25IMG_71831.jpg

Irma Minta Pelindo II Taat Hukum Selesaikan Konflik Dengan JICT

Share with:


Irma Chaniago, mantan pimpinan Serikat Pekerja JICT (Jakarta International Container Terminal) yang kini menjadi anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem hadir memediasi konflik SP JICT dengan PT Pelindo II.

Konflik yang dilatarbelakangi oleh pemecatan secara sepihak 2 orang pekerja JICT oleh Pelindo II ini berbuntut aksi mogok yang menyebabkan pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok sempat terhambat selama beberapa jam, Selasa 28 Juli 2015.

Politisi perempuan dari Partai NasDem ini menjelaskan bahwa dalam mediasi tersebut dia meminta agar direksi Pelindo II mencabut surat pemecatan terhadap dua pekerja JICT tersebut.

“Saya minta agar dalam pemutusan hubungan kerja harus dilakukan sesuai dengan prosedur amanat UU terkait PHK,” kata wanita yang juga ketua umum Organisasi Buruh (Gemuruh) Partai NasDem itu saaat dihubungi melalui telepon, Rabu 28 Juli 2015.

Irma menjelaskan bahwa Pelindo II menuding kedua anggota SP JICT yang dipecat telah melakukan tindakan sabotase. Untuk itu Irma meminta apabila Pelindo II memiliki bukti yang kuat, sebaiknya hal ini dilaporkan pihak berwenang.

“Kalau memang menurut Pelindo II (JICT) ada tindakan sabotase yang dilakukan oleh seseorang, ya kan bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Begitu pula jika ada pelanggaran terkait kesepakatan dalam perjanjian kerja bersama (PKB) maka dapat melaporkannya ke Disnaker,” ujar politisi dari Dapil Sumsel II ini.  

Dalam orasi yang disampaikan saat aksi mogok, SP JICT juga mengkritik keras PT. Pelindo sebagai pengeola JICT yang menurut mereka telah menjual murah JICT. Padahal, menurut demonstran, semestinya kontrak antar PT. Pelindo II dengan PT Hutchinson Port Holding akan berakhir di 2019.

Serikat Pekerja JICT bahwa menilai harga yang ditawarkan oleh pihak PT. Pelindo II kepada pihak HPH terlalu rendah. Informasi yang didapatkan oleh SP JICT, dijelaskan bahwa dalam kontrak yang akan diperpanjang untuk 20 Tahun selanjutnya yakni hingga Tahun 2039 tidak sesuai dan dianggap terlalu murah, hanya US$ 215 Juta.

Sebagai informasi, kontrak antara PT. Pelindo II dan PT. HPH yang berlaku saat ini akan berakhir pada 2019.  Namun menurut para pekerja, persiapan perpanjangan kontrak ternyata sudah dilakukan oleh PT. Pelindo II namun dengan nilai kontrak yang sangat rendah.

Padahal, menurut serikat pekerja, diperkirakan pendapatan PT. Pelindo II saat perpanjangan dilakukan akan meningkat lebih dari 300 persen. Dengan Asumsi tersebut, maka SP JICT beranggapan seharusnya nilai bukan dikisaran US$ 215 juta melainkan dua kali lipat US$ 243 Juta dalam klausul perpanjangan kontrak tersebut.

Terkait perpanjangan kontrak yang akan dilakukan antara pihak PT. Pelindo dan Hutchison Port Holding (HPH), Irma berpendapat bahwa hal tersebut harus dikoordinasikan serta mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Dalam melakukan privatisasi aset negara itu setidaknya juga harus ada pihak pemerintah dan DPR (komisi 6, red) selain kedua kementerian tersebut. Selain itu, juga prosesnya (privatisasi) harus dilakukan secara transparan,” tegas Irma.

Dia menegaskan bahwa apabila perpanjangan kontrak yang dimaksud berpotensi merugikan negara, sebaiknya konsensi atau kesepakatan tersebut ditinjau kembali oleh PT. Pelindo II.

“Saya pribadi tidak menolak kerjasama konsensi dengan investor asing sepanjang saling menguntungkan. Permasalahan ini tidak boleh terjadi menang-menangan, dimana yang satu pihak merasa menang dan satu pihak dikalahkan. Sangat disayangkan JICT ini sendiri asset negara yang harus dijaga oleh semua pihak agar memberi manfaat bagi Indonesia” tandasnya mengakhiri.