farahdina TA Fraksi

Intelijen dan Politik Luar Negeri dalam Panama Papers

Share with:


Oleh Farahdina Al Anshori*

Pada 3 April 2016, dunia dihebohkan oleh bocornya data rahasia terbesar sepanjang sejarah. Data rahasia dengan total 2.6 TB milik Mossack Fonseca tersebut dibocorkan ke Süddeutsche Zeitung dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sejak awal 2015. Skala kebocoran data ini membuat skandal WikiLeaks tahun 2010 (1.7 GB) dan skandal Edward Snowden tahun 2013 (260 GB) terlihat hanya seujung kuku.

Panama Papers – demikian kumpulan data tersebut dinamakan – merangkum setidaknya 11,5 juta dokumen rahasia berisi informasi tentang 214 ribu perusahaan offshore berikut pemegang saham dan pimpinannya masing-masing. Seluruh dunia terhenyak menyadari sedikitnya 143 politisi papan atas dari segenap penjuru mata angin diklaim terkait dengan dokumen. Tak sampai seminggu, Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson mengundurkan diri akibat skandal tersebut.

Kebocoran data ini kemudian sewajarnya dianggap sebagai sebentuk informasi awal penegakan hukum perpajakan. Sehingga, pendekatan penegakan hukum marak digunakan dalam menyikapi Panama Papers. Ini menyebabkan jejak intelijen sedikit diabaikan dalam meneliti kebocoran data terbesar dalam sejarah.

Tenggelam dalam keriuhan politisi “kotor”, ICIJ sendiri juga sudah melaporkan bahwa Panama Papers merangkum aktifitas keuangan untuk operasi intelijen, terutama oleh Amerika Serikat. Organisasi ini dengan berani menyatakan bahwa pimpinan mata-mata, agen rahasia, dan terduga pegawai kontrak CIA juga ikut menggunakan jasa Mossack Fonseca. Penggunaan dananya bervariasi, termasuk untuk memiliki lapangan golf. Maka, berhati-hatilah ketika bermain golf. Bagi mereka yang biasa melobi transaksi politik dan keuangan di lapangan golf, mulai saat ini harus berhati-hati. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang mendengarkan.

Begitu gamblangnya Mossach Fonseca membantu pengelolaan dana intelijen, mereka bahkan menggunakan nama-nama Octopussy, Goldfinger, SkyFall, GoldenEye, hingga Spectre – sejumlah nama dari film James Bond – sebagai nama perusahaan. Para kepala dinas intelijen Saudi Arabia, Kolombia, dan Rwanda tercatat sebagai klien firma ini. Sejumlah nama juga diasosiasikan sebagai rekanan CIA, seperti Farhad Azima– donatur Bill Clinton, dan Adnan Khashoggi – milyarder Timur Tengah. Mata-mata terkenal Eropa pun tidak ketinggalan, seperti Claus Möllner alias Werner Mauss dari BND Jerman, Sokratis Kokkalis dari Yunani, dan Francisco Paesa Sánchez dari Spanyol.

Di samping fakta bahwa persona intelijen juga menggunakan jasa firma tersebut, keterkaitan intelijen dengan Panama Papers juga banyak dilihat karena maraknya tuduhan banyak pihak atas keterlibatan CIA sebagai aktor intelektual di belakang pembocoran berkas ini. Begitu dokumen tersebut disebarluaskan, Kremlin langsung menuduh CIA sebagai dalang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan sejumlah mantan agen CIA, Kementerian Luar Negeri AS, dan beberapa dinas intelijen lainnya bekerja sebagai jurnalis di ICIJ dan ikut menganalisis berkas-berkas tersebut. Secara gamblang Kremlin juga menyatakan bahwa Panama Papers adalah serangan untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan merusak stabilitas menjelang pemilu yang akan datang. Mata-mata Rusia Anna Chapman kemudianmenggarisbawahi bahwa jurnalis Barat menggunakan Panama Papers untuk menargetkan Putin, namun ternyata lebih mengena ke Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Meski demikian, intelijen mana yang ada di balik kebocoran Panama Papers akan sulit ditentukan. Ekonom bidang Kebijakan Luar Negeri Rusia dari Center of the United States and Europe, Clifford G. Gaddy, justru menuduh Rusia sebagai dalang. Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring/RFM), unit intelijen keuangan Rusia yang langsung berada di bawah Putin, punya kapabilitas mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Rosfinmonitoring sendiri dikenal sebagai salah satu dinas intelijen keuangan terkuat di dunia saat ini. Gaddy menyatakan mustahil hampir tidak ada punggawa Amerika Serikat yang dipublikasikan dari 11,5 juta dokumen yang dibocorkan. Sehingga ia menarik kesimpulan bahwaada pihak lain yang sebenarnya telah memegang Panama Papers sebelum diberikan ke Jerman.

Berasumsi bahwa RFM-lah pelakunya, Gaddy menjelaskan dasar analisanya. Panama Papers banyak berisi dana berskala masif yang patut diduga berasal dari kegiatan ilegal atau untuk menghindari pajak. Seperti telah disebutkan sebelumnya, informasi tersebut sangat berharga untuk lembaga penegak hukum. Di tangan pihak ketiga, informasi tersebut paling berguna untuk pemerasan, sehingga harus dirahasiakan. Ini membuat Panama Papers sesungguhnya menjadi pesan untuk mereka yang tidak dibocorkan namanya untuk bekerja sama. Pemerasan dan RFM adalah kombinasi kontrol mematikan ala Rusia. Melibatkan Rusia sendiri hanyalah sebuah kedok. Aset Putin di Panama Papers – menurut Gaddy – hanya sebagian kecil dari dugaan. Kesimpulan analisa Gaddy sederhana: Rahasia dibocorkan untuk menghancurkan; ditutupi untuk mengkontrol. Putin bukan penghancur. Ia seorang pengontrol.

Di sisi lain, jurnalis CCTV News dari RRTYoichi Shimatsu jugamenyatakan kecurigaannya atas klaim pemberian data Panama Papers ke Süddeutsche Zeitung (SZ). Sebagai jurnalis, Shimatsu mendapatkan informasi di 2015 bahwa ICIJ dikirimi piranti keras (hard disk) dari seorang peretas terkait skandal offshore – yang kemudian dikenal sebagai Panama Papers.Saat Shimatsu menemui pimpinan ICIJ untuk memeriksa amplop dan cap pos asal piranti keras tersebut, permintaan tersebut ditolak dengan alasan piranti tersebut berada 20 menit dari lokasi pertemuan.

Shimatsu kemudian mendukung pernyataan Kremlin – dengan catatan. Menurutnya, pertikaian antara CIA dan dinas intelijen Jerman, BND (Bundesnachrichtendienst), yang justru memicu Panama Papers. Ini berawal dari terbongkarnya penyadapan terhadap Angela Merkel. BND membalas penyadapan tersebut dengan menghentikan operasi WHARPDRIVE; operasi kerja sama penting bagi NSA karena operasi tersebut bertujuan untuk memonitor lalu litas jaringan e-commerce terberat di dunia, Deutsche Commercial Internet Exchange (DE-CIX) yang berbasis di Frankfurt. BND mengakhiri kerja sama tersebut hanya dengan alasan kekurangan dana, walaupun kerjasama tersebut juga terbongkar dalam Skandal Snowden.Pembocoran Panama Papers ke Süddeutsche Zeitung, koran pertama Jerman yang dilisensi oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, menurut Shimatsu, adalah pembalasan dari CIA-NSA ke BND.

Senada dengan para pihak yang menuduh CIA di belakang Panama Papers, mantan bankir UBS AG dan whistleblower penggelapan pajak warga Amerika Serikat di Swiss, Bradley Birkenfeld, menyatakan bahwa pembocor Panama Papers dari Mossack Fonseca tidak bisa dianggap sebagai whistleblower, namun hacker (peretas). “CIA saya yakin di balik ini, menurut pandangan saya,” ujar Birkenfeld. Ia menganggap bahwa minimnya warga Amerika Serikat dan banyaknya “musuh langsung dan tidak langsung” Paman Sam di dokumen tersebut mengindikasikan terjadinya operasi intelijen. Sebagai mantan bankir Swiss, dia sejak lama mengetahui bahwa Mossack Fonseca adalah satu bagian integral dari satu jaringan keuangan offshore global yang digunakan untuk menghindari pajak. Namun tambahnya, Mossack Fonseca hanya pemain kecil.

Penutup

Di dunia multipolar dengan geopolitik yang selalu berubah setiap saat, penggunaan intelijen tidak hanya ditujukan untuk mengamankan negara dari ancaman bersenjata. Panama Papers merupakan bukti penggunaan intelijen dengan spektrum ekonomi politik; keuangan, kebijakan, politik luar negeri, dan seterusnya. Lagi-lagi media digunakan sebagai ujung tombak propaganda intelijen terhadap lawan-lawan Amerika Serikat. Apakah pelakunya memang Amerika Serikat,tidak ada yang tahu.

Membuktikan negara tertentu – apalagi badan intelijennya – sebagai pelaku pembocoran Panama Papers tidak mudah. Namun tidak diragukan lagi, siapapun pelaku pembocoran data Panama Papers, jejak operasi intelijen terasa di sana-sini. Tujuannya jelas, mendukung kebijakan suatu negara. Kebijakan negara mana, itu yang baru dapat dilihat di kemudian hari.

*Penulis adalah Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem DPR RI