96Tolak-Dana-Aspirasi1.jpg

Tolak Dana Aspirasi, NasDem Peroleh Dukungan LSM

Share with:


Jakarta – Fraksi Partai NasDem menerima audiensi belasan orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Dana Aspirasi, di Gedung Nusantara I Lt.22, Senayan Jakarta, Selasa (23/6).

Dalam audiensi yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, koalisi tersebut diterima oleh Sekretaris Fraksi Syarif A. Alkadrie  dan Wakil Ketua Fraksi Jhony G. Plate. Bersama dengannya beberapa anggota Fraksi Partai NasDem lainnya antara lain Tamanuri, Yayuk Sri Rahayuningsih, Bachtiar Aly, Akbar Faizal, Irma Suryani, Amelia Anggraini dan Taufiqul Hadi.

Syarif Alkadrie menyampaikan bahwa Fraksi NasDem memberikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap kehadiran koalisi LSM ke ruang Fraksi NasDem.

“Kami sangat senang atas kehadiran saudara-saudara untuk beraudiensi bersama kami terkait (penolakan) dana aspirasi,” ujarnya.

Gabungan LSM yang terdiri dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Indonesia Corupption Watch (ICW), Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Parliamentary Center (IPC), YAPPIKA, Indonesia Budget Center (IBC), dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) tersebut dipimpin Donal Fariz (ICW) sebagai juru bicara perwakilan Koalisi Masyarakat Tolak Dana Aspirasi.

Koalisi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Fraksi NasDem yang telah memberikan kesempatan untuk beraudiensi serta atas sikap Fraksi NasDem untuk menolak dana aspirasi.

Donal menerangkan, setidaknya ada empat poin terpenting terkait dengan dana aspirasi tersebut. “Pertama, kalau wacana awalnya dana aspirasi adalah untuk menghindari ketimpangan antar daerah, realitasnya akan berbeda dengan kondisi di lapangan,” kata aktivitis dari ICW tersebut.

Donal menyebutkan bahwa 61 persen proporsi daerah pemilihan (dapil) seluruh anggota DPR RI secara mayoritas berasal dari pulau Jawa.

“Maka konsekuensi logisnya jika dana tersebut diterapkan, sebanyak lebih kurang Rp 6,1 triliun akan tetap beredar di pulau Jawa,” kecamnya.

Selanjutnya, masih menurut Donal, korupsi juga bisa terjadi dalam dana aspirasi. “Sangat sulit (kemudian) dibantah jika terjadi penyelewangan dana aspirasi, akan memiliki potensi korupsi yang sangat besar. Apalagi kalau kita semua melihat tipologi kasus-kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh penegak hukum,” jelasnya.

Potensi ketiga, dana aspirasi juga akan menimbulkan medan pertempuran yang tidak seimbang antara calon kepala daerah (baru) dan petahana pada petarungan dalam pilkada.

Poin terakhir, terkait dengan pengakuan pemerintah yang menyebutkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini yang masih inefisien ditambah minimnya penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini, menurutnya sangat kontraproduktif jika dana aspirasi tersebut direalisasikan.

Anggota koalisi lainnya, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah menyampaikan kegembiraannya karena masih ada fraksi yang berani melakukan penolakan terhadap dana aspirasi yang dinilai lebih banyak mudharatnya. 

“Terus terang saya hari ini sangat bergembira (karena) masih ada fraksi yang berani menolak atas dana aspirasi. Karena dua minggu yang lalu kami mengatakan sangat merindukan personal (anggota DPR) atau fraksi yang akan menolak dana tersebut. Akhirnya hari ini kami menemukan Fraksi NasDem,” ujarnya.

 Akbar Faizal, yang juga anggota Komisi III, mengingatkan serta mengajak kepada perwakilan LSM tersebut agar tidak hanya  menyoroti kondisi seluk beluk di DPR. Dia juga mengharapkan LSM melakukan  pendidikan politik secara intens, langsung kepada masyarakat.  

Terkait dana aspirasi, Wakil Ketua Fraksi Jonny G. Plate menyatakan bahwa ada kesamaan persepsi antara Fraksi Partai NasDem dan perwakilan LSM yang hadir.

Dia menyampaikan, setidaknya saat ini ada dua kelompok berbeda terkait dana aspirasi ini. Yakni mereka yang menerima untuk dilanjutkan untuk dibahas, dan kelompok yang menolak untuk dilanjutkannya pembahasan di Badan Legislasi.

“Secara komposisi ada tujuh fraksi yang menerima untuk dilanjutkan dibahas dan selebihnya menolak untuk dilanjutkan menjadi pembahasan, salah satunya yang menolak adalah Fraksi NasDem,” katanya.

Namun, terang legislator dari NTT ini, bahwa ditolak atau tidaknya dana ini, untuk kemudian dilanjutkan menjadi pembahasannya di DPR, bukanlah hal yang final. Keputusan akhir berada di tangan esekutif.     

Pada akhir audiensi tersebut, Koalisi Masyarakat Tolak Dana Aspiasi secara simbolis menyerahkan  13 ribu petisi dari masyarakat kepada Fraksi Partai NasDem. Petisi tersebut merupakan hasil yang telah dikumpulkan oleh Koalisi LSM terkait penolakan atas keberadaan dana aspirasi.