20IMG_76291.jpg

Dianggap Tidak Produktif, Ini Jawaban Baleg DPR

Share with:


Jakarta – Masa persidangan ke-IV Dewan Perwakilan Rakyat telah berakhir hari Selasa (7/7) kemarin. Namun dalam masa sidang tersebut tak ada satupun undang-undang (UU) yang disahkan. Untuk tahun 2015 saja, DPR baru mengesahkan dua UU dari 37 RUU dalam Prolegnas tahun ini. Fakta ini menjadi pertanyaan publik mengenai bagaimana kinerja anggota dewan di DPR.

Anggota Badan Legislasi DPR Taufiqulhadi membenarkan perihal kurangnya fungsi legislasi DPR ini. Namun ia menampik tudingan bahwa bulan puasa menjadi penghalang Baleg menjadi kurang produktif.

“Kurang produktifnya para legislator itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan,” sebutnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (09/07).

Taufiq justru mengungkapkan tiga alasan yang menjadi penyebab kurangnya UU yang dihasilkan. Pertama, masa persidangan ke-IV ini sangat singkat. Parahnya lagi, singkatnya masa sidang juga ditambah dengan lima kali reses dalam setahun. Lama masa reses pun hingga satu bulan. Hal ini yang menurut politisi NasDem ini kurang optimal bahkan mubazir. Ia mengusulkan panjangnya masa reses itu dipangkas menjadi dua minggu saja.

“Belum juga utak-atik RUU, (tapi) sudah reses lagi. Bayangkan saja, sekali reses (lamanya) satu bulan. Pengaturan waktu yang buruk,” sebutnya.

Alasan kedua, menurut Taufiq, adalah Baleg saat ini tidak dilengkapi dengan hak untuk mengusulkan RUU. Pencabutan kewenangan ini yang sering kali membuat anggota Baleg merasa ‘mandul’ karena semuanya sudah dibahas di komisi.

“Fungsi Baleg sekarang tidak seperti pada periode lalu. Kita sekarang hanya (bertugas dalam) harmonisasi RUU saja, tanpa ada hak untuk mengusulkan. Mandul menurut saya,” cetusnya.

Sedangkan penyebab ketiga adalah rapat komisi lebih banyak dihabiskan dengan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Taufiq tak menampik kedua jenis rapat tersebut penting, namun kuantitas yang melebihi kebutuhan dapat memengaruhi fungsi legislasi. Sehingga anggota dewan tidak ada waktu untuk membahas RUU.

Untuk itu, Taufiqulhadi menuntut Ketua DPR Setya Novanto untuk merumuskan kembali aturan masa kerja DPR. Karena menurutnya, manajemen waktu yang baik akan berimplikasi langsung pada kinerja. Selain itu, ia mendorong pembahasan kembali wewenang Baleg supaya fungsi mengusulkan RUU dikembalikan.

 

“Pimpinan (DPR) harusnya yang memperbaiki ini semua mulai dari masa kerja DPR supaya ter-manage dengan baik. Selain itu, kembalikan wewenang Baleg dalam pengusulan RUU supaya lebih optimaln,” tutupnya.