74Syarif1.jpg

Dana Desa Masih Mengendap di Kabupaten/Kota

Share with:


Jakarta – Pencairan dana desa, ternyata tak otomatis menghilangkan kompleksitas masalah yang dihadapi pihak desa. Alokasi dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat, ternyata masih banyak yang mengendap dan tertahan di rekening pemerintah daerah kabupaten/kota.  Menanggapi persoalan itu, anggota Komisi V DPR Syarief A. Alkadrie mengatakan, persoalan baru ini muncul akibat belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) atau peraturan Walikota (Perwali) di masing-masing daerah. Padahal peraturan tersebut merupakan syarat pencairan dana desa.

Legislator dari Kalimantan Barat ini menjelaskan, setelah pemerintah daerah menerbitkan Perbup atau Perwali, Dana Desa bisa disalurkan ke kas desa. Selanjutnya, masing-masing desa perlu membuat realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Meski sedari awal persyaratan ini di pandang menjadi penghambat bagi pengucuran dana desa, Syarief berharap hal itu bisa diatasi. Dalam pandangannya, proses itu terasa berat karena sekarang masih fase transisi, sehingga persoalan-persoalan teknis yang mencuat hendaknya tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

Sekretaris Fraksi NasDem ini khawatir, jika syarat itu tak segera dibuat, dana desa tak akan bisa cair. Hal itu mengingat ketentuan undang-undang desa mengatur bahwa anggaran akan dikembalikan ke pihak kementerian, kalau tidak dicairkan dalam tenggat 14 hari.

“Dipermudah dululah (dana desa) yang pertama kali ini, itu yang saya dorong. Supaya anggaran desa bisa cepat terserap.  Apalagi SKB sudah di keluarkan,” ujarnya saat di sela rapat kerja Komisi V dan Kementerian PDT, Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Terkait pendamping desa, Syarif menilai agar pos itu diisi oleh orang-orang yang tepat, dan punya kemampuan untuk mengoptimalkan program desa. Posisi desa sebagai pemerintahan terendah dalam hirarkhi kenegaraan kita menjadikannya sebagai unit politik yang sangat penting. Jika pemerintahan desa baik, secara otomatis akan berdampak langsung sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. 

“Kita bangun bangsa ini mulai dari desa, itu cita-cita kita bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut Syarief mengatakan, anggota Komisi V dari Fraksi NasDem akan selalu mengawal seluruh program rencana kerja Kementerian PDT 2016. Fraksi NasDem, tambahnya, akan selalu konsisten serta terus mendorong peran dan fungsi desa sebagai ujung tombak pembangunan sesuai semangat UU pemerintah desa.

“Peningkatan ekonomi desa, pementasan kemiskinan itu harus kita selesaikan. NasDem ada di garis terdepan dalam menyelesaikan masalah ini,” tegasnya kembali.