94IMG_73581.jpg

Tujuh Faktor Penting dalam RUU Minol Menurut NasDem

Share with:


Jakarta – RUU Minuman Beralkohol akan menjadi pembahasan untuk disahkan disidang paripurna DPR. Banyak yang berkutat pada segi pelarangan, sedikit yang meniliknya dalam aspek pengaturan.

Anggota Komisi X DPR Kresna Dewanta Prosakh menilai, setidaknya ada tujuh faktor yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU tersebut. Ketujuh faktor ini disampaikannya saat dihubungi lewat sambunga telepon, Kamis (9/7).

Faktor pertama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, pengaturan terhadap keberadaan minuman beralkohol adalah hal penting yang perlu dimasukkan dalam RUU ini.

“Yang tidak kalah pentingnya perlu dipertimbangkan dari RUU tersebut tidak cukup selesai hanya sampai pada kata pelarangan, sedangkan minuman (berakohol) ini masih bebas beredar. Melihat kondisi tersebut, perlu dibuatkan pengaturan yang jelas sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dengan keberadaan minuman tersebut,” ujar politisi muda NasDem ini.

Faktor kedua, menurut Dewa, perlu ada batasan yang tegas tentang alkohol dalam RUU Minol. Dia mengatakan, minuman beralkohol yang dimaksud dalam RUU ini adalah minuman yang mengandung etanol (dengan struktur kimia C2 H5 OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Selain itu, baik itu minuman yang lebih dahulu ada campuran konsentrat lain ataupun dengan cara pengeceran, keduanya dianggap berbahan alkohol.

Dewa setuju bahwa minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan kerusakan mental serta gangguan syaraf dan tubuh bagi pengonsumsinya. Selain itu, dari segi sosial, minuman tersebut tidak kalah memberikan efek buruk. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri juga masih banyak pelaksanaan adat yang melibatkan minuman berbahan dasar alkohol ini.

Disinilah menurut Dewa ada faktor ketiga yang mesti diperhatikan. Menurutnya, belum ada definisi pengaturan yang jelas terhadap kepentingan terbatas dalam RUU ini. Kepentingan terbatas yang dimaksud adalah kepentingan adat, kepentingan ritual keagamaan, wisatawan asing, kepentingan farmasi, dan kepentingan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal menurutnya tengah disuarakan oleh Fraksi Partai NasDem,

“Hal ini perlu diatur sehingga jelas perlindungan dan jaminan dari setiap kepentingan terbatas tersebut di dalam rumusan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perlu juga dipertimbangkan kondisi daerah atau tempat yang selama ini menganggap keberadaan minol itu menjadi suatu hal yang wajar dan biasa. Misalnya Bali atau Papua. Maka penting adanya aturan yang jelas soal kepentingan terbatas didalam undang-undang nantinya.

Faktor keempat, menurut Dewa, perlu dipertimbangkan agar kehadiran RUU ini diimbangi juga dengan jaminan kepada masyarakat yang selama ini memperoleh penghasilan keluarganya dari tanaman yang menjadi sumber bahan baku minuman beralkohol.

“Terutama para petani yang selama ini menanam tanaman sebagai bahan baku minol dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengalihan terhadap tanaman yang lain, itu perlu diperhatikan oleh Pemerintah”, terang legislator dari daerah pemilihan Jatim V ini.

Faktor kelima, selain upaya pengaturan dan preventif, Dewa berharap peran pemerintah pusat dan daerah tidak hanya sekadar mengeluarkan peraturan dan kebijakan tetapi juga bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan penegakkan hukum yang tegas  serta sosialisasi dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol.

Keenam, menurut Dewa, perlu adanya harmonisasi RUU Minol ini dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang impor minuman beralkohol. Alasannya, minol import umumnya berkadar alkohol lebih tinggi ketimbang produksi dalam negeri.

“(Faktor ketujuh) Perlu diterapkan pajak yang tinggi bagi minuman beralkohol bermerek impor. Sehingga dapat menekan secara kuantitas keberadaan minol impor yang beredar di Indonesia,” pungkasnya.