70IMG_50401.jpg

Berada di Cincin Api, Indonesia Butuh Verifikasi Bencana

Share with:


Jakarta – Program penanggulangan bencana di Indonesia selama ini dinilai setengah-setengah. Pasca terjadinya bencana, warga yang seharusnya menikmati bantuan layak dari pemerintah rupanya harus sedikit bersabar dalam pengurusannya. Hal ini tentu berimplikasi pada tersendatnya pembangunan fisik dan non fisik pada daerah bencana.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi NasDem, Choirul Muna menanggapi serius perihal permasalahan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (08/06). Ia berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di zona cincin api harus sigap pada setiap bencana. Hal ini bergantung pada menajemen penanggulangan bencana yang dipersiapkan oleh BNPB.

Hal tersebut ia kemukakan karena Indonesia merupakan negara tropis yang juga berada di garis cincin api. Geografis Indonesia dihiasi oleh pegunungan, dengan gunung aktif, banyak pulau dan dikelilingi laut. Kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia, karena memang rawan bencana. Namun Choirul berkeyakinan, pemerintah yang harus lebih siap dalam menghadapi bencana dan penanggulangannya.

Choirul menilai, dari beberapa pengalaman Indonesia, penanggulangan bencana tidak tuntas hingga selesai. Misalnya bencana di Wasior, Papua dan Gunung Sinabung, Sumut.

“Dua bencana di Wasior dan Sinabung adalah contoh nyata tidak tuntasnya penanggulangan bencana di Indonesia. Masih ada masyarakat yang tidak tersentuh bantuan pemerintah, ataupun memang masih berdiam diri di pengungsian. Indonesia dalam hal ini seharusnya sudah ahli dalam penanggulangan bencana,” katanya.

Pasca banjir bandang di Wasior, bantuan belum selesai disalurkan hingga saat ini. Demikian juga di Sinabung, Pembangunan kembali ribuan rumah penduduk yang ditargetkan pemerintah, kenyataannya baru dibantu sebanyak 103 rumah saja.

Choirul memang tak menampik anggaran kebencanaan sangat minim. Tahun ini saja, BNPB hanya mempunyai anggaran 4 triliun rupiah, sedangkan permintaan bantuan bencana totalnya mencapai 30 triliun rupiah. Kondisi ini menyebabkan pemerintah mesti menetapkan skala prioritas. Oleh karenanya, ia mengusulkan agar BNPB membuat data verifikasi bencana seluruh Indonesia. Yakni kriteria-kriteria perencanaan penanggulangan bencana yang ditanggulangi pembiayaannya dari APBN ataupun APBD.

“Sehingga kita dapat memetakan potensi-potensi bencana, dan bisa langsung ditetapkan prioritasnya karena sudah terverifikasi melalui data yang valid,” usulnya.

Selain itu, koherensi antar kementerian harus terjalin dengan baik dalam penanggulangan bencana. Choril meningatkan, dana rehabilitasi dari gabungan dana 37 kementerian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi harus diawasi dengan ketat. Hal tersebut akan menghindari double accounting dalam penganggaran.

“Pada 37 kementerian terdapat juga anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Seperti Kementerian PU berkewenangan untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, Kementerian Sosial mengenai rehabilitasi, rekonstruksi dampak, serta analisis sosial, dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai rehabilitasi lingkungan untuk masyarakat,” tambahnya.