13Pak-SP-31.jpg

Surya Paloh: Kerja Legislasi DPR Jangan Soal Kuantitas Saja

Share with:


Jakarta – Surya Paloh mengevaluasi kinerja anggotanya yang ada di DPR. Dalam pidato pembukaann workshop komunikasi publik di DPP Partai NasDem, Jumat pagi (5/6) ia memberikan masukannya kepada anggota DPR Fraksi NasDem. Ia mengamini pendapat publik yang mengatakan DPR malas.

“Jika dibilang DPR malas, saya pikir ada benarnya. Fungsi utama DPR adalah menghasilkan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan. Namun dilihat dari apa yang sudah dihasilkan oleh DPR periode ini dalam bentuk undang-undang, masih rendah.”

Namun Surya menekankan, bahwa pendekatan Fraksi NasDem bukanlah mengejar target, berapa jumlah undang-undang yang bisa dihasilkan dalam setahun atau lima tahun. Namun ia mementingkan produk akhir dari perundang-undangan tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR harus memenuhi persyaratan kualitas. Seperti, memiliki sistem nilai yang bermanfaat, memilliki kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tapi juga di masa depan. Selain itu, undang-undang tersebut siap diuji dan mampu melahirkan semangat partsipasi masyarakat atas kelahiran undang-undang tersebut.

Ia menyayangkan banyaknyaa produk perundang-undangan yang dihasilkan DPR tak mampu menjawab persoalan masyarakat. “Jika sebuah undang-undang mudah digugat kembali oleh masyarakat, jika bertahannya undang-undang itu hanya lima tahun saja dan setelah itu digugat, buat apa? Harusnya pembuat undang-undang mampu melihat jauh ke depan, dan sejauh mana undang-undang yang dibuat sekarang dapat berguna berpuluh-puluh tahun lagi. Kita mau memakai pendekatan kualitatif.”

Surya menyadari bahwa cara bekerja seperti ini tidak populer, karena DPR dituntut memenuhi target prolegnas prioritas. Namun ia mengingatkan anggota dewan Fraksi NasDem, bahwa ada dua keadaan yang harus dipilih. Pertama, negara hanya punya sedikit undang-undang, tapi semangat kepatuhan dan partisipasi masyarakatnya ada. Kedua, negara punya sekian banyak undang-undang, namun tak ada kesadaran masyarakatnya untuk patuh dan sadar hukum.

“NasDem pilih kondisi yang pertama. Inilah pemikiran Restorasi Indonesia itu. Masyarakatnya sadar akan hukum dan perwakilan rakyatnya mampu membuat hukum yang berkualitas,” ujarnya di hadapan 36 anggota DPR Fraksi NasDem.