39Hamdani-41.jpg

TPI di Seluruh Wilayah Nusantara Perlu Difungsikan Kembali

Share with:


Jakarta – Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem Hamdani mengatakan, salah satu prioritas dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU)tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pemberdayaan Ikan adalah adanya pasal yang membahas khusus mengenai pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Perlu difungsikan kembali atau dibuatnya pelabuhan-pelabuhan TPI diseluruh wilayah nusantara, terstruktur dengan fasilitas yang memadai yang selama ini hanya ada di daerah-daerah tertentu saja,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan setelah  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV dengan  Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut Perikanan Nusantara, dan Sekolah Tinggi Perikanan yang membahas tentang masukan Naskah Akademis RUU  Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pemberdayaan Ikan, Rabu (17/6).

Hamdani juga menekankan agar pajak ikan yang awalnya Rp 1.000 per kg dinaikan menjadi Rp 1.500 per kg.  “Untuk yang Rp 500 diberikan kepada BUMN, seperti  PT. Perikanan Nusantara Persero untuk dapat mengelola menjadi ikan kaleng. Setelah itu kita berikan kepada masyarakat secara gratis, jadi tidak hanya raskin saja, tentu juga harus ada lauk pauknya,” tambahnya.

Ditekankan oleh Hamdani, hal ini merupakan salah satu program dari Komisi IV yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah. Sebelumnya usulan ini juga pernah disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kemarin. Dia berharap usulan ini dapat terlaksana sehingga  ikan tidak hanya dikonsumsi oleh orang pesisir saja, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh kalangan non pesisir.