Amel-BKSAP

Perempuan Harus Isi Jabatan-jabatan Strategis

Share with:


Jakarta – Anggota Badan Kerja sama Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini menyerukan peningkatan peran perempuan dalam demokrasi prosedural. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Women in Parliament Global Forum, Jordania, Rabu (04/05). Di depan delegasi berbagai negara, Politisi dari Jawa Tengah ini memaparkan bahwa perempuan modern harus memegang posisi strategis sebagai pembuat kebijakan.

Kompleksitas persoalan perempuan terkait sektor ekonomi, sosial, politik hingga urusan rumah tangga, menurutnya hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan “berwajah” perempuan. Stigma maskulinitas untuk jabatan-jabatan publik masih kencang sampai saat ini, sehingga kesempatan perempuan dalam politik masih dianggap sebelah mata.

Isu perempuan memang menjadi tema besar dalam agenda ini. Politisi Partai NasDem ini juga menyinggung kurangnya partisipasi perempuan Indonesia dalam politik. Peraturan terkait kuota 30% perempuan dalam Pemilihan Legislatif menurutnya masih menjadi polemik.

“Tidak ada sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak mampu memenuhi kuota 30% perempuan itu. Selain itu, pengarusutamaan perempuan dalam Pemilu Legislatif misalnya, masih juga belum terlihat. Contohnya, banyak politisi perempuan mendapat nomor-nomor urut di level bawah. Padahal posisi itu tidak seksi bagi pemilih,” ungkap Amel.

Baginya, berbagai persoalan itu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan Indonesia. Pengalamannya di parlemen juga menunjukkan, para politisi perempuan selalu ditempatkan di komisi-komisi yang dikatakan “feminin” seperti Komisi VIII (Sosial dan Agama), IX (tenaga kerja) dan X (Pendidikan dan Budaya). Padahal pada saat bersamaan, perempuan semestinya berkontribusi pada komisi lain yang dianggap ranah “pria.”

“Saya harapkan lebih equal dalam menyalurkan para perempuan di berbagai komisi. Nyatanya, sekitar 40.8 persen perempuan ditempatkan di Komisi IX, sedangkan di komisi lain bisa jadi dibawah 20 persen,” imbuhnya.

Tantangan lain untuk meningkatkan representasi perempuan, yaitu mendorong perempuan menduduki jabatan di lembaga peradilan dan eksekutif. Dengan begitu, perempuan akan memiliki peran besar dalam memajukan daerah dan menegakkan supremasi hukum. Tentu saja, para perempuan yang dipercaya memegang jabatan publik itu harus mengimplementasikan kebijakan berdasar good governance dan menggeksekusinya dengan tuntas. Selain itu, ia juga memandang pentingnya keterlibatan perempuan di bidang akademis, bisnis dan media masa.