9IMG_60191.jpg

Mengatasi Masalah Kebutuhan Daging Harus Terprogram, Tidak Hanya Temporer

Share with:


Mengatasi Masalah Kebutuhan Daging Harus Terprogram, Tidak Hanya Temporer

 

Jakarta – Upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan suplai daging belakangan ini menuai dukungan anggota DPR. Badan Urusan Logistik (Bulog) yang diperintahkan untuk lakukan intervensi pasar diaresiasi positif oleh anggota Komisi IV DPR Fraksi NasDem, Sulaeman Hamzah.

 

Anggota Legislatif yang pernah menjadi pengusaha Sapi ini menjelaskan batasan kuota impor yang terlampau kecil disatu sisi memang baik untuk menghidupkan peternakan lokal. Namun pada sisi yang lain hal inilah yang juga menyebabkan mudahnya terjadi kelangkaan dan kenaikan harga daging.

 

Menurut Sulaeman dengan adanya intervensi pasar melalui Bulog hal itu akan lebih baik karena ditangani secara ketat. Dengan pengendalian yang demikian ketat, importir daging tidak bisa lagi secara seenakya menentukan harga seperti sebelumnya.     

 

“Sebagaimana yang terjadi selama ini, pihak yang dianggap mampu akan diberikan kuota untuk memasok (impor). Dengan banyaknya pemasok berimbas kepada harga daging yang bermacam-macam. Sehingga hasilnya tidak terkendali seperti saat ini. Jadi mau tidak mau langkah pemerintah (untuk intervensi) ini harus kita dukung,” jelasnya di Jakarta.

 

Saat ini pemerintah memberikan wewewang kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengintervensi pasokan kebutuhan daging. Bulog didapuk untuk mendatangkan daging dan sapi hidup sebanyak 50 ribu ekor untuk memenuhi kebutuhan di kuartal ketiga. Jumlah yang dibatasi demikian untuk menambal kekurangan pasokan yang terjadi.

 

“Untuk kondisi saat ini, langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat, dimana dengan memberikan peran kepada Bulog untuk melakukan operasi pasar dalam mengendalikan kelangkaan serta tingginya harga daging di pasaran”, ujarnya saat diwawancara di ruangnya, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Rabu (12/8).

 

Namun, legislator dari Papua ini menilai tindakan ini masih bersifat temporer. Sehingga kedepannya, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas yang cukup sehingga intervensi ini dapat berlaku untuk kedepannya. 

 

“Untuk mencukupi kebutuhan daging maka harus terprogram, sehingga kedepannya kita dapat memprediksi seperti apa dan bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan terhadap daging sapi,” kata anggota komisi yang fokus pada persoalan pertanian, perikanan dan peternakan ini.  

 

Dia menilai persoalan impor daging dan sapi ini memang bukan perkara yang mudah bagi Pemerintah untuk memutuskan mata rantai impor yang saat ini masih didominasi oleh sejumlah perusahaan importir.

 

“Sekian lamanya para importir bermain dalam hal ini. Butuh waktu yang tidak singkat bagi pemerintah untuk menghentikan peran dominan dari para importir daging sapi tersebut. Apalagi dengan kebutuhan daging yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Perlu ada kesepakatan bersama antara Pemerintah dan perusahaan importir untuk temukan win-win solution untuk memenuhi kebutuhan daging nasional,” tambahnya.

 

Secara khusus Sulaeman menyoroti potensi kerugiaan yang dihadapi sejumlah pedagang makanan yang menjadikan daging sebagai bahan bakunya.  

 

“Sebetulnya yang memiliki dampak besar dari kelangkaan daging ini adalah para pedagang kaki lima (bakso, nasi goreng dll) yang menggunakan daging sebagai bahan baku jualannya. Apakah mereka harus mengurangi porsinya atau menaikan harga jual? Bisa-bisa sepi jualannya. Kasihan mereka,” ujarnya. 

 

Sulaeman mengatakan ada kemungkinan permainan mafia atau kartel perdagangan daging yang menyebabkan persoalan kelangkaan dan naiknya harga daging belakangan ini.

 

“Memang belum bisa dibuktikan kebenarannya, tetapi tidak menutup kemungkinan faktor tersebut terjadi dalam kondisi seperti ini. Karena seluruh kebutuhan bangsa Indonesia ini tidak bisa diprediksi secara pasti, selain ada yang resmi memiliki izin, ada juga yang coba bermain di luar izin resmi itu,” ujarnya. 

 

Kedepannya, Sulaeman berharap Pemerintah dapat memanfaatkan serta memperbanyak lahan yang berpotensi dalam pembibitan sapi serta memberikan perhatian penuh bagi para peternak sapi lokal.

 

“Sudah saatnya pemerintah tidak hanya terfokus hanya kepada satu atau beberapa titik saja akan tetapi juga memanfaatkan lahan potensial daerah lain yang bisa dijadikan lokasi pembibitan sapi. Selain itu perlu perhatian para peternak sapi lokal di setiap daerah baik dalam penyediaan bibit serta pabrik untuk  pangan sapi mereka,” kata Sulaeman.

 

Oleh karena itu, dia menyebutkan bahwa Fraksi NasDem DPR RI siap medukung program dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan serta menyiapkan daerah – daerah sebagai lumbung pangan nasional, salah satunya adalah Merauke, Papua,” terangnya mengakhiri.