Ahmad Ali-Fraksi Partai NasDem-Komisi VII-Sulawesi Tengah

Ahmad Ali Minta Pers Kritisi Kinerjanya di DPR

Share with:


Palu, Sulawesi Tengah – Anggota Komisi VII Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPR Ahmad M Ali meminta awak media untuk tidak sekedar memberitakan kinerjanya sebagai legislator, yang terkesan ‘memuji’.

Sebaliknya, politisi Partai NasDem ini justru menyarankan awak media untuk mengkritisi kinerjanya sebagai anggota legislatif.

“Jangan hanya memuji terus, lalu lalai untuk mengkiritisi,” ungkap Ahmad M Ali, di Palu, Minggu, (31/12).

Bendahara Umum DPP NasDem ini menyatakan pers, awak media harus tetap independen, berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pers.

Oleh karena itu, independensi pers harus benar-benar terimplementasi sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu menjalankan dan menerapkan fungsi media, yang salah satunya tidak sekedar untuk menyebarluaskan informasi. Tetapi harus memberikan pendidikan kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat, termasuk menyebarluaskan  pendidikan politik bagi masyarakat menjadi salah satu kewajiban pers.

“Mengedukasi masyarakat, itu juga menjadi tugas dan kewajiban pers,” sebut ka Mad sapaan akrab Ahmad M Ali.

Lebih jauh Mad Ali juga menguraikan, pers harus berani mengkritik. Jika anggota DPR dan partai politik melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan kewajiban dan tugas, maka harus diberitakan oleh pers.

Sebaliknya, jika ada elit politik di DPR yang berprestasi, memiliki gagasan yang baik untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat serta keadilan dan kebenaran, juga harus diberitakan.

“Begitu pula kalau ada partai politik yang melaksanakan tugas dan fungsinya, misalkan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, maka harus di beritakan, agar berimbang,” ujarnya.

Ia menguraikan, kelemahan awak media yaitu, bila telah melakukan penandatangan MoU dengan pihak tertentu, maka media yang bersangkutan seakan sulit untuk mengkritisi pihak bersangkutan, sekalipun bersalah. Padahal MoU bukan dan tidak harus menjadi pembatas kebebasan pers.