90Tamanuri1.jpg

NasDem Setuju Tambah Dana 15 T untuk Kementerian Desa

Share with:


Jakarta – Dari 72.944 jumlah desa di Indonesia, 50.000 di antaranya masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Terkait hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi meminta tambahan dana untuk merealisasikan program kementerian. Penambahan ini di luar dana desa yang telah dimulai pencairannya baru-baru ini. Menyikapi hal ini, Anggota komisi II Fraksi NasDem DPR, Tamanuri menyebutkan bahwa fraksinya mendukung penambahan dana yang diminta kementerian tersebut.

“Kementerian Desa mengajukan penambahan pagu anggaran untuk optimalisasi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di hampir 50.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta 66 kabupaten tertinggal. NasDem beserta seluruh komisi II sepakat atas usulan tersebut. Hal ini memang sejalan dengan visi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur agar perekonomian rakyat hidup. Desa tertinggal dapat lebih bergeliat,” jelasnya ketika ditemui selepas raker bersama Menteri Marwan Ja’far, di Jakarta, Rabu (3/6).

Penambahan anggaran hingga 15 triliun rupiah tersebut dianggap penting untuk merealisasikan program kementerian. Walaupun dengan nomenklatur baru, Kementerian Desa diharapkan Tamanuri dapat mempercepat progress kinerja dan penyerapan anggaran. Ia menitikberatkan pengembangan transportasi antar desa dan kota, karena kendala desa tertinggal umumnya masih terisolir.

Namun Ia menggarisbawahi, persetujuan anggaran tambahan itu mesti komprehensif. “Kita meminta data anggaran yang detil, juga tujuan penambahan anggaran dengan alokasi yang jelas sesuai target program.”

 

Kemitraan Dengan Komisi II

Demi optimalisasi kinerja kementerian, Syarif mendorong Kementerian Desa menjadi mitra kerja Komisi II. Kementerian nomenklatur baru ini memang belum memiliki kemitraan yang jelas dengan komisi di DPR. Pasca diumumkannya Marwan Ja’far menjadi menteri kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi,  setidaknya ia harus menjalin kemitraan dengan tiga komisi berbeda. Selain dengan Komisi II, juga dengan Komisi V di bidang Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, dan Komisi XI di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Kondisi ini tentu tidak optimal, pola kerja jadi tak efisien,” ujar Tamanuri yang juga mantan Bupati Way Kanan, Lampung, ini.

Legislator asal Lampung ini akan mendorong Bamus DPR mengupayakan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menjadi mitra penuh Komisi II. Tamanuri yakin dengan manajemen kemitraan kementerian satu pintu akan berjalan efektif dan efisien.

“Pembangunan wilayah tertinggal itu persoalan urgent, tentu saja pola koordinasi dan kemitraan juga tak usah bertele-tele. Jika selama ini bermitra kerja dengan tiga komisi, itu menurut saya rancu. Saya tidak bisa membayangkan betapa pusingnya menteri merancang program yang harus melewati pintu berbeda-beda. Maka kami mendorong kementerian ini berada penuh sebagai mitra kerja Komisi II,” jelas Tamanuri.

Namun demikian, menurutnya, proses ini tetap butuh waktu lama. Pasalnya Ketua DPR RI Setya Novanto belum membawa hal ini di pembahasan Paripurna.