43HAMDHANI1.jpg

Komisi IV Setujui Alokasi Anggaran Asuransi Pertanian 150 Milliar

Share with:


Jakarta – Sejak 2013, DPR telah mengetuk palu atas aturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam bentuk UU No.19 Tahun 2013. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian (Pasal 37). 

Dalam rencana anggaran yang diajukan Kementerian Pertanian untuk APBN 2016, pemerintah memasukkan alokasi anggaran senilai 150 miliar untuk asuransi pertanian. Hal ini terkuak dalam rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, di Jakarta, Senin (8/6).

Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem Hamdani bersyukur dengan disetujuinya anggaran yang diajukan Kementerian Pertanian secara mufakat oleh komisi IV DPR.

“Dalam raker Senin kemarin, kita (Komisi IV) telah menyetujui adanya pengalokasian dana asuransi sebesar 150 miliar”, jelasnya saat diwawancara oleh Media Center, Selasa (9/6).

Hamdani menilai pemberian asuransi pertanian sangat penting bagi para petani. “Asuransi tersebut sangatlah bermanfaat bagi petani, terutama ketika sering kali petani mengalami gagal panen, sedangkan mereka sudah banyak mengeluarkan dana untuk bertani. Asuransi tersebut juga sangat membantu para petani yang mengalami kesulitan pendanaan saat tiba musim tanam,” terangnya.

Namun demikian, dia menegaskan asuransi pertanian saat ini belum bisa secepatnya direalisasikan. Karena skema dalam penerimaan dan penyalurannya masih dalam tahap penyusunan. 

“Saat ini skemanya masih disusun oleh Kementerian Pertanian, tetapi yang terpenting besaran rencana anggaran asuransi pertanian tersebut sudah kami (Komisi IV) setujui,” jelas Hamdani.

Dalam rapat yang menyetujui anggaran asuransi pertanian ini, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman memang belum menyampaikan detail skema asuransi pertanian yang diamanatkan UU 19/2013. Hal ini menjadi pokok pertanyaan yang disampaikan legislator asal Kalimantan Tengah Fraksi NasDem. 

“UU ini sudah di setujui sejak 2013, namun peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri belum ada. DPR perlu mendorong pemerintah segera membuat aturan pelaksana untuk itu,” tegasnya. 

Sebagai informasi, sejak diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2013 pemerintah belum mengeluarkan aturan teknis yang ditunggu berbagai pihak untuk melaksanakan undang-undang ini. Walhasil, sampai saat ini pemerintah hanya mengalokasikan dana cadangan dari APBN untuk menanggulangi gagal panen yang dihadapi petani. 

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV membahas serapan anggaran APBN 2015 yang dinilai masih cukup rendah ketimbang tahun sebelumnya. Hal lain yang juga menjadi pembahasan di dalam rapat adalah upaya pemerintah melakukan langkah serius menuju ketahanan pangan. Mulai dari rencana anggaran 2016 sampai rencana dukungan pemerintah terhadap usaha pertanian, saran dan prasarana pertanian.