75IMG_71661.jpg

Wajar Ahok Marah Karena di WDP BPK

Share with:


Jakarta-Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemprov DKI 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada 70 temuan diduga bermasalah  dengan total nilai mencapai Rp 2,16 triliun. BPK memutuskan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI.

Memperoleh WDP, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menanggapi dengan keras. Tak ayal, Ahok, sapaan akrab sang gubernur, meminta adanya transparansi atas setiap audit laporan keuangan daerah yang dilakukan BPK. Menurutnya ini perlu agar publik mengetahui proses penilaian laporan keuangan sebuah provinsi, kota, maupun kabupaten.

Tak tinggal diam, sejumlah kalangan dari BPK pun menanggapi kicauan Ahok di media massa dengan tidak kalah kerasnya.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI Ahmad Sahroni menilai, respon yang dilakukan oleh Ahok tersebut adalah wajar dan manusiawi.

“Saya kira sebagai manusia, pak Ahok berlaku emosional hal yang wajar. Apalagi sebagai Gubernur DKI yang sedang giat-giatnya menata dan mengelola tata ruang kota serta transportasi serta membangun perekonomian dalam mewujudkan visi dari Jakarta Barunya,” kata politisi Partai NasDem ini, saat dihubungi lewat sambungan telepon, Jumat (10/7).

Namun demikian, Sahroni juga menilai kadar emosional Ahok juga harus bisa diletakkan dalam posisi yang tidak menimbulkan pro-kontra di tengah publik dalam melihat persoalan tersebut.

“Pak Ahok juga tidak bisa serta-merta menilai atau menjustifikasi apa yang dilakukan BPK adalah kesalahan audit, janganlah semua ucapannya langsung dijadikan santapan media, perlu dikontrol mana yang perlu, mana yang tidak perlu disampaikan,” ujarnya.    

Sahroni berharap Ahok dapat melihat hasil pemeriksaaan BPK tersebut secara lebih proporsional. Dia menyarankan opini WDP saat ini sebaiknya dijadikan salah satu bahan perbaikan dalam proses perjalanan institusinya. Dengan demikian akan lebih tepat jika Ahok melakukan koordinasi dengan jajarannya untuk mempelajari kelebihan serta kekurangan dari laporan tersebut, demi pembangunan ke depan.

“Apapun hasil dan penilaian dari LHP tersebut, sebaiknya diambil sisi positifnya agar bisa memotivasi dalam pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI selanjutnya lebih baik lagi secara pelaporan,” tambahnya.

Apa yang disarankan oleh legislator asal dapil Jakarta III ini dinilai lebih tepat ketimbang berpolemik di media massa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI 2014 itu merupakan pengauditan secara professional.

“Kan BPK ini tidak hanya mengaudit keuangan daerah saja, keuangan negara saja dia (BPK) yang audit. Artinya BPK tidaklah mungkin membedakan prosedur kerjanya,” ujarnya.

Namun Sahroni memberikan apresiasi dan sepakat atas keinginan Ahok agar ada transparasi dalam pelaporan serta pengauditan keuangan tersebut.

“Jika pak Ahok menginginkan hal tersebut, saya setuju harus dibuka ruang seluas-luasnya dalam proses pengauditan dan pelaporan keuangan yang telah disepakati oleh kedua pihak antara BPK dan pemerintah daerah atau provinsi. Agar publik mengetahui hasil dari masing-masing lembaga tersebut,” tegasnya.

Sahroni berharap agar polemik terkait LHP tersebut tidak perlu dilanjutkan dan semakin diperuncing dengan berbagai komentar dari kedua belah pihak.

“Saya sangat berharap ke dua institusi ini tersebut saling akur dalam menyikapi hasil yang ada, sudahlah akhiri saja polemik tersebut,” katanya mengakhiri.