41Taufiqulhadi1.jpg

Baleg DPR Dukung Kodifikasi Undang-Undang Pemilu

Share with:


Jakarta – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu (SKBUP) di Komplek Parlemen, Selasa (15/9). Dalam rapat tersebut, SKBUP memaparkan berbagai berbagai hal mengenai kebutuhan akan kodifikasi atau penyatuan serangkaian undang-undang yang mengatur pemilihan umum menjadi satu naskah undang-undang tentang Pemilu.

Didik Supriyanto, selaku juru bicara SKBUP menjelaskan bahwa sistem elektoral di Indonesia secara umum memiliki tiga kompleksitas, mencakup: kompleksitas pengaturan pemilu, kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan kompleksitas pemerintahan hasil pemilu.

Kompleksitas pengaturan pemilu terlihat dalam tiga undang-undang yang mengatur Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Ketiga undang-undang tersebut mengatur standar, tahapan, serta azas yang sama, hanya dengan jobdesk berbeda.

“Kalau pun ada perbedaan, antara lain rekapitulasi, itu antara UU No. 42 Tahun 2008 (tentang Pemilu Presiden dan Wapres – red) dengan UU No. 12 Tahun 2008 (tentang Pemerintahan Daerah – red),” tutur Didik. 

Dia menyebutkan bahwa UU No 42 Tahun 2008 tidak memperbolehkan rekapitulasi suara di desa, sedangkan UU No 12 Tahun 2008 memperbolehkan rekap di tingkat desa atau di Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Lebih lanjut, Didik menyebutkan bahwa kompleksitas penyelenggaraan pemilu terlihat pada proses pemilu legislatif yang selalu terkesan unmanageable. Proses pemilihan 19.701 kursi di 2.191 dapil yang melibatkan 186 juta pemilih dan 758.8 juta suarat suara ini selalu terkesan berantakan, dengan kasus-kasus surat suara tertukar atau rusak, kesalahan perhitungan, kesalahan rekap dan sebagainya.

Yang terakhir, kompleksitas pemerintahan hasil Pemilu terlihat dari model pemerintahan yang terbelah (Divided Government), seperti halnya kasus Jokowi-JK yang tidak maksimal selama enam bulan pertama lantaran pertentangan antara KMP dan KIH. Hal serupa juga dialami pemerintahan SBY. Selain itu, terjadi juga keterputusan antara pemerintah pusat dengan daerah (unconnected government) dan parlemen yang kompeks (multi partai ekstrim).

Oleh karena itu diperlukan penyederhanaan dalam dua tahap. Pertama, melakukan penyatuan terhadap UU Nomor 42/2008, 15/2011, 08/2012, 01/2015, 08/2015 agar lebih mudah dipahami. Kedua, melakukan rekayasa sistem Pemilu untuk mengatasi ketiga kompleksitas di atas, terkait persoalan penyelenggaraan, daerah pemilihan, formula perolehan kursi, besaran ambang batas, metode pencalonan, metode pemberian suara dan penetapan calon terpilih.

Menanggapi paparan SKBUP, anggota Baleg Taufiqulhadi memberikan apresiasi positif dan antusiasmenya. Dia menuturkan, anggota Baleg DPR akan membawa program kodifikasi UU Pemilu itu ke masing-masing fraksi, serta membahasnya lebih mendalam pada rapat-rapat komisi.

Lebih jauh, politisi Partai NasDem ini menegaskan, saat ini banyak sekali undang-undang yang muatan materinya tidak cukup memadai, tapi dipaksakan menjadi undang-undang. “Akhirnya, dibikinlah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang saling beragam (tumpang tindih – red) dari satu dengan yang lain,” tutur Taufiq.

Dia menjelaskan bahwa kodifikasi itu tak bermaksud menarik kembali sistem multipartai yang sudah berjalan di Indonesia. Menurutnya, tak ada masalah dengan sistem multipartai yang ada dan tidak perlu diperbandingkan dengan negara lain, mengingat keberadaannya yang relatif unik. 

“Keunikan ini harus kita jaga. Ini lain persoalan dengan kita menyederhanakan sistem pemilu,” pungkas Taufiq.