Lukman TA Fraksi

Masela dan Jebakan Kutukan Sumberdaya Alam

Share with:


Oleh Lukman Malanuang*

Kutukan sumberdaya alam (resource curse) adalah istilah yang dipopulerkan oleh Ricard Auty – ketika meneliti negara-negara Afrika –  adalah suatu fenomena dimana negara-negara yang kaya sumberdaya alam gagal mengambil manfaat dari berkah kekayaan alam yang mereka miliki yang dicirikan dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonominya rendah, masyarakatnya miskin dan tata kelola pemerintahannya buruk. Namun demikian bukan sumberdaya alamnya yang terkutuk yang terjadi adalah salah pengelolaan. Stiglitzh (mantan direktur bank dunia) berpesan “apabila negara tidak punya kemampuan managemen mengelola Sumberdaya alam maka perut bumi merupakan tempat yang paling aman untuk menyimpan sumberdaya alam tersebut”.

Pengelolaan industri migas dan pertambangan di berbagai belahan dunia banyak menuai kegagalan hanya sedikit negara yang berhasil. Lebih jauh Auty dan Humpreys,  mengatakan bahwa negara-negara yang berkelimpahan dengan sumberdaya alam seperti minyak, gas dan pertambangan, dilanda peperangan, performa pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahannya (good governance) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya kecil. Negeria, Kongo, Sudan, Angola dan Siera Leon dapat dikatagorikan negara yang mengalami kutukan sumberdaya alam. Untuk konteks Indonesia, 180 tahun pertambangan timah di Dabo Singkep Kabupaten Linggau Kepulauan Riau yang merupakan lumbung timah terbesar di Indonesia dan telah memberikan kesejahteraan sejak 1812, ketika PT. Timah berhenti beroperasi tahun 1992 Dabo Singkep berubah menjadi kota hantu (ghost town) dan menjadi potret buram pertambangan di Indonesia.

Norwegia dapat dikatagorikan sebagai negara yang berhasil mengelola sumberdaya yang bersifat tidak terbarukan yakni minyak dan gas di negara tersebut. Norwegia merupakan contoh bagi praktek-praktek terbaik yang berhasil menghindarkan diri dari munculnya kutukan sumberdaya alam (Karl, 2007). Norwegia menjadi juara dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2000-2010 dengan nilai mendekati 1 sempurna yakni (0,956). Sebaliknya survey UNDP tahun tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh negara penghasil minyak memiliki angka IPM dari rendah hingga sedang, fenomena ini disebut paradok berkelimpahan (paradox of plenty).

Pengelolaan migas Blok Arun di Aceh, Blok Minas dan Duri di Riau, Blok Mahakam di Kaltim adalah sedikit ironi pengeloaan migas di tanah air. Ironi Mahakam juga terjadi di Kaltim dengan potret kemiskinan masih tetap kentara. Hingga Maret Tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat jumlah penduduk miskin di Kaltim mencapai 253.600 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2013 yang mencapai angka 237.960 jiwa atau meningkat 15.640 jiwa. Lebih ironis lagi, dari jumlah tersebut, penduduk miskin terbanyak sekitar 52.000 jiwa justru ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, daerah kaya yang menjadi lokasi Blok Mahakam berada. Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengatakan angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan di Kaltim masih cukup besar. Padahal menurutnya, selain dihuni perusahaan migas yang besar, Kaltim juga dipenuhi sekitar 1.200 perusahaan tambang, termasuk di dalamnya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Fenomena  kutukan sumberdaya alam (resource curse) sedang melanda daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam di Indonesia. Keberadaan migas dan pertambangan tidak memberikan akibat beragam (multiplier effect) yang optimal bagi masyarakat setempat dan pembangunan regional, yang terjadi justru sebaliknya masyarakat lokal terpinggirkan, termarginalkan, dalam kubangan kemiskinan dan keterbelakagan. Daerah-daerah dimana eksploitasi sumberdaya alam dilakukan (migas dan  pertambangan) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dengan indikator pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, angka kemiskinan yang tinggi, infrastruktur sangat buruk dan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat massif.  Sebut saja Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB dan Papua dengan IPM yang tergolong rendah.

Eksploitasi SDA tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah karena eksploitasi migas dan pertambangan sangat sedikit memanfaatkan sumberdaya lokal (lokal resource) baik Sumberdaya manusia dalam bentuk barang dan jasa maupun sumberdaya alam berupa komoditi primer seperti pertanian, peternakan, perikanan didaerah setempat tidak terserap dengan baik. Ketika eksploitasi sumberdaya migas dan pertambangan dilakukan justru yang terjadi adalah kebocoran regional (regional leakeges) dan pencucian sumberdaya daerah belakang secara massif (massif backwash effect)yang  sangat merugikan masyarakat dan pembangunan regional.

Satu hal yang terpenting bahwa selama eksploitasi migas dan pertambangan berlangsung tidak terjadi transformasi dari energi fosil ke pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya  buatan (infrastruktur) dan sumberdaya sosial (pengembangan masyarakat setempat). Sinyalemen ini membenarkan pandangan Terry Lind Karl bahwa yang paling dilupakan oleh negara-negara yang kaya sumberdaya alam adalah mengembangkan sumberdaya manusianya. Lihatlah Arun, Riau dan Mahakam ada berapa Doktor dan Master yang sudah dihasilkan atas pengelolaan Migas disana. Tidak signifikan bukan?

Untuk itu jangan sampai mimpi buruk dan kegagalan pengelolaan Blok Gas Arun, Minas, Duri, Mahakam dll., tidak terjadi lagi di Blok Masela dan masyarakat Maluku secara keseluruhan. Presiden Jokowi harus menekankan 30 tahun pengelolaan blok Masela kedepan harus dapat melahirkan 1000 Doktor dari Maluku, membangun pusat–pusat pendidikan unggulan, membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan infrastruktur pertanian (bendungan dan irigasi)  serta memastikan akibat beragam (multiplier effect) menguntungkan masyarakat setempat sehingga ketika Ladang Gas Abadi Masela habis pembangunan wilayah dapat berkelanjutan di Maluku.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem, fokus di Komisi VII