Nelayan Indonesia1

NasDem Apresiasi Pencabutan Sementara Larangan Cantrang

Share with:


Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencabut sementara larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang. Partai NasDem sudah mengajukan surat rekomendasi ke Jokowi soal hasil uji petik (temuan) penggunaan alat tangkap ikan cantrang.

“Berterima kasih dan mengapresiasi kepada Bapak Presiden terkait dengan respon cepat,” kata Johnny kepada Medcom.id, Kamis, 18 Januari 2018.

Ia mengungkapkan pada akhir Desember 2017, Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi ke Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang. Surat rekomendasi berdasarkan hasil uji petik (temuan) Partai NasDem di beberapa wilayah pesisir di Pantau Utara Jawa.

Surat dengan nomor 342-SE/DPP-NasDem/XII/2017 tertanggal 12 Januari 2017. Surat rekomendasi itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate.

“Surat itu kami sampaikan kepada bapak presiden setelah menemui nelayan di kantor DPP NasDem dan menyuarakan aspirasinya,” imbuh Plate.

Partai NasDem meminta Permen KP 71 tahun 2016 ditinjau ulang secara menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya perwakilan para nelayan Pantura, akademisi, ahli, dan pelaku industri perikanan.

“Kita berharap nelayan-nelayan kita ini bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri, penguasa laut kita dan mencapai kesejahteraan yang memadai,” pungkas dia.

Uji petik (temuan) dilakukan sejak 22 November-28 November 2017 di Indramayu (Jawa Barat), Tegal, Jepara (Jawa Tengah), dan Lamongan (Jawa Timur). Dalam kegiatan ini, pihaknya melibatkan sejumlah ahli dan pihak terkait untuk mencari tahu secara langsung cara kerja alat tangkap cantrang tersebut.

Sebelumnya, larangan penggunaan cantrang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di beleid itu, cantrang dan 16 alat tangkap lainnya hanya boleh digunakan hingga akhir 2016.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti kemudian mengeluarkan Permen Nomor 71 Tahun 2016 untuk menyempurnakan Permen KP 2/2015. Menindaklanjuti beleid tersebut, Susi mengeluarkan Surat Edaran 72/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di situ, penggunaan alat cantrang dilarang mulai Juli 2017.

Kemarin, Pemerintah resmi memperbolehkan kembali nelayan menggunakan cantrang untuk mencari ikan di laut, selagi pemerintah menyiapkan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

“Saya ingin Anda-anda menguasai laut Indonesia. Bukan kapal ikan asing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat berorasi di atas kendaraan pengunjuk rasa di gerbang Monas barat laut seperti dilansir Antara, Rabu, 18 Januari 2018.

Sumber: http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GbmJmVLk-nasdem-apresiasi-pencabutan-sementara-larangan-cantrang