zulfan lindan

Mengapa NasDem Mendesak Revisi UU BUMN?

Share with:


Oleh Zulfan Lindan *

BUMN adalah salah satu sokoguru ekonomi republik ini, di samping swasta dan koperasi. Namun BUMN saat ini masih banyak ketinggalan dibandingkan swasta. Swasta terlihat lebih dominan dalam perekonomian Indonesia saat ini. Kondisi demikian membuat Indonesia diragukan, apakah benar ia negara yang berideologi Pancasila. Karena nyatanya, swasta lebih menonjol dan sangat kuat di negeri ini, yang oleh karenanya membuat negara ini dipandang seperti negara kapitalis.

Oleh karena itu posisi BUMN harus diperjelas. Terkait hal ini penulis kira Fraksi NasDem harus memiliki sikap mandiri yakni tidak mengikuti arus yang ada dalam UU BUMN ini. Fraksi NasDem harus berpandangan bahwa DPR tidak hanya membuat UU baru, akan tetapi juga memperbaiki UU yang memiliki banyak kelemahan. Sebab jika UU ditambah lagi tanpa melakukan revisi terhadap UU yang ada maka kesalahan akan semakin menumpuk. Disinilah – setidaknya menurut penulis – pentingnya revisi terhadap beberapa UU, terutama UU tentang BUMN.

Masyarakat memang mengharapkan DPR memproduksi UU sebanyak-banyaknya. Namun cara berpikir seperti ini salah, karena kita tidak ingin membiarkan UU yang salah tidak direvisi, padahal sudah merugikan bangsa ini. Hal semacam ini tidak hanya terkait UU BUMN, tapi juga UU Keuangan, UU Minerba, dan yang lainnya.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Fraksi NasDem akan mendorong revisi beberapa UU. Misalnya dalam UU Keuangan, di negara-negara dunia ini tak ada bank yang 99 persen sahamnya dikuasai oleh pihak asing. Sementara di Indonesia, pihak asing boleh menguasai saham bank hingga 99 persen. Di sisi lain kita tahu, keterbatasan kapital bank Indonesia cukup jelas, sedangkan kapital bank asing lebih besar. Dalam sistem ekonomi seperti ini, pastilah pihak yang modalnya paling kuat yang akan menang.

Pada poin inilah kita harusnya memberikan tempat pada perusahaan-perusahaan yang termasuk BUMN kita. Bukan malah mempersulitnya dengan aturan-aturan yang termaktub dalam UU yang menaunginya. Misalnya Garuda Indonesia. BUMN ini harusnya diberi porsi yang lebih besar dalam dunia usaha, namun UU BUMN berbenturan dengan UU Perhubungan yang mengakibatkan ruang gerak Garuda Indonesia menjadi sempit.

Memberikan proteksi pada Garuda Indonesia juga sulit, karena kita cenderung memperbanyak airline internasional. Bayangkan saja, dengan maskapai seperti Tiger Airways, kita bisa ke Singapura dengan harga Rp 200 ribu. Sementara naik dengan Garuda Indonesia mencapai Rp 2 juta. Tentu saja warga akan lebih memilih Tiger dalam hal ini.

Belajar dari Tiongkok

Dilihat dari segi sistem ekonomi, kita dapat menjadikan Tiongkok sebagai contoh pembelajaran. Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi di dunia saat ini. Ia adalah salah satu bukti bahwa teori sistem ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis itu sudah tidak relevan lagi. Di dalam sistem politiknya, Negara pimpinan Xi Jinping yang sangat sosialis-komunis dengan single majority party ini sangat kapitalistik dalam segi perekonomiannya.

Namun mengapa hal ini efektif dan membuat negara mereka maju? Mengapa Tiongkok berhasi memajukan industri dan ekonominya meski sistem yang dianutnya paradoks? Aspek ideologi ternyata berperan penting sebagai prinsip yang terus dipegang oleh warga dan penyelenggara negaranya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah ketegasan aturan dalam dimensi perlindungan dan keberpihakan pada BUMN-nya.

Inilah yang diperlihatkan oleh Deng Xiaoping, bapak modernisme Tiongkok. Ada empat jalan yang digagas oleh Deng ketika memimpin Tiongkok sehingga mampu menjadi kekuataan seperti saat ini. Pertama, membangun jalan sosialisme Tiongkok. Kedua, open door policy, yakni membuka investasi dari pihak luar (asing). Ketiga, membangun demokrasi. Dan keempat, bangga untuk menjadi kaya.

Keempat jalan tersebut kemudian dipagari dengan aturan-aturan perundangan yang menaunginya. Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang ini.

Sebagai contoh, di Provinsi Xinjiang, provinsi dengan mayoritas umat muslim, di sana telah dibangun subway, MRT, monorail. Secara keseluruhan, pembangunan di sana sangat baik. Padahal ia termasuk provinsi termuda. Provinsi ini dianggap sebagai provinsi yang belum terlalu maju pembangunannya. Jika dibandingkan dengan Beijing atau Shanghai, Xinjiang masih jauh tertinggal. Namun ketika kita membandingkannya dengan Jakarta, ibukota Negara kita ini belum ada apa-apanya. Saat ini, di Xinjiang telah ada jalur kereta api cepat yang panjangnya 1.776 km.

Kondisi di Indonesia saat ini berbanding terbalik. Beberapa hal menjadi faktornya. Salah satunya adalah sistem multi partai yang kita anut. Akan sulit sepertinya sulit menerapkan hal semacam Tiongkok karena jumlah parpol yang lebih dari tiga. Hal ini ditambah dengan tidak adanya konsistensi di dalam koalisi yang dibangun antar parpol. Sering kita dapati, di level atas, para pimpinan tidak bertemu, namun di level bawah, di DPR misalnya, para anggotanya bisa cocok. Atau sebaliknya. Mestinya, agar pemerintahan ini kuat, koalisinya juga harus kuat, permanen, dan konsisten.

Melihat kondisi demikian, kita bisa maklumi situasinya menjadi sulit bagi pemerintah. Tidak jelas mana kawan dan lawan. Di dalam koalisi pendukung pemerintah sendiri, bisa jadi ada yang menjadi musuh dalam kebijakan. Di sisi lain, koalisinya bisa berbeda namun bisa menjadi kawan dalam kebijakan. Alhasil, dalam proses pembangunan nasional yang disiapkan, menjadi sangat sulit untuk diimplementasikan.

Beberapa poin revisi

Di titik inilah dibutuhkan revisi terhadap UU yang terkait dengan BUMN. Agar selain menjadi sehat, ia juga benar-benar menjadi salah satu sokoguru utama perekonomian bangsa dan negara ini. Di dalam revisi ini, harus ada di atur juga hal-hal terkait etos kerja, profesionalisme, dan semangat kerja.

Sebab jika kita lihat fenomena saat ini, misalnya, ada direksi di sebuah pelabuhan dipindahkan untuk mengurus Pertamina. Direksi Pertamina saat ini, dahulunya merupakan Dirut PT. Semen Indonesia. Dan sekarang, Menteri ESDM adalah dari Dirketur PT. Pindad dulu. Penulis menilai hal ini jauh dari pendekatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi.

Oleh karena itu, dalam revisi UU BUMN nanti, harus ada semacam uji kelayakan terhadap para calon pimpinannya. Dan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan. Pada masa Pemerintahan Megawati dulu, misalnya, untuk pemilihan direksi dan komisioner di BUMN yang strategis, seperti Telkom, Krakatau Steel, Pindad, harus melalui fit and proper test. Dan yang menguji adalah pihak ahli, professor dan doktor dari kampus ternama yang ahli di bidang masing-masing.

Hal lain yang perlu jadi perhatian dalam upaya revisi UU BUMN adalah persoalan privatisasi. Dalam persoalan ini, haruslah dilihat mana BUMN yang boleh dan tidak boleh diprivatisasi. Dalam pandangan penulis, persoalan privatisasi ini sudah mencapai taraf yang membahayakan. Misalnya dalam kasus Krakatau Steel. Go-public-nya pabrik baja kebanggaan nasional ini adalah kesalahan yang paling besar. Industri baja adalah industri dasar dalam pembangunan nasional kita. Jika separuh sahamnya dimiliki oleh pihak asing maka ini nsama saja dengan menyerahkan industri dasar dan pembangunan nasional kita dalam campur tangan asing.

Jika kita lihat kondisinya sekarang, Krakatau Steel terus merugi. Tahun lalu, perusahaan ini mengalami kerugian hampir Rp 2 triliiun. Terakhir mereka meminta-minta kepada pemerintah untuk menalangi. Oleh karena itu harus ada evaluasi dan peninjauan kembali atas kebijakan pabrik baja kita ini. Oleh karena itulah, dalam pandangan penulis, Fraksi Nasdem perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pembelian kembali saham Krakatau Steel.

Di atas itu semua, hal mendasar terkait keberadaan BUMN ini adalah adanya perbaikan aturan. Aspek ekonomi dan aspek hukum BUMN harus disinkronkan. Jika tidak maka akan terjadi kesulitan dalam pengelolaannya di masa-masa mendatang.

Ajakan revisi UU ini sesungguhnya adalah untuk melindungi BUMN dan perekonomian nasional kita. Namun jika BUMN telah dilindungi, tidak juga menjadikan BUMN manja. Jangan sampai mentang-mentang dilindungi, kemudian melupakan aspek profesionalitasnya. Ke depan, BUMN Indonesia harus memiliki visi yang jelas, guna meningkatkan daya saingnya. Di titik ini, aspek mental para stakeholder yang terkait dengan pengelolaan BUMN ini, baik para perumus kebijakan maupun pelaksananya, menjadi relevan. Jika ini terjadi maka Revolusi Mental yang dicanangkan oleh presiden kita tidak hanya pemanis retorika politik belaka.

*Anggota Komisi VI F-Partai NasDem DPR RI