supiadin ngopi sore 2

Distribusi Logistik di Daerah Kepulauan Rawan Terhambat

Share with:


Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan Supiadin Aries Saputra meminta agar Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilkada memperhatikan proses distribusi surat suara di daerah kepulauan.  Menurut Supiadin, daerah kepulauan menjadi salah satu daerah rawan terlambatnya proses distribusi surat suara.

“Pemerintah dan penyelenggara harus menjamin terdistribusinya surat suara sampai ke TPS-TPS di wilayah kepuluaun tidak terhambat, jangan sampai terlambat,” ujar Supiadin dalam acara Ngobrol Pintar Soal Restorasi (Ngopi Sore) yang diadakan di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (24/1).

Untuk menjamin lancarnya proses pendistrubusian surat suara tersebut, Supiadin yang sehari-harinya duduk di Komisi 1 DPR mengungkapkan, Komisi 1 dalam waktu dekat akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI jelang dilaksanakannya pilkada serentak 2018. Komisi 1 juga akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 3 untuk melibatkan pihak kepolisian.

“Komisi 1 dan 3 berencana akan mengadakan rapat gabungan komisi untuk membahas sejauh mana kesiapan TNI dan Polri mengamankan jalannya pilkada nanti,” paparnya.

Menurut Supiadin, Polri dan TNI memiliki peran penting dalam proses pendistribusian surat suara di wilayah-wilayah kepulauan. Berdasarkan pengalamannya, Supiadin sering menjumpai proses pengiriman surat suara yang baru selesai jelang waktu pencobolosan.

“Pada pengalaman tertentu TNI berperan dalam proses pengiriman logistik. Seperti contoh di Larantuka Flores Timur, suplai surat suara ke Adonara ataupun Alor dibantu sama perlengkapan TNI. Itu saja surat suaranya baru sampai jam 5 pagi, padahal pencoblosan jam 9,” paparnya.

Untuk segi pengamanan di TPS, selain berkoordinasi dengan Panwaslu setempat, Supiadin menilai, pihak kepolisian perlu ditempatkan langsung di tiap-tiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di bilik TPS.

“Pengamanan ada 2 jenis, pengamanan langsung dan tidak langsung. Polisi bisa melakukan pengaman langsung dengan siaga di dekat TPS, sedangkan TNI bisa berikan pengamanan tidak langsung dengan berada paling dekat 100 meter di TPS,” jelasnya.