6IRMA1.jpg

Krakatau Steel Menyimpang, Pekerja Mengadu ke DPR

Share with:


Jakarta – Perusahaan milik negara, PT Krakatau Steel diadukan oleh karyawannya kepada DPR menyusul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan tersebut. Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC), serikat buruh yang menaungi karyawan di perusahaan pelat merah itu membeberkan tindak PHK sepihak 600 orang buruh alih daya pada akhir 2014 lalu.

Kedatangan FSPBC ini diterima oleh anggota Komisi IX dan Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Selasa (18/08). Seluruh anggota Komisi IX dari Fraksi NasDem hadir dalam audiensi ini, yakni Irma Chaniago, Amelia Anggraini, dan Ali Mahir. Selain itu anggota Komisi VI yang mengurusi BUMN, Slamet Junaedi dan Nyat Kadir juga menyimak persoalan yang dihadapi serikat pekerja.

Serikat pekerja ini membawa keluhan ratusan buruh alih daya atau oursourcing yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN). Menurut Koordinator Geber BUMN Ahmad Ismail, selain telah memecat ratusan pekerjanya, PT Krakatau Steel di awal tahun 2015 merekrut 200 orang untuk menjadi pegawai tetap. Padahal masih ada 1.600 karyawan lainnya yang tak kunjung jelas nasibnya.

Ia menyebutkan, tindakan PT Krakatau Steel tersebut telah menyimpang dari sejumlah mekanisme penyelesaian yang sudah direkomendasikan oleh Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR periode sebelumnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dengan nomor SK-52/MBU/2014, yang mensyaratkan pengangkatan pekerja alih daya menjadi pekerja tetap BUMN, mempekerjakan kembali pekerja yang sudah di PHK sepihak, juga membayarkan hak-hak normatifnya yang telah dihentikan.

“Tapi malah mekanisme penyelesaian ini, menjadi kesepakatan dengan daerah, dengan menarik diri dari (regulasi) nasional kemudian ditarik kepenyelesaian daerah,” ungkap pria yang dikenal dengan sapaan Ais ini.

Ia juga menyebutkan, PT Krakatau Steel sebelumnya telah berjanji akan memperjelas status pekerja alih daya di bulan Juli 2015, namun kemudian diundur hingga September 2015. Ais meminta Fraksi NasDem melakukan korespodensi dengan Dirut PT Krakatau Steel untuk dapat menyelesaikan kasus ini secara nasional kembali. Hal ini dimaksudkan agar dapat dibahas kembali di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX. 

Geber BUMN juga meminta tindak lanjut rapat kerja gabungan yang tertunda pada periode lalu, bersama Komisi IX dan VI, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, dan Direksi-Direksi BUMN.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menegaskan, Fraksi NasDem sepakat dengan suara buruh. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bernegosiasi negatif kepada rakyat alias merugikan rakyat. Irma tak ingin langkah pemerintah tak memberikan jalan win win solution atas persoalan dengan pekerja.