24IMG_86011.jpg

Kereta Cepat yang Masih Tersendat

Share with:


Jakarta – Warga Jakarta dan Bandung mungkin saat ini tengah menunggu-nunggu kepastian realisasi jalur kereta api cepat yang akan menghubungkan kedua kota itu. Jalur kereta sepanjang 150 km itu akan memungkinkan perjalanan Jakarta – Bandung dan sebaliknya ditempuh hanya dalam waktu setengah jam. Proyek yang tengah menjadi rebutan antara Jepang dan Tiongkok ini diperkirakan menelan biaya sebesar 5.585 US dollar (78 trilliun dengan kurs 14 ribu per dollar).
 
Memang tak semua menunggu dengan optimistis, mengingat proyek tersebut masih menyisakan kontroversi. Beberapa kalangan menyebut proyek itu kurang relevan di tengah ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi. Tingginya nilai tukar dollar terhadap rupiah misalnya, dianggap menjadi salah satu kendala, karena meningkatnya belanja dollar akan makin memperpuruk posisi rupiah. 
 
Di sisi lain, ada juga kritik yang menyebutkan bahwa pembangunan itu akan memperlebar kesenjangan infrastruktur transportasi dengan kawasan luar Jawa.
 
Menanggapi polemik itu, anggota Komisi V DPR RI, Soehartono menyampaikan pendapatnya. Dalam kacamata dia, pembangunan kereta api cepat itu sudah cukup ideal. Apa lagi, jika proyek itu tidak melibatkan dana APBN, itu justru akan membawa dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. 
 
Investasi itu akan memacu sentimen positif  bagi perekonomian Indonesia, dan turut menyelamatkan Indonesia dari lesunya perekonomian global. 
 
“Yang pro kontra itu kan kalau dibiayai APBN. Kalau itu sifatnya investasi, saya kira pandangan masyarakat akan lain,” tutur anggota DPR dari Dapil Jatim VIII ini.
 
Soehartono lebih lanjut menjelaskan bahwa pembangunan kereta api jalur cepat ini akan semakin mengurai kejumudan transportasi darat antara Jakarta dan Bandung. Kedekatan geografis mau pun geopolitik antara Jakarta dan Bandung membuat tingkat interaksi dan mobilitas keduanya relatif tinggi. Jika sebuah bangsa ingin maju, maka perlu adanya perbaikan moda transportasi. Jika kita tengok pengalaman Jepang atau Tiongkok, keduanya juga memiliki moda kereta api cepat yang pada gilirannya turut menopang perekonomian mereka.
 
Terlebih, pemerintah pun sudah merencanakan pembangunan jalur kereta api di pulau-pulau besar Indonesia, mencakup Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Pembangunan jalur kereta di pulau-pulau besar itu secara keseluruhan mencapai 6.000 km. 
 
Jadi, ketika sekarang prototype pembangunan kereta api cepat sudah dilakukan, meski dalam bentuk yang masih minimal, maka ke depan kita sudah memiliki pengalaman untuk mengembangkannya di berbagai pulau-pulau tersebut.
 
Soehartono lalu menjelaskan bahwa dirinya bersama Fraksi NasDem terus berkonsolidasi mendukung upaya pemerintah merealisasikan proyek kereta api cepat tersebut. 
 
“Fraksi NasDem mendukung sepanjang dana yang digunakan sepenuhnya dari investor, tanpa harus mengurangi APBN,” tuturnya.
 
Sikap Soehartono tersebut sejalan dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro‎. Biaya proyek cukup prestisius tersebut harus menggunakan dana investasi. 
 
Kini bola masih di tangan pemerintah untuk menentukan jadi atau tidaknya proyek tersebut melalui Menko Kemaritiman. Tinggal kita lihat, apakah kereta cepat akan terwujud cepat atau ia masih akan tersendat-sendat.