5Fadholi1.jpg

DPR Dukung Menteri LHK Cabut Izin Pengusaha Nakal

Share with:


Jakarta – Masalah kebakaran hutan dan dampaknya di beberapa daerah Indonesia masih menjadi agenda pembahasan rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rabu (16/9). Hadir dalam rapat kerja tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya yang menjelaskan pihaknya tengah intens mendata Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di daerah-daerah terdampak kebakaran.

“Berapa daerah kami kontrol secara intens, seperti: Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Saat ini, posisi daerah tersebut secara data ISPU dalam kondisi status siaga darurat,” tuturnya di depan anggota Komisi IV DPR.

Namun, Siti menjelaskan bahwa beberapa daerah masih mengalami kendala dalam menentukan status ISPU. Sebagai contoh, Pekan Baru yang dibekap asap sangat pekat, belum berstatus siagar darurat, lantaran tiga kabupaten/kota sekitarnya belum menyepakati status tersebut.

Bagaimana pun, semua agenda itu dilakukan Menteri KLH sesuai arahan presiden yang memintanya menjalankan tiga langkah penting. Pertama, presiden memintanya segera melakukan pemadaman terhadap api yang masih berkobar. Kedua, koordinasi kepolisian guna menegakkan proses hukum terhadap individu mau pun korporat yang terbukti melakukan pembakaran. Ketiga, presiden juga meminta Menteri KLH segera menangani dampak kebakaran.

Dalam koordinasinya dengan kepolisian, Menteri Siti menjabarkan berbagai kasus hukum terkait kebakaran hutan yang saat ini tengah diproses. “Riau ada 37 kasus; Sumsel sebanyak 16 kasus, yaitu penyelidikan pada area konsesi 5 kasus dan 4 kasus di antaranya di area Hutan Tanah Industri; Kalbar sebanyak 21 kasus, dan Kalteng sebanyak 21 kasus,” urai Menteri Siti.

Pada kesempatan itu, angota Komisi IV, Hamdani menyampaikan bahwa kebakaran yang tengah terjadi itu dipicu dua penyebab. Pertama, karena pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar. Kedua, karena kondisi tanah gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau. “Secara kedalamannya, lahan gambut itu bisa mencapai 70 meter,” tukas Hamdani.

Politisi NasDem ini menekankan, kebakaran hutan tak hanya mengganggu kesehatan warga, tapi juga mengganggu arus perhubungan udara yang juga memengaruhi citra Indonesia di mata negara-negara tentangga. Oleh karena itu, Hamdani mengapresiasi upaya-upaya Menteri LHK dalam mengangani kebakaran hutan.

Anggota Komisi IV lainnya, Fadholi juga memberi dukungan positif terhadap rencana Menteri LHK untuk menambah anggaran terkait penanggulangan bencana asap. Legislator asal Jawa Tengah ini juga mendukung keputusan menteri untuk mencabut izin operasi pengusaha-pengusaha nakal yang terlibat dalam bencana kebakaran hutan. Menurutnya, itu satu-satunya cara menanggulangi bencana tahunan kebakaran hutan. 

“(Kalau tidak) dIkhawatirkan datang kemarau lagi, kembali terulang kejadian yang sama,” Fadholi.