NASDEM DUKUNG KEMAJUAN PEREKONOMIAN NELAYAN

NasDem akan Surati Presiden Terkait Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Share with:


Jakarta – Partai NasDem akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2018 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat bertemu dengan para nelayan cantrang dalam acara Forum Group Discusion (FGD) hasil uji petik cantrang di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa (12/12).

Surya berharap Pemerintah dapat menunda pemberlakuan peraturan pelarangan cantrang. Pasalnya, pelarangan cantrang dikhawatirkan dapat mengganggu nasib mata pencaharian para nelayan.

“Saya sudah mengambil kesimpulan, NasDem memutuskan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI agar kebijakan yang memberatkan kehidupan masyarakat nelayan agar dapat ditunda dulu,” ujar Surya di hadapan ratusan nelayan yang hadir di ruangan.

Kendati NasDem merupakan partai pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Surya menegaskan dukungan tersebut akan berbeda jika ada kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang baik untuk diimplementasikan ke masyarakat. Jika ada kebijakan yang kurang baik, maka NasDem akan berada paling depan untuk meminta evaluasi dan koreksi. Salah satunya adalah pelarangan cantrang.

“Harus ditunda karena kita perlu melakukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam terhadap rencana pelarangan ini,” tambah Surya.

Ketua DPP NasDem Bidang Pertanian dan Kemaritiman Emmy Hafild di hadapan para nelayan yang hadir turut menyampaikan hasil uji petik cara kerja beberapa alat tangkap yang dilarang pemerintah. Kegiatan uji tersebut dilakukan selama 1 pekan mulai 22 November-28 November 2017 di sepanjang Pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).

“40% cantrang itu terletak di Pantura khususnya di Jawa Tengah, selama ekspedisi kita turut mengundang para ahli perikanan serta melakukan dialog-dilaog ke nelayan,” tutur Emmy.

Emmy menilai, berdasarkan hasil uji petik, pemerintah dirasa perlu untuk mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan 20 alat tangkap, salah satunya adalah cantrang. Dampak lingkungan akibat penggunaan alat tangkap cantrang tersebut tidak dapat digeneralisasi, sehingga pelarangan cantrang dikatakan Emmy belum menjadi solusi terbaik untuk diterapkan dalam waktu dekat saat ini.

“Yang perlu diatur adalah standarisasi cara pemakaian cantrang agar cantrang tetap bisa dipakai tapi tidak perlu sampai merusak lingkungan laut,” tambahnya.