Sulaiman2

Satu Tahun Jokowi-JK Jokowi Memberi Sentuhan Baru pada Papua

Share with:


Jakarta – Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK pada esok hari, pembangunan di Papua menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini terkait dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi yang menekankan pembangunan dari pinggir. Oleh karena itu pembangunan di tanah Papua dalam kurun waktu satu tahun ini menjadi faktor penentu kesuksesan pemerintah terhadap seluruh program yang dijalankan.

Dalam kunjungan keduanya ke Papua, Presiden Jokowi membawa rencana pembangunan yang salah satunya adalah menjadikan tanah Papua sebagai lumbung padi. Rencana ini digalakkan pemerintah pada pertengahan 2015 melalui program satu juta lahan pertanian di Merauke dan beberapa kabupaten sekitarnya. Program ini membawa dampak luar biasa bagi masyarakat Papua, di mana ratusan ribu hektar lahan ulayat yang tidak produktif akan dimaksimalkan guna menaikkan nilai ekonomisnya.

Anggota DPR dari Papua Sulaiman L. Hamzah menilai program sejuta lahan pertanian di Papua sampai saat ini mengalami progresifitas yang baik. Hal ini terlihat dari realisasi 1.000 – 2.000 hektar sawah dalam tahap pertama eksekusi lahan seluas 10.000 hektar. Jumlah itu bagi Sulaiman sangat mengesankan, karena inisiasi pertanian di tanah Papua mengalami perkembangan cukup berarti, dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat Papua khususnya Merauke.

“Pembangunan ekonomi melalui program pertanian sudah sangat tepat. Program ini baru mulai akan tetapi menunjukan progres menggembirakan,” tuturnya saat ditemui di kantornya, di Gedung Nusantara I, Senin (19/10).

Ia menuturkan, sebetulnya potensi tanah pertanian produktif di Papua mencapai 4 juta hektar. Lahan itu tersebar di beberapa Kabupaten seperti Timika, Nabire, Waropen, Yapen, Jayapura, Kerom yang masing-masing memiliki luas wilayah pertanian 1000-4000 hektar. Akan tetapi khusus untuk program sejuta lahan pertanian ini dilakukan di Merauke.

“Total lahan pertanian, khususnya di Merauke 1,2 juta hektar. Setelah diteliti, daya serap dari ketersediaan air dan sebagainya itu 900 ribu bisa digunakan lahan padi,” imbuhnya.

Ia mengakui upaya itu tak lepas dari berbagai kendala, termasuk persoalan injeksi pemahaman bagi penduduk lokal agar bisa menerima konsep pemerintah terkait penggunaan tanah ulayat untuk lahan pertanian. Akan tetapi melalui pendekatan yang tepat, menurut Sulaiman, pemerintahan Jokowi telah sukses membuktikan tindakannya melalui langkah kongkrit.

“Dengan kunjungan beberapa kali di daerah, Jokowi sangat paham masalah di sana seperti apa. Langsung mengerti potensi lahan pertanian yang menjanjikan. Jokowi memerintahkan menteri pertanian untuk membuka sawah baru seluas 1,2 juta hektar,” urai politisi NasDem ini.

Di tataran teknis, Presiden Jokowi memberikan sistem pengelolaan tanah yang relatif baru untuk mewujudkan sejuta lahan pertanian tersebut. Dari puluhan kepala suku yang mempunyai hak ulayat atas tanah yang menjadi target, mereka dikumpulkan untuk terlibat dalam program itu. Proses jual beli tanah dalam hal ini tidak diperkenankan, sehingga sistem bagi hasil menjadi ketentuan baku. Bagi Sulaiman, ide Presiden Jokowi ini patut diapresiasi karena seyogyanya tanah adat ulayat tidak untuk diperjualbelikan.

“Tidak ada jual beli tanah, jadi sistemnya bagi hasil dengan ketua adat yang terlibat. Jadi pengelola tanah sebetulnya diserahkan kepada perorangan, perusahaan BUMD atau BUMN,” pungkasnya.