Johnny G Plate

Johnny G. Plate: Prioritaskan Belanja Negara pada Penciptaan Lapangan Kerja

Share with:


Jakarta – Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas Rabu (15/9) kemarin membahas asumsi makro APBN 2016 mendatang. Di dalamnya dibahas berbagai proyeksi dan kemungkinan yang akan memengaruhi anggaran negara secara menyeluruh. Anggota Komisi XI Johnny G Plate menyampaikan pandangannya, agar pihak kementerian bersedia meninjau kembali postur ABPN.
 
Dalam hematnya, penurunan harga minyak dunia akan berdampak sangat besar terhadap sektor penerimaan. Di sisi lain, gambaran penerimaan dari sektor PPN 2015 juga tak terlalu memberi gambaran bagus terhadap proyeksi pajak penghasilan pada 2016 mendatang. Situasi akan semakin tak menentu seiring situasi global yang masih labil. Apalagi masih adanya kemungkinan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya.
 
“Ini semua memberi tekanan besar terhadap sektor penerimaan kita di APBN 2016 mendatang,” tutur legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur I ini.
 
Johnny menegaskan bahwa prioritas visi-misi presiden adalah penciptaan lapangan kerja baru, sehingga pos pengeluaran APBN harus merujuk tujuan itu. Sebagai konsekuensinya, belanja-belanja lain yang tak seiring dengan penciptaan lapangan kerja, hendaknya ditunda dulu. Tentu saja, itu akan berimbas pada besaran angka APBN.
 
Pengalaman APBN 2015 telah menetapkan politik anggaran yang sangat optimistik dengan kisaran 2000 triliun. Faktanya, angka itu sangat sulit tercapai, di tengah iklim ekonomi global yang lesu saat ini. Beranjak dari kondisi itu, pemerintah harus berpijak lebih realistis dalam merumuskan APBN 2016.
 
Dalam kacamata Johnny, pemerintah dan DPR tak perlu ragu memotong belanja-belanja yang tidak perlu, seperti belanja-belanja administratif, kenaikan tunjangan, dan sebagainya. Dengan begitu, APBN lebih berkualitas, meski besarannya tak mencapai Rp 2.000 triliun. APBN yang berkualitas itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 
 
“Ini suatu pandangan yang mungkin tak enak didengar, tapi ini berasal dari pengamatan yang tulus, demi bangsa negara saja,” tuturnya.
 
Politisi Partai NasDem ini memaparkan bahwa potensi penyerapan tenaga kerja dari setiap persen pertumbuhan ekonomi kita relatif rendah. Pada 2016 nanti, diperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5 persen, di mana setiap persennya menyerap 250 ribu tenaga kerja baru.
 
 
Angka itu terhitung rendah, mengingat data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah menyerap 700 ribu tenaga kerja baru untuk setiap persen pertumbuhannya. Oleh karenya, saat ini perlu menaikkan lagi tingkat penyerapan tenaga kerja menjadi 400 ribu tenaga kerja baru untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi.
 
Dengan bertambahnya tingkat penyerapan tenaga kerja itu, maka laju ekonomi kita lebih selaras dengan visi-misi presiden. Dan untuk mencapai itu, cara yang paling mungkin ditempuh yaitu dengan menyesuaikan postur APBN ke depan.  
 
Terakhir, Johnny menegaskan agar skema penyesuaian itu nantinya tidak hanya sampai di Komisi XI, tapi harus dilanjutkan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait, termasuk bada anggaran. “Karena ini terkait asumsi makro postur APBN, sehingga yang dihasilkan Undang-undang APBN tidak menyimpang dari apa yang dibahas di komisi XI,” pungkas Johnny.