81Akbar-Faisal11.jpg

Akbar Faizal Tanyakan Kasus Century ke Ruki

Share with:


Jakarta –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/6) lalu masih menyisakan pertanyaan tak terjawab dari  komisioner KPK.

Suasana rapat di hari pertama Ramadhan ini berlangsung dalam situasi riuh di mana pemerintah dan DPR sama-sama mengusulkan revisi UU No. 30/2002. Kedua lembaga negara tersebut sama-sama beralasan perlunya revisi UU KPK untuk memperkuat kelembagaan KPK.

Banyak pertanyaan yang disampaikan anggota komisi III terkait rencana revisi UU KPK. Mulai dari kejelasan soal kewenangan penyadapan, struktur organisasi, serapan anggaran,  sampai penghentian perkara yang dianggap perlu dimiki oleh KPK.

Namun demikian, bukan anggota dewan namanya kalau pertanyaan yang diajukan hanya terbatas pada substansi rapat.

Akbar Faizal, misalnya, anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem ini mempertanyakan keberlanjutan skandal Bank Century yang terkatung-katung hingga lima tahun.  Apalagi, tambahnya, baru beberapa hari lalu seorang (tersangka) yang menjadi episentrum kasus ini baru saja meninggal dunia.

Wakil ketua Fraksi NasDem ini menyayangkan lambannya KPK dalam menangani laporan kasus Century yang menurutnya sudah sangat terang benderang.  Ia bahkan mengatakan pernah secara bersama-sama dengan anggota Komisi III periode sebelumnya (2009-2014) mengantarkan langsung tumpukan dokumen terkait kasus skandal Bank Century.

“Sudah lima tahun bapak, saya sendiri bersama Bambang Soesatyo, Misbakhun, Lily Wahid pernah datang ke KPK untuk memberi dokumen tambahan,” ujarnya.

Akbar terlihat geram tatkala menyampaikan pertanyaannya kepada pimpinan KPK yang hadir. Ia meyakini KPK akan semakin mengalami kesulitan untuk mengungkap skandal Bank Centrury, karena salah seorang (tersangka) yang menjadi episentrum kasus, Siti Fajariah, kini sudah meninggal dunia.

“Mohon disampaikan juga kepada Pak Samad, satu tahun dia janjikan (sudah selesai berkasnya), sudah lewat sekarang ini, saya butuh jawaban soal ini,” gugatnya.

Gugatan ini diajukan Akbar karena sebelumnya Samad pernah menyampaikan janjinya ini dihadapan DPR sebelum akhirnya ia menduduki posisi sebagai Ketua KPK.