26Taugiqul-Hadi1.jpg

Prolegnas 2015, NasDem Usul RUU Pertembakauan untuk Proteksi Petani Tembakau

Share with:


Jakarta – Rendahnya produktivitas undang-undang yang dihasilkan DPR periode ini diakui oleh anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi. Untuk itu, ia mendorong fraksinya untuk membicarakan pengurangan lama waktu reses ke Badan Musyawarah DPR.

Usulan ini juga diiringi dengan fokus Fraksi NasDem pada RUU yang diusulkan dalam Prolegnasi 2015. “Tentu jika kita ingin Baleg bekerja maksimal, masa sidang diperpajang, dan reses diperpendek. Maka dari itu, Fraksi NasDem juga akan konsisten atas RUU yang telah diusulkan. Itu tentu harus diupayakan agar segera dibahas,” ujarnya.

Legislator dari dapil Jatim IV ini menyebutkan bahwa dari 37 RUU Prolegnas, Fraksi NasDem menjadi pengusul pada satu RUU, yakni RUU tentang Pertembakauan. Sejauh ini, RUU ini telah memasuki tahap pembicaraan tingkat I, dan penyerahan naskah akademis beserta rancangan undang-undangnya.

“Secepatnya kita harus menyerahkan naskah akademis yang telah diperbaiki, karena sudah selesai kemarin.”

Taufiq menjabarkan perspektif yang dipakai Fraksi NasDem dalam penyusunan naskah akademis dan RUU tersebut. Ia menyoroti potensi kerugian petani tembakau dalam negeri yang sangat besar jika tak diberikan proteksi perundang-undangan. Hal ini terkait aturan kadar tar dan nikotin di dalam tembakau produksi dalam negeri yang tak dianggap sesuai standar oleh World Health Organization (WHO).

“Kita ingin melindungi petani tembakau. Ini bukan soal relasi petani dengan pengusaha tembakau. Tapi pada persoalan relasi pihak asing dengan nasional. Saat ini, 60% total tembakau yang digunakan di Indonesia berasal dari luar negeri. Produksi Indonesia dianggap tak memenuhi kualifikasi oleh WHO karena berkadar tar dan nikotin tinggi.”

Kondisi ini merupakan ancaman jangka panjang bagi petani tembakau Indonesia. Jika regulasi ini ditetapkan tanpa dicarikan jalan keluar, maka penyerapan tembakau Indonesia akan terus menurun. Padahal, menurut Taufiq, masyarakat Indonesia banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil tembakau, seperti Provinsi Jawa Timur.

“Seperti yang diamanatkan oleh Ketua Umum, Fraksi NasDem harus menginisiasi rancangan UU yang dapat memproteksi masyarakat. Tak hanya untuk menjawab persoalan hari ini tapi juga di masa akan datang. Produk UU yang kita hasilkan harus berkualitas, dan bisa menjawab tantangan zaman,” pungkasnya.