Darmadi.

Seluruh anggota Fraksi NasDem pun hadir. Suasana semakin semarak dalam nuansa ruangan yang biru dan jingga. Ruangan fraksi tersebut diresmikan oleh Ketua DPR, Setya Novanto dengan upacara pengguntingan pita. Kemudian Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh membubuhkan tanda tangan dalam piagam peresmian yang dapat dijumpai tepat ketika pintu evelator terbuka di lantai 22.

08Apr/15
no_image3.jpg

Seminar Fraksi Partai NasDem Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Jakarta – Fraksi Partai NasDem mengadakan seminar mengenai kasus kemiskinan di Indonesia dan strategi untuk menanggulanginya, di Gedung Nusantara, ruang rapat Fraksi NasDem KK V, Jumat (13/2). Seminar yang dihadiri oleh seluruh anggoa Fraksi NasDem ini mengundang Deputi Seswapres Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bidang Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widianto dan Kepala Lembaga Demografi UI, Sonny Harry B Harmadi sebagai narasumber.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Victor Laiskodat menegaskan, fraksi yang diketuainya ini akan berusaha terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Fraksi Nasdem DPR RI akan berusaha membantu Pemerintah mengatasi kemiskinan di Indonesia, melalui aturan pembuatan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat,” katanya. Viktor mengungkapkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang hampir satu abad ini belum mampu membawa seluruh masyarakatnya menikmati kehidupan yang sejahtera. “Indonesia sudah merdeka selama hampir 70 tahun, tapi rakyat miskin masih tetap tinggi,” kata Victor Laiskodat pada pembukaan seminar.

Menurut Victor, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2014 jumlahnya sekitar 28,28 juta orang atau sekitar 11,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia. “Masalah-masalah ini harus diatasi secara konkret, tidak bisa hanya melalui slogan tanpa tindakan konkret,” katanya. Fraksi Partai NasDem, kata Victor, akan berusaha melakukan kontribusi untuk mengatasi kemiskinan agar bangsa Indonesia dibangun menjadi bangsa yang hebat.

Melalui seminar ini, kata Victor, Fraksi Partai NasDem juga akan menyerap persoalan kemiskinan di Indonesia dari para pakar di bidangnya sehingga dapat mendudukkan persoalan kemiskinan sesuai dengan proporsinya. “Partai NasDem harus mampu melakukan gerakan kolektif dan massif untuk mendorong program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan,” katanya.

Sonny Harry B. Harmadi, Kepala Lembaga Demografi UI mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia mampu menjadi bangsa yang kuat dan produktif karena memiliki ‘bonus demografi’, yaitu jumlah penduduk yang banyak. Namun bonus demografi saja tidak cukup dan bisa jadi menjadi masalah, jika prasyaratnya tidak terpenuhi seperti peningkatan kesehatan, pendidikan dan pengembangan keterampilan, kepemilikan tabungan, pengendalian laju penduduk, dan kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar.

Menurut catatan di Lembaga Demografi UI, jumlah penduduk miskin di Indonesia memang semakin berkurang setiap tahunnya. Hanya saja, tetap saja terjadi jarak tingkat kemiskinan antara di perkotaan dan di pedesaaan. “Penduduk di desa lebih banyak berada dalam kemiskinan dibandingkan di kota. Namun garis kemiskinan yang dijadikan patokan, lebih tinggi di perkotaan karena kebutuhan hidup yang lebih tinggi,” jelasnya. Meskipun jumlah penduduk miskin desa lebih besar daripada di kota, namun pertumbuhan penduduk miskin kota lebih tinggi. Sonny menjelaskan alasannya, “Kemiskinan di kota lebih susah diselesaikan. Karena urbanisasi di Indonesia tidak meningkatkan produksi. Kota sebagai kota konsumsi, bukan kota produksi seperti di luar negeri. Oleh karenanya, urbanisasi yang semakin meningkat hanya menyebabkan jumlah penduduk miskin di perkotaan semakin banyak.”

Sonny kemudian juga menjelaskan bahwa jumlah kemiskinan absolut regional di DKI Jakarta yang paling rendah dibandingkan propinsi lain, dan jumlah tertinggi berada di Propinsi Papua Barat dan Papua. Lebih lanjut Sonny menjelaskan sebaran penduduk miskin paling besar terdapat di Pulau Jawa, yaitu 57,8% masyarakat miskin berada di pulau terpadat ini, dan 21% tersebar di Pulau Sumatera. “Penduduk miskin lebih rentan terhadap kenaikan harga pangan, dikarenakan 65% pengeluaran penduduk miskin adalah untuk makan,” papar Sonny. Dari segi pendidikan, 80% penduduk miskin maksimal tamat sekolah dasar.

Kemudian Sonny menjelaskan bahwa pemerintah pun memiliki 3 klaster program penanggulangan kemiskinan yang telah ada, dan harus dimaksimalkan. Pertama, program bantuan sosial berbasis keluarga, seperti program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Kedua, program bantuan sosial berbasis komunitas seperti  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Ketiga, program bantuan sosial untuk pengembangan usaha kecil dan mikro, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Namun begitu, menurut Bambang Widianto kelompok miskin dan usaha kecil/mikro sangat sedikit yang memiliki akses terhadap layanan keuangan. Menurut data Bank Indonesia, hanya 37% rumah tangga di Indonesia yang punya tabungan di bank. “Jika 50% masyarakat umum memiliki akses terhadap jasa keuangan, hanya 20% masyarakat miskin yang mengetahui, mengerti, dan memiliki akses. Begitu pula dengan akses usaha kecil/mikro terhadap perbankan, hanya 12% dari masyarakat miskin,” beber Bambang. Begitu pula dengan program KUR, kurang dari 20% keluarga berpendapatan rendah yang mendapatkan fasilitas KUR, karena mekanisme penyalurannya melalui perbankan sehingga tidak dapat menjangkau kelompok masyarakat terbawah.

Bambang kemudian juga menyampaikan evaluasi efektivitas program pemerintah yang ditujukan untuk pemberantasan kemiskinan. “Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial dari pemerintah, yaitu Raskin, BLT, dan Jamkesmas,” ungkapnya. Untuk itu, Bambang mengutarakan solusi untuk mengefektifkan penargetan penerima program, melalui Basis Data Terpadu yang dapat diakses di website TNP2K di http://bdt.tnp2k.go.id.

Dari data tersebut pun terlihat bahwa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) mayoritas berasal dari keluarga petani, sekitar 60%. Dengan adanya basis data ini, diharapkan penyebaran bantuan dan program pemerintah dapat mencapai target sebenar-benarnya, yakni masyarakat miskin. Sehingga dapat mengurangi kebocoran bantuan, juga kesalahan sasaran program.

Selain itu, pemerintah juga harus mengevaluasi bantuan dan tunjangan yang telah diberikan kepada masyarakat. Seperti misalnya tunjangan guru. Dari total anggaran pendidikan, gaji dan tunjangan guru mencapai 52,1%. Namun angka kemangkiran guru penerima tunjangan dalam bertugas cukup tinggi, yaitu 31,5%, bandingkan dengan guru bukan penerima tunjangan, yang angka kemangkirannya 25,4%. Oleh karenanya, dibuat sebuah mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tunjangan yang berbasis kinerja, seperti mengaitkan tunjangan guru dengan tingkat kehadiran dan kinerja guru, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.

Di bidang kesehatan, kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan dari pemerintah cukup baik. Namun antusiasme ini tidak diiringi dengan penambahan jumlah fasilitas layanan, sehingga supply side menjadi terganggu, tak jarang masyarakat harus antri lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah harus tetap melihat ketersediaan dokter dan perawat serta keberadaan rumah sakit baru. Karena di 2019 diperkirakan hampir seluruh propinsi di Indonesia akan kekurangan suplai dokter, rumah sakit, dan perawat, terkecuali bidan. Di sisi lain, terdapat propinsi yang surplus jumlah tenaga medis, karena distribusi yang kurang merata serta kualitas yang tak memadai.

08Apr/15
no_image2.jpg

Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Agenda:
1. Membahas pelaksanaan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2015
2. Tindak lanjut atas diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (scylla spp) dan rajungan (portunus pelagius spp)
3. Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan pengunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine net) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Rapat kerja (raker) Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti dengan Komisi IV DPR dimulai pukul 10.45 WIB dan selesai pukul 17.45 WIB, serta disela dengan satu kali skors yaitu pukul 13.00-14.00 WIB ini menyepakati 4 hal.

Komisi IV DPR memberikan apresiasi atas pemberantasan IUU (Illegal Unreported Unregulated) Fishing oleh KKP secara terus sampai akar masalah, termasuk langkah KKP dalam penyelesaian masalah hukum terhadap kapal asing MV Hai Fa. Dalam pengadilannya di Pengadilan Perikanan Ambon,  kapal MV Hai Fa hanya mendapatkan hukuman Rp 200 juta, sangat kecil dibandingkan ukuran kapal yang sangat besar. Sehingga DPR akan segera membentuk tim Aparat Penegak Hukum (Apgakum) yang terdiri dari KKP, TNI AL, Polri, Bea Cukai, Imigrasi dan Syahbandar serta beberapa kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan TNI Angkatan Laut.

Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan data-data secara tertulis pelaku-pelaku IUU Fishing, baik yang sudah terbukti maupun yang terindikasi melakukan IUU Fishing.

Dalam rapat kali ini menyepakati 3 hal lain, yaitu:
1. Komisi IV DPR meminta KKP membuat program dan kegiatan sebagai kompensasi dan dampak yang ditimbulkan akibat diberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2015 dan PermenKP No. 2/2015 (tentang larangan penangkapan Lobster/Panulirus spp, Kepiting bertelur/Scylla spp, dan Rajungan/Portunus Pelagius spp).
2. Selain itu DPR juga meminta program dari KKP sebagai kompensasi kepada nelayan atas pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Pengunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Net’s) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat kajian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2015, dan Nomor 2 Tahun 2015 termasuk reklamasi.
4. Komisi IV DPR meminta KKP untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Rases Masa Persidangan II tahun sidang 2014-2015 ke Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara umum mengucapkan terima kasih atas kerjasama DPR terutama membantu KKP menangani kasus MV Hai Fa. Susi mengungkapkan bahwa kerjasama antara KKP dan DPR akan semakin mempercepat pelaksanaan program untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia demi kesejahteraan nelayan Indonesia.

Sikap Fraksi NasDem
Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Hamdhani mengatakan bahwa ia mendukung pemberlakuan dua Peraturan Menteri KKP, karena memang selain Partai NasDem merupakan partai pendukung pemerintah, juga tujuan dari pemberlakuan peraturan tersebut memang krusial, karena menyangkut masa depan biota laut, ketersediaan ikan di laut, dan keseimbangan ekosistem laut agar tidak terjadi penangkapan yang berlebihan.

Fraksi NasDem juga mengapresiasi langkah Menteri Susi Pudjiastuti yang memberlakukan peraturan transhipment yang harus melalui pelabuhan terdekat, untuk menutup kebocoran potensi pendapatan negara/nasional dari penjualan ikan. Selama ini, diprediksikan jumlah Pendapatan Nasional Bukan Pajak dari sektor matirim bisa mencapai 300T, namun karena pola transhipment yang melakukan pembelian dan pemindahan hasil tangkapan dari kapal kecil ke kapal pengangkut dilakukan di tengah laut, dan kemudian dipindahkan ke kapal besar langsung di zona 12 mil untuk dibawa ke luar negeri. Pola seperti ini merugikan negara, sehingga PNBP dari sektor ini hanya mampu sekitar 300 Miliar. Selama ini praktik merugikan negara tidak tercatat dan terdeteksi, namun dengan peraturan yang tepa sasaran ini akan semakin memperketat proses transhipment.

Berkaitan dengan penjualan dan pembibitan lobster, Fraksi NasDem sangat mendukung langkah Menteri KKP. Karena hal ini dapat mendorong masyarakat nelayan untuk bisa membudidayakan lobster, tidak hanya menjual bibitnya saja, tapi juga hingga siap dipanen, yang nilai jualnya naik berkali-kali lipat.

Terkait maraknya sikap penolakan masyarakat terhadap kebijakan Menteri KKP yang dinilai merugikan nelayan, Hamdhani mewakili Fraksi NasDem dan Komisi IV akan mendorong komisinya membentuk Panja untuk mendukung keputusan Menteri KKP. Jika ada masyarakat yang keberatan, maka nanti akan dikaji pula oleh Panja, tentang bagian mana yang harus diperhatikan, diperbaiki, diberikan jalan keluar sebagai kompensasi. Karena moratorium akan habis pada bulan April, maka merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pengkajian ulang kebijakan.

Selain itu, Hamdhani juga mengapresiasi langkah teliti KKP untuk memantau setiap pergerakan kapal-kapal di perairan Indonesia dengan alat detektor. Sehingga memudahkan untuk membaca peta pergerakan praktik illegal transhipment, illegal fishing, dan lainnya. Selain itu, Hamdhani juga menghimbau para pelaku usaha perikanan dan pemilik kapal untuk secara jujur melaporkan kapal-kapal miliknya, sesuai dengan data kapal sesungguhnya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya over fishing yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sangat abai terhadap keberlangsungan ekosistem laut dan kekayaan hayati di samudera. Hamdhani sangat terkejut dan geram dengan laporan dari Menteri KKP bahwa ditemukan kapal asing yang memiliki tonase besar, yang jaringnya bisa sepanjang 50 km. Hal ini sangat merusak dan membahayakan, tidak hanya nasib nelayan bumiputera, tapi juga keberlangsungkan dan kelestarian alam laut Indonesia.

Hamdhani menggarisbawahi kenaikan anggaran untuk Kementerian KKP yang dimasukkan dalam APBNP, yang awalnya sekitar 5 hingga 6 Trilyun menjadi 10,5 T. Hal ini dilihat dari perlunya penambahan jumlah sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan eksekutor program dan regulasi dari kementerian. Tentu saja DPR khususnya Komisi IV akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja dari kementerian terkait.

Berbicara mengenai kaitan program 1000 rumah untuk nelayan dari pemerintah Jokowi-JK dengan implementasinya di daerah pemilihannya, Kalimantan Tengah, Hamdhani melihat hal ini bukanlah perkara mudah. Karena harus mencari Area Penggunaan Lain (APL), agar lahan yang akan digunakan sebagai lahan rumah nelayan sudah jelas sertifikatnya. Hamdhani melihat persoalan ini tidak hanya akan dihadapi di Kalteng, namun di banyak daerah di Indonesia. Untuk itu, untuk kelancaran pembangunan program ini harus ada koordinasi antara Kementerian Agraria dan Kementerian Kehutanan, agar ada pelepasan lahan Hutan Produksi menjadi APL dengan sertifikat.

Untuk masa depan perkembangan perekonomian Indonesia Timur di bidang maritim dan pertanian, Hamdhani sangat optimis, karena laut di kawasan Indonesia Timur lebih luas seperti Laut Banda, Laut Arafuru, Sulawesi, daerah Maluku yang juga berdekatan dengan Samudera Pasifik. Kawasan tersebut menjadi domain kapal besar dengan kapasitas tangkapan ratusan ton untuk bisa beroperasi.

08Apr/15
no_image1.jpg

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Selatan, Selasa (31/3). Pokok rapat rapat adalah membahas draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak). Hasil rapat itu menghasilkan akan digelarnya panitia kerja (panja) untuk membahas lebih rinci 10 rancangan Peraturan KPU dan 10 Peraturan Bawaslu. Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, mengingat jadwal tahapan pemilihan kepala daerah dirancang ketat dan berbasis tanggal, dia meminta agar panja yang diberi nama panja pilkada itu dapat dituntaskan dalam pekan ini.

Pemimpin KPU yang hadir adalah Husni Kamil Manik, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arif Budiman, Sigit Pamungkas, dan Juri Ardiantoro. Sedangkan pemimpin Bawaslu yang hadir adalah Muhammad, Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron, dan Endang Wihdaningtyas. Sesaat sebelum rapat dimulai, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menjelaskan bahwa KPU diundang oleh Komisi II untuk menyampaikan sepuluh draft PKPU yang telah dirumuskan oleh KPU.

Sesuai UU, pada Bulan Desember 2015 KPU akan menyelenggarakan pemilihan serentak di 269 wilayah Provinsi,  Kabupaten, dan Kota. Dari 269 wilayah tersebut 65 wilayah diantaranya belum dialokasikan anggarannya dalam APBD tahun 2015. Husni menambahkan, forum pertemuan ini dilakukan KPU dan DPR untuk eksplorasi rancangan PKPU, sehingga pada saat tahapan pemilihan dimulai, regulasi yang disusun oleh KPU sudah benar-benar siap dan matang, sudah sejalan atau tidak dengan peraturan (UU).

Sebelumnya pada sidang paripurna DPR-RI ke-20 tanggal 17 Februari 2015 yang lalu DPR mengesahkan UU Pilkada 2015. Sebagai badan pelaksana, KPU bersama Bawaslu menindaklanjuti dengan membuat draft peraturan pelaksanaan dari UU Pilkada 2015 tersebut dan dituangkan dalam PKPU Pilkada Serentak.  

KPU Mengajukan Model Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menyampaikan proses penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pilkada nantinya akan dilaksanakan dalam tiga tahapan. Pertama, proses penyelesaian sengketa dengan prosedur penyelesaian administrasi di Bawaslu. Kedua, jika tidak dapat menerima putusa Bawaslu, dapat mengajukan banding ke Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara), terakhir dapat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Seluruh proses tersebut telah dibuatkan jadwal waktunya oleh KPU, yang diajukan dalam draft PKPU, yakni 82 hari.

Hal ini disesuaikan dengan UU No 8 Tahun 2015, yaitu proses di Panwaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi selama 18 hari. Yaitu 12 hari untuk memeriksa  dan menerbitkan keputusan, kemudian ada kebutuhan 6 hari untuk memberikan pelayanan, untuk mengajukan perbaikan permohonan jika permohonannya belum lengkap, sehingga total 18 hari di Bawaslu.

Kemudian jika tidak merasa puas dengan hasil yang ditentukan oleh Panwaslu dan Bawaslu, bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN dengan proses 3 hari mengajukan gugatan, 3 hari memperbaiki gugatan, dan penyelesaian perkaranya dilaksanakan selama 30 hari. Sehingga waktu di PT TUN menjadi 36 hari.

Jika tidak puas dengan putusan dari PTTUN, dapat maju ke Mahkamah Agung. Undang-undang mengatakan 7 hari untuk mengajukan kasasi, kemudian Mahkamah Agung menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Sehingga waktu untuk kasasi menjadi 37 hari.

Pembahasan Oleh DPR
Berikut poin-poin yang diajukan oleh KPU dalam draft PKPU:
1. Adanya batasan bagi anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, di
2. Batas akhir pendaftaran calon kepala daerah pada 20 Juli 2015
3. Petahana harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika maju mencalonkan diri.
4. Pendanaan pilkada dari APBN dan APBD
5. KPU bekerja sama dengan Kemenkumham untuk mendapatkan salinan putusan tentang pengesahan kepengurusan parpol, untuk parpol yang akan mengikuti pilkada
6.

Mayoritas respon dari anggota DPR di Komisi II membahas tentang aturan yang diusulkan KPU untuk membatasi anggota keluarga dari petahana (yang berhubungan darah dan hubungan perkawinan) untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Umumnya fraksi dan anggota dewan menilai aturan ini dapat berpotensi tidak sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak politik warga negara, untuk dipilih dan memilih. Disarankan kepada KPU untuk tidak melebarkan pembatasan hingga ke persoalan keluarga petanaha.

Namun juga ada anggota yang setuju dengan adanya pembatasan keluarga petahana untuk mencalonkan diri untuk menghindari penyalahgunaan wewenang juga mengurangi potensi intervensi jabatan atas proses demokrasi yang berjalan. Selain itu yang setuju dengan batasan syarat pencalonan kepala daerah untuk keluarga petahana hanya untuk posisi yang sama di provinsi yang sama, karena telah tertuang di UU Pilkada 2015.

Selain itu, jadwal yang telah diajukan oleh KPU dan Bawaslu untuk setiap tahapan penyelenggaraan pilkada dikhawatirkan tidak dapat berjalan sesuai jadwal. Karena pembahasan PKPU berlarut-larut, juga kesiapan anggaran yang belum jelas, karena saat ini masih ada 65 dari 269 kabupaten/kota dan provinsi yang melaksanakan Pilkada pada akhir tahun ini belum menganggarkan atau tidak memiliki anggaran untuk menyelenggarakan pilkada serentak di APBD mereka. DPR harus memprioritaskan untuk ber koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memastikan KPU mendapat anggaran.

Anggota Fraksi NasDem, juga Kapoksi II, Muchtar Luthfi A. Mutty dari dapil Sulsel II mengatakan bahwa draft PKPU belum optimal untuk menciptakan pemilu serentak yang efisien. Luthfi ingin peraturan KPU dapat mencegah campur tangan pihak penguasa/incumbent yang berkepentingan dalam pilkada nantinya. Misalnya ia mempertimbangkan agar membawa handphone ke bilik TPS dicatat sebagai pelanggaran, modus seperti ini sering diinstruksikan kepada PNS. Juga praktik lainnya yang mungkin ada, namun belum terimplementasikan secara baik pada pemilu yang lalu dari segi regulasi dan pencegahan.

Selain itu, sebagai perwakilan dari Sulawesi Selatan, Luthfi mengingatkan kepada KPU mengenai kasus kebakaran kantor KPU Toraja Utara yang terbakar pada Mei tahun lalu. Luthfi mengatakan bahwa KPU Pusat harus sigap dalam penanggulangan kendala seperti ini, agar data-data dan keperluan mendesak menjelang pilkada ini dapat terlaksana secara serentak di seluruh daerah.

Syarif Abdullah Alkadrie dari dapil Kalbar menyatakan kesetujuannya atas pilkada serentak, hanya saja pelantikan masing-masing calon terpilih mengikuti masa jabatan. Selanjutnya anggota Fraksi NasDem, Tamanuri dari Lampung II mengungkapkan kekhawatirannya atas kemungkinan ‘sudah tidak netralnya’ ketua-ketua KPU di daerah, karena ada indikasi telah bermain dengan partai politik untuk tidak objektif dan berpihak. Untuk dapat menanggulangi hal ini, Tamanuri berharap PKPU bisa mencegah terjadinya kemungkinan tersebut.

Kesimpulan
Pada 11-12 Maret 2015 lalu KPU sudah melakukan uji publik draft PKPU Pilkada serentak ke berbagai lembaga swadaya masyarakat, perguruan-perguruan tinggi, partai-partai politik dan lembaga terkait lainnya. Kini KPU dan Bawaslu menghadap ke Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan untuk melakukan konsultasi dan pembahasan draft PKPU Pilkada Serentak. DPR dan KPU menargetkan sebelum tanggal 10 April pembahasan mengenai PKPU telah dirampungkan. Panitia Kerja Komisi II mengenai PKPU dibentuk pada Rabu, 1 April 2015.

08Apr/15
no_image.jpg

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI Dengan Kementerian ESDM

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis premium dan solar per 28 Maret 2015, bagi Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Kardaya Warnika, dinilai mengejutkan. Hal ini diungkapkan Kardaya saat memimpin sidang Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM pada Senin sore (30/3/15).

Untuk menjelaskan soal kenaikan harga BBM, Menteri ESDM Sudirman Said hadir bersama jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR RI dan disambut oleh sejumlah anggota dewan yang sudah memenuhi quorum.
Sempat diwarnai interupsi, dalam tatap muka itu, Sudirman Said menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut sudah mempertimbangkan dasar hukum. Latar belakangnya, lanjut Sudirman, diawali dari upaya Judicial review terhadap pasal 28 UU Migas yang menentukan harga BBM dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kemudian pasal 28 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam penentuan harga komoditi yang mengusai hajat hidup orang banyak (BBM dan gas bumi) seharusnya ditetapkan oleh pemerintah.

Akhirnya, sebagai kelanjutan putusan MK, ditetapkanlah PP Nomor 30 tahun 2009 yang berisi tentang harga BBM dan gas bumi diatur oleh pemerintah. Selain itu, dalam penetapan harga BBM diatur pula melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.191 tahun 2014, Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 39/2014 dan Permen ESDM 04/2015.
Nah, pada beberapa peraturan (Perpres dan Permen) itu yang menjadi sorotan Kurtubi, dari komisi VII dan Fraksi Partai Nasdem. Khususnya, terkait dengan aturan yang berbunyi tentang waktu penetapan harga dapat dilakukan setiap bulan. Apabila dianggap perlu, bisa lebih dari satu kali, tapi dengan memperhitungkan perkembangan harga minyak, kurs dan sektor riil.

Berdasarkan Permen dan Perpres itu, menurut Kurtubi, pemerintah punya landasan hukum untuk menetapkan kenaikan harga dengan frekwensi yang tinggi. “Karena kenaikan BBM pada masa sebelumnya, dampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa masih sedang diatasi, namun hanya berselang waktu satu bulan misalnya, muncul lagi kebijakan kenaikan harga BBM yang baru, akibatnya terjadi akumulasi dampak,” ujarnya dalam kesempatan bicara yang diberikan oleh Kardaya Warnika selaku pimpinan sidang.  

Kurtubi, Anggota Komisi VII, Fraksi Nasdem
Kurtubi, Anggota Komisi VII, Fraksi Nasdem

“Pada sisi inilah titik krusial yang perlu saya kritisi, dan semua kita sudah tahu, kalau harga BBM diturunkan, tapi harga barang dan jasa yang sudah melambung naik belum tentu ikutan turun” sambung Politis Nasdem dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat itu. Hal lainnya yang menjadi sorotan Kurtubi, adalah alasan kenaikan yang bersandar pada harga Mean Of Platts Singapore (MOPS) dan kurs dollar, di mana terjadi pelemahan terhadap rupiah.

Kurtubi mengatakan perhitungan seperti ini pun dimungkinkan karena Permen dan Perpres tersebut. Akibatnya, ungkap Kurtubi, sangat rentan memicu tingginya frekwensi pemerintah untuk menetapkan kebijakan terhadap harga BBM.
“Jadi, mari kita pikir lagi ini sama-sama. Bagaimana Perpres dan Permen itu kita sempurnakan lagi, jangan satu bulan, kalau saya cenderung sekali setahun saja, dan dalam jangka enam bulan kita lakukan evaluasi,” pungkasnya.

01Apr/15
no_image12.jpg

Komisi IX Desak Menkes, Direktur BPJS, dan Ketua DJSN

Media Center, 01/4

Program Kementerian Kesehatan, Nusantara Sehat, mendapat perhatian anggota komisi IX Fraksi Nasdem, Irma Chaniago. dalam RDPU Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Direktur BPJS, Ketua DJSN hari ini di Gedung Nusantara I DPR RI.

Irma Chaniago yang lolos dari Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II dengan 68.128 suara, mempertanyakan kejelasan progam yang baru diluncurkan 25 Maret lalu oleh kementerian kesehatan.  “Apa sih bedanya antara program Nusantara Sehat dengan Indonesia Sehat?” tanyanya kepada Menkes, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (K). “Terlalu banyak nama program sementara pekerjaannya tidak ada yang jelas” tambah Irma.

Target unit capaian program Nusantara Sehat yang diarahkan pada Puskesmas, juga menjadi perhatian Irma, salah satu Srikandi Partai Nasdem yang juga lantang menyuarakan persoalan-persoalan buruh.

Irma menyatakan bahwa, masyarakat (didaerah) kurang suka berobat ke Puskesmas selain karena selain lokasinya, juga soal tenaga kesehatan, fasilitas alat kesehatan, dan obat-obatan yang tidak lengkap. “Masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit dan mereka ke puskesmas hanya meminta rujukan” jelasnya.

Belum jelasnya program Nusantara Sehat ini Irma kaitkan dengan permintaan pemerintah untuk menaikan tariff BPJS. “Fraksi Nasdem tidak setuju kenaikan tarif jika manajemen, data, standar layanan belum diperbaiki.” 

Ia mengaitkan hal ini juga dengan sistem pembiayaan oleh BPJS dengan sistem biaya kapitasi 144 diagnosa yang dibiayai BPJS lewat puskesmas. Irma khawatir jika belum ada pembenahan soal pembiayaan ini, maka akan memunculkan masalah yang berlarut-larut.

Terdapatnya perbedaan dasar perhitungan angka kemiskinan antara Kemenkes (Pemerintah) sebesar 11% (BPS), sementara BPJS menggunakan data jumlah 84 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) 35%, menurut Irma juga perlu diklarifikasi. Ia menyoroti soal jumlah penduduk yang sebenarnya paling berhak menerima bantuan.

Lebih jauh Irma menyoroti rencana penganggaran pembangunan Rumah Sakit Regional sebesar 1.5 Triliyun oleh Kemenkes. “Hal ini memang dibutuhkan, namun di daerah lebih banyak lagi RS tipe C dengan fasilitas yang sangat kurang memadai, Mengapa tidak lebih dulu memperbaiki RS tipe  C dan B?” “ gugat Irma.

Irma mengingatkan bahwa ada target pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan 10% anggaran kesehatan pada APBN. Namun demikian, Ia juga mengingatkan bahwa hingga APBN-P 2015 yang diketuk palu Februari lalu, baru 5% anggaran yang dialokasikan untuk Kesehatan, sedikit meningkat dari APBN era presiden sebelumya yang 3.5%. Dikaitkan dengan program-program yang diajukan Kemenkes, Irma menekankan pentingnya pencapaian prestasi kerja atas program yang telah ada dan perbaikan program agar terfokus. Ia juga menekankan soal alokasi anggaran yang semestinya diperbesar adalah anggaran untuk pelayanan masyarakat, bukan anggaran lainnya seperti seminar, pelatihan dan lainnya.

Irma mengatakan bahwa masih minimnya prestasi yang dihasilkan oleh Kemenkes dan jajarannya, harus diperbaiki. Ia dengan tegas meminta apa yang disampaikan Komisi IX sepantasnya dijadikan pijakan Kemenkes untuk menjalankan program. “Kita (anggota komisi IX) punya komitmen pada pemerintah dan bangsa ini untuk support (program Kemenkes) sepanjang apa yang disampaikan (catatan didalam Rapat Dengar Pendapat Umum) menjadi dasar pijakan kedepan untuk program perbaikan. Jadi gak usah bikin program macem-macem”  pungkasnya.