34SEMINAR-NASDEM1.jpg

Jelang Revisi UU BUMN, NasDem Garap Ide dari Seminar

Share with:


Jakarta – BUMN Indonesia carut marut, mengapa bernafsu mewacanakan Holding BUMN?

Inilah yang menjadi latar diselenggarakannya seminar “Urgensi Revisi UU BUMN dalam Rangka Menciptakan Tata Kelola BUMN” oleh Fraksi NasDem, Jumat (12/6) di Gedung Nusantara II, komplek DPR RI, Jakarta.

Panitia penyelenggara mengatakan bahwa seminar ini bertujuan memperoleh kerangka pikir yang tepat sebagai masukan dari Fraksi NasDem dalam rangka revisi UU BUMN yang sudah masuk ke dalam prioritas Prolegnas 2015.

Sekretaris Fraksi NasDem Syarief Abdullah Alkadrie yang membuka acara, menyingggung kondisi BUMN sebagai representasi negara yang alpa dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia selama ini. Padahal menurutnya, BUMN harus memegang prinsip dasar dari kandungan UUD 1945 Pasal 33 bahwa seluruh kandungan bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Negara ini sebenarnya makmur, bahkan ada peribahasa’ tongkat saja bisa menjadi pohon dan kolam saja isinya susu. Sumber-sumber alam sudah semestinya dikuasai negara untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat.  Yang menjadi persoalan adalah BUMN sebagai representasi negara kehadirannya sangat kurang dalam pengelolaan sumber alam tersebut. Itu yang rakyat rasakan,” ujarnya.

Seminar yang dihadiri kalangan usaha, aktivis, organisasi massa, dan legal drafter undang-undang ini mengundang Rimawan Pradiptyo (pakar ekonomi UGM) dan Dian Pudji Simatupang (pakar hukum keuangan UI) sebagai pembicara utama.

Bertindak sebagai moderator, Zulfan Lindan (Kapoksi VI dari Fraksi NasDem) menyoroti mengenai perbedaan jauh antara BUMN di Tiongkok dan Indonesia. Menurutnya, di Tiongkok mampu menjadikan BUMN sebagai penopang ekonominya. Ia mencontohkan kemajuan Tiongkok dalam transportasi publik terutama industri penerbangan yang hampir seluruhnya adalah BUMN.

“Di China, maskapainya itu milik pemerintah. Walau ada swasta yang bermain, itu tidak lama. Malah juga ada kasus maskapai yang bangkrut. Nah, di Indonesia berbeda. Bagaimana Garuda bisa maju kalau pergi ke Singapura saja yang (maskapai) swasta tiketnya lebih murah,” paparnya.

Menjawab paparan Zulfan, pakar ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo menyampaikan pentingnya BUMN melakukan ekspansi dalam skala besar sebagai pemain internasional. Ia melihat kecenderungan BUMN di Indonesia ini adalah sebagai pemain lokal, berbeda dengan BUMN di negara lain. Ia mencontohkan DHL sebagai perusahan logistik internasional yang merupakan BUMN Jerman. Selain itu Petronas milik Malaysia yang sering menjadi sponsor balapan Internasional.

“Indonesia harus mulai bertindak sebagai perusahaan global. Dari pengalaman yang sudah ada, bisa kita mencontoh DHL milik Jerman dan Petronas milik Malaysia. Nah, kita bangga sepertinya kalau ada Pos Indonesia seperti DHL,” katanya menggebu.

Beda dengan Rimawan Pradiptyo yang menyoroti BUMN secara keekonomian, Dian Puji Simatupang lebih menyoroti kerangka hukum yang selama ini dinilai sebagai penghambat majunya BUMN. Menurutnya, masih banyak problem aturan yang melingkupi praktek BUMN hingga saat ini.

Ia menyarankan untuk menyempurnakan UU BUMN yang dinilai belum tegas, apakah BUMN akan dibuat privat atau publik. Ia juga menganjurkan sinkronisasi rencana revisi UU BUMN dengan putusan-putusan MK dan prinsip hukum yang ada agar konsisten dan tidak menimbulkan masalah.

“Jadi, masalah (hukum yang muncul) agar tidak terstruktur ini agar tidak bingung dari mana menyelesaikannya. Agar masalah tidak (menjadi) terstruktur maka penyelesaiannya adalah dalam penormaan didalam undang undang (yang diusulkan) nanti,” tegasnya.